Dokumen tersebut membahas tentang analisis hubungan keuangan pusat dan daerah dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, termasuk penjelasan mengenai konsep, mekanisme, dan faktor pendukung pelaksanaannya.

1. ANALISIS HUBUNGAN
KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 1

2. Konsep Dasar Pengambilan Keputusan
dalam Pemerintahan Daerah
• Sentralisasi (Keputusan politik/alokasi dan
Keputusan Administratif/pelaksanaan penuh di
Pusat)
• Desentralisasi (Keputusan politik/alokasi dan
Keputusan Administratif/pelaksanaan penuh di
Daerah)
• Dekonsentrasi (Keputusan politik/alokasi di
Pusat sedangkan Keputusan
Administratif/pelaksanaan di Daerah)
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 2

3. Cakupan Desentralisasi (Rondinelli)
• Dekonsentrasi
• Devolusi
• Pelimpahan pada lembaga semi otonom
(Delegasi)
• Pelimpahan fungsi pemerintahan tertentu pada
lembaga non-pemerintah (Privatisasi)
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 3

4. Kedudukan Pemerintah Daerah
• Sistem negara kesatuan:
a. sub divisi pemerintahan nasional
b. tidak memiliki kedaulatan
c. HPD adalah dependent dan sub-ordinat
d. Melahirkan konsep sentralisasi dan
desentralisasi
• Sistem negara federal:
a. memiliki kewenangan/kekuasaan membentuk
UUD/UU
b. memiliki kedaulatan
c. HPD adalan independent dan koordinatif
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 4

5. JENIS-JENIS PEMERINTAHAN
DAERAH
• PEMERINTAHAN LOKAL
ADMINISTRATIF (LOCAL STATE
GOVERNMENT)
• PEMERINTAHAN LOKAL YANG
MENGURUS RUMAH TANGGA SENDIRI
(LOCAL SELF GOVERNMENT)
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 5

6. TIPOLOGI
PEMERINTAHAN DAERAH
• Sistem Fungsional (Functional System) atau
fragmented field administration
• Sistem Prefektur (Prefektorat System) atau
LOCAL SELF GOVERNMENT dan LOCAL
STATE GOVERNMENT
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 6

7. HUBUNGAN ANTARA PUSAT
DAN DAERAH
ADALAH HUBUNGAN KERJA ATAU
KAITAN TUGAS ATAU PERTALIAN
ANTARA PERANGKAT
PEMERINTAH PUSAT DAN
PERANGKAT PEMERINTAH
DAERAH BAIK BERUPA
HUBUNGAN VERTIKAL,
HORIZONTAL, MAUPUN
DIAGONAL
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 7

8. MODEL HPD
1. AGENCY MODEL (MODEL
PELAKSANA) pemda semata-mata dianggap
sebagai pelaksana oleh pempus.
2. PARTNERSHIP MODEL (MODEL
MITRA) pemda memiliki suatu tingkat
kebebasan tertentu untuk melakukan pemilihan
di tingkat daerahnya.
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 8

9. PRINSIP-PRINSIP
HPD DI INDONESIA
1. Permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan
Negara
2. Pemeliharaan dan pengembangan prinsip-
prinsip pemerintahan asli
3. Kebhinekaan
4. Negara hukum
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 9

10. MEKANISME HPD
1. Mekanisme di bidang tugas pembantuan
2. Mekanisme di bidang pengawasan
a. pengawasan represif (menangguhkan, menunda,
dan/atau membatalkan peraturang perundang-
undangan yang dibuat daerah)
b. pengawasan preventif (pencegahan agar tidak
melanggar koridor dan rambu-rambu per-uu-an yang
lebih tinggi dan kepentingan umum)
3. Mekanisme di bidang susunan organisasi
4. Mekanisme di bidang keuangan
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 10

11. KOMPONEN-KOMPONEN PENTING
SISTEM ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DAERAH
1. Kewenangan
2. Organisasi
3. Keuangan
4. Kepegawaian
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 11

12. DISTRIBUSI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN
1. Pendekatan basis kewilayahan (teritorial), kewenangan
didistribusikan diantara satuan wilayah (state local
government) dan pemerintahan lokal (self local government).
2. Pendekatan basis fungsional, kewenangan
didistribusikan antara kementerian2 pusat yang
bersifat khusus dan agen-agennya yang berada di luar
kantor pusatnya sebagai pelaksana kebijakan darinya.
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 12

