Sepak terjang dua koalisi dalam politik Indonesia dan bagaimana mempengaruhi kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi. Konflik antara KIH dan KMP menunjukkan Jokowi belum mampu menjadi pemimpin yang kuat dan independen dari pengaruh parpol.
Jokowi dikenal karena kepemimpinannya yang peduli terhadap rakyat kecil, seperti pedagang kaki lima. Dalam merelokasi pedagang kaki lima di Solo, Jokowi melakukan dialog intensif dan negosiasi untuk memahami kebutuhan mereka, serta memberikan solusi agar mereka mau dipindahkan tanpa adanya kekerasan.
Dokumen tersebut membahas sepuluh tantangan utama yang akan dihadapi di masa depan, yaitu globalisasi ekonomi, masalah pengangguran, tanggung jawab sosial, pelestarian lingkungan hidup, peningkatan mutu hidup, penerapan norma-norma moral dan etika, keanekaragaman tenaga kerja, konfigurasi demografi, penguasaan dan pemanfaatan IPTEK, serta bidang politik.
Policy brief ini membahas peluang dan tantangan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk hambatan transmisi kebijakan, peran BUMN, insentif perpajakan, dan alternatif pembiayaan seperti obligasi syariah.
Potensi ekonomi Desa Muktiharjo terdiri dari sektor pertanian (tebu, padi, kedelai), perikanan, pariwisata (Gapura Majapahit), dan usaha kecil menengah. Pemberdayaan ekonomi dilakukan pemerintah kabupaten sebagai perencana dan fasilitator, pemerintah kecamatan sebagai fasilitator, serta pemerintah desa dengan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pelatihan dan pembangunan sarana.
Inovasi1 747 - Program Strategis Inovasi IndonesiaPuguh Nugroho
Buku Inovasi 1-747: Program Strategis Inovasi Indonesia membahas strategi pembangunan inovasi nasional Indonesia melalui empat bab yang mencakup pembahasan tentang: 1) pentingnya perbaikan ekosistem inovasi untuk meningkatkan daya saing bangsa, 2) strategi KIN untuk pembangunan inovasi melalui inisiatif Inovasi 1-747, 3) penyiapan wahana untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui klaster-klaster industri dan peningk
Jokowi dikenal karena kepemimpinannya yang peduli terhadap rakyat kecil, seperti pedagang kaki lima. Dalam merelokasi pedagang kaki lima di Solo, Jokowi melakukan dialog intensif dan negosiasi untuk memahami kebutuhan mereka, serta memberikan solusi agar mereka mau dipindahkan tanpa adanya kekerasan.
Dokumen tersebut membahas sepuluh tantangan utama yang akan dihadapi di masa depan, yaitu globalisasi ekonomi, masalah pengangguran, tanggung jawab sosial, pelestarian lingkungan hidup, peningkatan mutu hidup, penerapan norma-norma moral dan etika, keanekaragaman tenaga kerja, konfigurasi demografi, penguasaan dan pemanfaatan IPTEK, serta bidang politik.
Policy brief ini membahas peluang dan tantangan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk hambatan transmisi kebijakan, peran BUMN, insentif perpajakan, dan alternatif pembiayaan seperti obligasi syariah.
Potensi ekonomi Desa Muktiharjo terdiri dari sektor pertanian (tebu, padi, kedelai), perikanan, pariwisata (Gapura Majapahit), dan usaha kecil menengah. Pemberdayaan ekonomi dilakukan pemerintah kabupaten sebagai perencana dan fasilitator, pemerintah kecamatan sebagai fasilitator, serta pemerintah desa dengan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pelatihan dan pembangunan sarana.
Inovasi1 747 - Program Strategis Inovasi IndonesiaPuguh Nugroho
Buku Inovasi 1-747: Program Strategis Inovasi Indonesia membahas strategi pembangunan inovasi nasional Indonesia melalui empat bab yang mencakup pembahasan tentang: 1) pentingnya perbaikan ekosistem inovasi untuk meningkatkan daya saing bangsa, 2) strategi KIN untuk pembangunan inovasi melalui inisiatif Inovasi 1-747, 3) penyiapan wahana untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui klaster-klaster industri dan peningk
Pemerintah menetapkan kebijakan PPKM level 3 selama libur Nataru 2021-2022. Presiden Jokowi menekankan pentingnya memperhatikan seluruh jenis ekosistem hutan dalam pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim. Kunjungan ke PEA membuahkan komitmen investasi senilai USD32,7 miliar dari 19 perjanjian kerja sama.
REVOLUSI MENTAL SYARAT MUTLAK INDONESIA MAJU
Desember 2016, Presiden Jokowi mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Inpres ini bertujuan untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong .
Praktek revolusi mental bertujuan untuk mengubah pola pikir menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong. Membangun jiwa yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan. Itu sebabnya, GNRM menjadi syarat mutlak untuk Indonesia Maju.
Seperti kita ketahui bersama, dalam GNRM terdapat lima gerakan, yaitu Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu. GNRM semakin relevan bagi bangsa Indonesia yang saat ini tengah menghadapi problem pandemi Covid-19.
Kampanye patuh terhadap protokol kesehatan yaitu Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak (3M) merupakan wujud nyata Gerakan Indonesia Bersih dan Gerakan Indonesia Tertib dalam GNRM. Revolusi Mental masih terus berjalan, Revolusi Mental belum selesai. Patuh terhadap anjuran pemerintah untuk ikut vaksinasi juga sebagai ikhtiar bangsa
dalam mengentaskan Covid-19. Tak cukup sampai disitu, saat ini Indonesia membutuhkan
Revolusi Mental untuk menghadapi tantangan globalisasi budaya, informasi tidak terkendali atau hoaks, tergerusnya nilai-nilai luhur, ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Revolusi mental diperlukan untuk mengembalikan karakteristik orisinal bangsa, yaitu santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong. Program perubahan perilaku juga sebagai momentum untuk meraih kemajuan bangsa. Untuk itu, Redaksi Brafo PMK mempersembahkan edisi khusus
“REVOLUSI MENTAL”.
Dokumen tersebut membahas tentang presiden terpilih Joko Widodo. Singkatnya, Jokowi dipilih secara demokratis dan sah sesuai konstitusi setelah proses gugatan di Mahkamah Konstitusi. Ia dianggap sebagai sosok yang sederhana namun kokoh dan selalu berdiri di jalur yang benar untuk rakyat. Jokowi kini memiliki tanggung jawab besar untuk membuktikan visi dan langkahnya selama ini pada skala nasional
NUSANTARA KITA
"Apakah RUU tentang ibu kota negara ini, semua anggota menyetujui," tanya Pimpinan Sidang Puan Maharani di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022). "Setuju," jawab anggota yang hadir.
Demikian kutipan pamungkas para wakil rakyat selepas menggelar sidang paripurna terkait Ibu Kota Negara (IKN). Selepas beleid rampung, RUU ini bakal menjadi panduan yang komprensif dari segi regulasi, dalam pembangunan segala aspek di IKN.
IKN sejatinya sudah dicetuskan Presiden Jokowi ketika 2019 silam. Persisnya pada sidang tahunan DPR/MPR. Jokowi menyampaikan pusat pemerintahan akan hijrah ke Kalimantan Timur dengan segenap alasan yang dirasa olehnya mendesak.
Setelah itu pemerintah mulai menyusun RUU IKN. Periodenya cukup panjang. Selain karena pembahasannya yang sangat kompleks, pada 2020 Indonesia dihadapkan pada pandemi covid-19. Sehingga seluruh perhatian tak bisa dialihkan dari Covid-19.
Kini perpindahan Ibu Kota bukan lagi menjadi mimpi, melainkan menjadi sebuah realitas yang nyata. Setelah disahkannnya RUU, pemerintah akan secara bertahap membangun Ibu Kota baru di Kalimantan Utara hingga 2024 mendatang.
Banyaknya disinformasi atau bahkan hoax yang bertebaran terlebih di Media Sosial (Medsos) terkait IKN, kami Redaksi BRAFO PMK merasa memiliki kewajiban untuk memberikan ‘pencerahan’ terhadap pembaca BRAFO PMK.
Oiya, satu lagi, perkenalkan, Nusantara. Nama baru Ibu Kota Republik Indonesia yang secara resmi ditunjuk Presiden Jokowi. Dengan menyebut nama Tuhan YME, kami persembahkan Majalah BRAFO PMK kali ini dengan tema “MENYAMBUT NUSANTARA”.
Dokumen tersebut memberikan analisis terhadap tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Jokowi sebagai calon presiden, seperti pencitraan semata, boneka, plin plan, antek asing, dan koruptor. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa Jokowi memiliki prestasi nyata dalam pekerjaannya sebagai walikota Solo dan gubernur DKI Jakarta yang mendukung peningkatan pelayanan publik, bukan hanya pencitraan belaka
Despertar a cosnciência de jovens para o senso crítico, usando a informática ...Denilson Alves da Costa
Uma ideia, para levar a informática para as salas de aula, e conscientizar jovens estudantes no que diz respeito às condições sociais deles, e ao seu redor
With more than 20 years of experience, Patrik Tosenovsky is one of the most trusted and reliable medical practitioners. He provides treatment for vascular and endovascular diseases like Aortic Aneurysm, Diabetic foot ulcers, varicose veins to name a few. A-vascular is a credible platform to get in touch with him.
A-vascular is a specialist vascular treatment center located in Perth, Western Australia that offers a variety of treatments for vascular-related conditions. Some of the treatments and conditions they specialize in include arteriovenous fistula creation for hemodialysis access, surgery for diabetic foot syndrome, laser treatment for varicose veins which has a 99% success rate, treatment for peripheral vascular disease, deep vein thrombosis, and aortic aneurysm screening for men over 60 years old. Patients are encouraged to contact A-vascular to schedule assessments and treatments.
Best Vascular Surgery Specialists in PerthAvascular
All your vascvular problems will be sorted in a jiffy as you come within our roof here at A-Vascular to get yourself professionaly treated by the best Vascvular surgery specialists. Our Veteran doctor Patric J. Tevonsky assures you complete care through proficient medical relief.
Dokumen tersebut merupakan daftar isi dari tabloid Reformata edisi 171 yang mencakup berbagai topik seperti laporan utama tentang ramalan kiamat pada 2014, editorial, kolom opini, profil tokoh, dan liputan berita dalam dan luar negeri.
1. Dokumen ini membahas peringatan 43 tahun peristiwa Malari pada 1974 dan diskusi mengenai munculnya populisme sebagai koreksi terhadap neoliberalisme.
2. Hariman Siregar menyatakan bahwa meski Indonesia telah mengalami empat kali pemilihan presiden yang aman, kondisi saat ini menunjukkan penolakan terhadap pemimpin dan meningkatnya populisme.
