Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kesehatan BPJS, termasuk kepesertaan, iuran, manfaat jaminan kesehatan, koordinasi manfaat, dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Dokumen ini juga menjelaskan ketentuan terkait pekerja anak, pekerja muda, pekerja wanita, waktu kerja, istirahat, dan tempat kerja.
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitasGindha Wayka
Berdasarkan dokumen tersebut, pekerja yang paling rentan dalam tenaga kerja global adalah pekerja anak, perempuan, dan penyandang cacat. Undang-undang melarang dan memberikan perlindungan terhadap pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk kelompok rentan ini, seperti pekerjaan berbahaya, malam hari, dan diskriminatif.
Pengertian K3 Menurut Keilmuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua Ilmu dan Penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan.
Dokumen tersebut membahas mengenai regulasi dan peraturan pelayanan kebidanan di Indonesia, mulai dari undang-undang dan peraturan menteri terkait, peran dan fungsi bidan, etika kebidanan, serta konsekuensi hukum pelanggaran kode etik bidan dan peraturan terkait.
Peraturan tentang ergonomi diatur dalam berbagai peraturan pemerintah dan undang-undang tentang kesehatan dan keselamatan kerja yang mengatur faktor-faktor fisik, kimia, dan biologis lingkungan kerja serta hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitasGindha Wayka
Berdasarkan dokumen tersebut, pekerja yang paling rentan dalam tenaga kerja global adalah pekerja anak, perempuan, dan penyandang cacat. Undang-undang melarang dan memberikan perlindungan terhadap pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk kelompok rentan ini, seperti pekerjaan berbahaya, malam hari, dan diskriminatif.
Pengertian K3 Menurut Keilmuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua Ilmu dan Penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan.
Dokumen tersebut membahas mengenai regulasi dan peraturan pelayanan kebidanan di Indonesia, mulai dari undang-undang dan peraturan menteri terkait, peran dan fungsi bidan, etika kebidanan, serta konsekuensi hukum pelanggaran kode etik bidan dan peraturan terkait.
Peraturan tentang ergonomi diatur dalam berbagai peraturan pemerintah dan undang-undang tentang kesehatan dan keselamatan kerja yang mengatur faktor-faktor fisik, kimia, dan biologis lingkungan kerja serta hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.
Peraturan tentang ergonomi mencakup peraturan ketenagakerjaan, keselamatan kerja, kesehatan kerja, jaminan sosial, dan standar nilai ambang batas faktor lingkungan kerja seperti suhu, kebisingan, dan kualitas udara. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi para pekerja.
Hukum perburuhan mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja. Terdiri dari peraturan tertulis dan tidak tertulis. Sejarahnya mengalami perubahan besar pasca reformasi dengan diberlakukannya tiga undang-undang baru tentang serikat buruh, ketenagakerjaan, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Pertanyaan mengenai keselamatan dan kesehatan kerjaRobi Ananda
Undang-undang terkait K3 diantaranya Undang-Undang No. 1/1970, No. 23/1992 dan No. 13 Tahun 2003 mengatur tentang kewajiban penyelenggara usaha dan pekerja dalam penerapan K3 serta sanksi bagi pelanggaran ketentuan K3. PKB mengatur hak dan kewajiban karyawan serta perusahaan berkaitan dengan penerapan K3. Pendidikan K3 diperlukan untuk mencegah bahaya K3 akibat perilaku tid
Dokumen tersebut membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja, yang mencakup pengertian, dasar hukum, penyebab kecelakaan kerja, upaya pencegahan, dan proteksi bagi pekerja. Topik utama dokumen adalah pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja melalui berbagai upaya seperti mengurangi kondisi yang tidak aman, memberikan pelatihan, serta memberikan proteksi berupa imbalan tidak langsung dan asuransi bagi
Materi K3 LH mencakup 4 pembahasan: dasar K3, hukum K3, praktik K3, dan pengaturan area kerja. Tujuan K3 adalah melindungi pekerja, menjaga kesehatan, mencegah kecelakaan, dan menjamin keselamatan di tempat kerja. Pekerja harus mematuhi aturan K3 dan menjaga kebersihan area kerja.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan praktek kebidanan seperti pengertian hukum, keterkaitan hukum dan etika, disiplin, pembagian hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait praktek kebidanan.
2. Dokumen tersebut juga membahas tentang hak dan kewajiban bidan serta pasien, serta tanggung jawab hukum
Dokumen tersebut membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Indonesia. BPJS didirikan berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kesehatan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tujuan, peserta, iuran, dan manfaat dari program-program BPJS.
PP No. 14 Tahun 2021 mengatur tentang penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4) dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, serta pengaturan standar K4 oleh menteri terkait dengan memperhatikan kondisi geografis dan lingkungan.
Dokumen tersebut membahas tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Ia menjelaskan pengertian K3, tujuannya, dan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003) tentang Ketenagakerjaan. Dokumen ini juga menjelaskan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja dalam pelaks
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Peraturan tentang ergonomi mencakup peraturan ketenagakerjaan, keselamatan kerja, kesehatan kerja, jaminan sosial, dan standar nilai ambang batas faktor lingkungan kerja seperti suhu, kebisingan, dan kualitas udara. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi para pekerja.
