SlideShare a Scribd company logo
Bentuk Negara &
Bentuk Pemerintahan
TUGAS MATA KULIAH HUKUM TATA NEGARA
KELOMPOK 2
2020A
NAMA ANGGOTA KELOMPOK:
Mikhael Ekklesia K.
20040254029
Wavi Elwijayanti
20040254001
Ela Damayanti
20040254034
001 029
034
BENTUK
NEGARA
Pengertian Bentuk Negara
Merupakan terdiri dari
struktur isi susunan
negara berdasarkan
aspek yuridis dan filosofis
Bentuk Negara
Bentuk-Bentuk Negara
Bentuk-Bentuk Negara
Negara Federal Konfederasi
Negara
Kesatuan
1. Negara Kesatuan / Unitaris
• Bersifat Tunggal
• Hanya memiliki satu pemerintahan
Merupakan bentuk negara dimana
wewenag legislative tertinggi
dipusatkan pada satu badan
legislative pusat.
Kelebihan dan Kekurangan Negara
Unitaris / Negara Kesatuan
KELEBIHAN KEKURANGAN
• Meningkatkan persatuan antar warga
negara karena memiliki kesamaan
aturan
• Memungkinkan menghasilkan sebuah
keputusan
• Pemerintahan bertanggung jawab atas
seluruh pembangunan, sehingga
hasilnya lebih merata
• Tekanan dari pemerintah pusat sangat
besar
• Inisiatif warga negara cenderung
menurun
• Pemerataan tidak akan terjadi jika
negara salah dalam
mengimplementasikan kebijakannya
2. Negara Federal / Serikat
Merupakan bentuk negara yang terdiri atas
beberapa negara bagian, namun sebagian
negara tersebut tidak berdaulat
• Yang berdaulat adalah gabungan negara-negara bagian itu.
• Negara-negara bagian mempunyai kekuasaan untuk
membuat dan merancang UUD tersendiri (asal tidak
bertentangan dengan UUD federal), kepala negara sendiri,
parlemen dan kabinet sendiri.
Kelebihan & Kekurangan Negara
Federal / Serikat
KELEBIHAN KEKURANGAN
• Sebagai pelindung terhadap
pemerintahan yang kejam
• Memberikan solusi sesuai dengan
negara masing-masing
• Daerah yang memiliki potensi alam
yang baik, bisa lebih cepat
berkembang
• Merugikan kalangan bawah
• Memiliki sejarah melindungi
perbudakan dan pemisahan
• Kepemimpinan pusat dan daerah bisa
jadi tidak sejalan
3. Konfederasi
Menurut Al Chaidar Zulfikar S.H.S. , Negara Konfederasi merupakan
banyak negara yang memiliki konstitusi berbeda-beda. Namun,
memiliki kesepakatan untuk bergabung dalam perhimpunan yang
didirikan bersama.
Menurut hukum internasional, jenis penggabungan negara ini
dibagi menjadi 2 tipe:
a. Gabungan negara yang
merdeka
b. Konfederasi
1. Uniriil : berdasarkan perjanjian
Internasional
2. Uni Personil : negara berdaulat yang
menggabungkan diri karena memiliki kepala
pemerintah / raja yang sama
Gabungan dari sejmlah negara
melalui suatu perjanjian internasional
yang kemuudian memberikan
wewenang tertentu dalam konfederasi
Kelebihan & Kekurangan
Konfederasi
KELEBIHAN KEKURANGAN
• Negara-negara yang berpartisipasi
dalam konfederasi memiliki
perlindungan yang lebih besar
terhadap konflik yang mengancam
• Tidak dapat menjalankan kekuasaan,
karena tidak memiliki aturan hukum
sendiri
• Tidak dapat menetapkan kewajiban
hukum kepada warga negara
• Bukan sebuah negara
