Tugas makalah PKN dengan judul Demokrasi sebagai suatu sistem yang sesuai dengan Konstitusi Indonesia, dengan dosen pembimbing Dr. Suharno. FMIPA UNY 2014

1. Demokrasi Sebagai Sistem yang Sesuai
dengan Konstitusi Indonesia
Oleh :
Nama : Azzam Zukhrofani Iman
NIM : 14306141034
FAKULTAS MATEMATIKA & ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014

2. myzamm.wordpress.com  i
Kata Pengantar
Assalamu Alaikum W. W
Segala puji bagi Allah dengan segala karunianya yang telah memudahkan bagi penyusun dalam
menyusun makalah ini. Tanpa pertolongan-Nya mungkin penyusun tidak akan sanggup
menyelesaikannya dengan baik. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada
baginda tercinta kita yakni Nabi Muhammad SAW.
Makalah yang berjudul ‘Demokrasi sebagai Sistem yang Sesuai dengan Konstitusi Indonesia’
sebagai tugas akhir pada mata kuliah PKN ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai
demokrasi dan konstitusi baik pengertian dan penerapan yang ada di Indonesia sehingga dapat
diambil pelajaran-pelajaran yang didapat dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Tidak lupa penyusun juga ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah banyak
membantu dalam penyusunan makalah ini khususnya kepada:
1. Dr. Suharno, selaku dosen PKN yang telah membimbing dan pengarahan untuk
penyusunan makalah.
2. Kedua orang tua yang banyak mendukung dengan segala kegiatan perkuliahan
3. Teman-teman yang telah memberikan masukan dan dukungan.
Tiada gading yang tak retak, tentu dalam makalah ini masih belum dikatakan sempurna oleh
karena itu saran dan kritik sanagn diharapkan untuk perbaikan penyusunan makalah yang lain.
Wassalamu Alaikum w. w
Yogyakarta, 10 Desember 2014
Penyusun

3. myzamm.wordpress.com  ii
Daftar Isi
Kata Pengantar.................................................................................................................... i
Daftar Isi ............................................................................................................................. ii
BAB I Pendahuluan ............................................................................................................ 1
A. Latar Belakang........................................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah................................................................................................... 1
C. Tujuan ..................................................................................................................... 1
D. Manfaat ................................................................................................................... 2
BAB II Pembahasan............................................................................................................ 3
A. Pengertian Konstitusi.............................................................................................. 3
B. Pentingnya Konstitusi dalam sebuah Negara.......................................................... 4
C. Penerapan Konstitusi di Indonesia.......................................................................... 5
D. Pengertian Demokrasi............................................................................................. 10
E. Penerapan Demokrasi di Indonesia......................................................................... 11
BAB III Penutup ................................................................................................................. 14
A. Kesimpulan ............................................................................................................. 14
B. Saran ....................................................................................................................... 14
Daftar Pustaka..................................................................................................................... 15

4. myzamm.wordpress.com  1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penerapan demokrasi sudah lama melekat pada masyarakat Indonesia yang
dimulai dari sebelum kemerdekaan bangsa ini dengan membentuk suatu badan
BPUPKI dan PPKI dan dilanjutkan dengan setelah kemerdekaan dari mulai orde
lama,orde baru sampai era reformasi. Namun dalam praktiknya demokrasi banyak
sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa, contohnya pada
masa orde lama yang dikenal sebagai demokrasi terpimpin sehingga mengakibatkan
penguasa dengan bebasnya mengatur pemerintahan, pada masa orde baru dengan
semboyan untuk mengembalikan penerapan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan
konsekuen namun dalam praktiknya banyak juga penyimpangan yang dilakukan dan
pemerintahan yang anti kritik. Kita patut bersyukur di era reformasi ini sudah banyak
perubahan-perubahan yang dilakukan untuk memeperbaiki konstitusi bangsa ini dan
mewujudkan cita-cita bangsa ini, hal ini tercermin dengan mengamandemen UUD 1945
dan mengatur tugas-tugas lembaga negara. Di era reformasi juga telah terselenggara
pemilu presiden yang secara langsung dengan sistem multi partai dari tahun 2004, 2009
dan 2014. Akan tetapi masih banyak yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi di
Indonesia agar masyarakat betul-betul merasakan kemerdekaan diera demokrasi
sehingga demokrasi dapat menjadi sistem yang sesuai dengan konstitusi di Indonesia.
B. Rumusan masalah
1. Apa itu konstitusi?
2. Bagaimana pentingnya konstitusi sebuah negara?
3. Bagaimana konstitusi di Indonesia?
4. Apa itu demokrasi?
5. Bagaimana penerapan demokrasi di indonesia?
C. Tujuan
1. Mengetahui apa itu konstitusi.
2. Mengetahui pentingnya konstitusi sebuah negara.
3. Mengetahui kontitusi yang berlaku di Indonesia.
4. Mengetahui apa itu demokrasi.
5. Mengetahui penerapan demokrasi di Indonesia