13. Tingkat Pemerintahan umum Agen-agen fungsional
Pusat PEMPUS
KEMENTERIAN PUSAT
Wilayah PEM WIL fungsional
CABANG AGEN
KHUSUS
DEPT. DI KEMENTRIAN
WIL PUSAT
Daerah PEMDA
CABANG
DEPT. DI
DAERAH
DISTRIBUSI KEWENANGAN: JALUR FUNGSIONAL DAN KEWILAYAHAN
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 13

14. PENYERAHAN
KEWENANGAN
Penyerahan wewenang terdiri atas:
1. Materi wewenang, yaitu urusan pemerintahan umum
dan urusan pemerintah lainnya.
2. Manusia yang diserahi wewenang, adalah masyarakat
yang tinggal di daerah ybs sebagai kesatuan
masyarakat hukum, bukan kepada Kepala daerah atau
DPRD atau keduanya.
3. Wilayah yang diserahi wewenang, adalah daerah
otonom, bukan wilayah administrasi.
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 14

15. CARA PENYERAHAN
KEWENANGAN
1. Ultra Vires doctrine, yaitu pusat menyerahkan
wewenang pemerintahan kepada daerah otonom
dengan cara merinci satu persatu (bertahap).
2. Open end arrangement atau general competence, yaitu daerah
otonom boleh menyelenggarakan semua urusan di
luar yang dimiliki pusat (teori residu), didasarkan
kepada kebutuhan dan inisiatif daerah otonom di luar
kewenangan yang dimiliki pusat
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 15

16. KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
1. Pol. Luar Negeri
2. Pertahanan
PEM. 3. Keamanan
PUSAT 4. Yustisi
5. Moneter dan fiskal
nasional
6. Agama
PEM. Sisa kewenangan
pusat yang berskala
PROPINSI propinsi dan bersifat
lintas
kabupaten/kota
Sisa kewenangan
PEM.KAB/ pusat dan
pemerintah propinsi
KOTA yang berskala
kab/kota
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 16

17. TITIK BERAT KEWENANGAN ANTARA PEM. PUSAT DAN PEM. DAERAH
PEM.PUSAT TERBATAS
PEM.PROP KOORDINATIF
PEM.KAB/
KOT LUAS
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 17

18. STRUKTUR PEMERINTAH PROPINSI MENURUT UU 22 TAHUN 1999 jo UU 32 TAHUN 2004
PEMERINTAH PUSAT
WILAYAH ADM.
ASAS DEKONSENTRASI
PEMPROP PROPINSI
PEMDA PROPINSI ASAS DESENTRALISASI
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 18

19. KEDUDUKAN PEMERINTAH PROPINSI
PEMERINTAH PUSAT
WILAYAH ADM.
PROPINSI PEMPROP
PEMDA PROPINSI
WILAYAH DAERAH OTONOM
ADMINISTRASI (LOCAL SELF
(LOCAL STATE GOVERNMENT)
GOVERNMENT)
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 19

20. HUBUNGAN PEMPROP DENGAN PEM KAB/KOTA
PEMERINTAH PUSAT
WILAYAH ADM.
PROPINSI PEMPROP
PEMDA PROPINSI
PEMDA PEMDA PEMDA
KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 20

21. SEJARAH POLITIK DESENTRALISASI DI INDONESIA
• Konsep desentralisasi mulai dikenal pada jaman kekuasaan pemerintah
kolonial Belanda
• Decentralisatie Wet 1903, dijabarkan dalam Betuurshervorming Wet 1922
• Ada pembagian daerah-daerah otonom: gewest, regenschaap, dan
staatgemeente
• Jaman Jepang ketentuan diatas tetap berlaku
• Sesudah merdeka, mengacu ke pasal 18 UUD 1945
• Lahir undang-undang otonomi daerah:
1. UU no.1 1945 tentang Komite Nasional Daerah dan ketenmtuan pokok
Pemerintahan Daerah berlaku sejak tgl 23 Nov 1945
2. UU no 22 1948, uu otda pada masa RIS
3. UUDS berlaku dan kembali ke bentuk negara kesatuan, UU n0 22 1948 tetap
berlaku
4. UU no 1 1957 sebagai uu organik yang baru
5. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, lahir UU n0 6 1959 dan PP
No 1 1963
6. UU no 18 1965 tentang Pemerintahan daerah
7. Zaman Orde Baru lahir UU no 5 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di
Daerah
8. UU no 22 1999
9. UU no 32 2004
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 21