3. Diskusi pada acara tersebut membahas berbagai topik seperti a
Musni Umar: Mengurai Masalah Kronis di DKI Jakartamusniumar
Musni Umar menganalisis lima masalah kronis yang dihadapi Jakarta yaitu korupsi, ketidakadilan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan banjir serta kemacetan. Ia menyarankan upaya pencegahan korupsi, pengentasan ketimpangan ekonomi secara besar-besaran, peningkatan standar kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan penanganan masalah banjir dan lalu lintas. Musni berharap kepemi
Buku ini memotret sejumlah isu penting di dunia media, yang meliputi soal kebebasan pers, profesionalisme hingga bisnis media serta kesejahteraan pekerjanya. Buku ini dirilis pada 4 September 2015 lalu.
Dokumen tersebut merupakan riwayat hidup seseorang yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan keagamaan. Riwayat hidup tersebut mencakup pengalaman intern sebagai anggota organisasi kemahasiswaan dan staf lembaga pendidikan, serta pengalaman ekstern sebagai pelatih dan peserta kegiatan kepemudaan.
Pemerintah menetapkan kebijakan PPKM level 3 selama libur Nataru 2021-2022. Presiden Jokowi menekankan pentingnya memperhatikan seluruh jenis ekosistem hutan dalam pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim. Kunjungan ke PEA membuahkan komitmen investasi senilai USD32,7 miliar dari 19 perjanjian kerja sama.
REVOLUSI MENTAL SYARAT MUTLAK INDONESIA MAJU
Desember 2016, Presiden Jokowi mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Inpres ini bertujuan untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong .
Praktek revolusi mental bertujuan untuk mengubah pola pikir menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong. Membangun jiwa yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan. Itu sebabnya, GNRM menjadi syarat mutlak untuk Indonesia Maju.
Seperti kita ketahui bersama, dalam GNRM terdapat lima gerakan, yaitu Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu. GNRM semakin relevan bagi bangsa Indonesia yang saat ini tengah menghadapi problem pandemi Covid-19.
Kampanye patuh terhadap protokol kesehatan yaitu Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak (3M) merupakan wujud nyata Gerakan Indonesia Bersih dan Gerakan Indonesia Tertib dalam GNRM. Revolusi Mental masih terus berjalan, Revolusi Mental belum selesai. Patuh terhadap anjuran pemerintah untuk ikut vaksinasi juga sebagai ikhtiar bangsa
dalam mengentaskan Covid-19. Tak cukup sampai disitu, saat ini Indonesia membutuhkan
Revolusi Mental untuk menghadapi tantangan globalisasi budaya, informasi tidak terkendali atau hoaks, tergerusnya nilai-nilai luhur, ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Revolusi mental diperlukan untuk mengembalikan karakteristik orisinal bangsa, yaitu santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong. Program perubahan perilaku juga sebagai momentum untuk meraih kemajuan bangsa. Untuk itu, Redaksi Brafo PMK mempersembahkan edisi khusus
“REVOLUSI MENTAL”.
Dokumen tersebut membahas tentang presiden terpilih Joko Widodo. Singkatnya, Jokowi dipilih secara demokratis dan sah sesuai konstitusi setelah proses gugatan di Mahkamah Konstitusi. Ia dianggap sebagai sosok yang sederhana namun kokoh dan selalu berdiri di jalur yang benar untuk rakyat. Jokowi kini memiliki tanggung jawab besar untuk membuktikan visi dan langkahnya selama ini pada skala nasional
NUSANTARA KITA
"Apakah RUU tentang ibu kota negara ini, semua anggota menyetujui," tanya Pimpinan Sidang Puan Maharani di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022). "Setuju," jawab anggota yang hadir.
Demikian kutipan pamungkas para wakil rakyat selepas menggelar sidang paripurna terkait Ibu Kota Negara (IKN). Selepas beleid rampung, RUU ini bakal menjadi panduan yang komprensif dari segi regulasi, dalam pembangunan segala aspek di IKN.
IKN sejatinya sudah dicetuskan Presiden Jokowi ketika 2019 silam. Persisnya pada sidang tahunan DPR/MPR. Jokowi menyampaikan pusat pemerintahan akan hijrah ke Kalimantan Timur dengan segenap alasan yang dirasa olehnya mendesak.
Setelah itu pemerintah mulai menyusun RUU IKN. Periodenya cukup panjang. Selain karena pembahasannya yang sangat kompleks, pada 2020 Indonesia dihadapkan pada pandemi covid-19. Sehingga seluruh perhatian tak bisa dialihkan dari Covid-19.
Kini perpindahan Ibu Kota bukan lagi menjadi mimpi, melainkan menjadi sebuah realitas yang nyata. Setelah disahkannnya RUU, pemerintah akan secara bertahap membangun Ibu Kota baru di Kalimantan Utara hingga 2024 mendatang.
Banyaknya disinformasi atau bahkan hoax yang bertebaran terlebih di Media Sosial (Medsos) terkait IKN, kami Redaksi BRAFO PMK merasa memiliki kewajiban untuk memberikan ‘pencerahan’ terhadap pembaca BRAFO PMK.
Oiya, satu lagi, perkenalkan, Nusantara. Nama baru Ibu Kota Republik Indonesia yang secara resmi ditunjuk Presiden Jokowi. Dengan menyebut nama Tuhan YME, kami persembahkan Majalah BRAFO PMK kali ini dengan tema “MENYAMBUT NUSANTARA”.
Dokumen tersebut memberikan analisis terhadap tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Jokowi sebagai calon presiden, seperti pencitraan semata, boneka, plin plan, antek asing, dan koruptor. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa Jokowi memiliki prestasi nyata dalam pekerjaannya sebagai walikota Solo dan gubernur DKI Jakarta yang mendukung peningkatan pelayanan publik, bukan hanya pencitraan belaka
Despertar a cosnciência de jovens para o senso crítico, usando a informática ...Denilson Alves da Costa
Uma ideia, para levar a informática para as salas de aula, e conscientizar jovens estudantes no que diz respeito às condições sociais deles, e ao seu redor
With more than 20 years of experience, Patrik Tosenovsky is one of the most trusted and reliable medical practitioners. He provides treatment for vascular and endovascular diseases like Aortic Aneurysm, Diabetic foot ulcers, varicose veins to name a few. A-vascular is a credible platform to get in touch with him.
A-vascular is a specialist vascular treatment center located in Perth, Western Australia that offers a variety of treatments for vascular-related conditions. Some of the treatments and conditions they specialize in include arteriovenous fistula creation for hemodialysis access, surgery for diabetic foot syndrome, laser treatment for varicose veins which has a 99% success rate, treatment for peripheral vascular disease, deep vein thrombosis, and aortic aneurysm screening for men over 60 years old. Patients are encouraged to contact A-vascular to schedule assessments and treatments.
Best Vascular Surgery Specialists in PerthAvascular
All your vascvular problems will be sorted in a jiffy as you come within our roof here at A-Vascular to get yourself professionaly treated by the best Vascvular surgery specialists. Our Veteran doctor Patric J. Tevonsky assures you complete care through proficient medical relief.
Dokumen tersebut merupakan daftar isi dari tabloid Reformata edisi 171 yang mencakup berbagai topik seperti laporan utama tentang ramalan kiamat pada 2014, editorial, kolom opini, profil tokoh, dan liputan berita dalam dan luar negeri.
1. Dokumen ini membahas peringatan 43 tahun peristiwa Malari pada 1974 dan diskusi mengenai munculnya populisme sebagai koreksi terhadap neoliberalisme.
2. Hariman Siregar menyatakan bahwa meski Indonesia telah mengalami empat kali pemilihan presiden yang aman, kondisi saat ini menunjukkan penolakan terhadap pemimpin dan meningkatnya populisme.
3. Diskusi pada acara tersebut membahas berbagai topik seperti a
Musni Umar: Mengurai Masalah Kronis di DKI Jakartamusniumar
Musni Umar menganalisis lima masalah kronis yang dihadapi Jakarta yaitu korupsi, ketidakadilan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan banjir serta kemacetan. Ia menyarankan upaya pencegahan korupsi, pengentasan ketimpangan ekonomi secara besar-besaran, peningkatan standar kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan penanganan masalah banjir dan lalu lintas. Musni berharap kepemi
Buku ini memotret sejumlah isu penting di dunia media, yang meliputi soal kebebasan pers, profesionalisme hingga bisnis media serta kesejahteraan pekerjanya. Buku ini dirilis pada 4 September 2015 lalu.
Dokumen tersebut merupakan riwayat hidup seseorang yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan keagamaan. Riwayat hidup tersebut mencakup pengalaman intern sebagai anggota organisasi kemahasiswaan dan staf lembaga pendidikan, serta pengalaman ekstern sebagai pelatih dan peserta kegiatan kepemudaan.
Dokumen tersebut merangkum biografi Dr. H. Eddy Siswanto yang saat ini menjabat sebagai Widyaiswara Madya di BBPK Ciloto, Kemenkes. Dokumen juga menjelaskan pengertian korupsi menurut undang-undang dan teori-teori terkait korupsi seperti GONE Theory dan Fraud Triangle Theory. Selain itu memberikan contoh kasus korupsi yang diungkap KPK tahun terakhir.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut berisi biodata seorang widyaiswara di BBPK Ciloto yang mencakup nama, jabatan, latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Dokumen ini juga membahas pengertian dan unsur-unsur korupsi serta teori-teori yang berkaitan dengan perilaku korupsi.
Revolusi Mental dan Peningkatan Kesejahteraan Sosialmusniumar
Dokumen tersebut membahas tentang Revolusi Mental dan hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan sosial. Revolusi Mental merupakan konsep untuk melakukan perubahan cepat dalam cara berpikir, pandang, dan perilaku manusia agar sesuai dengan semangat kemajuan. Presiden Jokowi menekankan pentingnya perubahan mental manusia Indonesia menjadi lebih disiplin, rajin, dan berorientasi masa depan agar dapat meningkatkan kesejahteraan s
Laporan tersebut membahas tentang situasi kebebasan pers, bisnis media, dan kesejahteraan jurnalis di Jakarta pada tahun 2013. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain meningkatnya ancaman terhadap independensi media menjelang pemilu 2014 karena semakin banyak politisi yang juga memiliki media, serta penurunan peringkat kebebasan pers Indonesia di mata lembaga internasional.
