Kasus ini membahas tentang kematian dua pasien akibat kesalahan dalam pemberian anastesi sebelum operasi di RSUD Dr. Yunus pada Maret 2001. Kesalahan ini disebabkan oleh standar operasional prosedur dalam pelaksanaan operasi yang belum sesuai dan bertanggung jawabnya pihak rumah sakit dan dokter. Kasus ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana, perdata maupun kode etik.

2. Malpraktik etik adalah
tindakan dokter yang
bertentangan dengan etika
kedokteran, sebagaimana
yang diatur dalam kode etik
kedokteran Indonesia yang
merupakan seperangkat
standar etika, prinsip,
aturan, norma yang berlaku
untuk dokter. Sedangkan
etika kedokteran yang
dituangkan dalam KODEKI
merupakan seperangkat
standar etis, prinsip, aturan
atau norma yang berlaku
untuk dokter.

3. Tujuan Pembahasan Masalah
• Mengetahui bagaimana kajian
standar operasional dalam sebuah
operasi.
• Mengetahui siapakah yang
bertanggung jawab dalam kasus
ini.
• Mengetahui apakah kasus ini
melanggar hukum pidana,
perdata atau kode etik.

4.  Kasus malpraktek yang terjadi di bengkulu, tepatnya di RSUD Dr.
Yunus pada Maret 2001, yang mengakibatkan pasien tewas akibat
keselahan dalam pemberian anastesi sebelum operasi dilakukan.
 Dua orang pasien tersebut bernama Saifuddin dan Arif Budiasa,
hendak menjalani operasi patah tulang. Sebelum operasi tersebut
dilaksanakan, dilakukanlah anastesi terlebih dahulu. Pembiusan
tersebut dilakukan oleh dokter anastesi, sedangkan operasi dipimpin
oleh dokter ahli bedah tulang (orthopedy).
 Operasi berjalan lancar. Namun, tiba-tiba sang pasien mengalami
kesulitan bernafas. Bahkan setelah operasi selesai dilakukan, pasien
tetap mengalami gangguan pernapasan hingga tak sadarkan diri.
Akibatnya, ia harus dirawat terus menerus di perawatan intensif
dengan bantuan mesin pernapasan (ventilator). Selang beberapa
waktu kemudian pasien dinyatakan meninggal akibat dari kesalahan
dalam melakukan proses anastesi. Tentu kejadian ini sangat
mengherankan. Pasalnya, sebelum dilakukan operasi, pasien dalam
keadaan baik, kecuali masalah tulangnnya.

5. •Hal itu dikarenakan dari kasus diatas
dapat kita lihat bahwa sebuah standar
untuk pembedahan itu kurang. Salah
satu penyebabnya yakni karena
fasilitas atau alat-alat medis yang
belum mempunyai standar diantaranya
seperti mengenai siapa yang
memasang, bagaimana caranya,
bagaimana monitoringnya dan lain
sebagainya.
Kajian
perspektif
standar
operasional
dalam sebuah
operasi
•Sistem pelayan kesehatan melalui
rumah sakit adalah tatanan daripada
tingkat pelayanan rumah sakit yang
disusun menurut pola rujukan
timbal antara masyarakat,
puskesmas, rumah sakit dan sarana
kesehatan lainnya sehingga tercapai
pelayanan yang bermutu, berdaya
guna dan berhasil guna.
Pertanggung
jawaban atas
kasus

6. Permenkes No. 585/MENKES/Per/IX/1989
tentang persetujuan tindakan medik pasal 1
menyebutkan bahwa persetujuan tindakan
medik adalah persetujuan yang diberikan
oleh pihak pasien dan keluarganya atas dasar
penjelasan mengenai tindakan medik yang
dilakukan terhadap pasien tersebut.

7. tanggung jawab rumah
sakit dapat di dasarkan
pada
Pelanggaran kewajiban
rumah sakit
Pelanggaran kewajiban
oleh tenaga kesehatan

8. Berusaha menyelamatkan pasien
Walaupun pasiennya cacat atau meninggal dunia
Bekerja secara tulus ikhlas
Menggunakan ilmu dan keterampilan secara maksimal
Berusaha mengobati pasiennya secara sungguh-sungguh
Tidak menelantarkan pasien, Tidak menelantarkan pasien
tidak bisa dituntut apabila memenuhi beberapa
persyaratan yaitu:

9. Dalam Kitab-Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP)
kelalaian yang
mengakibatkan celaka atau
bahkan hilangnya nyawa
orang lain. Pasal 359,
misalnya menyebutkan,
“Barang siapa karena
kealpaannya menyebabkan
matinya orang lain, diancam
dengan pidana penjara paling
lama lima tahun atau
kurungan paling lama satu
tahun”.
Pasal 1366 KUH Perdata
Kerugian yang
diakibatkan oleh
kelalaian (culpa) diatur
oleh Pasal 1366 yang
berbunyi: “Setiap orang
bertanggung jawab tidak
saja atas kerugian yang
disebabkan karena
perbuatannya, tetapi
juga atas kerugian yang
disebabkan karena
kelalaian atau kurang
hati-hatinya.”
Hukum Pidana, Perdata, dan Kode Etik

10.  Berdasarkan apa yang telah
dipaparkan dan dijelaskan diatas,
maka dapat diterik kesimpulan
guna menjawab rumusan masalah
yang menjadi pembahasan
sebelumnya. Adapun kesimpulan
tersebut, antara lain:
 Jika mengacu pada kasus diatas,
maka dapat dikatakan bahwa
standar operasional prosedur
dalam pelaksanaan operasi yang
dilakukan oleh rumah sakit
tersebut masih tidak dilaksanakan
dengan seharusnya oleh pihak-
pihak terkait. Adapun
penyebabnya, yakni bisa
dikarenakan kelalaian dan standar
operasional prosedur dalam
operasi yang diterapkan masih
dibawah standar yang seharusnya.
 Berdasarakan kasus tersebut
diatas, maka dapat dikatakan
bahwa yang seharusnya
bertanggung jawab dalam
permasalah tersebut yakni pihak
rumah sakit dan pihak dokter itu
sendiri. Pihak rumah sakit turut
terlibat dikarenakan kurang
memperhatikan penggunaan
fasilitas yang akan digunakan
oleh dokter, selain itu juga
dikarenakan mempekerjakan
pekerja yang tidak kompeten
yang mengakibatkan kematian
bagi pihak pasien akibat
kelalaiannya dalam menjalankan
tugas.

11.  Pemahaman dan bekerja dengan kehati-hatian, kecermatan,
menghindarkan bekerja dengan cerobohan adalah cara
terbaik dalam melakukan praktek kedokteran sehingga dapat
terhindar dari kelalaian/malpraktek.
 Standar profesi kedokteran dan standar kompetensi rumah
sakit merupakan hal penting untuk menghindarkan terjadinya
kelalaian, maka perlunya pemberlakuan standar praktek
kedokteran Nasional dan terlegalisasi dengan jelas.
 Rumah Sakit sebagai institusi pengelola layanan praktek
kedokteran dan tenaga kesehatan harus memperjelas
kedudukannya dan hubungannya dengan pelaku/pemberi
pelayanan keperawatan, sehingga dapat diperjelas bentuk
tanggung jawab dari masing-masing pihak
 Baiknya sebelum melakukan kegiatan pembedahan, jangan
lupa untuk mengecek alat – alat yang ada didalam ruangan
operasi.