22. Lanjutan:
• Pada rejim orde baru, politik desentralisasi yang dianut bukan desentralisasi
demokratis.
• Dominasi dan keberpihakan pada kepentingan politik kekuasaan pemerintah
pusat atas daerah
• Menggambarkan perilaku negara otoriter birokratik yang dalam kiprah
politiknya selalu haus untuk mereproduksi kekuasaan yang cenderung
hegemonik
• UU no 5 1974 sebagai instrumen yang digunakan untuk mengontrol dan
mendeteksi daya kepatuhan politik (political obedience)
• Ada hirarki struktural: Pusat, DT I, DT II.
• Distribusi otoritas kekuasaan meruapakan sebuah piramida terbalik, Pusat
selalu memperoleh porsi kekuasaan yang lebih besar
• Ide dasar politik pemerintahan orba adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan
medebewind.
• Politik Desentralisasi yang dijalankan lebih ke pseudo autonomy (otonomi semu)
• Kepala Daerah merangkap sebagai Kepala Wilayah
• Selain sebagai daerah otonom, juga sebagai Wilayah administratif
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 22

23. Tiga identitas politik pemerintahan lokal
yang demokratis (Henry Teune)
1. Para pejabat publik dipilih secara lokal dan
dikembangkan pola pemisahan kekuasaan
politik antara eksekutif dan legislatif
2. Adanya otonomi lokal
3. Adanya kemampuan untuk memobilisasi
sumber-sumber; pajak, retribusi dan sumber
pendapatan sah lainnya.
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 23

24. HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH (DESENTRALISASI FISKAL)
• Hubungan keuangan mengacu pada UU no 32 1956
yang sangat sentralistis dan didominasi kepentingan
pusat
• Menimbulkan dampak politis dan ekonomi yang negatif
bagi daerah, ada ketidakpuasan daerah terutama di luar
pulau jawa
• Budgetting policy yang sentralistis
• UU No. 25 Tahun 1999 dan UU No. 33 Tahun 2004
mengatur desentralisasi keuangan dan fiskal dengan
proporsi penerimaan pemerintah daerah diatur secara
lebih rasional, progresif dan adil.
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 24

25. DESENTRALISASI FISKAL
• Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang di
bidang keuangan dan fiskal kepada daerah dalam
memobilisasi dan memanfaatkan sumber-sumber
pendapatan daerah
• Dengan DF, Daerah mempunyai wewenang mengatur dan
menggali potensi dan sumber2 keuangannya sendiri.
• DF merupakan komponen utama dari desentralisasi.
• Apabila Pemda melaksanakan fungsinya secara efektif dan
nmendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan
pengeluaran di sektor publik, maka mereka harus
mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang
memadai baik yang berasal dari PAD, BHP dan BP,
pinjaman, maupun Subsidi/bantuan dari Pempus.
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 25

26. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG
PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL
• Pemerintah Pusat Yang Mampu Melakukan
Pengawasan Dan Enforcement
• SDM yang kuat pada Pemda guna
menggantikan peran Pempus
• Keseimbangan dan kejelasan dalam
pembagian tgjawab dan kewenangan dalam
melakukan pungutan pajak dan retribusi
daerah.
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 26

27. Bentuk Hubungan Keuangan Pusat
dan Daerah
• Desentralisasi
• Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
• Pinjaman daerah
Prinsip “money follows function”
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 27

28. Pendekatan Hubungan Keuangan
Pusat dan Daerah
1. Pendekatan kapitalisasi (Permodalan); pemda memperoleh modaal
permulaan yang diharapkan untuk dinvestasikan menurut cara-cara yang
dapat menghasilkan pendapatan untuk menutup pengeluaran rutin.
2. Pendekatan pendapatan; pempus memberikan sejumlah sumber
pendapatan yang dipandang potensial di masing-masing daerah. Pemda
diberi otonomi untuk mengelola sejumlah urusan untuk kemudian menjadi
sumber pembiayaan Pemda.
3. Pendekatan pengeluaran; pempus memberikan sejumlah dana pinjaman,
bantuan (sumbangan) atau bagi hasil pungutan kepada pemda untuk
membiayai pengeluaran tertentu.
4. Pendekatan komprehensif; menggabungkan sasaran pengeluaran dengan
sumber-sumber dananya. Sumber-sumber pendapatan diberikan kpd
Pemda (PAD dan bagi hasil pajak nasional), dan tg jawab dengan
mempertimbangkan tingkat kemampuan dan biaya yang ada.
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 28