Bentuk Negara yang
Cocok untuk Indonesia
Bentuk Negara Unitaris / Negara Kesatuan
Dalam hal ini, pemerintah pusat diposisikan
sebagai otoritas tertinggi dan segala sesuatu
berdasarkan yang diatur oleh pemerintah pusat.
Bentuk negara kesatuan dengan sistem
desentralisasi dan otonomi daerah.
Didasarkan Atas Ketentuan:
1. Pasal 1 ayat 1 UUD NRI
1945 “Negara Indonesia
ialah Negara Kesatuan yang
berbentuk Republik
2. Pasal 37 ayat 5 menyatakan
bahwa “Khusus mengenai
bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia tidak
dapat dilakukan perubahan”.
BENTUK
PEMERINTAHAN
Pengertian Bentuk Pemerintah
Bentuk Pemerintah
Adalah sistem yang
menjalankan lembaga-
lembaga dengan setiap
kegiatan
Bentuknya: Monarki, Republik,
Tirani, Oligarki
MONARKI
Merupakan bentuk pemerintahan yang berdaulat
kepada seorang raja, ratu, dan gelar-gelar
tertinggi sesuai budaya masing-masing
KELEBIHAN:
• Raja memegang
kekuasaan tertinggi
• Kebijakan tidak berbelit-
belit
• Aturan dibentuk oleh raja
beserta dengan hubungan
dengan luar negeri
KEKURANGAN:
• Rakyat tidak memiliki
kekuasaan dan
kebebasan
• Kemakmuran rakyat
tergantung pada raja
• Hak asasi rakyat
terbelenggu
REPUBLIK
● Merupakan bentuk pemerintahan
yang berkedaulatan rakyat dan
dikepalai oleh seorang presiden
KELEBIHAN:
• Badan eksekutif kedudukannya
stabil dengan masa jabatan yang
jelas
• Penyusunan cabinet mudah
disesuaikan
• Kedaulatan berada pada rakyat
• Legislatif bukan wadah kaderisasi
untuk jabatan eksekutif
KEKURANGAN:
• Kekuasaan eksekutif bisa saji
menjadi kekuasaan mutlak apabila
tidak diawasi
• Pembuatan keputusan atau
kebijakan umum hasil tawar
menawar antara eksekutif dan
legislatif
TIRANI
Merupakan pemerintahan yang sewenang-
wenang dan dijalankan secara otoriter juga
absolut
KELEBIHAN:
Hubungan dengan masyarakat
dapat terjalin dengan baik
KEKURANGAN:
Dalam memerintah,
kepentingan pribadi lebih
dipentingkan daripada
kepentingan umum
OLIGARKI
Merupakan pemerintahan yang dijalankan
oleh beberapa orang yang berkuasa dari
golongan atau kelompok tertentu
KELEBIHAN:
• Tidak mengenal gender
• Siapapun dapat menjadi anggota
oligarki
• Menjalani hidup lebih mudah
• Terkadang bisa menjadi perwakilan
rakyat
• Keputusan konservatif, maksudnya
agar tidak menggagu status quo
KEKURANGAN:
• Tidak ada kebebasan bersuara
• Status quo tidak pernah berubah
• Mudah terjadi perpecahan
• Kekuasaan berada ditangan sedikit
orang
• Merugikan ekonomi domestik
Bentuk Pemerintah yang Cocok
untuk Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia, republik
sesuai dengan keberagaman masyarakat
Indonesia yang mengharuskan mementingkan
kepentingan bersama sehingga kedaulatan
berasal dari rakyat
1. Pasal 1 ayat 1 UUD NRI 1945 “Negara
Indonesia ialah Negara Kesatuan yang
berbentuk Republik
2. Pasal 37 ayat 5 menyatakan bahwa “Khusus
mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.
REPUBLIK
SEKIAN TERIMAKASIH

