pppk

1. MATERI PELATIHAN
PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN
KERJA
Biro Sumber Daya Manusia
Kemendikbudristek 2024

9. UU Nomor 5 Tahun 2014 UU Nomor 20 Tahun 2023

10. UU Nomor 5 Tahun 2014 UU Nomor 20 Tahun 2023

11. UU Nomor 20 Tahun 2023
UU Nomor 5 Tahun 2014

12. UU Nomor 5 Tahun 2014 UU Nomor 20 Tahun 2023

13. UU Nomor 5 Tahun 2014 UU Nomor 20 Tahun 2023

14. UU Nomor 5 Tahun 2014 UU Nomor 20 Tahun 2023

15. UU Nomor 5 Tahun 2014 UU Nomor 20 Tahun 2023

16. UU Nomor 5 Tahun 2014 UU Nomor 20 Tahun 2023

17. UU Nomor 5 Tahun 2014 UU Nomor 20 Tahun 2023

19. TRANSFORMASI BIROKRASI INDONESIA
BIROKRASI BERKELAS DUNIA DAN PELAYANAN PUBLIK YANG KOMPETITIF
12
AKUNTABILITAS KINERJA DAN PENGAWASAN EFEKTIF
EVP
EVP
Reward & Recognition
Talent & Succession
Learning & Dev elopment

20. Jabatan Yang Dapat Diisi PPPK
a.jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau
terbatas
di kalangan PNS;
b.jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan
kapasitas organisasi;
c.jabatan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan
strategis nasional;
d.bukan jabatan yang berkedudukan sebagai PPK atau
PyB;
e.bukan jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan,
keamanan, pengelolaan aparatur negara,
kesekretariatan
negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan
keuangan negara, dan hubungan luar negeri;
f. bukan jabatan yang menutut ketentuan Undang-
Undang,
Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden harus
diisi oleh PNS.
PPPK
JPT PRATAMA
JABATAN
FUNGSIONAL
Keterampilan Keahlian
a.Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di
kalangan pegawai negeri sipil;
b.Jabatan yang dibutuhkan untuk percepatan peningkatan
kapasitas organisasi dalam waktu yang singkat;
c.Jabatan yang mensyaratkan sertifikasi profesi atau uji
kompetensi.
Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 158 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri PAN-RB
Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang
dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Arsiparis, Perawat,
Perencana, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer,
Pranata Laboratorium Pendidikan, Pranata Sumber Daya
Manusia Aparatur, Pustakawan

21. HAK PPPK
Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah
secara adil dan layak kepada PPPK sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab,
dan risiko pekerjaan
Besaran gaji dan tunjangan untuk PPPK merujuk pada Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
untuk PPPK jabatan fungsional tenaga kesehatan merujuk pada Keputusan
Menteri PAN-RB No. 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan
untuk PPPK jabatan fungsional non kesehatan, merujuk pada Peraturan Menteri
PAN-RB No. 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional
No Jenjang JF Golongan
1 Pemula V
2 Terampil VII
3 Mahir IX
4 Penyelia XI
5 Ahli Pertama IX
6 Ahli Muda XI
7 Ahli Madya XIII
8 Ahli Utama XVI
Golongan gaji PPPK yang diangkat
dalam jabatan fungsional
Jenjang Jabatan Jenjang Pendidikan Golongan
Asisten Ahli Magister Linier X
Lektor Magister Linier XI
Doktor Linier XII
Lektor Kepala Magister Linier XIII
Doktor Linier XIV
Profesor Doktor Linier XVI
Golongan gaji PPPK dosen

