Dokumen tersebut merangkum rencana penyelenggaraan pilgub, pilbup, dan pilwali serentak tahun 2024, mencakup jadwal kegiatan, standar honorarium badan adhoc, mekanisme pendanaan hibah, dan isu-isu strategis seperti anggaran, regulasi, dan sarana prasarana. KPU membutuhkan dana sebesar Rp40 triliun untuk penyelenggaraan pilkada di daerah otonom baru.

1. KESIAPAN RENCANA PENYELENGGARAAN
PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
Jakarta, 12 Mei 2023
Yulianto Sudrajat | Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik

2. KEBIJAKAN PENGANGGARAN
HIBAH PEMILIHAN SERENTAK 2024

3. DASAR
HUKUM
1. UNDANG-UNDANG 1 TAHUN 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020
2. UNDANG-UNDANG 9 TAHUN 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perubahan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
3. PERATURAN PEMERINTAH 12 TAHUN 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. PERMENDAGRI 41 TAHUN 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan Permendagri
54/2019)
5. KEPUTUSAN KPU 543 TAHUN 2022 – Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran
Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah
▪ PMK 271/2014 – Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Hibah
▪ PMK 188/2012 – Hibah dari Pemerintah
Pusat Kepada Pemerintah Daerah
▪ PMK 99/2019 – Administrasi Hibah
3

4. 4
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
Penyusunan Dan Penandatanganan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
paling lambat Senin, 5 Des 2023
Perencanaan Program dan Anggaran
sampai dengan Senin, 4 Des 2023
2023
2024
• Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan
Pemilihan
Senin, 18 Nov 2024
• Sosialisasi Kepada Masyarakat
Jum’at 5 Jan 2024-Selasa, 26 Nov 2024
Pembentukan PPK, PPS, KPPS :
PPK (4 Mar 2024 - 4 Apr 2024);
PPS (4 Apr 2024 – 4 Mei 2024);
KPPS (25 Ags 2024 – 25 Okt 2024)
Pembentukan Pantarlih
Kamis, 30 Mei 2024 – Rabu, 19 Juni 2024
• Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Asing
5 Jan 2024 – 16 Nov 2024
• Penerimaan DP4
24 Apr 2024 – 27 Apr 2023
• Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir
dengan DP4
28 Apr 2024 – 27 Apr 2024
• Penyampaian Hasil Sinkornisasi kepada KPU Provinsi dan
KPU Kab/Kota
27 Mei 2024 – 30 Mei 2024
• Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir
31 Mei 2024 – 31 Mei 2024
• Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kab/Kota dan Penyampaian
kepada PPS
31 Mei 2024 – 19 Juni 2024
• Pencocokan dan Penelitian
20 Juni 2024 – 19 Juli 2024
• Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi
20 Ags 2024 – 21 Ags 2024
Daftar Pemilih Tetap :
• Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kab/Kota untuk
ditetapkan sebagai DPT
15 Sep 2024 – 21 Sep 2024
• Penyampaian DPT kepada PPS
22 Sep 2024 – 1 Okt 2024
• Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi
22 Sep 2024 – 23 Sep 2024
• Pengumuman DPT oleh PPS
3 Okt 2024 – 29 Nov 2024
Penyelenggaraan :
• Pengumuman Penyerahan Dukungan 30 Apr 2024 – 13 Mei 2024
• Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan
24 Mei 2024 – 20 Jun 2024
• Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan
Wakil Wali Kota
21 Jul 2024 – 23 Jul 2024
• Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon 28 Ags 2024 – 3 Sep 2024
• Pendaftaran Pasangan Calon 4 Sep 2024 – 6 Sep 2024
Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon :
• Verifikasi Syarat Pencalonan 4 Sep 2024 – 6 Sep 2024
• Pemberitahuan hasil verifikasi 12 Sep 2024 – 13 Sep 2024
• Pengumuman dokumen perbaikan syarat calon di laman
KPU
13 Sep 2024 – 21 Sep 2024
Penetapan Pasangan Calon 22 Sep 2024
Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon 23
Sep 2024
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
22 Sep 2024 – 8 Nov 2024
• Masa Kampanye 25 Sep 2024 – 23 Nov 2024
• Penyerahan LADK 24 Sep 2024
• Penyerahan LPPDK kepada kantor Akuntan Publik (KAP)
26 Nov 2024
• Audit LPPDK 26 Nov 2024 – 9 Des 2024
• Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan
penghitungan suara
10 Ags 2024 – 26 Nov 2024
• Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 27 Nov 2024
• Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU 27
Nov 2024 – 3 Des 2024
• Rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK 28 Nov – 2 Des 2024
• Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur pada tempat pengumuman di KPU
Provinsi dan melalui laman KPU oleh KPU Provinsi
4 Des 2024 – 14 Des 2024
Penetapan psangan calon terpilih tanpa
permohonan perselisihan hasil Pemilihan
(Paling lama 5 (lima) Hari setelah
Mahkamah Konstitusi secara resmi
memberitahukan permohonan yang
teregistrasi dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU)
RANCANGAN JADWAL TAHAPAN PILKADA 2024

