Pemutahiran data pemilahan umum DPD

1. TAHAPAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI
KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN KENDAL, TAHAPAN
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DANTAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KENDAL, 14 DESEMBER 2022
KPU Kendal Kpu_kendal Kpu_kab_kendal
http://kab-kendal.kpu.go.id
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

2. TAHAPAN PENATAAN DAERAH
PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DPRD KABUPATEN KENDAL
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah
Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota
dalam Pemilihan Umum
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 488 Tahun 2022 tentang Pedoman
Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kab/Kota dalam Pemilihan Umum
.

3. URGENSI PENATAAN DAPIL
1
2
3
Adanya Perubahan jumlah penduduk
yang mengakibatkan alokasi kursi
dalam satu daerah pemilihan melebihi
batas maksimal dan/atau kurang dari
batas minimal yang ditentukan oleh UU;
Adanya Pemekaran Wilayah atau
Bencana Alam
Adanya Dapil pada Pemilu
sebelumnya bertentangan dengan
prinsip-prinsip penataan Dapil

4. JADWAL DAN TAHAPAN
NO PROGRAM/KEGIATAN AWAL AKHIR
1)
Penerimaan data agregat kependudukan per kecamatan
untuk penyusunan Dapil DPRD Kabupaten/Kota
Jumat, 14 Oktober 2022 Jumat, 14 Oktober 2022
2)
Memeriksa dan menyinkronkan data kependudukan dan
data wilayah administrasi pemerintahan dengan peta
wilayah administrasi pemerintahan
Sabtu, 15 Oktober 2022 Sabtu, 29 Oktober 2022
3)
Penyusunan dan penetapan jumlah kursi anggota DPRD
tiap Kabupaten/Kota berdasarkan data kependudukan
berupa data agregat kependudukan per kecamatan dan
data wilayah administrasi pemerintahan
Minggu, 30 Oktober 2022 Sabtu, 05 November 2022
4)
Penyusunan dan penetapan rancangan penataan Dapil
dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang
akan diumumkan oleh KPU Kabupaten/Kota
Minggu, 06 November 2022 Rabu, 23 November 2022
5)
Pengumuman rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi
anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota
untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat
Rabu, 23 November 2022
Selasa, 29 November
2022
6) Masukan dan tanggapan masyarakat Rabu, 23 November 2022 Selasa, 6 Desember 2022
7)
Uji publik rancangan penataan Dapil anggota DPRD
Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota
Rabu, 7 Desember 2022
Jumat, 16 Desember
2022

5. JADWAL DAN TAHAPAN
NO PROGRAM/KEGIATAN AWAL AKHIR
8)
Finalisasi dan penetapan rancangan penataan Dapil
anggota DPRD Kabupaten/Kota setelah uji publik yang
akan disampaikan kepada KPU Provinsi oleh KPU
Kabupaten/Kota
Kamis 8 Desember 2022
Minggu, 18 Desember
2022
9)
Penyampaian rancangan penataan Dapil anggota
DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Kabupaten/Kota
kepada KPU Provinsi
Jumat , 9 Desember 2022
Senin, 19 Desember
2022
10)
Pencermatan dan rekapitulasi rancangan penataan
Dapil DPRD Kabupaten/Kota yang akan disampaikan
kepada KPU oleh KPU Provinsi
Sabtu, 10 Desember 2022
Senin, 26 Desember
2022
11)
Penyampaian rekapitulasi rancangan Dapil DPRD
Kabupaten/Kota dari KPU Provinsi kepada KPU
Senin, 12 Desember 2022 Rabu, 28 Desember 2022
12)
Penataan dan penetapan Dapil DPRD Kabupaten/Kota
oleh KPU
Minggu, 1 Januari 2023 Kamis, 9 Februari 2023

