SlideShare a Scribd company logo
DISKUSI 8 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183)
H a l 1 | 2
Yth. Bapak Sintong Arion Hutapea dan Rekan-rekan, mohon perkenan Saya Indra Sofian,
NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor menyampaikan jawaban terkait :
1. Mengapakah persoalan pendahuluan merupakan topik yang penting untuk
dipelajari dalam HPI?
JAWABAN:
Persoalan pendahuluan merupakan suatu persoalan yang harus dipecahkan
terlebih dahulu oleh seorang hakim di uatu negara sebelum menyelesaikan
suatu persoalan Hukum Perdata INternasional. Persoalan Pendahuluan ini harus
diselesaian terlebih dahulu karena hasil keputusan akhir keputsan pokok yang
akan dikeluarkan oleh Hakim tersebut sangat tergantung pada pendahuluan
vortage) ini.
2. Perbedaan penerapan hak-hak yang diperoleh dengan penyeludupan hukum?
JAWABAN:
Penyelundupan hukumd an hak-hak yangdiperoleh Lembaga penyelundupan
hukum dpat dilihat dalam hubungannya dengan masalah “hak-hak yang
diperoleh”. Bahwa penyelundupan hukum justru bertentangan dnegan hak
yangdiperoleh karena pada penyelundupan hukum kaidah-kaidah asing
dikesampingkan dan hukum nasional dipergunakan. Tetapi pada “hak-hak yangd
iperoleh” justru hak-hak itu telah diperoleh menurut hukum asing diakui dan
dihormati oleh hukuk nasional hakim sendiri.
3. Selesaikan kasus di bawah ini
Adam seorang warga negara Indonesia mendapatkan greencard ke Amerika.
Setelah beberapa waktu tinggal di Amerika Serikat (Negara Bagian Lusiana), ia
mengubah kewarganegaraanya menjadi warga negara Amerika. Ketika
berangkat ke Amerika Adam membawa serta kedua istrinya, yaitu Hanna dan
Hafara. Seperti diketahui Amerika tidak mengenal poligami, maka;
a. Apakah salah satu istri Adam harus diceraikan? Bagaimanakah dengan status
anak-anak Adam yang dilahirkan oleh istri keduanya.
JAWABAN:
Berdasarkan hak-hak yang diperloleh dipakai untuk mengendepankan
bahwa perubahan dari fakta-fakta tidak akan mempengaruhi berlakunya
kaidah hukum yang semula dipakai, maka dari itu:
- Hanna dan Hafara tetap menjadi istri Adam
- Adam tidak perlu menceraikan salah satu istrinya
- Status anak-anak Adam baik dari kedua istinya (Hanna dan Hafara) tetap
menjadi anak kandung Adam
b. Namun guna memastikan pemahaman anda, pertanyaan apakah peristiwa
hukum di atas merupakan peristiwa HPI? Mengapa?
JAWABAN:
DISKUSI 8 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183)
H a l 2 | 2
Peristiwa hukum yang dialami Adam merupakan peristiwa HPI, kaena
terdpat unsur Asing yaitu:
- Adam sebelumnya WNI memiliki 2 orang Istri (Hanna dan Hafara)
- Adam mendapatkan Greencard menjadi Warga Negara Amerika
(Negara Bagian Lusiana)
- Status kedua istrinya serta anak-anaknya adalah (WNI)
Demikian disampaikan mohon arahan, atas masukan dan arahannya diucapkan
terima kasih.
Hormat Saya
Indra Sofian
NIM : 042051183

More Related Content

More from Indra Sofian

Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Indra Sofian
 
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Indra Sofian
 
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfTugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Indra Sofian
 
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Indra Sofian
 
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Indra Sofian
 
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Indra Sofian
 
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Indra Sofian
 
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Indra Sofian
 
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Indra Sofian
 
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdfDiskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Indra Sofian
 
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Indra Sofian
 
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdfDiskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Indra Sofian
 
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Indra Sofian
 
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Indra Sofian
 
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Indra Sofian
 
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Upaya yang paling tepat dilakukan...
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  Upaya yang paling tepat dilakukan...Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  Upaya yang paling tepat dilakukan...
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Upaya yang paling tepat dilakukan...
Indra Sofian
 
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Indra Sofian
 
Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...
Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...
Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...
Indra Sofian
 
Diskusi 3 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan memperoleh NPWP adalah hak kewaji...
Diskusi 3 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  memperoleh NPWP adalah hak kewaji...Diskusi 3 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  memperoleh NPWP adalah hak kewaji...
Diskusi 3 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan memperoleh NPWP adalah hak kewaji...
Indra Sofian
 
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...
Indra Sofian
 

More from Indra Sofian (20)

Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
 
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfTugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
 
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
 
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
 
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
 
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdfDiskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
 
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
 
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdfDiskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
 
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
 
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
 
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
 
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Upaya yang paling tepat dilakukan...
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  Upaya yang paling tepat dilakukan...Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  Upaya yang paling tepat dilakukan...
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Upaya yang paling tepat dilakukan...
 