More Related Content

What's hot

Hak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wpHak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wp
Kppkp Bangil
 
Hukum acara peradilan pajak
Hukum acara peradilan pajakHukum acara peradilan pajak
Hukum acara peradilan pajak
Zaka Firma Aditya
 
Policy Paper: Aksesibilitas dan Kesetaraan dalam Pelayanan Publik
Policy Paper: Aksesibilitas dan Kesetaraan dalam Pelayanan PublikPolicy Paper: Aksesibilitas dan Kesetaraan dalam Pelayanan Publik
Policy Paper: Aksesibilitas dan Kesetaraan dalam Pelayanan Publik
Rokhmad Munawir
 
Sistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan IndonesiaSistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan Indonesia
Putri Shafira
 
Hukum Kepegawaian - Hubungan Hukum Kepegawaian dan Hukum Administrasi (Idik S...
Hukum Kepegawaian - Hubungan Hukum Kepegawaian dan Hukum Administrasi (Idik S...Hukum Kepegawaian - Hubungan Hukum Kepegawaian dan Hukum Administrasi (Idik S...
Hukum Kepegawaian - Hubungan Hukum Kepegawaian dan Hukum Administrasi (Idik S...
Idik Saeful Bahri
 
Seminar Akuntansi Pemerintahan : Aset Lainnya
Seminar Akuntansi Pemerintahan : Aset LainnyaSeminar Akuntansi Pemerintahan : Aset Lainnya
Seminar Akuntansi Pemerintahan : Aset Lainnya
Deady Rizky Yunanto
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
Sujatmiko Wibowo
 
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansisiklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
Ary Efendi
 
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
WAJIB DAFTAR PERUSAHAANWAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
IrmaLaurasiregar
 
bab 2,, sistem pemerintahan
bab 2,, sistem pemerintahanbab 2,, sistem pemerintahan
bab 2,, sistem pemerintahan
Lieya Pepey
 
Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah PusatPeran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Frans Dione
 
Fungsi manajemen menurut luther gullick
Fungsi manajemen menurut luther gullickFungsi manajemen menurut luther gullick
Fungsi manajemen menurut luther gullick
Andiana Kanendyah
 
Sistem hukum dan peradilan indonesia
Sistem hukum dan peradilan indonesiaSistem hukum dan peradilan indonesia
Sistem hukum dan peradilan indonesia
AisyahFatimah1
 
Perbandingan administrasi negara amerika serikat Vs indonesia
Perbandingan administrasi negara amerika serikat Vs indonesiaPerbandingan administrasi negara amerika serikat Vs indonesia
Perbandingan administrasi negara amerika serikat Vs indonesia
Siti Sahati
 
Batas Maksimum Pemberian Kredit (Bank Umum)
Batas Maksimum Pemberian Kredit (Bank Umum)Batas Maksimum Pemberian Kredit (Bank Umum)
Batas Maksimum Pemberian Kredit (Bank Umum)
Aries Firmansyah
 
PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH.pdf
PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH.pdfPEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH.pdf
PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH.pdf
ciptarachman
 
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Researcher Syndicate68
 
Spt tahunan wp orang pribadi
Spt tahunan wp orang pribadiSpt tahunan wp orang pribadi
Spt tahunan wp orang pribadi
Triyani Budianto
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan  Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan  Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Dadang Solihin
 
8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara
nurul khaiva
 

What's hot (20)

Hak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wpHak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wp
 
Hukum acara peradilan pajak
Hukum acara peradilan pajakHukum acara peradilan pajak
Hukum acara peradilan pajak
 
Policy Paper: Aksesibilitas dan Kesetaraan dalam Pelayanan Publik
Policy Paper: Aksesibilitas dan Kesetaraan dalam Pelayanan PublikPolicy Paper: Aksesibilitas dan Kesetaraan dalam Pelayanan Publik
Policy Paper: Aksesibilitas dan Kesetaraan dalam Pelayanan Publik
 
Sistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan IndonesiaSistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan Indonesia
 
Hukum Kepegawaian - Hubungan Hukum Kepegawaian dan Hukum Administrasi (Idik S...
Hukum Kepegawaian - Hubungan Hukum Kepegawaian dan Hukum Administrasi (Idik S...Hukum Kepegawaian - Hubungan Hukum Kepegawaian dan Hukum Administrasi (Idik S...
Hukum Kepegawaian - Hubungan Hukum Kepegawaian dan Hukum Administrasi (Idik S...
 
