More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (16)
Similar to Dinamika ekonomi masa demokrasi terpimpin era 1959 1966
Similar to Dinamika ekonomi masa demokrasi terpimpin era 1959 1966 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
Dinamika ekonomi masa demokrasi terpimpin era 1959 1966
- 1. Dinamika Ekonomi masa demokrasi terpimpin era 1959-1966 Pada dasarnya tujuan pemerintah Indonesia menjalankan prinsip ekonomi terpimpin ialah mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia. Dalam pelaksanaannya kebijakan ekonomi terpimpin berubah menjadi sistem yang bernama “Sistem Lisensi”.
- 2. Apa itu sistem lisensi Dalam sistem ini orang-orang yang dapat melaksanakan kegiatan perekonomian, terutama impor hanyalah orang-orang yang mendapat Lisensi atau ijin khusus dari pemerintah.
- 3. Bagaimana cara mengatasi sistem lisensi tersebut ????
- 4. Untuk mengatasi “Sistem Lisensi “ tersebut presiden mengeluarkan Deklarasi Ekonomi (DEKON) pada tanggal 23 Maret 1963. Dari deklarasi ini dikeluarkannya peraturan tentang ekspor-impor dan masalah penetapan harga. Namun, pada akhirnya DEKON juga tidak berdaya mengatasi kesulitan ekonomi Indonesia.
- 5. flashback Pada masa Kabinet Djuanda pada tahun 1958, pemerintah membuat sebuah undang-undang perencanaan untuk membentuk badan perekonomian untuk meningkatkan taraf ekonomi bangsa. Badan ini dinamakan Dewan Perancang Nasional yang dipimpin oleh Mohammad Yamin sebagai wakil kepala menteri
- 6. Adapun tugas dari Dewan Perancang Nasional tersebut adalah : 1.) Mempersiapkan rancangan Undang- Undang Pembangunan Nasional Indonesia yang berencana dan bertahap. 2.) Mengawasi dan menilai penyelenggaraan proses pembangunan tersebut.
- 7. Tugas dan bidang kerja badan ini secara tegas ditetapkan dalam Undang-Undang No. 80/1958, 19 Januari 1958, serta Peraturan Pemerintah No.2/1958. Pada 26 Juli 1960 dikeluarkanlah sebuah susunan kebijakan perekonomian yang dinamakan Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Sementara Berencan Tahapan tahun 1961-1969. Rancangan kebijakan ini kemudian disetujui oleh MPRS melalui TAP No. 2/MPRS/1960.
- 8. Pada tahun 1959 Indonesia mengalami tingkat inflasi yang sangat tinggi. Pemerintah secara sigap bereaksi dengan mengeluarkan kebijakan perekonomian.
- 9. Beberapa Kebijakan Itu adalah : 1) Mengurangi jumlah peredaran uang dalam negeri. Kebijakan itu mengarah pada praktik devaluasi dari Rp. 1000 menjadi Rp. 100. 2) Pembekuan sebagian dari seluruh simpanan uang di bank-bank di seluruh Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat. 3) Uang kertas Rp. 1000 dan Rp.500 yang telah diubah menjadi Rp.100 dan Rp. 50 harus dengan uang kertas yang baru sebelum 1 Januari 1959.
- 10. Kemunduran perekonomian Republik Indonesia tampak dari meningginya kembali nilai peredaran uang rupiah adanya proyek mercusuar Gabefo (Games of the New Emerging Forces) pada tahun 1962 juga menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan moneter Indonesia.
- 11. Pada tahun 1963, Dewan Perancang Nasional berubah wujud menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno, Tugas Bappenas yaitu : menyusun rencana perekonomian dan moneter jangka panjang tahunan baik dalam taraf nasional maupun daerah, serta mempersiapkan dan menilai mandataris untuk MPRS.
- 12. Selain membentuk Bappenas, pemerintah juga menangani krisis moneter dengan mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan perekonomian.
- 13. Kebijakan-kebijakan perekonian tersebut antara lain 1.) Pendirian Bank Tunggal Milik Negara. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menyediakan wadah bagi arus perputaran sirkulasi antarbank, baik bank sentral maupun bank umum. 2.) Pengeluaran uang baru yang nilainya 1000 kali dari uang rupiah lama. Kebijakan ini mengakibatkan kemunduran ekonomi dan moneter Indonesia karena nilai rupiah baru dan lama memiliki perbandingan 10:1 jumlah pengeluaran pemerintah pun turut meningkat dari Rp. 3 miliar menjadi Rp. 30 milar.
- 14. Kebijakan-kebijakan perekonomian yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa demokrasi terpimpin memiliki pertentangan dengan kebijakan dan peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan presiden. Hal ini disebabkan oleh adanya kewenangan presiden dalam membuat peraturan lain yang setingkat dengan undang-undang. Kondisi perekonomian Indonesia semakin menunjukkan kemunduran hingga tahun 1966.