5. myzamm.wordpress.com  2
D. Manfaat
1. Bagi pembaca, makalah ini diharapkan dapat memberikan refrensi tambahan
tentang demokrasi dan kontitusi di Indonesia. Serta menambah pengetahuan tentang
demokrasi yang ada di Indonesia, sehingga diharapkan pembaca mampu
menempatkan diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan hak
dan kewajibannya.
2. Bagi penulis, pembuatan makalah ini dapat menjadi acuan dalam pembuatan
makalah selanjutnya juga menambah pengetahuan penulis tentang demokrasi dan
konstitusi.

6. myzamm.wordpress.com  3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Konstitusi
Istilah konstitusi berasal dari bahasa inggris yaitu “Constitution” dan berasal
dari bahasa belanda “constitue” dalam bahasa latin (contitutio,constituere) dalam
bahasa prancis yaitu “constiture” dalam bahasa jerman “vertassung” dalam
ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang – undang dasar (wikipedia).
Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan suatu badan politik yang
disebut negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu
negara, yaitu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau
memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan
badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis berupa konvensi. Istilah undang-
undang dasar merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu Grondwet. Kata wet
berarti undang-undang sedangkan grond berarti tanah atau dasar.
Menurut Sri Soemantri,1
dalam desertasinya menggunakan istilah konstitusi,
sama dengan Undang-Undang Dasar (Grondwet). Penyamaan arti dari keduanya ini
berdasarkan realitas empirik praktek ketatanegaraan disebagian besar negara-negara di
dunia termasuk di Indonesia.
Bagi para sarjana ilmu politik istilah konstitusi merupakan sesuatu yang lebih
luas, yaitu keseluruhan dari peraturan–peraturan baik yang tertulis maupun tidak
tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan
diselenggarakan dalam suatu masyarakat.
E. C. S Wade,2
dalam bukunya constitutional law mengemukakaan, bahwa
undang- undang dasar adalah: “A dokument which sets out the framework and principal
functions of the organs of government of state and declares the principles governing
the operations of those organs.
Jika diterjemahkan dalam bahasa indonesia berarti UUD adalah “naskah yang
memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu
negara dan menentukan pokok-pokok kerja badan tersebut”.
1
). Sri soemantri dalam buku Nuruddin Hadi, Teori konstitusi dan negara demokrasi, Malang, 2010, hal 1-2.
2
). E. C. S Wade dalam buku buku Nuruddin Hadi, Teori konstitusi dan negara demokrasi, Malang, 2010, hal 2.