6. ALUR PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI
Penerimaan
DAK2 & data
wilayah serta peta
wilayah
Pencermatan DAK2,
Data Wilayah, Peta
Wilayah
Penetapan Jumlah Kursi Anggota
DPRD Kabupaten/Kota
Penyusunan Rancangan Penataan
Dapil dan Alokasi Kursi DPRD
Kabupaten/Kota oleh KPU
Kabupaten/Kota
Pengumuman rancangan penataan Dapil dan Alokasi
Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Publik
Uji publik rancangan penataan
Dapil dan Alokasi Kursi anggota
DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU
Kabupaten/Kota
Finalisasi dan penetapan rancangan
penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota
DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU
Kabupaten/Kota
Penyampaian Rancangan Dapil
dan Alokasi Kursi anggota
DPRD Kabupaten/Kota kepada
KPU Provinsi
Pencermatan dan rekapitulasi Dapil
dan Alokasi Kursi anggota DPRD
Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi
Penyampaian rekapitulasi
rancangan Dapil dan Alokasi Kursi
anggota DPRD Kabupaten/Kota
dari KPU Provinsi kepada KPU
Penyusunan rancangan Dapiil oleh
KPU untuk dikonsultasikan kepada
DPR
Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi
anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh
KPU
1 2 3 4
5 6
7 8 9
10 11 12

7. METODE PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN
DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD
1. Dapil meliputi Kecamatan atau gabungan Kecamatan atau bagian Kecamatan
2. Setiap Dapil paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi
3. Jumlah alokasi kursi setiap Kabupaten/Kota berdasarkan pada jumlah penduduk
dengan ketentuan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi
4. Pada penyusunan Dapil, harus memperhatikan prinsip :
a) kesetaraan nilai suara
b) ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional
c) Proporsionalitas
d) integralitas wilayah
e) berada dalam cakupan wilayah yang sama
f) Kohesivitas
g) kesinambungan.
5. KPU menggunakan sarana teknologi informasi melalui SIDAPIL untuk membantu
dalam menyusun dan mengelola penataan Dapil dan Alokasi Kursi

8. 7 PRINSIP
PENDAPILAN
Kesetaraan Nilai Suara: Upaya untuk meningkatkan nilai suara atau harga kursi yang setara antara
1 (satu) Dapil dan Dapil lainnya dengan prinsip 1 (satu) orang-satu suara-satu nilai.
Ketaatan Pada Sistem Pemilu Yang Proporsional: ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan
mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik
setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh. pada prinsip ini mendorong agar setiap
Dapil memiliki kursi dengan diupayakan berada pada interval 6 – 10 kursi.
Proporsionalitas: kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi antar Dapil
agar tetap terjaga perimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil.
Integralitas Wilayah; prinsip penataan dapil dengan memperhatikan keutuhan dan
keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi
dalam menyusun beberapa kecamatan ke dalam satu dapil. Dalam penyusunan satu dapil DPRD
Kabupaten/Kota yang terdiri dari beberapa kecamatan maka kecamatan tersebut harus berada
dalam satu wilayah geografis yang sama
Berada Dalam Cakupan Wilayah yang Sama : penyusunan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota,
yang terbentuk dari 1 (satu), beberapa, dan/atau Bagian Kecamatan yang seluruhnya tercakup
dalam suatu Dapil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
Kohesivitas: Penyusunan Dapil dengan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan
kelompok minoritas.
Kesinambungan: Penyusunan Dapil dengan memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu tahun
sebelumnya, kecuali jika Alokasi Kursi pada Dapil tersebut melebihi batasan maksimal Alokasi Kursi setiap Dapil
atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas.
1
2
7
3
4
5
6

9. Jumlah Penduduk Alokasi Kursi
Sampai dengan 100.000 20 Kursi
100.000 – 200.000 25 Kursi
200.000 – 300.000 30 Kursi
300.000 – 400.000 35 Kursi
400.000 – 500.000 40 Kursi
500.000 – 1.000.000 45 Kursi
1.000.000 – 3.000.000 50 Kursi
Lebih dari 3.000.000 55 Kursi
MENENTUKAN JUMLAH KURSI DPRD KAB. KENDAL
BERDASAR JUMLAH PENDUDUK (PASAL 191 AYAT (2) UU NO. 7 TAHUN 2017)
Berdasarkan Keputusan KPU nomor 457 Tahun 2022 : Jumlah penduduk Kab. Kendal berdasarkan DAK2
dari Kemendagri adalah 1.053.400 dengan Jumlah Kursi 50
Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yaitu paling sedikit 20 kursi dan paling
banyak 55 kursi yang didasarkan pada jumlah penduduk (DAK2) di Kabupaten/Kota
bersangkutan dengan ketentuan sbb :