22. PPPK yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 2 (dua) tahun diberikan kenaikan gaji
berkala, dengan ketentuan sebagai berikut.
a. telah mencapai masa kerja golongan (MKG) yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;
b. penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir berpredikat kinerja paling rendah “baik”
HAK PPPK
Tunjangan Besaran Keterangan
Suami/istri 10% dari gaji
pokok
Diberikan untuk 1 (satu) suami/istri PPPK
yang sah
Anak 2% dari gaji pokok
untuk tiap-tiap
anak
Anak berumur kurang dari 21 (dua puluh
satu) tahun, belum pernah kawin, tidak
mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata
menjadi tanggungannyaDapat diperpanjang
s,d, usia 25 (dua puluh lima) tahun apabila
anak tersebut masih bersekolahTunjangan
anak diberikan sebanyak banyaknya untuk 3
(tiga) orang anak, termasuk 1 (satu) orang
anak angkat
Selain berhak mendapatkan gaji, PPPK juga diberikan tunjangan, yang terdiri atas:
a. tunjangan keluarga (suami/istri dan anak),
b. tunjangan pangan
c. tunjangan jabatan struktural, atau
d. tunjangan jabatan fungsional
e. tunjangan lain
Khusus bagi PPPK yang diangkat dalam golongan gaji V, berlaku ketentuan:
a. kenaikan gaji berkala untuk pertama kali diberikan apabila ybs telah mencapai 1 (satu)
tahun MKG;
b. mempunyai nilai kinerha paling rencah “baik” dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Untuk periode selanjutnya, diberikan sesuai ketentuan umumnya.

23. HAK PPPK
a. Cuti Tahunan
b. Cuti Sakit
c. Cuti Melahirkan
d. Cuti Bersama
Kondisi
Lamanya Hak Cuti
Sakit
Pengajuan Cuti Sakit
Kelengkapan Dokumen
Sakit 1 hari 1 hari Kepada atasan langsung
atau pejabat lain yang
setara
Surat keterangan sakit
dilampiri dengan surat
keterangan dokter
Sakit 2 s.d. 14 hari 2 s.d. 14 hari Kepada Menteri/Pejabat
yang diberi kewenangan
memberikan cuti
Surat permohonan cuti
sakit dilampiri dengan
surat keterangan dokter
(paling sedikit memuat
pernyataan tentang
perlunya diberikan cuti,
lamanya cuti, dan
keterangan lain yang
diperlukan)
Sakit lebih dari 14 hari Maksimal 1 bulan atau
30 hari kerja secara
kumulatif, dengan
ketentuan:diberikan
maskimal 1 kali dalam
masa perjanjian kerja.
dalam hal setelah
masuk kerja ybs belum
pulih, maka dapat
diberikan kesempatan
sekali lagi untuk cuti
sakit 1 bulan atau 30
hari kumulatif
Kepada Menteri/Pejabat
yang diberi kewenangan
memberikan cuti
Surat permohonan cuti
sakit dilampiri dengan
surat keterangan dokter,
dengan ketentuan:Dokter
berstatus PNS atau
dokter dari unit
pelayanan kesehatan
pemerintahpaling sedikit
memuat pernyataan
tentang perlunya
diberikan cuti, lamanya
cuti, dan keterangan lain
yang diperlukan
Gugur Kandungan Paling lama 1,5 bulan Kepada Menteri/Pejabat
yang diberi kewenangan
memberikan cuti
Surat permohonan cuti
sakit dilampiri dengan
surat keterangan dokter
atau bidan.
Kecelakaan kerja
sehingga perlu
mendapatkan
perawatan
s.d. berakhirnya masa
hubungan perjanjian
kerja
- -
2)pemberian cuti tsb memoting hak cuti
tahunan
3)pembayaran tukin dan tambahan
penghasilan lain pagi PPPK yang
melaksanakan ibadah haji dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan
mempertimbangkan cuti tahunan yang
telah diambil.

24. HAK PPPK
Perlindungan yang wajib diberikan pemerintah kepada PPPK meliputi:
a.jaminan hari tua
b.jaminan kesehatan
c.jaminan kecelakaan kerja
d.jaminan kematian
e.bantuan hukum
Perlindungan sebagaimana huruf a, b, c, dan d dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan nasional
kesehatan
Dalam rangka pengembangan kompetensi untuk melaksanakan tugas, PPPK diberikan kesempatan
untuk pengayaan pengetahuan. Pelaksanaan pengembangan kompetensi tersebut dilakukan paling
lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.
Dalam hal terdapat keterbatasan dalam kesempatan pengembangan kompetensi, maka prioritas
pengembangan kompetensi memperhatikan hasil penilaian PPPK