7. myzamm.wordpress.com  4
Dalam terminologi ilmu politik istilah konstitusi menurut K.C. Wheare
mengandung 2 pengertian antara lain: [i] konstitusi dalam arti luas da [ii]. Konstitusi
dalam arti sempit.
Pertama, dalam arti luas yaitu untuk menggambarkan seluruh sistem
pemerintahan dari suatu negara, serta kumpulan peraturan-peraturanyang mendasari
dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Peraturan –peraturan ini bersifat legal,
dalam arti pengadilan hukum mengakui dan menerapkan peraturan-peraturan tersebut,
dan sebagian yang lain bersifat non legal atau eksta legal, yang berupa kebiasaan,
persetujuan, adat atau konvensi. Kedua, dalam arti sempit yaitu sekumpulan peraturan
yang legal yang dimuat dalam suatu dokumen atau beberapa dokumen yang terkait
secara secara erat berdasarkan hasil seleksi dari peraturan-peraturan hukum yang
mengatur pemerintahan suatu negara dan telah diwujudkan dalam dokumen.3
Setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal
sebagai berikut : [i]. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan
legislatif, eksekutif dan yudikatif; dalam negara federal pembagian kekuasaan antara
pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian; prosedur penyelesaian masalah
pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya, [ii] hak-hak
asai manusia, [iii]. Prosedur mengubah undang-undang dasar, [iv]. Ada kalanya
memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar untuk
menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, dan [v]. Memuat cita-
cita rakyat dan asas-asas ideologi negara (Miriam Budiardjo)4
.
B. Pentingnya Konstitusi dalam Sebuah Negara
Dalam suatu negara yang menganut asas demokrasi konstitusional undang-
undang dasar mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan sehingga
penyelenggara kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang.
Sri Soemantri mengungkapkan bahwa tidak ada suatu negara pun didunia
sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar, lebih lanjut
beliau mengungkapkan bahwa negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang
tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain5
. Sehingga konstitusi merupakan sesuatu
3
).Teori Konstitusi dan negara demokrasi, hal 5
4
).Miriam Budiardjo dalam buku sunarso dkk, Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi, yogyakarta
2013, hal 136-137
5
). Sri soemantri dalam buku Nuruddin Hadi, Teori konstitusi dan negara demokrasi, Malang, 2010, hal 12.

8. Myzamm.wordpress.com
5
yang urgent bagi suatu negara dan jika suatu negara tidak mempunyai konstitusi maka
akan sulit untuk menjalankan sistem pemerintahan.
Bagir Manan mengatakan bahwa hakikat konstitusi merupakan perwujudan
paham tentang konstitusi atau konstitualisme yaitu pembatasan terhadap kekuasaan
pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan
jaminan terhadap hak-hak warga Negara maupun setiap penduduk di pihak lain6
.
Karl Loewenstein memandang nilai suatu konstitusi terdiri dua masalah, yaitu:
(i). Sifat ideal dari suatu konstitusi (teori), (ii). Bagaimana implementasi dari konstitusi
tersebut (praktek) atau realitas empirik. Beliau pun mengutarakan 3 (tiga) tingkatan
nilai dalam konstitusi, yaitu; (i). Nilai yang bersifat normatif, yaitu apabila peraturan
hukum itu masih dipatuhi oleh masyarakat dan kalau tidak maka hal itu merupakan
peraturan yang sudah mati dan tidak pernah terwujud. (ii). Nilai yang bersifat nominal,
yaitu apabila konstitusi itu kenyataannya tidak dilaksanakan dan hanya disebutkan
namanya saja. (iii). Nilai yang bersifat semantik, yaitu konstitusi yang dilaksanakan
dan diperlakukan dengan penuh, tetapi hanya sekedar memberi bentuk (formalization)
atau simbolik saja, dari tempat yang telah ada untuk melaksanakan kekuasaan politik7
.
C. Penerapan Konstitusi di Indonesia
Pergolakan politik indonesia dimulai kembali setelah mencapai kemerdekaan
Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia
(PPKI) berhasil mensahkan Undang-undang Dasar pertama yang dikenal dengan UUD
1945.
Menurut Jimly Assidiqie8
, jika ditinjau dari sudut perkembangan naskah
undang-undang dasar, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekarang sejarah
konstitusi di Indonesia telah melewati enam tahap perkembangan yaitu (i) periode
tanggal 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949, (ii) periode tanggal 27 Desember 1949
– 17 Agustus 1950, (iii) periode tanggal 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959, (iv) periode
tanggal 5 Juli 1959 – 19 Agustus 1999, (v) periode tanggal 19 Agustus 1999 – 10
Agustus 2002 dan (vi) periode tanggal 10 Agustus 2002 sampai sekarang. Dimulai
dengan berlakunya UUD 1945 kemudian dilanjutkan konstitusi RIS 1949, periode
ketiga berlakunya UUDS 1950, berlakunya kembali UUD 1945 beserta penjelasanya
6
). http://suprihatin-supri.blogspot.com/2011/06/urgensi-pemahaman-materi-muatan.html
7
). Teori konstitusi dan negara demokrasi, Malang, 2010, hal 13.
8
). Jimly Assidiqie pada buku Sunarso, Dkk, PKN untuk Perguruan Tinggi, Yogyakarta, 2013, hal 138.