10. No. Kecamatan Pemilu 2019 Pemilu 2024 Keterangan
1. Plantungan 32.242 33,609 1,367
2. Pageruyung 35.098 37,485 2,387
3. Sukorejo 57.592 62,846 5,254
4. Patean 50.103 54,733 4,630
5. Singorojo 51.003 55,080 4,077
6. Limbangan 33.154 36,534 3,380
7. Boja 72.579 83,047 10,468
8. Kaliwungu 59.504 66,003 6,499
9. Brangsong 48.008 52,454 4,446
10. Pegandon 37.243 39,839 2,596
Sumber : Keputusan KPU nomor 457 Tahun 2022
PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK
No. Kecamatan Pemilu 2019 Pemilu 2024 Keterangan
11. Gemuh 50,683 54,274 3,591
12. Weleri 58,344 63,273 4,929
13. Cepiring 51,087 54,600 3,513
14. Patebon 57,928 62,495 4,567
15. Kendal 56,107 60,754 4,647
16. Rowosari 54,514 55,756 1,242
17. Kangkung 50,413 52,439 2,026
18. Ringinarum 37,920 38,888 968
19. Ngampel 35,918 37,496 1,578
20. Kaliwungu
Selatan
47,331 51,795 4,464
Jumlah 976,771 1,053,400 Naik 76,629

11. Terjadi kenaikan jumlah penduduk dari 976.771 menjadi 1.053.400.
sehingga menyebabkan Penambahan Jumlah Alokasi Kursi di DPRD
Kabupaten Kendal dari 45 Kursi menjadi 50 Kursi. Kenaikan terjadi di
semua Kecamatan dengan total jumlah kenaikan : 76.629 penduduk
ANALISA PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK

12.  Jumlah Penduduk = 1.053.400 = 50 Kursi
 BPPd = Jumlah Penduduk
Alokasi Kursi
= 1.053.400
50
= 21.068
PENYUSUNAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI BERDASARKAN DAK2 (KEPUTUSAN
KPU NOMOR 457 TAHUN 2022)

13. DAPIL
Jml
Penduduk
Alokasi
Kursi
Sisa
Penduduk
Peringkat Sisa
Penduduk
Penghitungan
Tahap 2
Total
Kursi
harga Kursi
per Jumlah
Penduduk
Kendal 1 : Kendal,
Patebon, Pegandon,
Ngampel
200.584 9 10.972 3 1 10
Kendal 2 : Kaliwungu,
Brangsong, Kaliwungu
Selatan
170.252 8 1.708 6 - 8
Kendal 3 : Boja,
Limbangan, Singorojo
174.661 8 6.117 5 - 8
Kendal 4 : Plantungan,
Pageruyung, Sukorejo,
Patean
188.673 8 20.129 1 1 9
Kendal 5 : Gemuh,
Weleri, Ringinarum
156.435 7 8.959 4 - 7
Kendal 6 : Rowosari,
Kangkung, Cepiring
162.795 7 15.319 2 1 8
JUMLAH 1.035.400 47 3 50
BPPd = 21.068
TABEL PENGHITUNGAN RANCANGAN DAPIL

14. Meskipun terdapat pertambahan jumlah penduduk yang signifikan dan menyebabkan
penambahan jumlah kursi, namun berdasarkan hasil simulasi penghitungan alokasi kursi
dengan Dapil sama dengan Dapil pada Pemilu 2019 Jumlah kursi terbanyak 10 Kursi.
Jumlah ini tidak melampaui batas maksimal Jumlah kursi Perdapil (12 Kursi). Di
Kabupaten Kendal juga tidak terdapat pemekaran Kecamatan, maka Dapil Pemilu 2024 di
Kendal diusulkan sama dengan Dapil Pemilu 2019
dengan susunan Sebagai berikut :
• Kendal 1 : Kendal, Patebon, Pegandon, Ngampel
• Kendal 2 : Kaliwungu, Brangsong, Kaliwungu Selatan
• Kendal 3 : Boja, Limbangan, Singorojo
• Kendal 4 : Sukorejo, Patean, Pageruyung, Plantungan
• Kendal 5 : Weleri, Gemuh, Ringinarum
• Kendal 6 : Rowosari, Kangkung, Cepiring
DRAFT USULAN DAPIL PEMILU 2024