29. Tujuan umum desentralisasi fiskal
1. Meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya
nasional maupun klegiatan Pemda
2. Dapat memenuhi aspirasi dari daerah, memperbaiki
struktur fiskal, dan memobilisasi pendapatan secara
regional maupun nasional
3. Meningkatkan akuntabilitas, transfaransi, dan partisipasi
masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat
daerah
4. Memperbaiki keseimbangan fiskal antar daerah dan
memastikan adanya pelayanan masyarakat yang
berkualitas di setiap daerah
5. Menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 29

30. • DF HARUS MEMPERTIMBANGKAN KEBIJAKAN
FISKAL KHUSUSNYA UNTUK MENDUKUNG
KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI ANTARA LAIN
YANG BERKAITAN DENGAN FISCAL
SUSTAINABILITY DAN TETAP MEMBERIKAN
RUANG BAGI PEMPUS UNTUK MENGADAKAN
KOREKSI ATAS KETIMPANGAN ANTAR DAERAH,
SEHINGGA TAXING POWER YANG DIBERIKAN KPD
DAERAH TETAP TIDAK TERLALU BESAR.
• PEMBERIAN KEWENANGAN PELAYANAN PUBLIK
KPD DAERAH YANG SEMAKIN BESAR TETAP
MEMPERTIMBANGKAN EXPENDITURE
EFFICIENCY PRINCIPLES, SHG TETAP
DIPERLUKAN ADANYA NATIONAL GUIDELINES
YANG DIBUAT OLEH MASING-MASING
DEPARTEMEN YANG MENGGABUNGKAN ANTARA
PREFERENSI DAERAH DAN NASIONAL INTEREST.
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 30

31. • Bantuan Pempus dalam bentuk general grants (DAU)
maupun revenue sharing (bagi hasil) diarahkan untuk :
1. Penciptaan keseimbangan fiskal baik vertikal maupun
horisontal
2. Menumbuhkan insentif dan/atau adanya kendali bagi
Pemda dalam melaksanakan segala
fungsi/kewenangan yang menjadi tg jawabnya dgn
baik.
• Specipic grants (DAK) diarahkan kpd pemberian
insentif kpd Pemda untuk turut mensukseskan
program2 nasional yang bersifat prioritas
• Konsep perhitungan DAU harus mengacu pada
konsep Fiscal Gap (kebutuhan daerah – kapasitas
daerah), dimana kebutuhan daerah diukur dengan
pendekatan pengukuran Standar Pelayanan Minimal
(SPM) dan Standar Analisa Biaya (SAB) masing-
masing daerah.
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 31

32. Kriteria Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
1. Memberikan otonomi daerah yang lebih luas, dalam arti daerah
diberi kebebasan dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas
pengambilan keputusan di sektor publik
2. Ketersediaan sumber-sumber penerimaan daerah otonom yang
memadai untuk menjalankan fungsinya
3. Equality, alokasi bantuan pusat meskipun bervariasi antar
daerah otonom, tetapi mencerminkan kebutuhan fiskal (fiscal
needs) antar daerah otonom, sehingga porsi alokasi bantuan
pusat merupakan kebalikan (inverse) dari kemampuan masing2
daerah otonom dalam menggali PAD-nya
4. Bantuan pusat harus menjamin kepastian ketersediaan dananya
bagi daerah otonom (predetermined)
5. Netralitas, alokasi bantuan pusat harus netral terhadap pilihan
alokasi penggunaan dana untuk berbagai sektor yang
diinginkan oleh daerah otonom
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 32

33. Lanjutan:
6. Kesederhanaan, formula pembagian bantuan pusat kepada
daerah otonom (hindari kriteria pembagian yang ambiguos dan
tidak operasional)
7. Insentif, desain bantuan pusat harus mampu memberikan
insentif kepada daerah otonom untuk melakukan efisiensi
ekonomi dalam menentukan pelayanan sektor publik
8. Memberikan kebebasan akuntabilitasdi tingkat daerah otonom,
antara lain dengan menempatkan DPRD sebagai satu-satunya
lembaga yang mengawasi dan memberi amanat kepada
gubernur, bupati, dan walikota dalam menjalankan tugas
pelayanan kepada masyarakat
9. Kewenangan daerah otonom dalam jangka panjang secara
bertahap diarahkan untuk mencakup semua kewenangan dalam
bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang tidak boleh
diserahkan kepada daerah otonom sesuai UU otonomi daerah.
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 33