9. Myzamm.wordpress.com
6
dan selanjutnya dilakukan perubahan-perubahan naskah pada tahun 1999, 2000, 2001,
2002.
1. UUD 1945
UUD 1945 merupakan undang-undang dasar pertama Republik Indonesia yang
disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI). Proses perumusan naskah UUD 1945 dimulai sejak sebelum kemerdekaan
Indonesia oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 yang diketuai oleh Radjiman Widyodiningrat.
BPUPKI berhasil melaksanakan persidangan dengan dua periode yaitu periode pertama
yang membahas dasar negara dimulai tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 dan periode kedua
pada tanggal 10 – 17 Juli 1945. Dari persidangan-persidangan tersebut dihasilkan
rancangan undang-undang dasar yang terdiri dari pernyataan Indonesia merdeka,
pembukaan Undang-Undang Dasar dan undang-undang dasar yang terdiri dari pasal-
pasal. Setelah masa tugas selesai BPUPKI dibubarkan dan digantikan PPKI (Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia). UUD 1945 diberlakukan secara nasional sampai
pada tanggal 28 Desember 1949.
2. Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat)
Belum lama bangsa Indonesia menikmati kemerdekaan, bangsa ini harus
kembali berjuang mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah yang akan
merebut kembali jajahannya disisi lain bangsa ini banyak mendapatkan tekanan baik
dari luar maupun dari dalam sendiri. Suhu politik pun semakin tidak stabil dan UUD
1945 yang sebagai konstitusi bangsa ini yang baru saja disahkan oleh PPKI (Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Belanda masih berusaha terus untuk merebut kembali jajahan Indonesia dengan
melancarkan serangannya yang pertama yang dikenal dengan agresi militer I pada tahun
1947 kemudian dilanjutkan serangannya yang kedua yang dikenal dengan agresi militer
II pada tahun 1948.
Dengan adanya serangan ini membuat hubungan kedua negara semakin panas.
Untuk membahas persoalan ini kemudian diadakan suatu perundingan – perundingan
diantaranya perundingan linggar jati (10-15 september 1946) dan perundingan renville
(17 januari 1948) .

