Download to read offline
UU ITE (Digital Forensik).pptxchdchsvjchvjsh
- 1. Undang – UndangInformasi dan Transaksi Elektonik Kelompok 1 : - Oki Mahesa (20202205013) - Julius Benny Pakanan (20202205077)
- 2. Pengertian UU ITE Undang– undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah aturan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan penyimpangan yang menjurus pada pelanggaran Teknologi dan Komunikasi serta nama baik perorangan atau institusi
- 3. Sejarah UU ITE Tahun2000 Pada tahun ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (dulu bernama Departemen Komunikasi dan Informatika) mulai menyusun rancangan peraturan yang mengatur transaksi elektronik dan kegiatan di dunia digital. Tahun 2006 Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diajukan ke DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk dibahas dan disahkan sebagai undang-undang. Tahun 2008 Pada 25 Maret 2008, DPR menyetujui rancangan UU ITE menjadi undang- undang. Undang-undang ini diberi nomor 11 tahun 2008. Tahun 2009 UU ITE resmi berlaku setelah diundangkan pada tanggal 21 April 2009. UU ITE menggantikan peraturan sebelumnya yang mengatur transaksi elektronik, yaitu UU No. 11 Tahun 2002 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4. Transaksi Elektronik • Mengaturaspek hukum transaksi elektronik, seperti pembelian online, kontrak elektronik, dan tanda tangan digital. • Menjamin keabsahan dan keamanan transaksi elektronik serta melindungi hak konsumen. Unsur – Unsur Utama UU ITE Komunikasi Elektronik • Mengatur kejahatan dalam komunikasi elektronik, seperti penipuan, pengiriman spam, penghinaan, dan pencemaran nama baik. • Melindungi pengguna internet dari praktik- praktik yang merugikan atau merugikan reputasi mereka. Pengelolaan Informasi Elektronik • Melindungi privasi data pribadi dan mengatur keamanan informasi elektronik. • Mewajibkan entitas yang mengumpulkan dan mengelola data pribadi untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi tersebut.
- 5. Keuntungan UU ITE UUITE memberikan beberapa keuntungan penting dalam lingkungan digital: Perlindungan Konsumen Melindungi konsumen dari penipuan online dan praktik bisnis yang merugikan. Memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak konsumen dalam transaksi elektronik.
- 6. Kepercayaan dan KeamananTransaksi Elektronik Menciptakan kepercayaan di antara pelaku bisnis dan pengguna internet dalam melakukan transaksi elektronik.- Mengatur tanda tangan digital sebagai metode sah dalam transaksi online yang dapat memberikan keamanan dan keabsahan.
- 7. Perkembangan Ekonomi Digital: Mendorong pertumbuhan ekonomi digital dengan memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis online. Mengurangi hambatan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi secara elektronik.
- 8. Kontroversi dan Perdebatanseputar UU ITE UU ITE juga telah menghadapi kontroversi dan perdebatan terkait beberapa pasal yang dianggap kontroversial. Beberapa isu yang sering dibahas meliputi: 01 Pembatasan Kebebasan Berekspresi: Pasal-pasal UU ITE yang berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik telah dituduh membatasi kebebasan berekspresi dan menghambat kebebasan pers. Tuntutan untuk memastikan bahwa regulasi tersebut tidak digunakan secara semena-mena untuk menekan opini dan kritik yang sah.
- 9. 02 Rancu danTidak Jelas Beberapa pasal dalam UU ITE dianggap ambigu dan dapat disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat. Tuntutan untuk merevisi dan mengklarifikasi pasal- pasal yang dapat menimbulkan tafsir yang beragam.
- 10. Dampak UU ITEpada Masyarakat Implementasi UU ITE memiliki dampak signifikan pada masyarakat dan pengguna internet: 01 Kesadaran akan Keamanan Digital UU ITE meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan digital dan perlindungan data pribadi. Pengguna internet menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, berinteraksi online, dan berbagi informasi pribadi.
- 11. 02 Perlindungan DataDiri UU ITE mendorong perlindungan data pribadi dengan mengatur pengelolaan dan penggunaan informasi elektronik. Pengguna internet memiliki hak untuk meminta perlindungan terhadap pengumpulan dan penyalahgunaan data pribadi mereka.
- 12. 03 Kepatuhan dariPlatform Digital Platform digital dan penyedia layanan online harus mematuhi aturan UU ITE. Mereka perlu menjaga keamanan pengguna, melindungi privasi, dan menghapus konten yang melanggar ketentuan UU ITE.
- 13. Undang-Undang Informasi danTransaksi Elektronik (UU ITE) merupakan peraturan hukum yang penting dalam mengatur dunia digital.- UU ITE memiliki tujuan untuk melindungi pengguna internet, memastikan keamanan transaksi elektronik, dan mengatur pengelolaan informasi elektronik. Meskipun UU ITE memberikan keuntungan dalam perlindungan konsumen dan kepercayaan transaksi elektronik, terdapat kontroversi seputar pembatasan kebebasan berekspresi dan ketidakjelasan pasal-pasal tertentu. Dalam era digital yang terus berkembang, penting untuk mempertimbangkan revisi dan penyesuaian UU ITE agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi, serta menjaga keseimbangan antara keamanan, privasi, dan kebebasan berekspresi. Kesimpulan
- 14.