15. PETA WILAYAH

16. ANALISA RANCANGAN DAPIL 2024 DENGAN BERPEDOMAN 7 PRINSIP
No. Prinsip Penyusunan Dapil Pemilu 2024
1. Prinsip (kesetaraan nilai suara) yang
mengupayakan harga kursi yang setara
antara Dapil satu dengan yang lain
Dapil 1 harga kursi = 20.058
Dapil 2 harga kursi = 21.282
Dapil 3 harga kursi = 21.833
Dapil 4 harga kursi = 20.964
Dapil 5 harga kursi = 22.348
Dapil 6 harga kursi = 20.349
2. Prinsip (ketaatan pada sistem pemilu
yang proposional) yang mengutamakan
jumlah kursi besar (6-12 kursi)
Dapil yang disusun di Kendal, semua jumlah kursinya besar
minimal 7 dan maksimal 10 kursi
3. Prinsip (proporsionalitas) yang
memperhatikan keseimbangan alokasi kursi
antar dapil
Dapil yang disusun sudah cukup seimbang dengan yakni :
Dapil 1 : 10, Dapil 2 : 8, Dapil 3 : 8, Dapil 4 : 9, Dapil 5 : 7,
Dapil 6 :8

17. No. Prinsip Penyusunan Dapil Pemilu 2024
4. Prinsip integritas wilayah Dapil yang dibentuk sebagai berikut :
Dapil 1 merupakan gabungan kecamatan yang berada di Ibukota
Kabupaten.
Dapil 2 gabungan kecamatan wilayah pantura Timur.
Dapil 3 gabungan kecamatan didaerah pegunungan wilayah Tenggara.
Dapil 4 merupakan gabungan kecamatan di wilayah selatan.
Dapil 5 merupakan gabungan kecamatan wilayah barat.
Dapil 6 merupakan gabungan wilayah pesisir utara..
5. Prinsip Conterminus (cakupan
wilayah yang sama)
Dapil yang disusun masuk dalam wilayah cakupan Dapil tingkatan yang
lebih besar yakni Dapil Jateng 1 untuk DPR RI dan Dapil Jateng 2 untuk
DPRD Provinsi
ANALISA RANCANGAN DAPIL 2024 DENGAN BERPEDOMAN 7 PRINSIP

18. No. Prinsip
Penyusunan Dapil
Pemilu 2024
6. Prinsip kohesifitas Dapil 1 merupakan gabungan kecamatan masyarakat kota yang dekat dengan
Ibukota Kabupaten. Dapil 2 merupakan gabungan masyarakat santri yang terdiri
dari Kaliwungu, Kaliwungu Selatan dan Brangsong. Dapil 3 gabungan kecamatan
wilayah tenggara dengan masyarakat petani dan pedagang. Dapil 4 gabungan
kecamtan daerah pegunungan di wilayah selatan dengan masyarakat petani dan
pedagang. Dapil 5 merupakan wilayah barat dengan masyarakat bermata
pencahariaan perdagangan dan petani. Dapil 6 merupakan wilayah Barat laut
dengan masyarakat bermata pencaharian Nelayan, Pedagang dan Petani
7. Prinsip
Kesinambungan
Dapil yang di susun tidak ada perubahan dengan Dapil pada Pemilu sebelumnya
karena tidak ada pemekaran wilayah. Meskipun terdapat pertambahan jumlah
penduduk yang berpengaruh terhadap penambahan jumlah kursi. Namun Jumlah
kursi terbanyak 10 Kursi, tidak melampaui batas maksimal Jumlah kursi Perdapil
yaitu 12 Kursi
ANALISA RANCANGAN DAPIL 2024 DENGAN BERPEDOMAN 7 PRINSIP