10. Myzamm.wordpress.com
7
Indonesia terus menekan dan melancarkan serangan 1 maret 1948 terhadap
belanda. Akibatnya, indonesia dan belanda harus melakukan perundingan lagi yang
disebut konferensi meja bundar (KMB) di Den haag, Belanda.
Dari hasil perundingan KMB (Komisi Meja Bundar) menghasilkan beberapa
kesepakatan, diantaranya: (i) Belanda akan mengakui kedaulatan RIS pada akhir bulan
desember 1949, (ii) Penyelesaian Irian Barat akan diselesaikan satu tahun kemudian
setelah adanya pengakuan kedaulatan.
Seperti hasil perundingan diatas Belanda pun mengakui kedaulatan negara RIS.
Sejak saat itulah berdiri negara RIS dengan menggunakan konstitusi Republik
Indonesia serikat 1949 dan disepakati mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1945.
Wilayah RIS meliputi seluruh wilayah bekas jajahan Belanda. Dengan berlakunya
kontitusi RIS maka UUD 1945 hanya berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia
(bagian RIS) yang beribu kota di Yogyakarta.
Dengan berlakunya konstitusi RIS 1949 membuat bentuk negara indonesia
menjadi negara ferderasi atau serikat. Negara ferderasi atau serikat adalah suatu negara
yang terdiri dari beberapa negara bagian yang merdeka dan berdaulat kemudian negara-
negara tersebut menggabungkan diri untuk membentuk suatu ikatan kerja.
Masa pemerintahan RIS dengan konstitusinya tak berjalan lama dikarenakan
konstitusi RIS tidak mencerminkan jiwa proklamasi dan semangat perjuangan bangsa
Indonesia yang menhendaki negara kesatuan Republik Indonesia. Dan akhirnya negara-
negara bagian RIS meleburkan kembali menjadi Republik Indonesia dan berakhir pula
konstitusi RIS pada tanggal 17 Agustus 1950 .
3. UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
Setelah bersatunya kembali negara-negara bagian RIS kepada Republik
Indonesia maka dibentuklah konstitusi yang baru yaitu Undang-Undang Dasar
Sementara 1950 (UUDS 1950). Konstitusi ini bersifat sementara maka dibentuklah
suatu dewan konstituante atau lembaga pembentuk undang-undang dasar. Pada periode
UUDS 1950 banyak sekali pergantian kabinet sebanyak 7 kali dengan rentang yang
cukup singkat tentu hal ini cukup mengganggu kinerja pemerintahan diantara kabinet
tersebut adalah:
1) Kabinet Natsir (6 September 1950 – 27 April 1951)
2) Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)
3) Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 1 Agustus 1953)
4) Kabinet Ali Sastroamijoyo I (1 Agustus 1953 – 12 Agustus 1955)

11. Myzamm.wordpress.com
8
5) Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956)
6) Kabinet Ali Sastroamijoyo II (24 Maret 1953 – 9 April 1957)
7) Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 10 juli 1959)
Dengan segala jatuh bangunnya kabinet yang terjadi pada periode inilah
pemilihan umum pertama kali di Indonesia dapat dilakukan pada tanggal 29 September
1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Seiring berjalannya waktu Dewan Konstituante belum dapat membentuk
Undang-Undang Dasar yang baru dan belum mencapai kata sepakat antara pihak-pihak
yang berbeda pendapat sehingga jika keadaan ini diteruskan tentu akan sangat
membahayakan negara. Maka untuk menyelamatkan keadaan ini, Presiden Soekarno
mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi: (i) menetapkan
kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950, (ii) membubarkan
konstituante dan (iii) membentuk MPRS dan DPAS. Dekrit Presiden mendapatan
banyak dukungan dari rakyat sehingga Dekrit Presiden menjadi dasar hukum dalam
membentuk UUD 1945 kembali.
4. UUD 1945 Orde Lama (1959 – 1965)
Setelah UUDS 1950 berakhir dimulailah babak baru dalam konstitusi di
Indonesia. Pada periode ini ditandai dengan dominasi presiden yang sangat kuat,
terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya
peranan ABRI sebagai unsur sosial politik9
. Keluarnya ketetapan MPRS No.
III/MPRS/1963 mengangkat soekarno sebagai presiden seumur hidup menambah daftar
penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pada periode ini dan menambah situasi
politik yang semakin memanas. Segala kebijakan yang dilakukan pemerintah terpusat
pada satu orang yaitu presiden sehingga membuat pemerintahan yang otoriter. Berikut
beberapa penyimpangan-penyimpangan pada masa orde lama:
a. Pancasila diidentikkan dengan Nasakom
b. Produk hukum yang setingkat dengan undang-undang (UU) ditetapkan dalam
bentuk penetapan presiden (penpres) daripada persetujuan
c. MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup
d. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu
e. Presiden menyatakan perang dengan Malasya
9
). PKN untuk Perguruan Tinggi, hal 143.

12. Myzamm.wordpress.com
9
f. Presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB
g. Hak Budget tidak jalan
Puncak dari segala persoalan pada periode ini ditandai dengan pecahnya
peristiwa G-30S/PKI dan berakhir pula kepemimpinan soekarno.
5. UUD 1945 Orde Baru (1966 – 1998)
Setelah kepemimpinan Soekarno berakhir dan digantikan oleh Soeharto. Pada
periode ini dikenal sebagai orde baru yang mengusung semangat koreksi total atas
penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.
Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan
Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia resmi
menjadi anggota PBB kembali.
Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan
utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi
militer. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwi tujuan, bisa
tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain.
Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital
internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan
politik yang tinggi. Namun dengan segala keberhasilannya, orde baru berubah menjadi
penguasa yang otoriter dan bentuk penyimpangan-penyimpangan diantaranya adalah
KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), menafsirkan UUD 1945 dengan satu arah sehingga
membuat pemerintahan yang antikritik, Kebebasan pers sangat terbatas diwarnai oleh
banyak koran dan majalah yang dibredel dan masih banyak yang lain. Orde baru pun
harus tumbang dengan dipelopori mahasiswa menuntut adanya reformasi disegala
bidang diperparah juga dengan krisis ekonomi yang menhancurkan perekonomian orde
baru. Orde baru berakhir setelah presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei
1998.
6. UUD 1945 Amandemen (1998 – sekarang)
Setelah presiden Soeharto lengser dari jabatannya maka masa orde baru pun
berakhir dan digantikan era reformasi. Era reformasi ditandai dengan adanya
amandemen UUD 1945, kebebasan pers dan terlaksanya pemilu untuk memilih
presiden dan wakil presiden secara langsung.

13. Myzamm.wordpress.com
10
UUD 1945 diamandemen pertama pada tahun 1999 dilakukan dengan
memberikan tambahan dan perubahan terhadap 9 pasal Undang - Undang Dasar 1945.
Amandemen kedua dilakukan pada tahun berikutnya pada tahun 2000, amandemen
ketiga pada tahun 2001 dan amandemen keempat pada tahun 2002 dan disahkan pada
tanggal 10 Agustus 2002.
Menurut Jimly Assiddiqie10
naskah resmi Undang-Undang Dasar 1945 terdiri
dari lima naskah yaitu; (i) naskah Undang - Undang Dasar 1945 pada Dekrit Presiden
5 Juli 1959, (ii) naskah perubahan pertama UUD 1945 yang disahkan pada tahun 1999,
(iii) naskah perubahan kedua UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2000, (iv) naskah
perubahan ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2001 dan (v) naskah perubahan
keempat UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2002.
Sejak era reformasi sudah mengalami lima pergantian presiden yaitu:
Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri,
Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo.
D. Pengertian Demokrasi
Istilah Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "Demos" yang berarti rakyat
dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara bahasa Demokrasi adalah kekuasaan yang
berada ditangan rakyat (pemerintahan rakyat). Maksud dari pemerintahan rakyat adalah
pemegang kekuasaan tertinggi dipenggang oleh rakyat. Jadi demokrasi adalah sebuah
bentuk sistem pemerintahan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat yang
dijalankan oleh pemerintah11
. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia12
bahwa
demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta
memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya, pemerintahan rakyat. Menurut
Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat
dan untuk rakyat13
.
Budaya Demokrasi
10
), Jimly Assiddiqie pada buku Sunarso, dkk , PKN untuk Perguruan tinggi, 2013, yogyakarta, hal 145.
11
). http://demokrasiindonesia.blogspot.com/2014/08/demokrasi-di-indonesia-pengertian-macam-kelebihan-
sejarah-perkembangan.html
12
). Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 337.
13
Abraham Lincoln dalam buku Sunarso, dkk, PKN untuk Perguruan Tinggi, 2013, Yogyakarta, hal 77.