Ketidakadilan, Kesenjangan, dan Ketimpangan: Jalan Panjang Menuju Pembangunan...INSISTPress
•Judul: Ketidakadilan, Kesenjangan, dan Ketimpangan: Jalan Panjang Menuju Pembangunan Berkelanjutan Pasca-2015 •Penulis: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Agenda Pembangunan Pasca-2015 •Editor: Aris Santoso •Penerbit: Kemitraan dan INFID •ISBN: 978-602-8384-61-2 •Edisi: I, Maret 2013 •Kolasi: 13 x 19 cm; x + 112 halaman.
Makalah ini membahas mengapa masyarakat Indonesia harus bangga terhadap negaranya, terutama dalam hal perekonomian, pendidikan, sumber daya alam, dan kesehatan. Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat, prestasi pendidikan internasional, keanekaragaman sumber daya alam dan pariwisata, serta kemajuan dalam pencapaian kesehatan ibu dan anak. Walaupun masih ada tantangan, generasi muda Indonesia perlu bangga dan berperan
Makalah ini membahas mengapa masyarakat Indonesia harus bangga terhadap negaranya, terutama dalam hal perekonomian, pendidikan, sumber daya alam, dan kesehatan. Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat, prestasi pendidikan internasional, keanekaragaman sumber daya alam dan pariwisata, serta kemajuan dalam pencapaian kesehatan ibu dan anak. Walaupun masih ada tantangan, generasi muda Indonesia perlu bangga dan berperan
1. Edisi 69, Januari - Februari 2015
Grasi atau Mati: Sebuah
Ketegasan
Sepak Terjang Dua Koalisi
boeconomica B.O Economica boeconomica.com bit.ly/ep69
2. Navigasi
Edisi 69 Januari - Februari 2015
harapan-harapan dan janji-janji sudah ditebar ke seluruh penjuru
tanah air. Sekarang merupakan waktunya pembuktian. Pesta
demokrasi sudah usai namun perjuangan menuju realisasi masih
terus berjalan. Harapan masyarakat bertumpu pada pemimpin
pilihan mereka. Hidup yang lebih sejahtera dan makmur adalah
impianmasyarakat.
Sudah 100 hari pemerintahan Jokowi-JK memimpin
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan subsidi,
korupsi, bencana alam, politik, dan hukum sudah menghadang
pemerintahdiawalmasakerjanya.Lalubagaimanakahkabinetini
menghadapinya? Apakah tindakan pemerintah sesuai ekspektasi
masyarakat? Sudah sejauh mana pemerintah baru menunaikan
janji-janjinya? Dalam Economica Papers (EP) edisi ini, tim EP
menelisik bagaimana 100 hari Pemerintahan Jokowi-JK di mata
para ahli dan mahasiswa yang disajikan secara komprehensif dan
menarik.
Selamatmembaca,
PemimpinRedaksi
KONTAK KAMI
Muhammad, Reza Adji Budiman, Rika Sitorus, Ruth Artia Heldifanny, Muhammad Faathir, Olga Stephiana, Jennifer Yolanda S., Bertha Fania, Ibrohim Abdul Halim | Divisi Penelitian: Irfany Ulfah Tri
Phalita (Kepala), Agnestesia Putri Aryani (Wakil Kepala), Shafia Shaliha Ansor Arifai, Elvia Sumayastra, M. Helmi Riyandanu, M. Ridho Ramadhani, Usadhi Lakshmi Iswari, Wignyo Parasian, Dimas
Muhammad Anwar, Felicia Joe, Gorys Siborutorop, Indira Nadia Rachel Simanjuntak, Kevin Pratama Jeffrey, Novani Karina Saputri, Rilin Purwati, Syahrina Mazaya | Divisi Kajian: Ragil Caitra Larasati
(Kepala), Muhammad Iqbal (Wakil Kepala), Jalu Dibyo Sanwasi, Leonardo Hamonangan, Essensia Kasih, Kelvin Wijaya, Muhammad Hazmi A. S, Adimas Rakhmanto, Aditya Andika Putra, Adry Gracio,
Lourentius Dimas, Patricia Prima Kirana | Divisi Proyek: Genio Bian Treba Alifianda (Kepala), Amalina Nurdeanty (Wakil Kepala I), Aisyah Suci Kirana (Wakil Kepala II), Anna Christmas Irianto, Citra Rufina
Pradhita, Fahrana Amelia, Ninda Martha Prawati, Samuel Anugerah P, Emma Almira Fauni, Grace Priscilla Siahaan, Herjuno Bagus Wicaksonoputro, Irene Tamara, Iqbal M. Taher, Salma Amelia Dina,
Wildan Syahid Nurulloh | Biro PSDM: Vanya Asty Novitasari (Kepala), Adrian M. Priyatna (Wakil Kepala I), Ita Alvionita (Wakil Kepala II), Joshua Dipatama, Adelita Rizki Wulandari, Ahmad Fajrul Falah,
Nabila Ismail, Naula Kamila, Nurul Fajriati, Rachmah Pradyna | Biro Hublu: Sarah Jessica Hutapea (Kepala), Zehan Pricilia (Wakil Kepala), Surya Aditama Mahardika, Anggita Aisha, Chairina Vania
Wardhani, Hana Rakhma Arimbi, Urbanus G T Parhusip, Astrid Amalia Suntoro, Aloysia Gita Puspa Diorika, Galih Albin, Hilda Kurniawati, Rahmawati Galih Syarafina | Biro Ecomedia: Ismi Tamara
(Kepala), Muhammad Dwi Nugraha (Wakil Kepala I), Gavrilo Sinaga (Wakil Kepala II), Mutiara Audita, Taftazani Aulia, Gumanti Oloan Simbolon, Ida Ayu Marina Clara, Tari Ustami, Trias Bintang
Chatulistiwa, Umda Nafia Yasin
Badan Otonom Economica
Gedung Student Center FEB UI Lt.
1 Kampus Baru UI, Depok
Sekretariat Umum (021) 7865084
Editorial 0856 7131 465
Iklan dan Pemasaran 0896 7772 9810
@BOEconomica Twitter
B.O Economica Facebook
boeconomica@live.com E-Mail
Website
http://boeconomica.com
Penerbit badan Otonom Economica
Penasehat Pribadi Setyanto
Penanggung Jawab Pengurus Inti BOE FEB UI
Pemimpin Organisasi Fahmy Fil Ardhy Nuwantara
Pemimpin Umum Yuanita Intan Setyorini
Pemimpin Redaksi Insani Arif Situmorang
Redaktur Pelaksana Muhammad Faathir
Wakil Redaktur Pelaksana Bertha Fania Maula
Sampul Depan Taftazani Aulia
Economica
papers
BADAN OTONOM
EconomicaFakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Pengurus Inti: Fahmy Fil Ardhy Nurwantara (Ketua Umum), Ivan Indrawan (Sekretaris Umum), Monica Ayu Danastri (Bendahara Umum) | Internal Audit:
Ahmad Faritz, Bastian Nugraha Sirait, Dinar Ratih Tanjungsari | Divisi Penerbitan: Yuanita Intan Setyorini (Kepala), Insani Arif Situmorang (Pemimpin
Redaksi Economica Papers), Dina Amalia Puspa (Pemimpin Redaksi Majalah Economica), Luqman Hakim (Pemimpin Redaksi Online), Bories
Parningotan Manurung, Andreas Aditya Mahendra, Annisa Maghfira, Jeffry Fauzan, Lukman Edwindra, Muchamad Rudi Kurniawan, Syapira, Fikri
DARI REDAKSI
esta demokrasi tahun 2014 sudah
Pusai. Masalah dan polemik antara
kedua kubu sudah diselesaikan
melalui jalur hukum. Sekarang, Indonesia
sudah dipimpin oleh pemimpin baru
pilihan rakyat. Selama masa kampanye,
TULISAN UTAMA
5| koalisi dan Jokowi
Mengupas bagaimana sepak terjang
dua koalisi dalam belantika politik
Indonesia.
ESAI DALAM GAMBAR
3| Pelarian Hidup
EKONOMIKA
Mengupas dinamika harga BBM di era
Pemerintahan Jokowi-JK.
7| Naik Turun Harga BBM
13|Kinerja 100 Hari Jokowi-JK
dalam Sudut Pandang Mahasiswa
EPISIKLUS
Hasil Penelitian terkait kinerja Jokowi-JK di
Mata Mahasiswa UI
IGAUAN
11| Seorang Pria dan Secangkir
Kopi Hitamnya
“Bagaimana mungkin kamu tidak bisa mencintaiku
hanya karena aku mengubah kopimu?”
9|Silang Pendapat Hukuman Mati
Terpidana Narkoba
DIALEKTIKA
Menilik kondisi sosial korban normalisasi kali
Ciliwung
3. Esai Dalam Gambar
ECONOMICA PAPERS 3Edisi 69 Januari - Februari 2015 3
Hidup adalah kumpulan pelbagai lelah dan putus asa;
maka jika ingin lari, larilah ke arah pantai dan senja. Ia
menyelesaikanmu dari kekangan daratan dan
menyelamatkanmu dari teriknya siang. Dan di sana
kesepian yang ramah akan memelukmu bersama
deburan ombak, sekalipun memang tak bisa bertahan
karena malam akan segera datang.
Foto dan Narasi: Ibrohim Abdul Halim
4. Wasit Garis
ECONOMICA PAPERS
asus KPK vs Polri seakan menjadi ujian seratus hari
Kpemerintahan Jokowi utamanya akan komitmen
pemberantasan korupsi. Dimulai dari pilihan Jokowi untuk
memilih Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang diduga memiliki
kasus rekening gendut sebagai calon tunggal Kapolri. Hal tersebut
kemudian disambut dengan penetapan Budi Gunawan sebagai
tersangka oleh KPK tidak lama sebelum fitandpropertest di DPR RI.
Setelah itu Jokowi menunda pelantikan Budi Gunawan sekalipun
sudah diterima secara aklamasi oleh DPR RI. Seakan mencoba
membalas, Budi Gunawan mengugat KPK melalui gugatan
praperadilan atas penetapan tersangka kepada Budi Gunawan.
Puncaknya praperadilan memutuskan penetapan tersangka oleh
KPKkepadaBudiGunawantidaksah.
Dalam momen ini, independensi dan komitmen Jokowi
utamanya dalam pemberantasan korupsi makin dipertanyakan.
Sebelum Budi Gunawan, Jokowi menunjuk Prasetyo yang
merupakan kader Partai Nasional Demokrat sebagai jaksa agung.
Sekalipun moncoba berkelit dengan istilah “profesional partai”,
tetapikitasemuatahubahwaseorangjaksayangjugakaderpartai
politik sangat rentan dengan kepentingan. Dua jabatan yang
sangat vital bagi pemberantasan korupsi ternyata justru
diserahkan kepada mereka yang rentan kepentingan dan punya
track record yang buruk. Terlihat sekali bahwa Jokowi tidak
memiliki ketegasan sesuai dengan janji politiknya dalam
pemberantasan korupsi dan memilih untuk tunduk pada partai
pendukungnya. Bahkan Jokowi belum mampu mematahkan
ketakutan publik tentang betapa tunduknya beliau dengan Ketua
UmumPDI-PerjuanganMegawatiSoekarnoputi.