19. DAPIL
PEMILU
2019
PEMILU
2024
PENAMBAHAN KURSI
Kendal 1 : Kendal, Patebon,
Pegandon, Ngampel
9 10 1
Kendal 2 : Kaliwungu, Brangsong,
Kaliwungu Selatan
7 8 1
Kendal 3 : Boja, Limbangan,
Singorojo
7 8 1
Kendal 4 : Sukorejo, Patean,
Pageruyung, Plantungan
8 9 1
Kendal 5 : Weleri, Gemuh,
Ringinarum
7 7 0
Kendal 6 : Rowosari, Cepiring,
Kangkung
7 8 1
JUMLAH 45 50 5
PERBANDINGAN JUMLAH KURSI PER DAPIL PADA PEMILU 2019 DAN
RANCANGAN PEMILU 2024

20. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PEMILU 2024
PKPU NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

21. Data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan
hasil penyandingan data Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir
yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk
selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.
 Melindungi Hak Pilih Warga Negara Indonesia dalam pemilu
 Mempersiapkan penyelenggaraan pemungutan suara
 Mempersiapkan distribusi Logistik, surat suara dan kelengkapan
pemungutan suara
Data Pemilih
Tujuan Penyusunan Data Pemilih

22. 1. Pemilih didaftarkan 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam Daftar Pemilih.
2. Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar pada lebih dari 1
(satu) wilayah tempat tinggal,Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat
yangtercantum dalam KTP-el atau KK.
3. Dalam hal Pemilih luar negeri sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdaftar pada
lebih dari 1 (satu) wilayah tempat tinggal, PPLN melakukan konfirmasi kepada
Pemilih dimaksud untuk menentukan wilayah tempat tinggal yang akan dicatat
dalam Daftar Pemilih.
Pemilih

23. A. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah
kawin, atau sudah pernah kawin;
B. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;
C. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;
D. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTPel, Paspor dan/atau Surat
Perjalanan Laksana Paspor;
E. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan
F. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Syarat terdaftar sebagai Pemilih

24. penyusunan
bahan Daftar
Pemilih
penyusunan
DPS
penyusunan
DPSHP
penyusunan
DPT
penyusunan
DPTb dan DPK
penyusunan
Daftar Pemilih
Pemilu
Presiden dan
Wakil
Presiden
putaran kedua
Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih

25. • Pemilih yang terdaftar dalam DPT hasil coklit Pantarlih
DPT
• Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT suatu TPS yang
karena keadaan tertentu tidak bisa menggunakan haknya
untuk memilih di TPS asal
DPTB
• Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB yang
menggunakan hak pilihnya di alamat yang tertera dalam
KTP el, dengan menunjukan KTPel
DPK
Jenis Pemilih

26. Penyusunan Daftar Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan
memperhatikan:
a. Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
b. Kemudahan Pemilih ke TPS;
c. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
d. Aspek geografis setempat; dan
e. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu
pemungutan suara.
Pemetaan TPS

27. a. Rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
b. Panti sosial atau panti rehabilitasi;
c. Relokasi bencana;
d. Daerah konflik; dan
e. Lokasi lainnya dengan kriteria:
1. Terdapat Pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat
menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el;
2. Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat; dan
3. Jumlah Pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 (satu) TPS.
Daftar Pemilih lokasi Khusus

28. 1. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
2. Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang
mendampingi;
3. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti
rehabilitasi;
4. Menjalani rehabilitasi narkoba;
5. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana
yang sedangmenjalani hukuman penjara atau kurungan;
6. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
7. Pindah domisili;
8. Tertimpa bencana alam;
9. Bekerja di luar domisilinya; dan/atau
10. Keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Daftar Pemilih Tambahan (DPTb/Pindah Memilih)

29. a. Pindah antar Kecamatan tp msh di 1 dapil DPRD Kab = semua SS
b. Pindah antar Kecamatan beda dapil DPRD Kab = semua SS kecuali
SS DPRD Kab/kota
c. Pindah antar Kab/kota tp msh dlm 1 dapil DPRD Propinsi & 1 Dapil
DPR RI= SS DPRD Propinsi, DPR RI, DPD dan Presiden & Wakil
Presiden
d. Pindah antar Kab/kota beda dapil DPRD Propinsi tetapi msh dlm 1
Dapil DPR RI = SS DPR RI, DPD dan Presiden & Wakil Presiden
e. Pindah antar Kab/kota dlm 1 propinsi tp beda dapil DPRD Propinsi
& beda Dapil DPR RI = DPD dan Presiden & Wakil Presiden
f. Pindah antar antar Propinsi / Luar negeri = Presiden & Wakil
Presiden
Hak memilih DPTb

30. • Untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, Pemilih yang
terdaftar dalam DPTb dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU
Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7
(tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan
KTP-el atau KK; dan melampirkan salinan formulir Model A-Tanda
Bukti Terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
Cara mengurus Pindah Memilih

31. • Pemilih yang terdaftar dalam DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai
Pemilih dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
• Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan
menunjukkan KTP-el.
• Pemilih dalam DPK didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.
• DPK pada saat hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok penyelenggara
pemungutan suara (KPPS) dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU
Kabupaten/Kota.
Daftar Pemilih Khusus (DPK)

32. DPT Pemilu Presiden & Wapres Putaran Kedua
DPT + Pemilih
Pemula
DPS
Pengumuman
dan Tanggapan
DPS (3 Hr)
DPS Hasil
Perbaikan (5 Hr)
DPT

34. PENCALONAN PERSEORANGAN (DPD)
1. PKPU 10 TAHUN 2022 TENTANG PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022
tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan
Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan
Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun
2024

35. DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN
1. Perseorangan dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:
a. dukungan minimal Pemilih; dan
b. persyaratan calon.
2. Persyaratan dukungan minimal Pemilih harus memenuhi:
a. dukungan minimal Pemilih dan sebaran; dan
b. syarat Pemilih pendukung.
3. Jumlah dukungan minimal Pemilih di daerah pemilihan meliputi:
4. Dukungan minimal Pemilih tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di
provinsi yang bersangkutan
Provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap Dukungan paling sedikit
≤ 1.000.000 (satu juta) orang 1.000 (seribu) Pemilih
lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang 2.000 (dua ribu) Pemilih
lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang 3.000 (tiga ribu) Pemilih
lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang 4.000 (empat ribu) Pemilih
≥ 15.000.000 (lima belas juta) orang 5.000 (lima ribu) Pemilih
35

36. 36
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN
36
PROVINSI DUKUNGAN MINIMAL
PEMILIH
SEBARAN
KABUPATEN/KOTA
JUMLAH
DPT
JUMLAH
DUKUNG
AN
JUMLAH
KABUPATE
N/ KOTA
JUMLAH
SEBARAN
JAWA TENGAH 27.650.17
8
5.000 35 18
Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan
Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan
Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Tahun 2024

37. SYARAT PEMILIH PENDUKUNG
1 Pemilih dapat menjadi pendukung bakal calon anggota DPD
dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berdomisili di daerah pemilihan, dibuktikan dengan KTP-
el atau KK;
b. telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum
berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah
kawin pada saat bakal calon melakukan penyerahan
dukungan minimal Pemilih; dan
c. tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara
Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu,
PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, atau
jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-
undangan.
3 Seorang pendukung tidak dibolehkan melakukan perbuatan
curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa,
menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya untuk
memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam
Pemilu.
2 Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan
kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon anggota DPD.
4 Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang
sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan
dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih, bakal calon
anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan sebanyak 50
(lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang
digandakan.
37

38. SYARAT BAGI BAKAL CALON BERSTATUS SEBAGAI
PENYELENGGARA PEMILU
1
.
Bakal calon anggota DPD yang memiliki status
sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu
Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa harus
mengajukan pengunduran diri dari kedudukannya
sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu
Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa sebelum
melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih
dan dinyatakan berhenti dari kedudukannya
sebelum pendaftaran.
3. Dalam hal keputusan pemberhentian belum
diterbitkan, bakal calon anggota DPD dapat
menyerahkan:
a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai
Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu
Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa;
b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas
penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; dan
c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran
diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
2
.
menyerahkan keputusan pemberhentian atas
pengunduran diri yang dikeluarkan oleh pejabat
yang berwenang pada saat melakukan penyerahan
dukungan minimal Pemilih
4. Keputusan pemberhentian wajib disampaikan paling
lambat pada saat melakukan pendaftaran
38