5. STANDAR
HONOR BADAN
ADHOK
S-647/MK.02/2022 – Satuan
Biaya Masukan Lainnya
(SBML) Tahapan Pemilihan
Umum dan Pemilihan
No Badan Ad hoc
Standar Honor
Badan Ad Hoc
1. PPK
▪ Ketua 2.500.000
▪ Anggota 2.200.000
▪ Sekretaris 1.850.000
▪ Pelaksana/Staf
Administrasi dan Teknis
1.300.000
2. PPS
▪ Ketua 1.500.000
▪ Anggota 1.300.000
▪ Sekretaris 1.150.000
▪ Staf/Pelaksana 1.050.000
3. Pantarlih 1.000.000
4. KPPS
▪ Ketua 900.000
▪ Anggota 850.000
▪ Pengamanan
TPS/Satlinmas
650.000
5

6. PENDANAAN
BERSAMA
(SHARING)
MENCAKUP :
1) Pembayaran honorarium
2) Perlengkapan TPS
3) Pengangkutan
4) Pembiayaan pemutakhiran data pemilihan
▪ Menetapkan besaran dana yang akan dibebankan
secara proporsional sesuai dengan beban kerja
▪ Beban kerja disepakati bersama dan ditetapkan dalam
Keputusan
6

7. MEKANISME
PENYUSUNAN
PENDANAAN HIBAH
PEMILIHAN
Penyusunan Pendanaan Hibah
Pemilihan tidak lagi melalui reviu
oleh KPU namun langsung antara
KPU Provinsi dan/atau KPU
Kabupaten/Kota dengan Pemerintah
Daerah (TAPD) setempat
Menyususun Kebutuhan
Anggaran Pemilihan
Usulan Dana
Pemilihan Dibahas
Bersama
TAPD
berdasarkan
Standar
Biaya APBN
Kepala SKPD
Menyusun DPA-
PPKD
Mengesahkan DPA-PPKD
DPA-PPKD Menuangkan
dalam Belanja Hibah
NPHD ditandartangani Kepala
Daerah dan Ketua KPU
Provinsi/Kab/Kota
KPU PROVINSI DAN KPU
KABUPATEN/KOTA
PEMDA
7

8. ISU STRATEGIS
ANGGARAN
1. Potensi kemungkinan sharing budget antara APBN dan APBD
2. Waktu pelaksanaan Tahapan Pemilihan yang beririsan dengan Tahapan Pemilu
3. Standar Honorarium Badan Adhoc
4. Sengketa Pemilihan
5. Pemungutan Suara Ulang
6. Pembentukan dan Masa Kerja Badan Adhoc
SARANA DAN PRASARANA
1. Gudang Logistik
2. Operasional Perkantoran
3. SDM
REGULASI
▪ Perubahan Tahapan
Pemilihan Serentak yang
berdampak kepada
pengalokasian anggaran
NPHD

9. ISU STRATEGIS
ROADMAP PERSIAPAN
▪ Perlu disusun roadmap persiapan
Pemilu dan Pilkada 2024 agar
tercipta pemahaman bersama
dalam pelaksanaan Pemilu dan
Pemilihan Serentak Tahun 2024
PERAN AKTIF
▪ Pemerintah dan Pemda
setempat aktif dalam
memperhatikan dan
melakukan tupoksi sesuai
dengan pedoman yang
berlaku
TAHAPAN YANG BERSINGGUNGAN
▪ Perlu persiapan yang matang dengan
simulasi dan uji coba, serta didukung
oleh Pemerintah dan stakeholder
karena tahapan yang beririsan antara
Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun
2024

10. USULAN DANA
PILKADA KE PEMDA
40
TRILIUN
▪ 4 (empat) wilayah DOB telah menyampaikan usulan anggaran
Pilkada 2024 sebesar Rp1.083.259.015.000,00
▪ Usulan sudah disampaikan ke Menkeu melalui Surat Ketua KPU
nomor 170/KU.03-SD/01/2023 perihal Usulan Tambahan
Anggaran Sekretariat KPU Provinsi pada Daerah Otonom Baru.
▪ Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan
Menteri Keuangan Perihal Pagu Indikatif Belanja
Kementerian/Lembaga, pada Tahun 2024 KPU telah
mendapatkan dana sebesar Rp974.358.715.000,00 untuk
tahapan Pilkada di DOB.
BIAYA TAHAPAN PILKADA
PADA DAERAH OTONOM
BARU (DOB)

11. PERAN PEMERINTAH DALAM PILKADA
11