Seminar Akuntansi Pemerintahan : Aset Lainnya
Seminar Akuntansi Pemerintahan : Aset LainnyaSeminar Akuntansi Pemerintahan : Aset Lainnya
Seminar Akuntansi Pemerintahan : Aset Lainnya
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansisiklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
 
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
WAJIB DAFTAR PERUSAHAANWAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
 
bab 2,, sistem pemerintahan
bab 2,, sistem pemerintahanbab 2,, sistem pemerintahan
bab 2,, sistem pemerintahan
 
Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah PusatPeran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
 
Fungsi manajemen menurut luther gullick
Fungsi manajemen menurut luther gullickFungsi manajemen menurut luther gullick
Fungsi manajemen menurut luther gullick
 
Sistem hukum dan peradilan indonesia
Sistem hukum dan peradilan indonesiaSistem hukum dan peradilan indonesia
Sistem hukum dan peradilan indonesia
 
Perbandingan administrasi negara amerika serikat Vs indonesia
Perbandingan administrasi negara amerika serikat Vs indonesiaPerbandingan administrasi negara amerika serikat Vs indonesia
Perbandingan administrasi negara amerika serikat Vs indonesia
 
Batas Maksimum Pemberian Kredit (Bank Umum)
Batas Maksimum Pemberian Kredit (Bank Umum)Batas Maksimum Pemberian Kredit (Bank Umum)
Batas Maksimum Pemberian Kredit (Bank Umum)
 
PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH.pdf
PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH.pdfPEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH.pdf
PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH.pdf
 
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
 
Spt tahunan wp orang pribadi
Spt tahunan wp orang pribadiSpt tahunan wp orang pribadi
Spt tahunan wp orang pribadi
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan  Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan  Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
 
8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara
 

Similar to Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan_PPKn 2020A.pptx

BENTUK_NEGARA galang garage.pptx
BENTUK_NEGARA galang garage.pptxBENTUK_NEGARA galang garage.pptx
BENTUK_NEGARA galang garage.pptx
galangadiba7
 
BENTUK_NEGARA galang garage.pptx
BENTUK_NEGARA galang garage.pptxBENTUK_NEGARA galang garage.pptx
BENTUK_NEGARA galang garage.pptx
galangadiba7
 
BENTUK_NEGARA (1).ppt
BENTUK_NEGARA (1).pptBENTUK_NEGARA (1).ppt
BENTUK_NEGARA (1).ppt
RizkyHasanBasri1
 
Bentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negaraBentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negara
Muhammad Hidayat
 
Sistem pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di IndonesiaSistem pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di IndonesiaNadia Ramin Nasran
 
Proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme PPKN kelas 12 SMA/SMK...
Proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme PPKN kelas 12 SMA/SMK...Proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme PPKN kelas 12 SMA/SMK...
Proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme PPKN kelas 12 SMA/SMK...
Eva Ria Safitri
 
Indonesia dan bentuk negaranya
Indonesia dan bentuk negaranyaIndonesia dan bentuk negaranya
Indonesia dan bentuk negaranya
Dio
 
Spi s3
Spi s3Spi s3
Spi s3
redbitt
 
Proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme
Proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalismeProses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme
Proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme
ghinahuwaidah
 
Objek Hukum Tata Negara
Objek Hukum Tata NegaraObjek Hukum Tata Negara
Objek Hukum Tata Negara
Isaka Yoga
 
Ilmu Negara - Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem Pemerintahan
Ilmu Negara - Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem PemerintahanIlmu Negara - Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem Pemerintahan
Ilmu Negara - Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem Pemerintahan
Fani Mira Qadrina
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
harri34
 
Bentuk Negara
Bentuk NegaraBentuk Negara
Bentuk Negara
Tata
 
bentuk negara
bentuk negarabentuk negara
bentuk negara
mayavivianti
 
Elvi fauziah ilmu negara.pdf
Elvi fauziah ilmu negara.pdfElvi fauziah ilmu negara.pdf
Elvi fauziah ilmu negara.pdf
leni685206
 