Hukum perburuhan mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja. Terdiri dari peraturan tertulis dan tidak tertulis. Sejarahnya mengalami perubahan besar pasca reformasi dengan diberlakukannya tiga undang-undang baru tentang serikat buruh, ketenagakerjaan, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Pertanyaan mengenai keselamatan dan kesehatan kerjaRobi Ananda
Undang-undang terkait K3 diantaranya Undang-Undang No. 1/1970, No. 23/1992 dan No. 13 Tahun 2003 mengatur tentang kewajiban penyelenggara usaha dan pekerja dalam penerapan K3 serta sanksi bagi pelanggaran ketentuan K3. PKB mengatur hak dan kewajiban karyawan serta perusahaan berkaitan dengan penerapan K3. Pendidikan K3 diperlukan untuk mencegah bahaya K3 akibat perilaku tid
Dokumen tersebut membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja, yang mencakup pengertian, dasar hukum, penyebab kecelakaan kerja, upaya pencegahan, dan proteksi bagi pekerja. Topik utama dokumen adalah pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja melalui berbagai upaya seperti mengurangi kondisi yang tidak aman, memberikan pelatihan, serta memberikan proteksi berupa imbalan tidak langsung dan asuransi bagi
Materi K3 LH mencakup 4 pembahasan: dasar K3, hukum K3, praktik K3, dan pengaturan area kerja. Tujuan K3 adalah melindungi pekerja, menjaga kesehatan, mencegah kecelakaan, dan menjamin keselamatan di tempat kerja. Pekerja harus mematuhi aturan K3 dan menjaga kebersihan area kerja.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan praktek kebidanan seperti pengertian hukum, keterkaitan hukum dan etika, disiplin, pembagian hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait praktek kebidanan.
2. Dokumen tersebut juga membahas tentang hak dan kewajiban bidan serta pasien, serta tanggung jawab hukum
Dokumen tersebut membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Indonesia. BPJS didirikan berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kesehatan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tujuan, peserta, iuran, dan manfaat dari program-program BPJS.
PP No. 14 Tahun 2021 mengatur tentang penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4) dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, serta pengaturan standar K4 oleh menteri terkait dengan memperhatikan kondisi geografis dan lingkungan.
Dokumen tersebut membahas tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Ia menjelaskan pengertian K3, tujuannya, dan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003) tentang Ketenagakerjaan. Dokumen ini juga menjelaskan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja dalam pelaks
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
4. PERSPEKTIF MEDIS:
“spesialisasi dalam ilmu kesehatan (kedokteran) beserta
praktiknya yang bertujuan agar pekerja (masyarakat
pekerja) memperoleh derajat kesehatan setinggi-
tingginya, baik fisik atau mental, maupun sosial melalui
usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit-
penyakit (gangguan kesehatan) yang diakibatkan faktor-
faktor pekerjaan serta terhadap penyakit-penyakit umum”
PERSPEKTIF HUKUM TENAKER :
“kumpulan aturan (kaidah/norma) yang berisikan
usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari kejadian atau
keadaan ketenagakerjaan yang merugikan atau dapat
merugikan kesehatan karena melakukan pekerjaan
dalam suatu hubungan kerja”
5. Kesehatan kerja adalah bagian dari hukum ketenagakerjaan yang paling
banyak dibahas serta dibuatkan peraturan perundang-undangannya
dibanding peraturan di bidang ketenagakerjaan lainnya, dengan alasan:
a. Apabila peraturan di bidang kesehatan kerja tidak diprioritaskan, maka
banyak peraturan di bidang ketenagakerjaan lainnya akan kehilangan
(kekurangan) makna;
b. peraturan di bidang kesehatan kerja merupakan bentuk peraturan yang
langsung menampakkan perlindungannya terhadap pekerja dengan
meletakkan kewajiban-kewajiban pada perusahaan (pengusaha)
11. 11
Berdasarkan PEMENAKER No. 01/MEN/1987 tentang Perlindungan Anak Yang
Terpaksa Harus Bekerja menyebutkan bahwa anak yang bekerja harus
dikarenakan keterpaksaan dan mendapat izin dari orang tua (wali/pengasuhnya).