Penyelesaian Jokowi atas masalah-masalah ini pun
terlihat hanya ingin menjawab tekanan publik dan bukan
menyelesaikan akar masalah dari KPK vs Polri. Ditengah
masyarakat yang bertanya-tanya dan ingin meminta sikap dari
pemimpinnya, Jokowi justru mengombang-ambingkan sikapnya
danmembuattidakadanyakepastianditengahmasyarakat.Andai
saja dulu setelah ditetapkan tersangka oleh KPK Jokowi bisa
bersikap cepat, mungkin saja kita tidak akan melihat keadaan
sepertisekarang.
Seratus hari pemerintahan Jokowi seharusnya menjadi
ajanguntukmembangunkepercayaanyangtelahdiberikanrakyat
olehnya. Di seratus hari ini Jokowi seharusnya membuat kebijakan
yang benar-benar untuk rakyat dan bebas dari kepentingan. Lima
tahun memang bukan waktu yang lama, tetapi lima tahun juga
bukan waktu yang mudah untuk menjaga konsistensi kinerja
apalagi kepercayaan publik. Dengan seratus hari yang seperti ini,
sanggupkah Jokowi melalui lima tahunnya dengan gemilang?
Hanyawaktuyangdapatmenjawab.
Rifqi Alfian Maulana adalah mahasiswa
jurusan Ilmu Ekonomi FEB UI angkatan
2012. Ia sekarang menjabat sebagai
Ketua Umum Badan Perwakilan
Mahasiswa (BPM) Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Indonesia.
Yuanita Intan adalah mahasiswa jurusan
Manajemen FEB UI angkatan 2011. Ia
dahulu menjabat sebagai Kepala Divisi
Penerbitan Badan Otonom Economica
pada masa kepengurusan 2014/2015.
4
Seratus Hari Jokowi Jokowi dan Komitmen
Pemberantasan Korupsi
Edisi 69 Januari - Februari 2015
eratus hari kerap dijadikan momentum untuk evaluasi
Skinerja.Presidenpuntakterkecuali.Meskidariistanasendiri
tidak ada target 100 hari tapi media, mahasiswa, dan
masyarakat yang peduli akan politik banyak memberikan opini.
Seperti kebanyakan opini, ada dua sisi. Lembaga Survei Indonesia
di awal 2015 sempat menyatakan bahwa lebih dari 50%
masyarakat Indonesia puas dengan 100 hari Jokowi. Di sisi lain,
media banjir kritikan untuk Jokowi yang kebanyakan berasal dari
aktivisHAMdanantikorupsi.
Jika dilihat per subjek, memang Jokowi menepati
janjinya di bidang sosial, terutama dengan distribusi Kartu
Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Dari segi ekonomi,
Jokowi beruntung karena masa kerjanya bertepatan dengan
penurunan harga minyak dunia yang bisa memuaskan para
ekonom (yang umumnya menuntut pencabutan subsidi BBM)
sekaligus mendiamkan rakyat (yang umumnya menuntut harga
murah). Namun, keraguan muncul di bidang penegakan hukum
dan HAM ketika Jokowi dikecam karena melepaskan pembunuh
Munir.
Tapi jika ada subjek yang paling kentara gagalnya, itu
adalah kepemimpinan Jokowi. Jokowi sebagai individu mungkin
memiliki integritas dan motivasi yang murni untuk rakyat. Namun
rupanya, niat baik saja tidak cukup. Jokowi pada kenyataannya
tidak bisa melawan parpol-parpol di sekitarnya. Ini terlihat blak-
blakan pada konflik KIH-KMP, yang menunjukkan ada pihak di
pemerintahan yang tidak mau menerima Jokowi sebagai
pemimpin. Jokowi di pihak KIH terbukti kalah sewaktu UU Pilkada
disahkan. Selanjutnya, pada akhir 2014 kedua kubu mengakhiri
konflik dan menyatakan damai. Setelah itu, mulai banyak
kebijakan Jokowi di bidang penegakan hukum dan HAM yang
dipertanyakan masyarakat, di antaranya penunjukan Jaksa Agung
M. Prasetyo yang tidak melibatkan KPK dan pencalonan Kapolri
BudiGunawanyangmerupakantersangkaKPK.
Banyak hal terjadi dalam 100 hari Jokowi memerintah–
naik-turunnyaharga BBM, hukuman matinarapidana,penunjukan
calon Kapolri, hingga perselisihan kubu di DPR–yang bisa menjadi
momentum Jokowi menunjukkan kepemimpinannya. Jika Jokowi
memang layak menjadi presiden rakyat Indonesia, Jokowi
seharusnyahanyatakutpadarakyat,bukanpadayanglain.
5. Tulisan Utama
ECONOMICA PAPERS
Koalisi dan Jokowi Oleh: Olga Stephiana
ndonesia memasuki sebuah awal baru
Idengan terpilihnya pasangan Jokowi-JK
sebagai presiden dan wakil presiden
pada Pemilu 2014. Dengan persaingan
yang begitu ketat, Jokowi-JK dengan partai
pendukungnya yang tergabung dalam
Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menduduki
kursi eksekutif. Otomatis Prabowo-Hatta
denganpartaipendukungnyadalamKoalisi
Merah Putih (KMP) berpihak menjadi
oposisi dalam setelah Pemilu Presiden
2014. Namun, kiprah KMP tidak berhenti
dengan menyandang partai oposisi. Koalisi
di bawah pimpinan Prabowo ini menguasai
badan legislatif dengan berhasil
mendapatkanlebihdarisetengahkursiDPR
RI dalam pemilihan legislatif. Sepanjang
masa Pemilu Presiden, KIH-KMP menjadi
sebuah kontroversi yangmenarik perhatian
publik.
Peseteruan KIH dan KMP terus
berlanjut seusai hasil Pemilu Presiden
diumumkan. Konflik dimulai dari gugatan
pasangan Probowo-Hatta ke KPU
mengenai hasil pilpres, hingga isu
penjegalan pelantikan Jokowi dengan
penolakan pengunduran diri Jokowi
sebagai Gurbenur DKI Jakarta ataupun
pemboikotan pelantikan pada 20 Oktober
2014. Akibatnya, hubungan antara Jokowi
beserta Koalisi Indonesia Hebat dengan
Koalisi Merah Putih diperkirakan akan
berlangsungalot.
KoalisidiIndonesia
Ikhsan Darmawan, dosen Politik
UI yang akrab disapa Ikhsan, mengatakan
bahwa Indonesia menganut sistem
pemerintahanpresidensial,sehinggaistilah
koalisi tidak sesuai dengan sistem
pemerintahan yang berlaku. Hanya saja,
Indonesia memiliki kondisi berbeda
sebagai negara demokratis yang memiliki
sistem multipartai. Kondisi tersebut
menjadikan koalisi menjadi suatu istilah
yang wajar, berhubung tidak adanya
terminologi lain yang tepat dalam
menggambarkan penggabungan partai-
partai.
Begitupun dikatakan Julian Pasha
sebagai dosen Politik UI, bahwa sistem
pemerintahan di Indonesia ini tidak
sepenuhnya presidensial. Sistem
pemerintahan justru setengah presidensial
dan setengah parlementer. Administrasi
presidensial yang terjadi di negara ini
adalah ketika presiden tdak lagi sebagai
pemegang kekuasaan dominan. Sebagain
dari kekuasaan itu harus dikonsultasikan
kepadaparlemen,yakniDPR.
Dua koalisi berbeda tentu
memiliki kepentingan yang juga berbeda.
Dari perbedaan ini kemudian sering
muncul perselisihan kepentingan yang
menimbulkan“pertarungan”dua koalisi KIH
dan KMP. Pertarungan KIH-KMP ini jelas
terlihat dengan munculnya isu-isu yang
menjadi perbincangan hangat di publik
media, seperti UU Pilkada langsung,
kenaikan harga BBM, dan kini pencalonan
BudiGunawansebagaiKepalaKepolisianRI.
Menanggapi konflik ini, Julian Pasha
mengingatkan bahwa masyarakat harus
bisa melihat selisih yang muncul sebagai
hal yang positif. Dalam pemerintahan
diperlukan check and balance agar
eksekutif tidak dominan, tidak dapat
dipungkiri bahwa kekuasaan cenderung
bersifat merusak. Ikhsan juga melihat
dengan adanya dua koalisi, terlihat setiap
partai kini lebih jelas arah dukungannya,
tidak seperti di masa pemerintahan SBY
yangnampaktidakkonsisten.
D i s i s i l a i n , I k h s a n
mengungkapkan “pertarungan” KIH-KMP
memberi dampak buruk, utamanya yaitu
menyita waktu terlalu lama dalam
membuat kebijakan strategis atau
kebijakan lain yang sebenarnya lebih
merugikan masyarakat. Selain itu, ada pula
perselisihan kepentingan KIH-KMP ini
dilihat sebagai manuver oleh KMP untuk
menjatuhkan pemerintah Jokowi-JK
dengan kasus pencalonan Kepala
Kepolisian RI. Jika memang perselihan
tersebut adalah siasat untuk menjatuhkan
5Edisi 69 Januari - Februari 2015ECONOMICA PAPERS
Berbicara mengenai dunia perpolitikan Indonesia sekarang, tentu tak bisa lepas dari
hadirnya dua koalisi, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Seberapa
kuatkah pengaruh mereka dalam kebijakan pemerintah kini?
Foto:AndreasRicardo
6. ECONOMICA PAPERS
ep
kepemimpinan Jokowi, jelas ini yang
kemudian dapat memperburuk situasi
negara.
“Pertarungan” ini entah untuk
kepentingan rakyat atau kepentingan
lainnya, seharusnya dapat menjadikan
masyarakat lebih jeli dan kritis dalam
melihat persoalan politik yang diungkap
media. Hal ini seperti pada UU Pilkada
langsung yang merupakan turunan dari
pemerintahan Presiden sebelumnya, yang
sebenarnya tidak menjadi masalah serius
bagi pemerintahan Jokowi. Hanya saja,
permasalah tesebut baru diselesaikan di
awal pemerintahan baru Jokowi. Selain itu
juga mengenai kenaikan harga BBM, yang
ketikaitutidakdijelaskanalasandibaliknya.
Meksipun terdapat selisih kepentingan,
sifat kooperatif antara kedua koalisi ini
harus dijaga demi pelaksanaan
pemerintahanyanglebihbaik.