34. DESENTRALISASI, DEMOKRATISASI DAN GOOD
GOVERNANCE
• Desentralisasi merupakan konsekuensi dari
demokratisasi
• Tujuannya adalah membangun good governance mulai dari
akar rumput politik
• Desentralisasi adalah azas penyelenggaraan
pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi,
desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal (local
government).
• Pemaknaan desentralisasi mencakup devolusi (devolution)
atau disebut juga dengan desentralisasi politik
• Nilai lebih devolusi adalah: (1) bagi demokratisasi dan
stabilitas politik, (2) bagi pengembangan masyarakat
lokal.
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 34

35. DEMOKRATISASI
• Demokratisasi adalah proses perubahan dari struktur dan
tatanan pemerintahan yang otoriter ke arah struktur dan
tatanan yang demokratis.
• Demokratisasi merupakan proses dilakukannya
diversifikasi kekuasaan untuk meniadakan kesenjangan
hak-hak politik warga negara serta memperluas hak warga
negara untuk bersuara dan berpendapat.
• Terdapat prinsip “setiap keputusan harus dibicarakan
bersama dan pelaksanaan atas keputusan itu harus
didesentralisasikan” , ini merupakan elemen penting dalam
proses demokratisasi.
• Bila dihubungkan dengan konsep demokratisasi, maka
pemaknaan yang paling pas bagi desentralisasi adalah
devolusi.
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 35

36. GOOD GOVERNANCE
• Istilah government, bersifat hirarkis antara yang
memerintah dan yang diperintah
• Istilah governance, bersifat sejajar/kemitraan antara yang
memerintah dengan yang diperintah
• Governance adalah cara, yakni cara bagaimana kekuasaan
negara digunakan untuk mengelola sumberdaya2
ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat.
(world bank)
• Governance adalah penggunaan kewenangan politik,
ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah2
nasional pada semua tingkatan (UNDP)
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 36

37. TIGA DIMENSI PERUBAHAN PRAKTEK-PRAKTEK
PEMERINTAHAN AKIBAT PENERAPAN GOOD GOVERNANCE
1. Dimensi stuktural, menyangkut perubahan struktur hubungan
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, struktur
hubungan antara eksekutif dengan legislatif, atau struktur
hubungan pemerintah dengan masyarakat
2. Dimensi fungsional, menyangkut perubahan fungsi-fungsi
yang dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
maupun masyarakat
3. Dimensi kultural, menyangkut perubahan pada tata nilai dan
budaya-budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi,
antar organisasi, maupun ektra organisasi. Perlu waktu dan
perjuangan untuk merubah tata nilai, pola pikir dan pola
bertindak yang telah tertanam sejak awal
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 37

38. TIGA KAKI GOOD
GOVERNANCE
1. Politik, yaitu tata pemerintahan dibidang politik
dimaksudkan sebagai proses2 pembuatan keputusan
untuk formulasi kebijakan publik, baik dilakukan oleh
birokrasi sendiri maupun oleh birokrasi bersama-sama
politisi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan
kebijakan baik pada tataran implementasi, maupun pada
tataran mulai dari formulasi sampai dengan evaluasi.
2. Ekonomi, yaitu tata pemerintahan di bidang ekonomi
meliputi proses2 pembuatan keputusan untuk
memfasilitasi aktivitas ekonomi dalam negeri dan
interaksi di antara penyelenggara ekonomi. Pemerintah
tidak terlampau campur tangan.
3. Administrasi, yaitu tata pemerintahan di bidang
administrasi adalah berisi implementasi proses kebijakan
yang telah diputuskan oleh institusi politik.
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 38

39. Tiga Domain Governance (UNDP)
1. Negara atau pemerintahan (state), sektor pemerintah
lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat
kebijakan, pengendalian, dan pengawasan.
2. Sektor swasta atau dunia usaha (private sector), sektor
swasta lebih banyak berkecimpung dan menjadi
penggerak aktivitas di bidang ekonomi.
3. Masyarakat (society), sektor masyarakat merupakan
objek sekaligus subjek dari sektor pemerintah
maupun sektor swasta. Karena di dalam
masyarakatlah terjadi interaksi di bidang politik,
ekonomi, maupun sosial budaya.
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 39