PERTEMUAN 12.pptx
PERTEMUAN 12.pptxPERTEMUAN 12.pptx
PERTEMUAN 12.pptx
suwitnosanjaya
 
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara FederalDinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
Hana Medina
 
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemenasti_utami
 

Similar to Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan_PPKn 2020A.pptx (20)

Tugas project pkn
Tugas project pknTugas project pkn
Tugas project pkn
 
BENTUK_NEGARA galang garage.pptx
BENTUK_NEGARA galang garage.pptxBENTUK_NEGARA galang garage.pptx
BENTUK_NEGARA galang garage.pptx
 
BENTUK_NEGARA galang garage.pptx
BENTUK_NEGARA galang garage.pptxBENTUK_NEGARA galang garage.pptx
BENTUK_NEGARA galang garage.pptx
 
BENTUK_NEGARA (1).ppt
BENTUK_NEGARA (1).pptBENTUK_NEGARA (1).ppt
BENTUK_NEGARA (1).ppt
 
Bentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negaraBentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negara
 
Sistem pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di IndonesiaSistem pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di Indonesia
 
Proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme PPKN kelas 12 SMA/SMK...
Proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme PPKN kelas 12 SMA/SMK...Proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme PPKN kelas 12 SMA/SMK...
Proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme PPKN kelas 12 SMA/SMK...
 
Indonesia dan bentuk negaranya
Indonesia dan bentuk negaranyaIndonesia dan bentuk negaranya
Indonesia dan bentuk negaranya
 
Spi s3
Spi s3Spi s3
Spi s3
 
Proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme
Proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalismeProses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme
Proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme
 
Objek Hukum Tata Negara
Objek Hukum Tata NegaraObjek Hukum Tata Negara
Objek Hukum Tata Negara
 
Ilmu Negara - Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem Pemerintahan
Ilmu Negara - Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem PemerintahanIlmu Negara - Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem Pemerintahan
Ilmu Negara - Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem Pemerintahan
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
Bentuk Negara
Bentuk NegaraBentuk Negara
Bentuk Negara
 
Sistem pemerintahan di indonesia
Sistem pemerintahan di indonesiaSistem pemerintahan di indonesia
Sistem pemerintahan di indonesia
 
bentuk negara
bentuk negarabentuk negara
bentuk negara
 
Elvi fauziah ilmu negara.pdf
Elvi fauziah ilmu negara.pdfElvi fauziah ilmu negara.pdf
Elvi fauziah ilmu negara.pdf
 
PERTEMUAN 12.pptx
PERTEMUAN 12.pptxPERTEMUAN 12.pptx
PERTEMUAN 12.pptx
 
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara FederalDinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal
 
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
 

Recently uploaded

Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamiiAksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
esmaducoklat
 
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdfAKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
opkcibungbulang
 
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs KonsekuensiAksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
sabir51
 
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptxRPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
YongYongYong1
 
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata anginMedia Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
margagurifma2023
 
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
junaedikuluri1
 
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdfMakalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Andre664723
 
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi KomunikasiMateri Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
AdePutraTunggali
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase eAlur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
MsElisazmar
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
nasrudienaulia
 
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdfKelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
JALANJALANKENYANG
 
Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1
Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1
Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1
niswati10
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
indraayurestuw
 
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptxPemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
ssuser4dafea
 
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
tsuroyya38
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Fathan Emran
 
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada AnakDefenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
 
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptxPPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
AqlanHaritsAlfarisi
 

Recently uploaded (20)

Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamiiAksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
 
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdfAKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
 
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs KonsekuensiAksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
 
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptxRPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
 
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata anginMedia Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
 
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
 
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdfMakalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
 
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi KomunikasiMateri Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase eAlur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
 
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdfKelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
 
Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1
Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1
Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
 
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptxPemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
 
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
 
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada AnakDefenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
 