Evaluasi100HariKinerjaJokowi-JK
Jika kita ingin melihat kinerja
Jokowi-JK, melihat kembali Nawa Cita bisa
menjadi cara terbaik untuk menilai kinerja
pasangan presiden dan wakil presiden itu
secara kualitatif. Dari program kerja yang
dijanjikan Jokowi-JK, harus diakui bahwa
Jokowi-JK membawa gagasan segar yang
dibutuhkan Indonesia. Namun, waktu tiga
bulan ini masih terlalu prematur untuk
menyimpulkan berhasil tidaknya
pemerintahan baru Jokowi-JK. Hal ini
terutama banyaknya program kerja Jokowi
yang memerlukan jangka waktu panjang
dalam pelaksanaannya. Pro-kontra yang
timbul di masyarakat ataupun antara KIH-
KMP dalam penentuan kebijakan juga
menjadi pembelajaran awal bagi
pemerintahanJokowi.
Hal menar ik dalam awal
pemerintahan Jokowi adalah kenaikan
harga BBM. Kenaikan ini menjadi catatan
penting bahwa Jokowi menetapkan
kebijakan non populis. Padahal dari asumsi
APBN bahwa harga minyak dunia turun,
benar bahwa kenyataannya harga pun
turun. Dalam kebijakan ini sebenarnya
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
adalah pihak yang menentukan tingkat
naik-turun dan pelepasan subsidi BBM,
tidak perlu sampai ke tingkat presiden. Isu
ini sangat sensitif di kalangan masyarakat,
sehingga presiden harus menjadi
seseorang yang mengambil kebijakan. Hal
yang memberatkan bagi masyarakat dalam
keputusan ini adalah tidak adanya
penjelasan ketika Jokowi menetapkan
kebijakan tersebut. Selain itu, program tim
tata kelola migas yang sudah dilaksanakan
sejak awal pemerintahan, kini tidak
diketahui kemajuannya. Meski kinerja tim
ini tidak dapat dilihat hanya dalam 100 hari,
tapi tim ini menjadi salah satu program
kerjayangdiharapkankeberhasilannya.
Janji Jokowi di awal memberikan
harapan yang sangat besar oleh
masyarakat. Apalagi dengan deklarasi-
deklarasi Jokowi yang mengatakan bahwa
pemerintahan ini adalah kabinet kerja,
memunculkan ekspektasi yang besar dari
berbagai pihak. Menurut Julian,
kekurangan Jokowi adalah kurangnya
kemampuan Jokowi dalam berkomunikasi
politik. SBY dinilai lebih kuat secara politik,
karena berasal dari partai politik dan
merupakan pemimpin partai, sehingga
memiliki saluran komunikasi politik yang
lebihbaikantarsesamapartai.
“Jokowi memang berasal dari
partai politik yang mendapatkan dukungan
penuh dari partainya dan koalisinya.
Namun, dukungan yang diberikan sebelum
Jokowi menjadi presiden dan realisasinya
saat administrasi pemerintahan baru
berjalan bisa jadi sangat berbeda.
Bagaimana cara menjalankan administrasi
pemerintahan adalah bagaimana
menjalankan komunikasi yang baik dan
terukur dengan semua kursi partai politik,”
ujarnya.
Hal ini juga disetujui oleh Ikhsan.
Persoalan politik yang dimiliki Jokowi,
selain karena ia bukan seorang pempimpin
partai, melainkan juga berasal dari partai
utama yang mendukungnya, yaitu PDI-P.
PDI-P memiliki faktor-faktor lain yang
sangatkuat,salah satunyaadalah pengaruh
Megawatisebagaipemimpinpartai.Selama
ini, PDI-P dan Megawati menganggap
bahwa Jokowi tidak dapat dilepaskan dari
PDI-P. Asumsi tersebutlah yang kemudian
menyandera Jokowi. Hal ini terjadi
terutama dalam konteks membuat
keputusan strategis yang bententangan
dengan masyarakat, sehingga memberi
kesan Jokowi telah didikte. Ini juga merusak
citra Jokowi di mata masyarakat. Kesan
didikte ini pula yang membuat KMP sulit
untuk memberi dukungan kepada Jokowi.
Tidak dapat diperkirakan apakah Jokowi
mampukeluardaripandanganitu.
“Jika Jokowi dapat keluar dari
kesan sanderaan, hal itu bagus. Tidak
diketahui apakah mungkin Jokowi
menunggu waktu tertentu, kalau sekarang
mungkin terlalu berisiko untuk keluar dari
bayang-bayang Megawati dan PDI-P.
Mungkin sekarang ini masih menjadi waktu
pembuktianbagiJokowi,”ucapIkhsan.
B a g a i m a n a p u n i s u y a n g
berkembang, masyarakat harus senantiasa
mendukung pemerintahan yang sedang
berlangsung dengan menjadi peka dan jeli
terhadap permasalahan yang terjadi.
Pemerintah, utamanya Jokowi, juga harus
bisa menjaga kepercayaan yang telah
diberikan masyarakat ketika Pilpres 2014.
Perbaikan lembaga juga menjadi salah satu
yang harus diprioritaskan, karena presiden
adalah sebuah lembaga yang membawahi
lembaga strategis lainnya. Hal itu perlu
disadari oleh Jokowi. Masyarakat melihat
sosok Jokowi sebagai seorang presiden
dengan posisi yang sangat penting, tinggi,
dan strategis. Ia harus membuat
lembaganya melakukan sesuatu yang
diinginkan oleh rakyat dan yang
diamanatkan oleh undang-undang, serta
demi kebaikan masyarakat.Keberanian dan
nalarpresidendibutuhkanagartidakterjadi
mekanismepasarpadanegaraini.
Pemerintah juga adalah orang-
orang terbaik yang dapat menjaga
kinerjanya. Permasalahannya adalah
tinggal bagaimana mereka menjalankan
birokrasi. Tim birokrasi harus mampu
berjalan dengan cepat dan tepat, atau
minimal dapat berjalan dengan lambat
namun pasti. Partai-partai politik yang
pada akhirnya akan menentang kebijakan-
kebijakan presiden adalah sebuah
konsekuensi politik dari sistem
pemerintahan. Pemerintahan Presiden
Jokowi tentu diharapkan menjadi bagian
dari solusi permasalahan yang ada di
Indonesia. Dalam hal itu, dibutuhkan
p e n g a l a m a n d a n p e m a h a m a n
komprehensif dari sekian banyak
permasalahanyangadadiIndonesia.
6 Edisi 69 Januari - Februari 2015
Foto:AndreasRicardo
7. Ekonomika
ECONOMICA PAPERS
Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang naik turun tentu menjadi pertanyaan bagi beberapa
pihak. Benarkah Jokowi inkonsisten dengan janjinya saat masa kampanye silam? Atau justru ada
faktor lain dibalik naik turunnya harga BBM?
asih teringat jelas peristiwa
Mkenaikan harga BBM yang
ditetapkan pada masa seratus
harikerjapemerintahanpasanganpresiden
dan wakil presiden baru Indonesia, Jokowi-
JK. Peristiwa tersebut seolah menjadi
t r e n d i n g t o p i c y a n g h a n g a t
diperbincangkankan hampir seluruh
lapisanmasyarakatdiIndonesia.
Kenaikan harga BBM terjadi saat
p e m e r i n t a h m e m u t u s k a n u n t u k
menghapuskan BBM bersubsidi, meskipun
saat itu keadaan harga minyak dunia
mengalami penurunan. Kebijakan ini
menyebabkan fluktuasi yang cukup
signifikan terhadap harga barang-barang
lain secara agregat. Karena harga minyak
domestik kini mengikuti harga minyak
duniayangtelahturun,harga-hargabarang
lain juga kemudian ikut turun. Hal tersebut
dapat diindikasi dengan terjadinya deflasi
sebesar 0,24% pada Januari 2015 menurut
dataBankIndonesia(BI).
Terdapat beberapa faktor lain
yang tidak dapat dikesampingkan terkait
kebijakan harga BBM ini, seperti
permintaan minyak domestik atau dunia
direncanak an apabila kebijak an
penghapusan BBM bersubsidi diikuti
denganalokasifiskalyangefektif.
Sejauh ini, prioritas pemerintah
pada bidang infrastruktur dan sektor
lainnyaadalah hal yang tepat. Ada baiknya
jika transparansi alokasi fiskal lebih
ditingkatkan lagi agar dapat dipastikan
bahwa dana pengalihan subsidi BBM
dibelanjakan dengan efektif dan efisien.
Masyarakat tentu menginginkan agar
segala hal yang dilakukan oleh Jokowi-JK
disertai dengan bukti nyata, tidak sekadar
janji belaka seperti yang biasa terjadi pada
pemerintahan-pemerintahansebelumnya.
Pencerdasan
Kebijakan kenaikan harga BBM
yang secara spontan dilakukan oleh Jokowi
tentu mengejutkan bagi sebagian besar
masyarakat, terlebih dilanjutkan dengan
pemberitahuan penurunan kembali harga
BBM bersubsidi. Tidak sedikit masyarakat
yang bingung tentang apa sebenarnya
tujuan Jokowi mengambil langkah
kebijakan ini. Pandangan yang jauh ke
depan kemungkinan akan lebih menjawab
7
yang mengalami pelemahan. Kebijakan
penghilangan subsidi BBM menunjukkan
pemerintah Jokowi-JK mengerti akan
prioritas fiskal yang baik, karena subsidi
BBM tidaklah efektif untuk kepentingan
pembangunan. Pelaksanaan penghapusan
subsidi BBM ini ketika harga minyak dunia
cenderung turun menunjukkan bahwa
pemerintah tepat dalam memperhatikan
keadaan. Kebijakan tersebut akan
memperbesar kesempatan untuk
memperkecil kesenjangan harga minyak
domestikdenganluarnegeri.
Dengan adanya kebijakan
penghapusan subsidi BBM, membuat
berbagai lapisan masyarakat berharap agar
pengalihan BBM bersubsidi tersebut dapat
berjalan tepat sasaran. Hal ini sesuai
dengan apa yang dikatakan oleh Presiden
Jokowi, yaitu akan berusaha untuk
mengalokasikan dana dari BBM bersubsidi
ke sektor-sektor yang menjadi perhatian
dalam program kerja yang disusun oleh
pemerintahan Jokowi-JK. Sektor tersebut
meliputi sektor infrastruktur, maritim, dan
jaringan keamanan sosial (social safety net).