39. 39
Verifikasi Administrasi
KPU Provinsi
Penyerahan
Dukungan
Minimal Pemilih
Akses Silon serta
Penginputan Data
dan Dokumen
Penyerahan Dukungan
Minimal Pemilih
Perbaikan Kesatu
Penginputan Data
dan Dokumen
Perbaikan
Verifikasi Administrasi
Perbaikan Kesatu
KPU Provinsi
Penentuan Sampel
Rekapitulasi Verifikasi
Administrasi KPU
Provinsi dan
Penyampaian Hasil
Rekapitulasi Syarat
Dukungan Tahap
Kesatu
KPU Provinsi
Verifikasi Faktual Kesatu
dan Rekapitulasi Verifikasi
Faktual KPU
Kabupaten/Kota
Penginputan Data
dan Dokumen
Perbaikan
Bakal Calon Tidak
Memenuhi Syarat
Dukungan
Penyerahan Dukungan
Minimal Pemilih
Perbaikan Kedua
Verifikasi
Administrasi
Perbaikan Kedua
KPU Provinsi
Verifikasi Faktual
Kedua dan Rekapitulasi
Verifikasi Faktual
Kabupaten/Kota
Rekapitulasi Syarat
Dukungan Tahap Kedua
dan Rekapitulasi Hasil
Akhir
Bakal Calon
Memenuhi Syarat
Dukungan
Penentuan Sampel
Verifikasi Administrasi
KPU Kabupaten/Kota
dan Rekapitulasi
Verifikasi
Administrasi
Perbaikan Kesatu
KPU Kabupaten/Kota
dan Rekapitulasi
Rekapitulasi Verifikasi
Administrasi Perbaikan
Kesatu KPU Provinsi
dan Penyampaian Hasil
Verifikasi
Administrasi
Perbaikan Kesatu
KPU Kabupaten/Kota
dan Rekapitulasi
Rekapitulasi Verifikasi
Administrasi Perbaikan
Kesatu KPU Provinsi
dan Penyampaian Hasil
ALUR DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH

40. 40
PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN
PENYERAHAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
NO PROGRAM/KEGIATAN
JADWAL
AWAL AKHIR
1)
Penyerahan dan Verifikasi
Dukungan Minimal Pemilih
a)
Persiapan penyerahan
dukungan minimal Pemilih
Selasa,
6 Desember 2022
Kamis,
29 Desember 2022
b)
Penyerahan dukungan
minimal Pemilih
Jumat,
16 Desember 2022
Kamis,
29 Desember 2022
c) Verifikasi Administrasi
Jumat,
30 Desember 2022
Kamis,
12 Januari 2023
d)
Rekapitulasi KPU
Kabupaten/Kota dan KPU
Provinsi
Jumat,
13 Januari 2023
Minggu,
15 Januari 2023
e)
Perbaikan dan penyerahan
dukungan minimal Pemilih
perbaikan kesatu
Senin,
16 Januari 2023
Minggu,
22 Januari 2023
f)
Verifikasi Administrasi
perbaikan kesatu
Senin,
23 Januari 2023
Rabu,
1 Februari 2023
g)
Rekapitulasi KPU
Kabupaten/Kota dan KPU
Provinsi
Kamis,
2 Februari 2023
Sabtu,
4 Februari 2023
h) Verifikasi faktual kesatu
Senin,
6 Februari 2023
Minggu,
26 Februari 2023
NO PROGRAM/KEGIATAN
JADWAL
AWAL AKHIR
i)
Rekapitulasi oleh KPU
Kabupaten/Kota dan KPU
Provinsi
Senin,
27 Februari 2023
Rabu,
1 Maret 2023
j)
Perbaikan dukungan minimal
Pemilih oleh calon anggota
DPD
Kamis,
2 Maret 2023
Sabtu,
11 Maret 2023
k)
Penyerahan dukungan minimal
Pemilih perbaikan kedua
Minggu,
5 Maret 2023
Sabtu,
11 Maret 2023
l)
Verifikasi administrasi
perbaikan kedua
Minggu,
12 Maret 2023
Selasa,
21 Maret 2023
m)
Rekapitulasi oleh KPU
Kabupaten/Kota dan KPU
Provinsi
Rabu,
22 Maret 2023
Jumat,
24 Maret 2023
n) Verifikasi Faktual kedua
Minggu,
26 Maret 2023
Sabtu,
8 April 2023
o)
Rekapitulasi oleh KPU
Kabupaten/Kota dan KPU
Provinsi
Minggu,
9 April 2023
Rabu,
12 April 2023
p)
Penetapan Keputusan Hasil
Verifikasi Syarat Dukungan
oleh KPU
Kamis,
13 April 2023
Senin,
17 April 2023