25. Kewajiban PPPK
1. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
pemerintah;
2. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat
pemerintah yang berwenang;
4. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh
pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan
tanggung jawab;
6. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam
sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada
setiap orang, baik di dalam maupun di luar
kedinasan;
7. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat
mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
1. berpenampilan rapi dan sopan;
2. bertindak objektif serta tidak diskriminatif atas dasar
pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik
tertentu, latar belakang keluarga, dan/atau status sosial
ekonomi;
3. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK/jabatan;
4. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan
pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
5. melaporkan dengan segera kepada atasannya jika
mengetahui hal yang dapat membahayakan keamanan
negara atau merugikan keuangan negara;
6. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. masuk kerja dan menaati ketentuan peraturan perundang-
undangan;
8. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan
sebaik-baiknya;
9. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan kompetensinya;
10. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan
tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan;
1. bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu;
2. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban
kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS
dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap
semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan
ketentuan:
a. beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit
sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di
perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
b. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat
dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi
yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;
3. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses
pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil
pembelajaran;
4. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik
dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
5. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar
pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi
fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status
sosial ekonomi mahasiswa dalam pembelajaran;
6. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum,
kode etik, serta nilai-nilai agama, dan etika; dan
7. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan
bangsa.

26. Larangan bagi PPPK
1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan
keuntungan pribadi dan/atau orang lain
dengan menggunakan kewenangan orang
lain yang diduga terjadi konflik kepentingan
dengan jabatan;
3. menjadi pegawai atau bekerja untuk lembaga
lain, unit kerja lain, instansi lain, perusahaan
lain, konsultan, dan/atau organisasi
kemasyarakatan;
4. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara
lain, lembaga atau organisasi internasional,
perusahaan asing, konsultan asing, dan/atau
organisasi kemasyarakatan asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
menyewakan, atau meminjamkan barang-
barang baik bergerak atau tidak bergerak,
dan/atau dokumen atau surat berharga milik
negara secara tidak sah;
6. melakukan pungutan diluar ketentuan
peraturan perundang-undangan;
7. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
8. bertindak sewenang-wenang terhadap
bawahan;
9. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
10. menerima hadiah yang berhubungan
dengan jabatan dan/atau pekerjaan yang
dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
11. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
12. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil
Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota
Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
a. ikut kampanye;
b. menjadi peserta kampanye dengan
menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
c. sebagai peserta kampanye dengan
mengerahkan PPPK lain;
d. sebagai peserta kampanye dengan
menggunakan fasilitas negara;
e. membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah
masa kampanye;
f. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
barang kepada PPPK dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
dan/atau
g. memberikan surat dukungan disertai fotokopi
Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan
Tanda Penduduk.
14. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi
Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil
Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat daerah;
15. berwirausaha dalam bentuk apapun yang
menimbulkan benturan kepentingan;
16. melakukan perundungan, pelecehan, dan/atau
kekerasan seksual;
17. menyalahgunakan, memperjualbelikan,
dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika,
prekursor, dan/atau zat aditif lainnya,
18. menyampaikan pendapat dan/atau
menyebarluaskan informasi baik secara lisan
maupun tertulis baik secara langsung maupun
tidak langsung yang bermuatan ujaran
kebencian;
19. menduduki jabatan rangkap;
20. menjadi anggota atau pengurus partai politik,
dan/atau terlibat politik praktis;
21. memberikan atau menyanggupi akan memberi
sesuatu kepada siapapun baik secara
langsung maupun tidak langsung dan dengan
dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
22. bekerja diluar tugas kedinasan;
23. memiliki lebih dari 1 (satu) orang suami/istri;
dan
24. melakukan kegiatan bersama dengan atasan,
teman sejawat, bawahan, atau orang lain di
dalam maupun di luar lingkungan kerjanya
dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,
golongan, atau pihak lain yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan
negara.menyalahgunakan wewenang;

27. Disiplin PPPK
Hukuman Disiplin Ringan
• Teguran tertulis
• Pernyataan tidak puas secara tertulis
Hukuman Disiplin Sedang
• Pemberhentian tunjangan yang didasarkan pada
kinerja selama 3 bulan
• Pemberhentian tunjangan yang didasarkan pada
kinerja selama 6 bulan
Hukuman Disiplin Berat
• Pemutusan hubungan perjanjian kinerja dengan hormat
• Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri
• Pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat

28. Hukuman Disiplin Ringan
Pernyataan tidak puas secara tertulis dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban yang berupa:
a. tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1
(satu) kali
b. tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada
setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu)
kali
c. tidak Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai apabila pelanggaran dilakukan secara
kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja yang dihitung pada tahun berkenaan.
Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dijatuhkan kepada
pelanggaran terhadap kewajiban:
tidak berpenampilan rapi dan sopan jika dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

29. Hukuman Disiplin Sedang
Pemberhentian tunjangan yang didasarkan pada kinerja selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban yang berupa:
a. tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan jika pelanggaran dilakukan secara kumulatif
sebanyak 2 (dua) kali yang dihitung pada tahun berkenaan
b. tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung
jawab jika pelanggaran dilakukan secara kumulatif sebanyak 2 (dua) kali yang dihitung pada tahun
berkenaan
c. tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap
orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan jika pelanggaran dilakukan secara kumulatif sebanyak 2
(dua) kali yang dihitung pada tahun berkenaan
d. tidak berpenampilan rapi dan sopan jika pelanggaran dilakukan secara kumulatif sebanyak 2 (dua) kali
yang dihitung pada tahun berkenaan
e. tidak bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras,
dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi jika pelanggaran
dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dihitung pada tahun berkenaan
f. tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dihitung pada tahun
berkenaan
g. tidak menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya jika pelanggaran
dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dihitung pada tahun berkenaan
h. tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi jika pelanggaran
dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dihitung pada tahun berkenaan

30. Hukuman Disiplin Sedang
Pemberhentian tunjangan yang didasarkan pada kinerja selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) huruf b dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban yang berupa:
a. tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang jika pelanggaran
dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dihitung pada tahun berkenaan
b. tidak menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dihitung
pada tahun berkenaan
c. tidak menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan jika pelanggaran dilakukan secara
kumulatif sebanyak 2 (dua) kali yang dihitung pada tahun berkenaan
d. tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan
jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dihitung pada tahun berkenaan
e. tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya jika mengetahui ada hal yang dapat membahayakan
keamanan negara atau merugikan keuangan negara jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang
dihitung pada tahun berkenaan
f. tidak masuk kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai apabila pelanggaran dilakukan secara
kumulatif selama 4 (empat) hari kerja yang dihitung pada tahun berkenaan
g. tidak menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK/Jabatan

31. Hukuman Disiplin Berat
Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dijatuhkan
kepada pelanggaran terhadap kewajiban yang berupa:
a. tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pejabat pemerintah yang berwenang jika pelanggaran
dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang dihitung pada tahun berkenaan
b. tidak menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya jika pelanggaran dilakukan secara
kumulatif sebanyak 2 (dua) kali yang dihitung pada tahun berkenaan
Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) huruf b dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban yang berupa:
a. tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dihitung
pada tahun berkenaan
b. tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan jika pelanggaran dilakukan secara kumulatif selama 3
(tiga) kali yang dihitung pada tahun berkenaan
c. tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab jika
pelanggaran dilakukan secara kumulatif sebanyak 3 (tiga) kali yang dihitung pada tahun berkenaan
d. tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap
orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan jika pelanggaran dilakukan secara kumulatif sebanyak 3 (tiga) kali
yang dihitung pada tahun berkenaan
e. tidak menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang dihitung pada
tahun berkenaan
f. tidak berpenampilan rapi dan sopan jika pelanggaran dilakukan secara kumulatif sebanyak 3 (tiga) kali yang
dihitung pada tahun berkenaan

32. Hukuman Disiplin Berat
g. tidak menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali
yang dihitung pada tahun berkenaan
h. tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan jika
pelanggaran dilakukan secara kumulatif sebanyak 2 (dua) kali yang dihitung pada tahun berkenaan
i. tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya bila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan
negara atau merugikan keuangan negara jika pelanggaran dilakukan secara kumulatif sebanyak 2 (dua) kali yang
dihitung pada tahun berkenaan
j. tidak masuk kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai apabila pelanggaran dilakukan secara kumulatif selama
10 (sepuluh) hari kerja atau lebih yang dihitung pada tahun berkenaan
k. tidak menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dihitung
pada tahun berkenaan
Pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c
dijatuhkan kepada pelanggaran terhadap kewajiban:
a. tidak setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah
b. tidak bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia