SlideShare a Scribd company logo
Comparison Review
Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara (BUMN)
Tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi
Informasi Badan Usaha Milik Negara tahun 2013 dan 2018
Jakarta, Agustus 2018
Copyright © 2018 by Altha Consulting. All rights reserved
Fokus Area Perubahan/Penambahan pada Peraturan Menteri BUMN PER-
03/MBU/02/2018 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan TI BUMN
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR: PER-02/MBU/2013
TENTANG
PANDUAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
BADAN USAHA MILIK NEGARA
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR: PER-03/MBU/02/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA
MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/2013 TENTANG
PANDUAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI
INFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
1. LATAR BELAKANG
2. REFERENSI FRAMEWORK TATA KELOLA TI
3. TUJUAN DAN SARAN
4. PANDUAN KEBIJAKAN TI BUMN
5. KEBIJAKAN TATA KELOLA TI BUMN
6. MODEL ASSESSMENT
7. PANDUAN CHECKLIST TATA KELOLA TI
4. PANDUAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI
5. PRINSIP DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA TI BUMN
Fokus area perubahan atau penambahan
Copyright © 2018 by Altha Consulting. All rights reserved
Penambahan Tujuan dan Acuan Ruang Lingkup Prinsip Tata Kelola
TI pada Poin 4. Panduan Kebijakan Teknologi Informasi
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR: PER-03/MBU/02/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA
MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/2013 TENTANG
PANDUAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI
INFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
4. PANDUAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI
5. PRINSIP DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA TI BUMN
4.1. TUJUAN PANDUAN
Penambahan tujuan [4.1.1]: Koordinasi kerja dengan
memanfaatkan sarana Teknologi Informasi (TI) antara
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan
BUMN dapat berjalan secara efektif dan efisien.
4.2. KERANGKA KERJA (FRAMEWORK) TATA KELOLA TI
Penambahan acuan ruang lingkup prinsip tata kelola
TI yang meliputi:
[4.2.1] Prinsip Manajemen;
[4.2.2] Prinsip Organisasi;
[4.2.3] Prinsip Data dan Informasi;
[4.2.4] Prinsip Aplikasi;
[4.2.5] Prinsip Teknologi;
[4.2.6] Prinsip Keamanan TI.
4.3. ARSITEKTUR KEBIJAKAN
Fokus area perubahan atau penambahan
(tidak ada perubahan atau penambahan)
Copyright © 2018 by Altha Consulting. All rights reserved
Penambahan Prinsip TI BUMN pada Poin 5. Prinsip dan Kebijakan
Tata Kelola TI BUMN
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR: PER-03/MBU/02/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA
MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/2013 TENTANG
PANDUAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI
INFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
4. PANDUAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI
5. PRINSIP DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA TI BUMN
5.1. PRINSIP TATA KELOLA TI
Penambahan prinsip TI BUMN yang meliputi:
[5.1.1] Prinsip Manajemen, merupakan pedoman umum
mengenai bagaimana cara mengelola TI:
▪ Berbagi kapasitas TI dengan BUMN lain dan
Kementerian BUMN
▪ Adopsi transformasi digital pada area (i) pola interaksi
dengan pelanggan, (ii) digitalisasi proses internal dan
proses terkait hubungan ke eksternal, serta (iii)
perubahan model bisnis mengadopsi digitalisasi
[5.1.2] Prinsip Data dan Informasi, merupakan pedoman
bagaimana mengelola dan menjaga data dan informasi:
▪ Pengguna utama data dan informasi
▪ Unit yang menghasilkan data sebagai pemilik data
[5.1.3] Prinsip Teknologi, merupakan pedoman
pemanfaatan dan implementasi teknologi:
▪ Interoperabilitas yang baik
Fokus area perubahan atau penambahan
5.2. KEBIJAKAN STRATEGIS
5.3. KEBIJAKAN OPERASIONAL
(untuk 5.2. dan 5.3 terdapat perubahan redaksional kata
“perusahaan” menjadi BUMN)
Copyright © 2018 by Altha Consulting. All rights reserved
Isi kesimpulan atas Perubahan Peraturan Menteri BUMN PER-
03/MBU/02/2018 terkait panduan penyusunan pengelolaan TI BUMN
Tujuan Pemanfaatan TI
Melalui Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/02/2018, Kementrian BUMN
mengharapkan bahwa koordinasi kerja antara Kementrian BUMN dengan BUMN
dapat berjalan secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan TI
Prinsip Tata Kelola TI
Melalui Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/02/2018, Kementrian BUMN
menjelaskan mengenai 6 prinsip tata kelola TI yang digunakan untuk membuat
lingkungan pengelolaan TI menjadi lebih produktif, yaitu prinsip manajemen,
organisasi, data dan informasi, aplikasi, dan teknologi
Ruang Lingkup Prinsip Tata Kelola TI BUMN
Melalui Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/02/2018, Kementrian BUMN
menginstruksikan bahwa setiap BUMN berkewajiban untuk menerapkan prinsip TI
yang setidaknya mencakup prinsip manajemen, data dan informasi, dan teknologi
Altha Consulting | Risk | Technology | People |
About Altha
Altha is advisory experts in risk, technology, and people advisory
services. The insights and quality services we deliver help build
trust and confidence in the regional business management and
strategic advisory role. We develop outstanding leaders who team
to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing,
we play a critical role in bridging possible solutions for our people
and clients.
© 2018 Altha Dyanusa Consulting.
All Rights Reserved.
In line with Altha’s commitment to minimize its impact on the
environment, this document has been printed on paper with a high
recycled content.
This material has been prepared for general informational purposes only
and is not intended to be relied upon as risk, technology, or other
professional advice. Please refer to your advisors for specific advice.
altha.co.id