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
 
Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...
Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...
Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...
 
Diskusi 3 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan memperoleh NPWP adalah hak kewaji...
Diskusi 3 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  memperoleh NPWP adalah hak kewaji...Diskusi 3 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  memperoleh NPWP adalah hak kewaji...
Diskusi 3 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan memperoleh NPWP adalah hak kewaji...
 
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...
 

Recently uploaded

RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
muhammadarsyad77
 
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptxPresentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
jokosudarsono2
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HarrySusanto18
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
NinaRahayuBelia
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 

Recently uploaded (11)

RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
 
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptxPresentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 

Diskusi 8 HPI Topik Penting Hukum Perdata Internasional penyeludupan hukum.pdf

  • 1. DISKUSI 8 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183) H a l 1 | 2 Yth. Bapak Sintong Arion Hutapea dan Rekan-rekan, mohon perkenan Saya Indra Sofian, NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor menyampaikan jawaban terkait : 1. Mengapakah persoalan pendahuluan merupakan topik yang penting untuk dipelajari dalam HPI? JAWABAN: Persoalan pendahuluan merupakan suatu persoalan yang harus dipecahkan terlebih dahulu oleh seorang hakim di uatu negara sebelum menyelesaikan suatu persoalan Hukum Perdata INternasional. Persoalan Pendahuluan ini harus diselesaian terlebih dahulu karena hasil keputusan akhir keputsan pokok yang akan dikeluarkan oleh Hakim tersebut sangat tergantung pada pendahuluan vortage) ini. 2. Perbedaan penerapan hak-hak yang diperoleh dengan penyeludupan hukum? JAWABAN: Penyelundupan hukumd an hak-hak yangdiperoleh Lembaga penyelundupan hukum dpat dilihat dalam hubungannya dengan masalah “hak-hak yang diperoleh”. Bahwa penyelundupan hukum justru bertentangan dnegan hak yangdiperoleh karena pada penyelundupan hukum kaidah-kaidah asing dikesampingkan dan hukum nasional dipergunakan. Tetapi pada “hak-hak yangd iperoleh” justru hak-hak itu telah diperoleh menurut hukum asing diakui dan dihormati oleh hukuk nasional hakim sendiri. 3. Selesaikan kasus di bawah ini Adam seorang warga negara Indonesia mendapatkan greencard ke Amerika. Setelah beberapa waktu tinggal di Amerika Serikat (Negara Bagian Lusiana), ia mengubah kewarganegaraanya menjadi warga negara Amerika. Ketika berangkat ke Amerika Adam membawa serta kedua istrinya, yaitu Hanna dan Hafara. Seperti diketahui Amerika tidak mengenal poligami, maka; a. Apakah salah satu istri Adam harus diceraikan? Bagaimanakah dengan status anak-anak Adam yang dilahirkan oleh istri keduanya. JAWABAN: Berdasarkan hak-hak yang diperloleh dipakai untuk mengendepankan bahwa perubahan dari fakta-fakta tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah hukum yang semula dipakai, maka dari itu: - Hanna dan Hafara tetap menjadi istri Adam - Adam tidak perlu menceraikan salah satu istrinya - Status anak-anak Adam baik dari kedua istinya (Hanna dan Hafara) tetap menjadi anak kandung Adam b. Namun guna memastikan pemahaman anda, pertanyaan apakah peristiwa hukum di atas merupakan peristiwa HPI? Mengapa? JAWABAN:
  • 2. DISKUSI 8 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183) H a l 2 | 2 Peristiwa hukum yang dialami Adam merupakan peristiwa HPI, kaena terdpat unsur Asing yaitu: - Adam sebelumnya WNI memiliki 2 orang Istri (Hanna dan Hafara) - Adam mendapatkan Greencard menjadi Warga Negara Amerika (Negara Bagian Lusiana) - Status kedua istrinya serta anak-anaknya adalah (WNI) Demikian disampaikan mohon arahan, atas masukan dan arahannya diucapkan terima kasih. Hormat Saya Indra Sofian NIM : 042051183