41. Bakal Calon
Memenuhi
Syarat Dukungan
Pendaftaran Calon
Penginputan Data
dan Dokumen
Pendaftaran
Verifikasi
Administrasi dan
Penyampaian
Hasil
Penyerahan
Dokumen
Perbaikan
Verifikasi
Administrasi
Perbaikan
Penyusunan
Nomor Urut,
Penetapan dan
Pengumuman
DCS
Tanggapan dan
Masukan
Masyarakat
Klarifikasi atas
Tanggapan dan
Masukan
Masyarakat
Penetapan dan
Pengumuman
DCT
Penginputan Data
dan Dokumen
Perbaikan
NO PROGRAM/KEGIATAN
JADWAL
AWAL AKHIR
2) Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Calon
a) Pendaftaran bakal calon DPD
Senin,
1 Mei 2023
Minggu,
14 Mei 2023
b) Verifikasi Administrasi
Senin,
15 Mei 2023
Kamis,
13 Juli 2023
c) Pemberitahuan hasil verifikasi administrasi
Jumat,
14 Juli 2023
Minggu,
16 Juli 2023
d) Penyerahan perbaikan syarat calon
Minggu,
16 Juli 2023
Sabtu,
29 Juli 2023
e) Verifikasi Administrasi perbaikan
Minggu,
30 Juli 2023
Senin,
28 Agustus 2023
f)
Penyusunan dan penetapan Daftar Calon
Sementara (DCS) Anggota DPD
Selasa,
29 Agustus 2023
Senin,
11 September 2023
g) Pengumuman DCS Anggota DPD
Selasa,
12 September 2023
Sabtu,
16 September 2023
h)
Masukan dan tanggapan masyarakat atas
DCS Anggota DPD
Selasa,
12 September 2023
Kamis,
21 September 2023
i)
Klarifikasi atas masukan dan tanggapan
masyarakat atas DCS
Jumat,
22 September 2023
Kamis,
12 Oktober 2023
j)
Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT)
Anggota DPD
Kamis,
2 November 2023
Jumat,
24 November 2023
k) Penetapan DCT Anggota DPD
Sabtu,
25 November 2023
Sabtu,
25 November 2023
41
JADWAL DAN ALUR PENDAFTARAN CALON

42. 42
PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN CALON
NO PROGRAM/KEGIATAN
JADWAL
AWAL AKHIR
2) Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Calon
a) Pendaftaran bakal calon DPD
Senin,
1 Mei 2023
Minggu,
14 Mei 2023
b) Verifikasi Administrasi
Senin,
15 Mei 2023
Kamis,
13 Juli 2023
c) Pemberitahuan hasil verifikasi administrasi
Jumat,
14 Juli 2023
Minggu,
16 Juli 2023
d) Penyerahan perbaikan syarat calon
Minggu,
16 Juli 2023
Sabtu,
29 Juli 2023
e) Verifikasi Administrasi perbaikan
Minggu,
30 Juli 2023
Senin,
28 Agustus 2023
f)
Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara
(DCS) Anggota DPD
Selasa,29 Agustus
2023
Senin,
11 September 2023
g) Pengumuman DCS Anggota DPD
Selasa,
12 September 2023
Sabtu,
16 September 2023
h)
Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS
Anggota DPD
Selasa,
12 September 2023
Kamis,
21 September 2023
i)
Klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat
atas DCS
Jumat,
22 September 2023
Kamis,
12 Oktober 2023
j) Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD
Kamis,
2 November 2023
Jumat,
24 November 2023
k) Penetapan DCT Anggota DPD
Sabtu,
25 November 2023
Sabtu,
25 November 2023

43. Terima Kasih
KPU Kendal Kpu_kendal Kpu_kab_kendal
http://kab-kendal.kpu.go.id