More Related Content

Similar to Comparison Review PerMenBUMN tentang Panduan Penyusunan Tata Kelola TI 2013 & 2018

Sim 1, nurdien ashshidiqy, hapzi ali, penyelarasan teknologi informasi dengan...
Sim 1, nurdien ashshidiqy, hapzi ali, penyelarasan teknologi informasi dengan...Sim 1, nurdien ashshidiqy, hapzi ali, penyelarasan teknologi informasi dengan...
Sim 1, nurdien ashshidiqy, hapzi ali, penyelarasan teknologi informasi dengan...
dickyyyou
 
Studi kasus 2 it portfolio-management internet banking
Studi kasus 2  it portfolio-management internet bankingStudi kasus 2  it portfolio-management internet banking
Studi kasus 2 it portfolio-management internet banking
Fajar Baskoro
 
Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan MenengahKebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Aa Renovit
 
Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020.pdfPeraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020.pdf
apri saut
 

Similar to Comparison Review PerMenBUMN tentang Panduan Penyusunan Tata Kelola TI 2013 & 2018 (20)

Proposal Teknis Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
Proposal Teknis Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)Proposal Teknis Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
Proposal Teknis Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
 
Sim 1, nurdien ashshidiqy, hapzi ali, penyelarasan teknologi informasi dengan...
Sim 1, nurdien ashshidiqy, hapzi ali, penyelarasan teknologi informasi dengan...Sim 1, nurdien ashshidiqy, hapzi ali, penyelarasan teknologi informasi dengan...
Sim 1, nurdien ashshidiqy, hapzi ali, penyelarasan teknologi informasi dengan...
 
Pelatihan / BimTek "Implementasi PTK 007 Revisi-5 (TERBARU) Tahun 2023 & Perh...
Pelatihan / BimTek "Implementasi PTK 007 Revisi-5 (TERBARU) Tahun 2023 & Perh...Pelatihan / BimTek "Implementasi PTK 007 Revisi-5 (TERBARU) Tahun 2023 & Perh...
Pelatihan / BimTek "Implementasi PTK 007 Revisi-5 (TERBARU) Tahun 2023 & Perh...
 
Jurnal si ari wedhasmara
Jurnal si ari wedhasmaraJurnal si ari wedhasmara
Jurnal si ari wedhasmara
 
Sim,ridho setiadi,hapzi ali,implementasi sistem informasi perusahaan pt. pos ...
Sim,ridho setiadi,hapzi ali,implementasi sistem informasi perusahaan pt. pos ...Sim,ridho setiadi,hapzi ali,implementasi sistem informasi perusahaan pt. pos ...
Sim,ridho setiadi,hapzi ali,implementasi sistem informasi perusahaan pt. pos ...
 
RENCANA (di Bali_22-23 Feb'2024) & Link2 MATERI Workshop _"Prinsip & Penerap...
RENCANA (di Bali_22-23 Feb'2024) & Link2  MATERI Workshop _"Prinsip & Penerap...RENCANA (di Bali_22-23 Feb'2024) & Link2  MATERI Workshop _"Prinsip & Penerap...
RENCANA (di Bali_22-23 Feb'2024) & Link2 MATERI Workshop _"Prinsip & Penerap...
 