Hal tersebut dapat berjalan sesuai yang
Foto:MuhammadFaathir|BOE
Edisi 69 Januari - Februari 2015
Oleh: Rika SitorusNaik Turun Harga BBM
8. ECONOMICA PAPERS
ep
kebingungan yang terjadi di masyarakat,
yaitu pandangan ke arah pencerdasan
masyarakat sebagai pelaku pasar. Naik atau
turunnya harga BBM adalah sinyal pasar
yang akan membentuk keputusan
masyarkat sebagai pelaku pasar. Ketika
harga minyak dunia tinggi namun harga
minyak domestik disubsidi, hal ini akan
mengakibatkan keputusan masyarakat
terdistorsi. Masyarakat nantinya akan
memutuskan untuk tidak membeli BBM
dan hal ini akan mengakibatkan Indonesia
mengalami kesulitan dalam melakukan
investasi di bidang infrastruktur dan energi
terbarukan misalnya. Padahal investasi di
dua bidang tersebut penting bagi
Indonesia untuk mencapai pembangunan
yang berkelanjutan. Apabila Indonesia
f o k u s t e r h a d a p p e m b a n g u n
infrastrukturnya, nantinya dalam jangka
panjang justru akan memberikan manfaat
yang jauh lebih besar dari biaya yang
dikeluarkansaatiniuntukmemperbaikinya.
Misalkan saja jika infrastruktur jalan
Indonesia baik, maka segala akses terutama
akses transportasi tentunya akan jauh lebih
efisien dan pada akhirnya ak an
meningkatkan sisi perekonomian
Indonesia.
IsuPopularitasmenjadiAncaman
R o c k y I n t a n , p e n e l i t i d i
Internasional Relations CSIS, mengatakan
b a h w a p a d a m a s a p e m i l i h a n
Presidenperiode 2014-2019 terjadi
persaingan ketat antara kubu Jokowi-JK
dengan pesaingnya. Kampanye yang
dilakukan oleh kubu Jokowi-JK memang
tidak secara eksplisit mengatakan bahwa
mereka tidak akan menaikkan harga BBM
atau melakukan penghapusan BBM
bersubsidi, akan tetapi pihaknya akan
melakukan hal tersebut secara bertahap
jika memenangkan pemilihan Presiden
periode 2014-2019. Sementara pihak lain
yang menjadi pesaingnya secara gamblang
mengatakanakan tetap melakukan
kebijakan untuk menaikkan harga BBM
karenadianggaphalitusudahseharusnya.
Mungkin pada awalnya pihak
atau simpatisan Jokowi-JK serta pihak yang
tidak berada di pihak Jokowi-JK
menyayangk an pernyataan pada
kampanye dan tidak setuju dengan
kebijakan kenaikan harga BBM yang
diambil oleh Jokowi. Hal ini kemudian
menyebabkan banyak terjadi isu-isu dalam
media yang kedengarannya menentang
dan menolak kebijakan tersebut serta
menunjukan penurunan popularitas
Jokowi di kalangan masyarakat dan
simpatisannya, seolah-olah telah terjadinya
krisis kepercayaan terhadap pemerintahan
Jokowi-JKolehmasyarakatIndonesia.
Jika dikaji kembali tentang
kebijakan kenaikan harga BBM dari sisi
ekonomi, banyak hal positif yang dapat
diambil dari penerapan kebijakan kenaikan
harga BBM tersebut apabila memang
dijalankan sesuai dengan perencanaan
yangada.
Pada akhirnya masyarakat hanya
akanberharapmendapatkanjawabanyang
pasti tentang akankah kebijakan ini terus
berjalan atau tidak. Bagi mereka yang
memahami esensi dari kebijakan ini
tentunya berharap agar pemerintah dapat
melakukan pengurangan BBM bersubsidi
secara bertahap. “Kalau dilihat dari janji-
janji program pembangunan mereka, saya
menebak bahwa pemerintah Jokowi-JK
akan terus melaksanakan kebijakan harga
BBM saat ini, karena mereka tidak akan
mampu membiayai program-program
pembangunan jika terus membiayai
subsidiBBMyangborositu,”jelasRocky.
8 Edisi 68 Januari - Februari 2014
Harga minyak dunia yang mengalami tren penurunan sejak 6 bulan terakhir
Ilustrasi:nasdaq.com/markets/crude-oil.aspx?timeframe=6m
“Kalau dilihat dari janji-
janji program
pembangunan mereka,
saya menebak bahwa
pemerintah Jokowi-JK
akan terus melaksanakan
kebijakan harga BBM saat
ini, karena mereka tidak
akan mampu membiayai
program-program
pembangunan jika terus
membiayai subsidi BBM
yang boros itu.”
9. Dialektika
ECONOMICA PAPERS
Sejak era pemerintah baru dibawah Jokowi-JK, eksekusi mati seolah mendapat angin segar.
Jumlahnya meningkat tajam hanya dalam waktu singkat. Benarkah eksekusi mati melanggar
Hak Asasi Manusia? Atau hukum memang harus ditegakkan tanpa pandang bulu?
Ilustrasi:JenniferYolandaSimangungsong|BOE
ukuman mati terpidana kasus
Hnarkoba menjadi perbincangan
panas pada akhir tahun 2014
hingga sekarang. Setelah melewati masa-
masa kelonggaran hukuman mati narkoba
pada masa pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono, Joko “Jokowi” Widodo
melakukangebrakanbarudenganmenolak
grasi 64 orang terpidana narkoba tanpa
pandangbulu,baikwarganegaraIndonesia
maupun asing. Sejauh ini terdapat terdapat
enam terpidana yang telah dieksekusi mati,
yaitu Rani Andriani (Banten), Namaona
Denis (Malawi), Ang Kim Soe (Belanda),
Marco Archer Cardoso Moreira (Brazil), M.
Adami Wilson (Banten), Tra Thi Bich Hanh
(Vietnam). Selain itu, dua terpidana mati
"Bali Nine", Myuran Sukumaran dan Andrew
Chan dari Australia tinggal menunggu
waktueksekusinyadalamwaktudekatini.
Hukuman mati narkoba termasuk
dalam hukum positif.Terbukti dari Undang-
undang narkoba sendiri baik yang UU
Narkotika 22 tahun 1997 maupun yang
baruUUNarkotika35tahun2009,keduanya
sama-sama menggunakan hukuman mati
sebagai sanksi maksimal. Sistem eksekusi
mati yang digunakan adalah dengan cara
terpidana ditembak oleh tim juru tembak
berjumlah 12 orang yang diatur dalam UU
No 2 tahun 1964. Hukuman mati telah
berlangsung sejak zaman Soeharto
sehingga tidak dapat disangkal bahwa
hukuman mati hampir selalu ada di setiap
masa pemerintahan di Indonesia. Yang
menjadi perbedaan adalah dalam hal
pemberian grasi yang merupakan hak
p re ro g a t i f Pre s i d e n , y a i t u c a r a
mengampuni terpidana dengan melihat
faktor-faktor kemanusiaan setelah sekian
lamaberadadilembagapemasyarakatan.
MenyangkutHAMdanKonstitusi
Pelaksanaan hukuman mati kasus
narkoba sendiri mengundang banyak
perdebatan. Masyarakat pada umumnya
merasa bahwa tindakan ini menunjukkan
kepemimpinan Jokowi yang tegas dan
tidak takut akan kecaman-kecaman dari
negara lain maupun dari PBB dalam
memusnahkan sistem peredaran narkoba
di Indonesia. Jika hukuman tidak
dilaksanakan, future offender tidak akan
merasakan efek jera serta dapat
memunculkan kecaman. Heru Susetyo,
dosen Fakultas Hukum Universitas
Indonesia,meyakinibahwapenolakangrasi
oleh Jokowi telah dilakukan berdasarkan
pertimbangan mengenai Hak Asasi
Manusia (HAM). Hal tersebut disebabkan
oleh Kementrian Hukum dan HAM serta
Mahkamah Agung yang berperan dalam
wilayah tersebut. “Memang penjara sedikit
dan jumlah terpidana sangat banyak, tapi
bukan karena penjara penuh lantas mereka
dieksekusi mati,” ujar Heru. Menurutnya,
pidana mati sudah melewati pertimbangan
yang cukup matang. Memang sering
dikatakan melanggar HAM, namun hal
itulahyangbisadilakukanuntukmemenuhi
rasa keadilan masyarakat, terutama yang
dirugikan.
Pada sisi lain, Pembela HAM
mengatakan tindakan eksekusi mati
melanggar HAM. “Menurut saya, hak untuk
hidup adalah hak dasar,” ujar Ani Widyani,
dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia. Hak dasar tersebut
adalah manusia tidak diperbolehkan
mengambil nyawa orang lain dengan
semena-mena dalam keadaan apapun.
9Edisi 68 Januari - Februari 2015
Silang Pendapat Hukuman Mati Terpidana Narkoba
Oleh: Jennifer Yolanda Simangungsong, Reza Adji Budiman
10. ECONOMICA PAPERS
ep
Pernyataan ini pula diamini oleh Tobias
Basuki, peneliti Center for Strategic and
International Studies (CSIS), bahwa hak
hidup terdapat dalam konstitusi sehingga
keputusan Indonesia mengenai hukuman
mati ini bertentangan dengan Undang-
UndangDasar1945.
Menurut Ani, hukuman mati tidak
bersifat mencegah peredaran narkoba
secara holistik. Hukuman mati tidak
memberi efek jera kepada pelaku karena
hukum sesungguhnya hidup dalam
konteks sosial masyarakat. Hukum bukan
mengenai aturan dan institusi saja, tetapi
bagaimana kondisi sosial kejahatan terjadi.
Contohnya, faktor sosial yang menjadi
penyebab munculnya peredaran narkoba
adalah kemiskinan. Jika faktor-faktor sosial
tidak diperhitungkan, maka eksekusi mati
tidak akan mengurangi jumlah peredaran
narkoba di Indonesia. Pengaruh
transnasional di mana pengedar narkoba
dapat bekerja menembus batas-batas
wilayah negara melalui beragam jaringan
pula menjadi batu sandungan dalam
mencegah peredaran narkoba di Indonesia
sehingga dapat dipastikan bahwa narkoba
bukan lagi jenis kejahatan yang dapat
dibasmi melalui satu cara yaitu eksekusi
mati.
Badan Nasional Narkotika (BNN)
saat ini mencontoh pada Singapura dalam
hal hukuman mati bagi terpidana narkoba
karena Singapura merupakan salah satu
negara teraman di dunia. Sayangnya,
pernyataan ini tidak melihat aspek-aspek
lain yaitu dalam konteks Indonesia, yang
aparat penegak hukumnya bahkan masih
terlibat di dalam kasus narkoba.“Hukuman
mati juga beresiko dilakukan di tengah
sistem peradilan seperti di Indonesia yang
koruptif,” tutur Ani. Tobias berpendapat
sama mengenai hal ini, “Deterrence effect
dari hukuman mati narkoba di Indonesia
sangat rendah, kalau kita lihat ke dalam
lembaga-lembaga pemerintah masih
terdapat kelicikan.” Keputusan dan
penetapan tersangka sangat mungkin
keliru serta rentan manipulasi dan relasi
kuasa yang tidak setara. Jika keputusan
yang dibuat di kemudian hari ditemukan
ternyata keliru, nyawa dari terpidana mati
tidak akan dapat dikembalikan kembali.