14. Myzamm.wordpress.com
11
Kata budaya berasal dari kata budi/akal dan daya/kemampuan maka budaya
adalah kemampuan akal manusia. Secara bahasa budaya demokrasi berarti kemampuan
akal manusia tentang berdemokrasi.
Pengertian Budaya Demokrasi dapat dilihat dari tiga sudut. Yang pertama
adalah budaya demokrasi formal, yaitu suatu sistem pemerintahan yg hanya dilihat dari
ada atau tidaknya lembaga politik demokrasi seperti perwakilan rakyat .
Yang kedua adalah budaya demokrasi wajah(permukaan), yaitu demokrasi yang
hanya tampak dari luar, sedangkan di dalamnya tidak ada sama sekali unsur demokrasi.
Yang ketiga demokrasi substantif, yaitu demokrasi yang memberikan
kesempatan(hak suara) untuk menentukan kebijakan kepada seluruh golongan
masyarakat tanpa memandang kedudukan atau apapun dengan tujuan menjalankan
agenda kerakyatan.
Budaya Demokrasi pada intinya adalah budaya yang menomorsatukan
kepentingan masyarakat dalam pembuatan keputusan mengenai kebijakan negara.
E. Penerapan Demokrasi di Indonesia
Sejak masa pergerakan dan indonesia merdeka pembicaraan ideologi semakin
menguat khususnya dalam paham demokrasi atau paham kedaulatan rakyat dan semua
pendiri bangsa sepakat demokrasi sebagai salah sendi bangsa Indonesia. Para pendiri
bangsa berbeda pendapat dalam paham demokrasi yang akan diterapkan, ada yang
berpendapat paham demokrasi diambil dari prinsip-prinsip keagamaan (khususnya
Islam) seperti yang diutarakan M. Yamin dan Agus Salim dan ada yang berpendapat
prinsip-prinsip demokrasi diambil dari adat istiadat bangsa indonesia dipadukan dengan
demokrasi modern seperti yang diutarakan M. Hatta dan Soekarno. Ada yang semata-
mata melihat dari budaya asli Indonesia seperti Soepomo dan ada yang berkehendak
prinsip demokrasi diambil sebagaimana yang telah berjalan pada negara barat
khsususnya negara Belanda14
.
Pada era Presiden Soekarno, Indonesia sempat menganut demokrasi terpimpin
tahun 1956. Indonesia juga pernah menggunakan demokrasi semu (demokrasi
pancasila) pada era Presiden Soeherto hingga tahun 1998 ketika Era Soeharto
digulingkan oleh gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa yang telah memakan banyak
sekali harta dan nyawa dibayar dengan senyum gembira dan rasa syukur ketika Presiden
14
). Bagir Manan, Teori dan Politik konstitusi, hal 89

15. Myzamm.wordpress.com
12
Soeharto mengumumkan "berhenti sebagai Presiden Indonesua" pada 21 Mei 1998.
Setelah era Seoharto berakhir Indonesia kembali menjadi negara yang benar-benar
demokratis mulai saat itu. Pemilu demokratis yang diselenggarakan tahun 1999
dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan15
.
Demokrasi Pancasila
Pancasila merupakan dasar dan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia,
karena itu sudah selayaknya pancasila digunakan sebagai dasar demokrasi bangsa
Indonesia. Maka istilah demokrasi pancasila adalah Sistem demokrasi yang ditetapkan
berdasarkan pada nilai nilai Pancasila, yang berintikan pada kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme
kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan pemerintahan
berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi pancasila
terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945.
Prinsip demokrasi pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi
universal. Ciri demokrasi pancasila16
yaitu: (i) pemerintah dijalankan berdasarkan
konstitusi, (ii) adanya pemilu secara berkesinambungan, (iii) adanya peran-peran
kelompok kepentingan, (iv) adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak
minoritas, (v) demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk
menyelesaikan masalah, (vi) ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan
suara terbanyak. Prinsip pokok demokrasi pancasila diantaranya:
a. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
b. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah
c. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan
yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan
kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR atau lainnya
d. adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk
menyalurkan aspirasi rakyat
e. Pelaksanaan Pemilihan Umum
f. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945)
15
). http://demokrasiindonesia.blogspot.com/2014/08/demokrasi-di-indonesia-pengertian-macam-kelebihan-
sejarah-perkembangan.html
16
). http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila

