Penghitungan PPh Pasal 21
EnforceA Konsultan Pajak - Setiap organisasi atau perusahaan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari suatu pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, perusahaan harus menguasai cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tersebut.
EnforceA Jasa Konsultan Pajak mennyelenggarakan webinar dengan judul "Penghitungan PPh Pasal 21" untuk memahami secara lebih mendalam ketentuan mengenai PPh Pasal 21.
Enforce A Real Solution adalah Konsultan Pajak yang bergerak dibidang Jasa Konsultan Pajak. Enforce A memberikan solusi nyata bagi pajak bisnis anda, membantu kepatuhan dan efisiensi pajak yang lebih baik. Kantor Konsultan Pajak enforce A berada di Pancoran, Jakarta Selatan.
Konsultan Pajak enforce A beroprasi sejak tahun 2012. Izin Konsultan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kategori C atau International dengan nomor SI-2400/PJ/2012 tanggal 16 Agustus 2012.
Jasa Konsultan Pajak enforce A menyediakan layanan perpajakan yang komprehensif mencakup konsultasi perpajagan strategis dan juga perpajakan operational sehari-hari perusahaan.
Konsultan Pajak enforce A membantu para klien dalam area perencanaan pajak, merger dan akuisi, pengelolaan risiko perpajakan, konsultasi umum operasional, dan jasa kepatuhan pajak.
Tujuan Konsultan Pajak enforce A adalah membantu klien mencapai tingkat kepatuhan yang baik sekaligus biaya pajak yang lebih efisien dengan memberikan nasihat perpajakan yang komprehensif dan solusi yang praktis, yang dapat diimplementasikan di lapangan sesuai dengan situasi perusahaan.
Para ahli perpajakan di Kosultan Pajak enforce A mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas di bidang perpajakan lebih dari 20 tahun. Konsultan Pajak enforce A membentuk tim dengan latar belakang yang bervariasi, baik dengan latar belakang dengan bervariasi, baik dengan latar belakang professional swasta, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak ataupun mantai pegawai yang sekaligus berpengalamn sebagi profesioanl di perusahaan swasta.
Konsultan Pajak enforce A memiliki tim dengan pengalaman lengkap membuat enforce A memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap teori dan praktik perpajakan Indonesia, memahami lingkungan bisnis sekaligus mengerti sudut pandang Pemerintah dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan perpajakan.
#konsultanpajak #jasakonsultanpajak #jasapembuatanspttahunan #kantorkonsultan #tarifkonsultan #akuntansi #konsultanmanajemen #seorangkonsultan #tax
Konsultan Pajak <a href=https://enforcea.com/>enforce A</a> adalah adalah Konsultan Pajak yang bergerak dibidang Jasa Konsultan Pajak. Enforce A memberikan solusi nyata bagi pajak bisnis anda, membantu kepatuhan dan efisiensi pajak yang lebih baik. Kantor Konsultan Pajak enforce A berada di Pancoran, Jakarta Selatan.
PER : 16/PJ/2016::: Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...Roko Subagya
Per16 pj-2016 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Psl 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi
PER : 16/PJ/2016::: Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...Roko Subagya
Per16 pj-2016 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Psl 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi
Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan / atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment. Dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara.
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan negara. Dan lagi penerimaan negara dari pajak dapat dijadikan indikator atas peran serta masyarakat sebagai subjek pajak dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung dan berupa pengeluaran rutin serta pembangunan yang berguna bagi rakyat.
PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.(Direktorat Jenderal Pajak, 2016)
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dari pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain, dan penyelenggara kegiatan.(Republik Indonesia, 2008)
Sistem Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berlaku di Indonesia pada dasarnya menganut sistem self assessment, artinya Seseorang yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, akan diberikan kepercayaan untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan atas pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pajak penghasilan termasuk jenis pajak subjektif, yaitu kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, dimana kewajiban ini tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain.(Waskito, 2011)
Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilannya yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. (Waluyo, 2006)
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009Sharon Mei
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan / atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment. Dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara.
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan negara. Dan lagi penerimaan negara dari pajak dapat dijadikan indikator atas peran serta masyarakat sebagai subjek pajak dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung dan berupa pengeluaran rutin serta pembangunan yang berguna bagi rakyat.
PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.(Direktorat Jenderal Pajak, 2016)
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dari pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain, dan penyelenggara kegiatan.(Republik Indonesia, 2008)
Sistem Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berlaku di Indonesia pada dasarnya menganut sistem self assessment, artinya Seseorang yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, akan diberikan kepercayaan untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan atas pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pajak penghasilan termasuk jenis pajak subjektif, yaitu kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, dimana kewajiban ini tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain.(Waskito, 2011)
Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilannya yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. (Waluyo, 2006)
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009Sharon Mei
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
aku lah11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Kota Bandung Lautan Api Mulai Agresif: Persib Segera Comot Bintang Persija Lagi, Bobotoh Pasti Suka
Tayang: Jumat, 31 Mei 2024 06:00
Penulis: Adi Manggala Saputro Editor: Elfan Fajar Nugroho
zoom-inlihat fotoKota Bandung Lautan Api Mulai Agresif: Persib Segera Comot Bintang Persija Lagi, Bobotoh Pasti Suka
Instagram @persib @persija
Skuad Persib Bandung (kiri) dan Persija Jakarta (kanan). Kota Bandung Lautan Api mulai agresif, Persib Bandung segera comot bintang Persija Jakarta, Bobotoh dijamin pasti suka, berikut sosoknya.