Oleh sebab itu, law enforcement agencies
Indonesia harus memiliki keberanian,
contohnya BNN dan kepolisian untuk
menindaklanjuti bandar-bandar besar
narkoba.
K a i t a n n y a d e n g a n H u b u n g a n
Internasional
Indonesia termasuk negara
panutan di kalangan Internasional yaitu
dengan menjadi bagian dari Komisi Hak
Asasi Manusia PBB sehingga banyak negara
merasa ‘kaget’ dan mengecam keputusan
eksekusi mati terpidana narkoba. Citra
Indonesia sebagai negara demokratis
tercederai. Situasi tegang dirasakan saat
Belanda dan Brazil menarik duta besar di
Jakarta menjelang eksekusi mati 18 Januari
2015 lalu. Australia pula bersikeras
menyelamatkan terpidana mati “Bali Nine”
hingga mengancam akan memboikot
pariwisata Indonesia. Indonesia saat ini
dianggap sebagai negara yang beradab
sehingga diplomasi Internasional
Indonesia sangat diuntungkan karena tidak
dikucilkan dari hubungan antar negara
seperti yang dihadapi oleh Korea Utara dan
Myanmar. Sayangnya, keputusan
mengenai hukuman mati ini berpotensi
dalam mencederai diplomasi HAM
Indonesia ke depannya. Menurut Ani,
kebijakanhukumanmatiinimenjadisangat
ironis karena Indonesia sangat konsisten
dalam menolak hukuman mati terhadap
Tenaga Kerja Indonesia di Timur Tengah.
Situasi ini akan menunjukkan inkonsistensi
Indonesia dalam memandang eksekusi
mati sehingga akan sulit bagi Indonesia
untuk membebaskan TKI dari hukuman
mati. Tobias pun sependapat dengan
pernyataan Ani bahwa hak kita akan
semakin minim dalam melindungi TKI di
Arab Saudi dari hukuman mati. Di sisi lain,
Tobias berpendapat bahwa penarikan duta
besar negara lain tidak begitu berpengaruh
bagi hubungan Indonesia dengan negara-
negaratersebut.
PertimbanganKembali
Hal yang menjadi sangat ironis
adalah terkadang hanya dengan
mengeksekusi mati satu orang pelaku tidak
akan merusak jaringan sistem peredaan
narkoba. Pasalnya, masih banyak bandar
narkoba yang mampu mengatur sistem
peredaran narkoba meski telah berada
dalam bui. Perihal narkoba di Indonesia
sudah menjadi sebuah sistem yang sangat
kompleks. Heru menyatakan bahwa
terkadang mereka semua hanyalah kurir-
kurir kecil yang bekerja pada bandar besar.
Hukuman mati yang terburu-buru
dijatuhkan pada kurir-kurir tersebut akan
menghilangkan bukti-bukti yang mungkin
dapatmunculdikemudianhari.
Tobias juga berpendapat bahwa
jumlah narkoba yang dibawa dapat
menjadi pertimbangan terakhir jikalau
hukuman mati ingin dipertahankan di
Indonesia. “Martin Anderson dari Ghana
yang hanya membawa 50 gram heroin
bahkan terkena hukuman mati sama
seperti yang membawa berkilo heroin,”
tambahnya.
Hukuman mati juga sering kali
dilakukan dalam kurun waktu yang lama,
misalnya kasus “Bali Nine” di mana vonis
hukuman mati telah diberikan dari tahun
2006. Menurut Heru Susetyo, hal tersebut
memiliki sisi positif dan negatif. Salah satu
sisi positifnya adalah adanya waktu untuk
merubah keputusan apabila ditemukan
bukti-bukti baru. Sisi negatifnya adalah hal
tersebut menyebabkan terpidana telah
meninggal secara perdata namun hidup
secara biologis sampai waktu terbuang
habisdiharieksekusi.
Hukumanmatiterpidananarkoba
dapat menjadi pertimbangan bagi Jokowi
melihat kekurangan-kekurangan yang
terdapat dalam jenis hukuman ini. Seperti
kita ketahui, negara diatur berdasarkan
kesepakatan dan norma yang sesuai
dengan jati diri bangsa Indonesia yang
tergambarkan dalam UUD 1945. Dan yang
tidak kalah pentingnya juga, kebersihan
badan-badan peradilan dan penegak
hukum perlu dilakukan sehingga
penegakan hukum dapat dilakukan
dengankonsistendantanpapandangbulu.
10 Edisi 69 Januari - Februari 2015
11. Igauan
ECONOMICA PAPERS
ecangkir kopi hitam pekat tanpa
Sg u l a . A m p a s y a n g m a s i h
mengambang di permukaan tidak
kuhiraukan. Aroma kopi dalam-dalam
kuhirup, dan langsung kuminum tanpa
k u t i u p . M e m b i a r k a n g e t i r d a n
panasmenjalari lidah. Aku dan kopi pahitku
tanpa gula, diminum begitu saja tanpa ada
seni di dalamnya. Aku tidak perduli. Yang
aku tahu, aku menikmatinya. Datar,
sederhana,apaadanya.
Entah mengapa tiba-tiba semesta
berkonspirasi mencampuri kopi pahitku
dengan gula. Awalnya dia datang hanya
seperempat, kemudian setengah, lalu tiga
perempat, dan lama-lama menjadi satu
sendok penuh. “Manis,” ujar lidahku yang
semula diam kini angkat bicara. Ada rasa
baru yang kini hadir di dalam cangkir
kopiku, menjalari lidahku, di luar
kebiasaanku.
“Tidakkah kau merindukan rasa
pahit yang dulu? Rasa manis ini sulit
dipercaya. Bisa-bisa kau dilumpuhkan
olehnya!” otaku mulai gelisah dengan rasa
barutersebut.Namunperingatanitusia-sia,
lidahku terlanjur menyukainya. Ia tetap
mengikuti konspirasi alam semesta, dan
mengecaprasabaruitutanparasacuriga.
“Tidak apa! Teruskan saja! Kalau
perlu tambahkan rasa manisnya! Tidakkah
kamu bosan dengan rasa yang itu-itu saja?
Begini lebih nikmat! Begini baru terasa,”
l i d a h k u t e r u s m e n g e c a p . A k u
mendengarkan perdebatan antara otak
dan lidahku seperti cream kopi yang
sedang diaduk, berkecamuk.“Ah, sudahlah!
Aku sudah memperingatkan. Jangan
salahkan aku jika hal yang tidak kamu
inginkan terjadi kepadamu!”otaku nampak
sudah menyerah dan habis akal.
“Percayalah,beginilebihbaik.Adarasabaru
yang akhirnya hadir. Tidakkah itu
menyenangkan? Sesuatu yang baru lebih
menyenangkan daripada kedataran yang
membosankan!” lidahku terus mengelak,
mematahkan segala argumentasi-
argumentasiyangdibuatotak.
Aku mulai terbiasa dengan warna
hitam pekat kopiku yang kini sudah
berubah menjadi coklat muda terang. Aku
kinijugaterbiasadengankehadirancangkir
lain yang bersanding dengan cangkir
langsing putihku, cangkir bulat merah
menyala yang berisi kopi dengan cream
dan busa putih yang mengembang – di
putar sedemikian membentuk motif daun,
dengan taburan bubuk coklat granula dan
sepotong kayu manis di atasnya. Setiap
sore, ia datang dengan cangkirnya,
membuat baginya kopinya dan kopiku. Aku
duduk dan membiarkannyamelakukan apa
s a j a k e p a d a k o p i k u , k e m u d i a n
menikmatinya. Menikmati kehadirannya,
kesempurnaan yang dimilikinya.
Kecerdasaannya yang kadang tidak masuk
di nalar. Dua cangkir kopi yang menjadi
korban percakapan sore kita. Mulai dari
membahas terciptanya semesta raya
sampai jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam
dosa, membicarakan evolusi manusia
sampai revolusi suatu bangsa, sampai
membicarakan keterlibatan jatuhnya
pesawat anu dengan konspirasi organisasi
agamis ini. Kehadirannya dalam balutan
kesempurnaan itu membuat segala hal
dalam duniaku yang tadinya datar dan
11Edisi 69 Januari - Februari 2015
Seorang Pria dan Secangkir Kopi Hitamnya
Oleh: Ruth Artia Heldifanny
Ilustrasi:Internet
12. ECONOMICA PAPERS
biasamenjadi cerahdanberwarna.
Semakin sering ia datang,
semakinseringpulaiamenuangkangulake
dalam cangkir kopi hitamku. Semakin hari
semakin banyak, lidahku mulai jengah
dibuatnya. Sore -sore berikutnya
kutemukankopikutaklagihitam.Warnanya
coklat muda, dengan busa putih
membubung tinggi di atasnya, tidak
dibentuk daun. Namun diberi taburan
coklat granula dan sepotong kayu manis di
atasnya. Aku tertegun menatap cangkirku
dan cangkir bulat merahnya bergantian. Ia
membuat diriku kini sama persis dengan
dirinya.
“Stop, aku muak,” otaku yang sudah lama
diamkinikembaliangkatbicara.
“Rasanya terlalu manis. Aku lelah, muak
sudah,”lidahkuberkatalirih.
“Bukankah kamu yang menginginkan
semuaini?”otakukembalibersuara.
“Ya, memang. Tapi tidak sebanyak ini. Aku
rasa aku tidak bisa lebih jauh lagi
menerimanya,” sang lidah akhirnya
mengaku,berbisiklirihdanpilu.
Aku mengangkat cangkir putih
yang berisi sama persis dengan punyanya,
menghiruparomaguladancreamerdalam-
dalam, menyesapnya kuat-kuat. Manisnya
benar-benar membuat jengah. Aku
merindukan kesederhanaan dalam
secangkir kopi hitam pekatku. Aku
meletakkan cangkir itu kembali. Dan
sebelum dia membuka mulutnya untuk
berbicara tentang entah teori macam
apalagi yang tidak kumengerti, aku
mendahuluinya.Untukpertamakalinya.
“Apa kamu tidak bosan?” tanyaku. Sedikit
takut-takut aku mencuri lihat ke arahnya. Ia
menaikkanalisnya.