Sosialisasi Keamanan Informasi_Bidang Ketenagalistrikan
Sosialisasi Keamanan Informasi_Bidang KetenagalistrikanSosialisasi Keamanan Informasi_Bidang Ketenagalistrikan
Sosialisasi Keamanan Informasi_Bidang Ketenagalistrikan
 
20230515_deputi_spbe_kalteng.pdf
20230515_deputi_spbe_kalteng.pdf20230515_deputi_spbe_kalteng.pdf
20230515_deputi_spbe_kalteng.pdf
 
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
 
Sim, nella dwi septiani, hapzi ali, implementasi pada pt. astra international...
Sim, nella dwi septiani, hapzi ali, implementasi pada pt. astra international...Sim, nella dwi septiani, hapzi ali, implementasi pada pt. astra international...
Sim, nella dwi septiani, hapzi ali, implementasi pada pt. astra international...
 
Sim, annisa safitri, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, analisis dan perancang...
Sim, annisa safitri, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, analisis dan perancang...Sim, annisa safitri, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, analisis dan perancang...
Sim, annisa safitri, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, analisis dan perancang...
 
SPBE - 20230816 (1).pdf
SPBE - 20230816 (1).pdfSPBE - 20230816 (1).pdf
SPBE - 20230816 (1).pdf
 
Studi kasus 2 it portfolio-management internet banking
Studi kasus 2  it portfolio-management internet bankingStudi kasus 2  it portfolio-management internet banking
Studi kasus 2 it portfolio-management internet banking
 
Silabus Pelatihan "PTK 007 Revisi-5 (TERBARU) Tahun 2023 (Proses PENGADAAN) &...
Silabus Pelatihan "PTK 007 Revisi-5 (TERBARU) Tahun 2023 (Proses PENGADAAN) &...Silabus Pelatihan "PTK 007 Revisi-5 (TERBARU) Tahun 2023 (Proses PENGADAAN) &...
Silabus Pelatihan "PTK 007 Revisi-5 (TERBARU) Tahun 2023 (Proses PENGADAAN) &...
 
Si pi, dwi rintani, hapzi ali, infrastruktur ti dan teknologi baru, universit...
Si pi, dwi rintani, hapzi ali, infrastruktur ti dan teknologi baru, universit...Si pi, dwi rintani, hapzi ali, infrastruktur ti dan teknologi baru, universit...
Si pi, dwi rintani, hapzi ali, infrastruktur ti dan teknologi baru, universit...
 
Kemudahan MARA Perlis Kepada Pelanggan
Kemudahan MARA Perlis Kepada PelangganKemudahan MARA Perlis Kepada Pelanggan
Kemudahan MARA Perlis Kepada Pelanggan
 
Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan MenengahKebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 
Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020.pdfPeraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020.pdf
 
Digital Organization RP.pptx
Digital Organization RP.pptxDigital Organization RP.pptx
Digital Organization RP.pptx
 
FSMS-refer-to-ISO-45001-2-1.pptx
FSMS-refer-to-ISO-45001-2-1.pptxFSMS-refer-to-ISO-45001-2-1.pptx
FSMS-refer-to-ISO-45001-2-1.pptx
 

Recently uploaded (8)

Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdfSalinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
 
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdfSalinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
 
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdfSalinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdfSalinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
 
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdfREKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
 

Comparison Review PerMenBUMN tentang Panduan Penyusunan Tata Kelola TI 2013 & 2018