16. Myzamm.wordpress.com
13
g. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
h. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan
YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain
i. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
j. Pemerintahan berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan:
i. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak
berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat)
ii. pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat
absolutisme (kekuasaan tidak terbatas)
iii. kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat.
Beberapa rumusan tentang demokrasi pancasila17
adalah sebagai berikut:
a. Demokrasi dalam bidang politik, pada hakikatnya adalah menegakkan kembali
asas asas negara hukum dan kepastian hukum.
b. Demokrasi dalam bidang ekonomi, pada hakikatnya adalah kehidupan yang
layak bagi semua warga negara.
c. Demokrasi dalam bidang hukum, pada hakikatnya adalah pengakuan dan
perlindungan hak asasi manusia.
17
). http://www.febrian.web.id/2014/04/pengertian-demokrasi-pancasila-pkn.html

17. Myzamm.wordpress.com
14
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
a. Konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu
berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah
negara.
b. Konstitusi merupakan hal yang paling mendasar bagi suatu negara dalam
membentuk suatu pemerintahan dalam mengatur suatu negara.
c. Perjalanan pembentukan konstitusi Indonesia dimulai dari sebelum
kemerdekaan dengan membentuk suatu badan BPUPKI dan PPKI.
d. Konstitusi pernah diterapkan di Indonesia yaitu UUD 1945, konstitusi RIS,
UUDS 1950, UUD 1945 Orde Lama, UUD 1945 Orde Baru, UUD 1945 hasil
amandemen.
e. Demokrasi merupakan sebuah bentuk sistem pemerintahan dalam rangka
mewujudkan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah.
f. Indonesia menerapkan demokrasi yang dikenal sebagai demokrasi pancasila
yang mengambil dari nilai-nilai pancasila.
B. Saran
Perjalanan demokrasi di Indonesia cukup panjang dengan segala pergolakannya
mulai dari orde baru yang dikenal sebagai orde terpimpin, orde baru dengan semboyan
penerapan UUD 1945 secara murni dan konsekuen namun pada akhirnya diwarnai
dengan segala bentuk penyimpangan kemudian dilanjutkan era reformasi dengan segala
kebebasan dalam berekspresi tentu dengan bertanggung jawab. Oleh karena itu perlu
adanya pembelajaran yang menyeluruh tentang demokrasi baik di lingkungan keluarga,
sekolah maupun lingkungan masyarakat agar tidak disalah artikan sehingga masyarakat
dengan bebasnya melakukan sesuatu dan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan
sebaik-baiknya.

18. Myzamm.wordpress.com
15
DAFTAR PUSTAKA
1. Hady, Nuruddin. 2009. Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi. Malang: Setara Press.
2. Manan, Bagir. 2001. Teori dan Politik Konstitusi. Jakarta: Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
3. Sunarso, Dkk. 2013. PKN untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: UNY Press.
4. http://www.febrian.web.id/2014/04/pengertian-demokrasi-pancasila-pkn.html, pukul
17.00 WIB tanggal 6 Desember 2014
5. http://demokrasiindonesia.blogspot.com/2014/08/demokrasi-di-indonesia-pengertian-
macam-kelebihan-sejarah-perkembangan.html, pukul 16.30 WIB tanggal 06
Desember 2014
6. http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila, pukul 15.10 tanggal 06 Desember
2014
7. http://suprihatin-supri.blogspot.com/2011/06/urgensi-pemahaman-materi-
muatan.html, pukul 14.00 WIB tanggal 6 Desember 2014