“Maksud kamu? Bosan dengan apa? Kamu
bosan mendengarkan aku?” tanyanya. Air
mukanya keheranan. Aku membiarkan ada
spasi di antara ruang cakap kita.
Mengumpulkan segenap keberanian
dalam diriku yang masih tersisa untuk
mengatakanyangsebenarnya.
“Apa kamu tidak bosan... dengan kita?”.
Akhirnya.Akumengatakannya.
“Maksud kamu?” sial. Pertanyaan itu lagi.
Sesulit itukah bagi seorang wanita untuk
tanpa gula, kembali duduk berdua. Tidak
ada busa, tidak ada bubuk granula, atau
potongan kayu manis menghiasinya.
Semua sederhana, apa adanya. Tidak akan
adalagikonspirasialamsemesta,atauteori-
teori di luar nalar lagi sebagai
penyandingnya. Hanya aku, menikmati
kopiku dalam suasana nyaman tak dibuat-
buat. Rasa pahit yang telah lama hilang
kembalimenjalarilidahku.
“Sudah puas?” otaku bertanya kepada
lidahku setelah sekian lama mereka tidak
bercakap-cakap.
“Sudah. Begini ternyatajauh lebih baik,”ujar
lidahku. Mungkin itu adalah percakapan
terakhir yang mereka lakukan bahkan
setelahlamasesudahnya.
Aku tidak menyesal pernah
menghadirkan rasa baru dalam hidupku.
Aku tidak menyesal pernah memiliki cinta
begitu dalam nikmat tak tertandingi. Aku
juga bukanlah seorang ice king sepeti yang
mereka bilang – menolak cinta, terlalu
memilih. Namun, bagiku cinta bukanlah
sebuah poros kehidupan yang harus selalu
dipuja. Untukku, cinta adalah mereka yang
akhirnya menemukan satu sama lain dalam
sebuah kesederhanaan, dalam ruang
kebebasan, tanpa ada sesuatu yang harus
dipaksakan–siapamenjadibagaimana.
Akumenyesapkopihitamku yang
tanpa gula. Lebih baik hidupku begini,
sederhana,tanpaadatambahanapa-apa.
memberi kesimpulan tepat pada
pernyataan pria tanpa harus menunggu si
pria itu menjelaskan semuanya? Batinku
kembalimengeluh.
“Kamu datang dengan tiba-tiba, membawa
rasabaruyangberbedakedalamcangkirku,
dan hidupku. Awalnya semua itu
menyenangkan–rasamanisyangkaubawa
ke dalam hidupku yang pahit. Aku bahkan
merasa bahwa kamulah yang bisa mengisi
kekosongankusetelahsekianlama.Tapi...”
“Tapi apa?” suaramu meninggi. Mimik
mukamuberubahmenjadimarah.
“You’re just too good for me. You’re just too
good to be true,”. Alasan klise. Aku hendak
menampar diriku sendiri setelah
mengatakannya. Namun apa daya, itu
kebenarannya. Setetes embun mencair dan
meluncurbebasdarimatamu.
“Aku tidak mengerti. Apa yang salah
dengan...”
“Aku merindukan kopi hitamku yang tanpa
gula,” ujarku memotong ucapannya.
Pipinyamemerah.Airmatanyakianderas.
“Tapiakumencintaimu,tidakkahkamujuga
mencintaiku?”sudah kuduga.Wanita pintar
melakukan konspirasi dengan semesta dan
kata-kata. Kalimatnya barusan membuat
hatikumencelos.Akuterdiam.
“Katakan padaku kamu juga cinta padaku!
Bagaimana mungkin kamu tidak bisa
mencintaiku hanya karena aku mengubah
kopimu?”ujarnya.Suaranyakianparau.
“Tolong jawab, apakah kamu mencintaiku?”
ujarnya lagi. Aku menegakkan kepalaku
yang sebelumnya tertunduk, menatap
matanyayangbasahdalam-dalam.
“Aku hanya merindukan kopi hitam pahitku
yang tanpa gula, dan hidupku yang lama.
Dan itu semua adalah sebelum ada kamu.
Sehingga,maafkanaku...”
“Dasar lelaki bajingan kamu!!” jeritnya
terisak. Sejurus kemudian ia bangkit sambil
melangkahkan kaki keluar dari rumahku.
Dan aku tidak melakukan apa-apa untuk
mencegahnya. Walaupun aku tau,
bersamaan dengan keluarnya ia dari pintu
itu,iaakanselamanyakeluardarihidupku.
Sore itu, aku dan cangkir putihku
yang kembali berisi kopi hitam pekat, pahit
12 Edisi 69 Januari - Februari 2015
ep
“You’re just too good
for me. You’re just too
good to be true,”.
Alasan klise. Aku
hendak menampar
diriku sendiri setelah
mengatakannya.
Namun apa daya, itu
kebenarannya. Setetes
embun mencair dan
meluncur bebas dari
matamu.
13. Episiklus
ECONOMICA PAPERS
Oleh: Divisi Penelitian
Badan Otonom Economica
asyarakat suatu negara bukan
Mhanya menjadi objek pimpinan
dari pemerintah yang sedang
menjabat, tetapi juga turut menjadi
pengawas atas berjalannya suatu
p e m e r i n t a h a n . M e l a l u i p r o s e s
pemilihan yang sengit, Joko Widodo
resmi terpilih menjadi Presiden
Republik Indonesia pada Pemilu
Presiden tahun 2014 didampingi oleh
Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden. Di
usia pemerintahan yang masih sangat
dini, puluhan juta pasang mata
penduduk Indonesia mengawasi setiap
langkah kebijakan yang diambil oleh
Presiden Jokowi. Sebagian masyarakat
Indonesia ingin ekspektasi atas visi
Jokowi-JK untuk segera dibuktikan,
sedangkan sebagian masyarakat yang
belum menaruh hatinya terhadap
Jokowi untuk menjadi presiden ingin
diyakinkan dengan berbagai pilihan
kebijakannya dalam memimpin negeri
ini.
Beragam tanggapan dari
berbagai lapisan masyarakat atas
kinerja 100 hari pemerintahan Presiden
Jokowi melatarbelakangi Badan
Otonom Economica melakukan
survei bertajuk “Kinerja 100 Hari
Jokowi-JK di Mata Mahasiswa”.
Responden survei terdiri dari 132
mahasiswa-mahasiswi Universitas
Indonesia yang berusia antara 17
hingga 23 tahun. Secara garis
besar, hasil survei menunjukkan
bahwa 73% dari responden menilai
bahwa kinerja Jokowi-JK selama
100 hari tidak memuaskan secara
umum, tetapi 32% responden
y a k i n a k a n k e b e r h a s i l a n
pemerintahan Jokowi-JK dalam
memimpin Indonesia ke depannya.
13Ilustrasi:BerthaFaniaMaula(BOE)
Edisi 69 Januari - Februari 2015
Kinerja 100 Hari Jokowi-JK dalam Sudut
Pandang Mahasiswa
15. What’s Up!
ECONOMICA PAPERS
Documentary Days 2014: Voice of The Voiceless
edah Kampus Universitas Indonesia
B15 (BK UI 15) adalah acara yang
menjadi wadah pemberian
informasi yang lengkap mengenai
Universitas Indonesia dan perkuliahannya
kepada peserta yang adalah siswa/i sekolah
tingkat menengah atas. BK UI15 berada di
bawah naungan Kantor Komunikasi dan
Informasi (KKI) Badan Eksekutif Mahasiswa
UI 2014. BK UI diselenggarakan pada
tanggal 15-16 November 2014 di Balairung
UI,Depok dan tahun 2014 merupakan
tahun pelaksanaan BKUI untuk ke-15
kalinya.
Lebih dari 15.000 peserta telah
terdaftar pada BK UI tahun ini. Acara yang
berlangsung selama dua hari tersebut
terdiri dari talkshow mengenai “Panduan
Perjalanan”dan“Berita Perjalanan”, kunjung
fakultas menggunakan bis kuning, dan
panggung bazaar yang diisi oleh
mahasiswa berprestasi dari 14 fakultas,
hiburan,dangames.
Pada penyelenggaraannya kali
ini, BK UI mengusung ‘perjalanan’ sebagai
tema kegiatannya. Perjalanan ini sendiri
diibaratkan sebagai sebuah proses yang
harus dilewati oleh seluruh siswa/i pada
jenjang sekolah menengah atas yang akan
memulai fase baru dalam kehidupan dan
pendidikan mereka. Maka untuk memulai
perjalanan itu, dibutuhkan kendaraan yang
kuat dan mampu bermanuver dengan
bebas. Kendaraan yang paling tepat untuk
melewatifase tersebut adalah biplane,yaitu
pesawat dengan sayap ganda yang hanya
bisa dikendarai satu orang, dan di sini para
siswa/i SMA tersebut merupakan pilotnya.
Biplane akan membantu melihat UI dengan
jauh lebih luas dan objektif. Para peserta
diharapkan dapat menentukan pilihan di
mana kalian akan mendarat dan
melanjutkanperjalananbaru.
15 Edisi 69 Januari - Februari 2015
ocumentary Days 2014 adalah
Dsebuah festival film yang dibawahi
oleh Badan Otonom Economica.
Tema Documentary Days 2014 kali ini
adalah Voice of the Voiceless: Speaking on
BehalfoftheUnheard.
Rangkaian acara dari festival film
ini sangat beragam, mulai dari screening
(pemutaran film) di Universitas Indonesia
dan diTaman Ismail Marzuki sampai diskusi
film documenter. Tidak hanya itu,
Documentary Days 2014 juga mengadakan
kompetisi membuat film dokumenter.
Partisipannya sangat beragam, mulai dari
film-film dokumenter buatan anak SMA
sampai film dokumenter yang dibuat oleh
komunitas-komunitasfilm.
Documentary Days 2014 berjalan
dengan sangat seru. Kursi-kursi yang
disediakan sebagai tempat duduk untuk
menonton film hampir terisi penuh. Diskusi
film juga tidak kalah meriah, penonton
cukup antusias dalam diskusi yang
membahas film dokumenter berjudul
Alkinemokiye: From Struggle Dawns New
Hope karya Dandhy Dwi Laksono.
Pembicara diskusi juga berasal dari orang-
orang yang ahli dalam bidang yang sedang
dibahas, di antaranya adalah Ari Trismana,
Lugina Setyowati, Mohammad Mustaqim
dan Mercellinus J. Raymond sebagai
moderator.
Para partisipan berharap bahwa
Documentary Days mampu untuk
memberikan sumbangsih terkait
per kembangan dunia per filman
dokumenter Indonesia seiring berjalannya
waktu.(Adji)
Bedah Kampus Universitas Indonesia 15:
Start Your Journey
Sumber:Dok.DocdaysFEBUI2014Foto:DeaArista