Tiga kalimat: Ratifikasi TRIPs berdampak negatif bagi masyarakat komunal Indonesia karena mengabaikan kepemilikan dan inovasi bersama, namun pemerintah berupaya mempertahankan identitas nasional dengan melindungi hak atas produk komunal dan membumikan kembali Pancasila.

1. DAMPAK PENERAPAN TRIPS
AGREEMENT TERHADAP MASYARAKAT
KOMUNAL INDONESIA
Umar Azmar Mahmud Farig
11/326372/PHK/07256

2. Latar Belakang Masalah
• TRIPs (Trade Related aspects of Intellectual Property Rights) merupakan perjanjian
internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual terkait perdagangan.
• TRIPs Agreement di ratifikasi pada tanggal 1 Januari 2000 dengan harapan
dapat memberikan perlindungan bagi berbagai produk intelektual atas upaya
pelanggaran hak atas produk yang dihasilkan baik oleh individu maupun
suatu korporasi
• Dikarenakan subyek HKI adalah individu atau perusahaan, kepemilikan dan
inovasi komunal menjadi ternegasikan melalui adanya TRIPs.

3. Rumusan Masalah
• Bagaimanakah pengaruh ratifikasi TRIPs terhadap masyarakat komunal
Indonesia ?.
• Bagaimanakah peran pemerintah dalam mempertahankan identitas nasional
tanpa menghilangkan perlindungan terhadap produk intelektual dari upaya
pelanggaran hak atas produk yang dihasilkan secara komunal ?.

4. PEMBAHASAN
A. Pengaruh Ratifikasi TRIPs Terhadap Masyarakat Komunal
Indonesia
• Sebagai sub-integral lain atas persetujuan mengenai Perdagangan Barang (GATT), dan Jasa (GATS)
pada system perdagangan dunia (WTO), Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) tidak
lepas dari kecenderungan untuk lebih mengakomodasi kepentingan negara maju dan perusahaan
multinasional
• Nampak dari indikasi bahwa kehadiran TRIPs justru akan meningkatkan arus dana dari negara
berkembang ke negara maju melalui pembayaran royalti, mengingat: 97 persen pemegang paten dunia
berasal dari negara maju, Tidak ada indikasi bahwa negara maju akan melakukan alih teknologi dengan
cuma-cuma kepada negara berkembang, apabila diadakan perlindungan HAKI, mengingat perusahaan
multinasional dari negara majulah sebenarnya yang menjadi subyek perlindungan HKI seperti pada
paten. Sebaliknya TRIPs akan menghambat pengembangan pengetahuan lokal.

5. Lanjutan…
• Identitas nasional yang sekalipun hingga hari ini masih belum dapat
dikatakan rampung dan mendapat kesepakatan bersama, berupa sikap hidup
yang termuat dalam pancasila otomatis mendapat gangguan dengan
diratifikasinya TRIPs. Melalui penjelasan diatas, setidaknya ada tiga hal yang
kental dibawa melalui perjanjian TRIPS, yakni promo paham barat
(kapitalisme dan liberalisme), dan sebagai bias terhadap negara dengan
tingkat kemajemukan sebesar Indonesia memicu tumbuhnya ego sektoral atas
kepemilikan nilai ekonomis yang dijadikan hak eksklusif perorangan
dan/atau korporasi

6. B. Peran Pemerintah Dalam Mempertahankan Identitas Nasional Tanpa
Menghilangkan Perlindungan Terhadap Produk Intelektual Dari Upaya
Pelanggaran Hak Atas Produk Yang Dihasilkan Secara Komunal
• Menghadapi era globalisasi pemerintah sudah seharusnya mengambil peran dalam
mempertahankan identitas nasional berupa latar komunal yang telah hidup lama
dalam masyarkat Indonesia. Tidak terlepas diantaranya adalah upaya untuk
melindungi Produk Intelektual Dari Upaya Pelanggaran Hak Atas Produk Yang
Dihasilkan Secara Komunal.
• Dibentuknya RUU PT-EBT
• Upaya membumikan kembali Pancasila

7. Kesimpulan
• Dari pembahasan diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa
kehadiran TRIPs di Indonesia merupakan konsekwensi atas keterlibatan
Indonesia dalam pergaulan internasional. Dalam satu sisi ratifikasi yang
dilakukan pemerintah Indonesia terhadap TRIPs agreement adalah baik,
namun melihat latar budaya yang kemudian tidak dapat dinafikan
kehadirannya sebagai identitas nasional dari masyarakat komunal Indonesia,
apresiasi atas diinisiasikannya RUU PT-EBT dan upaya penguatan nilai-nilai
pancasila menjadi penting untuk menguatkan posisi masyarakat komunal
menghadapi gelombang westernisasi.