40. Perbandingan Istilah Government dengan Governance
No Unsur Perbandingan Kata Government Kata Governance
Dapat berarti badan lembaga atau fungsi
Dapat berati cara, penggunaan atau
1 Pengertian yang dijalankan oleh suatu organ tertinggi
pelaksanaan
dalam suatu negara
Hirarkis, dalam arti yang memerintah Heterarkis, dalam arti ada kesetaraan
2 Sifat Hubungan berada di atas sedangkan warga negara kedudukan dan hanya berbeda dalam
yang diperintah ada di bawah fungsi
Ada tiga komponen yang terlibat yaitu:
Sebagai subyek hanya ada satu yaitu 1. Sektor publik
3 Komponen yang terlibat
institusi pemerintah 2. Sektor swasta
3. Masyarakat
Semua memegang peran sesuai dengan
4 Pemegang peran dominan Sektor pemerintah
fungsinya masing-masing
5 Efek yang diharapkan Kepatuhan warga negara Partisipasi warga negara
Pencapian tujuan negara dan tujuan
Pencapaian tujuan negara melalui masyarakat melalui partisipasi sebagai
6 Hasil akhir yang diharapkan
kepatuhan warga negara warga negara maupun sebagai warga
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak masyarakat 40

41. KARAKTERISTIK GOOD
GOVERNANCE (UNDP)
1. PARTICIPATION
2. RULE OF LAW
3. TRANSFARANCY
4. RESPONSIVENESS
5. CONCENCUS ORIENTATION
6. EQUITY
7. EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY
8. ACCOUNTABILITY
9. STRATEGIC VISION
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 41

42. • INTI DARI GOOD GOVERNANCE
ADALAH DEMOKRATISASI
• SALAH SATU TUJUAN
DESENTRALISASI ADALAH JUGA
UNTUK DEMOKRATISASI
• DESENTRALISASI MERUPAKAN
PRA-KONDISI BAGI
TERCAPAINYA GOOD
GOVERNANCE
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 42

43. PENGERTIAN DAN KONSEP
DESENTRALISASI
Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk
mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu
terutama memberikan pelayanan publik yang lebih
baik dan menciptakan proses pengambilan
keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan
desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan
kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang
lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan,
kewenangan untuk memungut pajak (taxing power),
terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala
Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya
bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah
Pusat.
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 43

44. Secara umum, konsep desentralisasi
terdiri atas
• Desentralisasi Politik (Political
Decentralization); Desentralisasi
Administratif
• (Administrative Decentralization);
Desentralisasi Fiskal (Fiscal
Decentralization);
• dan Desentralisasi Ekonomi
(Economic or Market
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 44

45. DESENTRALISASI ADMINITRATIF,
yaitu pelimpahan wewenang yang dimaksudkan
untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung
jawab, dan sumbersumber keuangan untuk
menyediakan pelayanan publik. Pelimpahan
tanggung jawab tersebut terutama menyangkut
perencanaan, pendanaan, dan pelimpahan
manajemen fungsi fungsi pemerintahan dari
Pemerintah Pusat kepada aparatnya di Daerah,
tingkat pemerintahan yang lebih rendah, badan
otoritas tertentu, atau perusahaan tertentu.
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 45

46. TIGA BENTUK DESENTRALISASI ADMINISTRATIF :
(1). Dekonsentrasi (deconcentration), yaitu pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat
kepada pejabat yang berada dalam garis hirarki dengan Pemerintah Pusat di Daerah.
(2). Devolusi (devolution), yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang
lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan dan pihak Pemerintah
Daerah mendapat discretion yang tidak dikontrol oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal
tertentu dimana Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan
tugasnya, Pemerintah Pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas
pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Daerah
memiliki wilayah administratif yang jelas dan legal dan diberikan kewenangan
sepenuhnya untuk melaksanakan fungsi publik, menggali sumber-sumber penerimaan
serta mengatur penggunaannya. Dekonsentrasi dan devolusi dilihat dari sudut konsepsi
pemikiran hirarki organisasi dikenal sebagai distributed institutional monopoly of
administrative decentralization.
(3). Pendelegasian (delegation or institutional pluralism) yaitu : pelimpahan wewenang untuk
tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang
dikontrol secara tidak langsung oleh Pemerintah Pusat. Pendelegasian wewenang ini
biasanya diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak yang menerima
wewenang mempunyai keleluasaan (discretion) dalam penyelenggaraan pendelegasian
tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang (sovereign-
authority).
FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 46

47. FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 47