  • 1. Comparison Review Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara tahun 2013 dan 2018 Jakarta, Agustus 2018
  • 2. Copyright © 2018 by Altha Consulting. All rights reserved Fokus Area Perubahan/Penambahan pada Peraturan Menteri BUMN PER- 03/MBU/02/2018 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan TI BUMN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR: PER-02/MBU/2013 TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR: PER-03/MBU/02/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/2013 TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA 1. LATAR BELAKANG 2. REFERENSI FRAMEWORK TATA KELOLA TI 3. TUJUAN DAN SARAN 4. PANDUAN KEBIJAKAN TI BUMN 5. KEBIJAKAN TATA KELOLA TI BUMN 6. MODEL ASSESSMENT 7. PANDUAN CHECKLIST TATA KELOLA TI 4. PANDUAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI 5. PRINSIP DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA TI BUMN Fokus area perubahan atau penambahan
  • 3. Copyright © 2018 by Altha Consulting. All rights reserved Penambahan Tujuan dan Acuan Ruang Lingkup Prinsip Tata Kelola TI pada Poin 4. Panduan Kebijakan Teknologi Informasi MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR: PER-03/MBU/02/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/2013 TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA 4. PANDUAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI 5. PRINSIP DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA TI BUMN 4.1. TUJUAN PANDUAN Penambahan tujuan [4.1.1]: Koordinasi kerja dengan memanfaatkan sarana Teknologi Informasi (TI) antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN dapat berjalan secara efektif dan efisien. 4.2. KERANGKA KERJA (FRAMEWORK) TATA KELOLA TI Penambahan acuan ruang lingkup prinsip tata kelola TI yang meliputi: [4.2.1] Prinsip Manajemen; [4.2.2] Prinsip Organisasi; [4.2.3] Prinsip Data dan Informasi; [4.2.4] Prinsip Aplikasi; [4.2.5] Prinsip Teknologi; [4.2.6] Prinsip Keamanan TI. 4.3. ARSITEKTUR KEBIJAKAN Fokus area perubahan atau penambahan (tidak ada perubahan atau penambahan)
  • 4. Copyright © 2018 by Altha Consulting. All rights reserved Penambahan Prinsip TI BUMN pada Poin 5. Prinsip dan Kebijakan Tata Kelola TI BUMN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR: PER-03/MBU/02/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/2013 TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA 4. PANDUAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI 5. PRINSIP DAN KEBIJAKAN TATA KELOLA TI BUMN 5.1. PRINSIP TATA KELOLA TI Penambahan prinsip TI BUMN yang meliputi: [5.1.1] Prinsip Manajemen, merupakan pedoman umum mengenai bagaimana cara mengelola TI: ▪ Berbagi kapasitas TI dengan BUMN lain dan Kementerian BUMN ▪ Adopsi transformasi digital pada area (i) pola interaksi dengan pelanggan, (ii) digitalisasi proses internal dan proses terkait hubungan ke eksternal, serta (iii) perubahan model bisnis mengadopsi digitalisasi [5.1.2] Prinsip Data dan Informasi, merupakan pedoman bagaimana mengelola dan menjaga data dan informasi: ▪ Pengguna utama data dan informasi ▪ Unit yang menghasilkan data sebagai pemilik data [5.1.3] Prinsip Teknologi, merupakan pedoman pemanfaatan dan implementasi teknologi: ▪ Interoperabilitas yang baik Fokus area perubahan atau penambahan 5.2. KEBIJAKAN STRATEGIS 5.3. KEBIJAKAN OPERASIONAL (untuk 5.2. dan 5.3 terdapat perubahan redaksional kata “perusahaan” menjadi BUMN)
  • 5. Copyright © 2018 by Altha Consulting. All rights reserved Isi kesimpulan atas Perubahan Peraturan Menteri BUMN PER- 03/MBU/02/2018 terkait panduan penyusunan pengelolaan TI BUMN Tujuan Pemanfaatan TI Melalui Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/02/2018, Kementrian BUMN mengharapkan bahwa koordinasi kerja antara Kementrian BUMN dengan BUMN dapat berjalan secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan TI Prinsip Tata Kelola TI Melalui Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/02/2018, Kementrian BUMN menjelaskan mengenai 6 prinsip tata kelola TI yang digunakan untuk membuat lingkungan pengelolaan TI menjadi lebih produktif, yaitu prinsip manajemen, organisasi, data dan informasi, aplikasi, dan teknologi Ruang Lingkup Prinsip Tata Kelola TI BUMN Melalui Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/02/2018, Kementrian BUMN menginstruksikan bahwa setiap BUMN berkewajiban untuk menerapkan prinsip TI yang setidaknya mencakup prinsip manajemen, data dan informasi, dan teknologi
  • 6. Altha Consulting | Risk | Technology | People | About Altha Altha is advisory experts in risk, technology, and people advisory services. The insights and quality services we deliver help build trust and confidence in the regional business management and strategic advisory role. We develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in bridging possible solutions for our people and clients. © 2018 Altha Dyanusa Consulting. All Rights Reserved. In line with Altha’s commitment to minimize its impact on the environment, this document has been printed on paper with a high recycled content. This material has been prepared for general informational purposes only and is not intended to be relied upon as risk, technology, or other professional advice. Please refer to your advisors for specific advice. altha.co.id