Selain itu, berdasarkan pasal 69 sd 71 UU No. 13 tahun 2003 dinyatakan bahwa
perusahaan yang terpaksa mempekerjakan anak wajib memenuhi ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:
A
PEKERJA ANAK
a. Membuat perjanjian kerja dengan orang tua / wali;
b. waktu kerja maksimal 3 jam setiap harinya;
c. pekerjaan dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
d. memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja Pekerja anak;
e. adanya hubungan kerja yang jelas;
f. memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. 12
Selain itu, PEMENAKER No. 01/MEN/1987 juga menyatakan bahwa anak yang
terpaksa bekerja D I L A R A N G melakukan pekerjaan-pekerjaan:
• Pekerjaan dalam tambang, lobang di dalam tanah atau tempat mengambil
logam dan bahan-bahan lain di dalam tanah;
• pekerjaan di kapal sebagai tukang api (tukang baubara);
• pekerjaan mengangkat barang-barang berat;
• pekerjaan yang berhubungan dengan alat-alat produksi dan bahan-bahan
berbahaya;
• dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan terburuk, semisal:
- perbudakan dan sejenisnya;
- pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk
pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian;
- pekerjaan yang memanfaatkan menyediakan dan melibatkan anak untuk
produksi dan perdagangan miras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya;
- semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral
anak;
13. B
PEKERJA ORANG MUDA
Pengertian orang muda adalah anak yang berusia lebih dari 12 tahun namun
belum genap berusia 18 tahun.
Pada dasarnya, orang muda boleh melakukan semua jenis pekerjaan namun
oleh UU diberikan batasan sebagai berikut:
• Tidak boleh melakukan pekerjaan pada malam
hari, keecuali menurut sifat dan jenis pekerjaan
tersebut harus dilakukan pada malam hari;
• Tidak boleh melakukan pekerjaan di dalam
tambang, lobang di dalam tanah atau tempat
mengambil logam dan bahan-bahan lain di
dalam tanah;
• Tidak boleh menjalankan pekerjaan yang
berbahaya bagi kesehatan dan keselamatannya
14. C
PEKERJA WANITA
Yang dimaksud pekerja wanita adalah pekerja wanita yang telah dewasa, karena
akan digolongkan oleh hukum sebagai pekerja anak atau pekerja orang muda
bila berusia di bawah 18 tahun (belum dewasa).
Pada dasarnya diperkenankan melakukan semua jenis pekerjaan dan
pengaturannya sama dengan apa yang diatur pada pekerjaan yang dilakukan
orang muda
15. D
WAKTU KERJA
Berdasarkan pasal 77 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 (UUKK), waktu kerja adalah:
• Untuk 6 hari kerja adalah 7 jam setiap harinya atau sama dengan 40 jam setiap
minggunya;
• Untuk 5 hari kerja adalah 8 jam setiap harinya atau sama dengan 40 jam setiap
minggunya;
Berdasarkan sifat dan jenis pekerjaan diperkenankan terjadi waktu kerja di luar
waktu yang telah ditetapkan atau yang biasa disebut “lembur” atau waktu kerja
tambahan.
Menurut pasal 78 UUKK, waktu lembur yang diperkenankan adalah tidak lebih 3
jam setiap harinya atau sama dengan 14 jam setiap minggunya
16. E
WAKTU ISTIRAHAT
Berdasarkan pasal 79 UUKK dikenal beberapa macam waktu istirahat, yaitu:
1. Istirahat antara jam kerja, yaitu minimal setengah jam setelah
4 jam bekerja terus menerus;
2. istirahat mingguan, yaitu satu hari untuk 6 hari kerja dan 2 hari
untuk 5 hari kerja;
3. cuti tahunan, yaitu minimal 12 hari jika pekerja telah bekerja
12 bulan terus menerus;
4. istirahat panjang, yaitu minimal 2 bulan dan dilaksanakan
pada tahun ke-7 dan tahun ke-8 setelah pekerja bekerja
selama 6 tahun terus menerus;
5. hari libur nasional sebagaimana penetapan pemerintah;
6. istirahat “haid” dan hamil atau pun melahirkan/keguguran bagi
pekerja wanita, yaitu:
• Pengusaha tidak boleh mewajibkan pekerja wanita pada hari I
dan hari II terjadi haid untuk melakukan pekerjaan;
• 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan;
• 1,5 bulan setelah keguguran atau berdasarkan surat
keterangan dokter bila harus beristirahat lebih dari 1,5 bulan;
17. F
TEMPAT KERJA
“tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka,
bergerak atau tetap dimana tenaga kerja melakukan
pekerjaan baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air di
dalam air maupun di udara yang masih berada di wilayah
kekuasaan hukum RI “
Lingkungan kerja yg sehat adlh lingkungan kerja yg
bersih & tidak menimbulkan Penyakit Akibat Kerja,
sesuai dgn per-UU-an yg berlaku.
25. 25
Iuran JK bagi Penerima Upah (Pegawai
Perusahaan), sebesar 5 % dari gaji pokok dan
Tunjangan Tetap, dengan ketentuan sebagai
berikut :
1. 4 % ( empat persen ) dibayar oleh pemberi
kerja (Perusahaan); dan
2. 1 % ( satu persen) dibayar oleh peserta
40. 40
Penyelenggara Pelayanan Kesehatan
• memenuhi persyaratan
(credentialing)
• wajib bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan
Fasilitas
Kesehatan
milik
Pemerintah
• memenuhi persyaratan
(credentialing)
• dapat menjalin kerjasama
dengan BPJS Kesehatan
Fasilitas
Kesehatan
milik swasta