TRIBUNWOW.COM - Kota Bandung Lautan Api mulai agresif, Persib Bandung segera comot bintang Persija Jakarta, Bobotoh dijamin pasti suka, berikut sosoknya.
Dilansir TribunWow.com, keberhasilan Persib Bandung dalam perekrutan Rezaldi Hehanusa nampaknya menjadi motivasi mereka untuk bisa kembali gembosi sang rival abadi, Persija Jakarta.
Hal itu dapat dibuktikan dengan masuknya gelandang bintang Persija Jakarta, Hanif Sjahbandi.
Kabar masuknya Hanif Sjahbandi ke dalam lis belanja Persib Bandung diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, @transfernews_ft, Kamis (31/5/2024).
Baca juga: Transfer Kejutan Persib Bandung? Bintang di Luar Dugaan Kepergok Beri Sinyal, Bobotoh Dijamin Suka
"Hanif Sjahbandi (DMF/27) masuk radar Persib Bandung," tulis @transfernews_ft.
Sebagaimana diketahui, masuknya Hanif Sjahbandi selain karena ketagihan akan keberhasilan Persib Bandung dalam merekrut Rezaldi Hehanusa, hal itu menunjukkan sinyal Maung Bandung ingin memulangkan putra daerahnya satu per satu ke Kota Kembang.
Mengingat, Hanif Sjahbandi merupakan gelandang asli jebolan Persib Bandung yang juga pemain kelahiran Kota Bandung.
Meski, ia tercatat belum pernah berkarier di Persib Bandung senior meski pernah bergabung dengan tim juniorn Pangeran Biru pada Januari sampai dengan Juli 2015 silam.
Artikel ini telah tayang di TribunWow.com dengan judul Kota Bandung Lautan Api Mulai Agresif: Persib Segera Comot Bintang Persija Lagi, Bobotoh Pasti Suka, https://wow.tribunnews.
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDFRajaclean
Jasa Cuci Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Jakarta Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Kulit Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Panggilan Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Di Rumah Bogor Barat Bogor, Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Fabric Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor,
Jasa cuci sofa kini semakin diminati karena kepraktisannya. Dengan menggunakan jasa ini, Anda tidak perlu repot mencuci sofa sendiri. Profesional dalam bidang ini dilengkapi dengan peralatan modern yang mampu membersihkan sofa hingga ke serat terdalam, menghilangkan kotoran dan bakteri yang tidak terlihat.
2. PPh Pasal 21
Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan dan pembayaran lain
dengan nama dan dalam bentuk apa pun
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan,
jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang
pribadi subyek pajak dalam negeri
3. Pemotongan PPh Pasal 21/26
Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib
menghitung, memotong, menyetorkan, dan
melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang
terutang untuk setiap bulan kalender
5. Pemberi Kerja Bukan Pemotong PPh
Pasal 21/26
Kantor
perwakilan
negara asing
Organisasi-
organisasi
Internasional
Pemberi kerja OP
bukan
usahawan/pekerja
bebas
7. Definisi Pegawai
Pegawai Tetap
Pegawai yang menerima
penghasilan dalam jumlah tertentu
secara teratur yang secara terus
menerus ikut mengelola kegiatan
Perusahaan secara langsung,
termasuk pegawai berdasarkan
kontrak sepanjang bekerja full time
Pegawai Tidak Tetap
Pegawai yang hanya menerima
penghasilan apabila pegawai
tersebut bekerja, berdasarkan
jumlah hari kerja, unit yang
dihasilkan atau jenis pekerjaan
yang diminta oleh pemberi kerja
(filosofinya mengacu kepada
unskill labor dan dipekerjakan
untuk kegiatan utama perusahaan,
contoh : buruh pabrik)
Bukan Pegawai
Selain pegawai tetap dan pegawai
tidak tetap yang memperoleh
penghasilan dengan nama dan
dalam bentuk apapun dari
pemotong PPh Pasal 21 sebagai
imbalan atas pekerjaan, jasa, atau
kegiatan tertentu (biasanya
memiliki keahlian tertentu dan
dipekerjakan untuk penunjang
kegiatan perusahaan, contoh :
servis AC)
8. Objek PPh Pasal 21
Termasuk penerimaan
dalam bentuk
natura/kenikmatan
35. Wisma Korindo Lt. 5, Jl. Letjen M.T. Haryono
No.Kav 62, Pancoran, Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Mail: training@enforcea.com
Website: www.enforcea.com