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptxPPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
 

Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan_PPKn 2020A.pptx

  • 1. Bentuk Negara & Bentuk Pemerintahan TUGAS MATA KULIAH HUKUM TATA NEGARA KELOMPOK 2 2020A
  • 2. NAMA ANGGOTA KELOMPOK: Mikhael Ekklesia K. 20040254029 Wavi Elwijayanti 20040254001 Ela Damayanti 20040254034 001 029 034
  • 4. Pengertian Bentuk Negara Merupakan terdiri dari struktur isi susunan negara berdasarkan aspek yuridis dan filosofis Bentuk Negara
  • 5. Bentuk-Bentuk Negara Bentuk-Bentuk Negara Negara Federal Konfederasi Negara Kesatuan
  • 6. 1. Negara Kesatuan / Unitaris • Bersifat Tunggal • Hanya memiliki satu pemerintahan Merupakan bentuk negara dimana wewenag legislative tertinggi dipusatkan pada satu badan legislative pusat.
  • 7. Kelebihan dan Kekurangan Negara Unitaris / Negara Kesatuan KELEBIHAN KEKURANGAN • Meningkatkan persatuan antar warga negara karena memiliki kesamaan aturan • Memungkinkan menghasilkan sebuah keputusan • Pemerintahan bertanggung jawab atas seluruh pembangunan, sehingga hasilnya lebih merata • Tekanan dari pemerintah pusat sangat besar • Inisiatif warga negara cenderung menurun • Pemerataan tidak akan terjadi jika negara salah dalam mengimplementasikan kebijakannya
  • 8. 2. Negara Federal / Serikat Merupakan bentuk negara yang terdiri atas beberapa negara bagian, namun sebagian negara tersebut tidak berdaulat • Yang berdaulat adalah gabungan negara-negara bagian itu. • Negara-negara bagian mempunyai kekuasaan untuk membuat dan merancang UUD tersendiri (asal tidak bertentangan dengan UUD federal), kepala negara sendiri, parlemen dan kabinet sendiri.
  • 9. Kelebihan & Kekurangan Negara Federal / Serikat KELEBIHAN KEKURANGAN • Sebagai pelindung terhadap pemerintahan yang kejam • Memberikan solusi sesuai dengan negara masing-masing • Daerah yang memiliki potensi alam yang baik, bisa lebih cepat berkembang • Merugikan kalangan bawah • Memiliki sejarah melindungi perbudakan dan pemisahan • Kepemimpinan pusat dan daerah bisa jadi tidak sejalan
  • 10. 3. Konfederasi Menurut Al Chaidar Zulfikar S.H.S. , Negara Konfederasi merupakan banyak negara yang memiliki konstitusi berbeda-beda. Namun, memiliki kesepakatan untuk bergabung dalam perhimpunan yang didirikan bersama. Menurut hukum internasional, jenis penggabungan negara ini dibagi menjadi 2 tipe: a. Gabungan negara yang merdeka b. Konfederasi 1. Uniriil : berdasarkan perjanjian Internasional 2. Uni Personil : negara berdaulat yang menggabungkan diri karena memiliki kepala pemerintah / raja yang sama Gabungan dari sejmlah negara melalui suatu perjanjian internasional yang kemuudian memberikan wewenang tertentu dalam konfederasi
  • 11. Kelebihan & Kekurangan Konfederasi KELEBIHAN KEKURANGAN • Negara-negara yang berpartisipasi dalam konfederasi memiliki perlindungan yang lebih besar terhadap konflik yang mengancam • Tidak dapat menjalankan kekuasaan, karena tidak memiliki aturan hukum sendiri • Tidak dapat menetapkan kewajiban hukum kepada warga negara • Bukan sebuah negara
  • 12. Bentuk Negara yang Cocok untuk Indonesia Bentuk Negara Unitaris / Negara Kesatuan Dalam hal ini, pemerintah pusat diposisikan sebagai otoritas tertinggi dan segala sesuatu berdasarkan yang diatur oleh pemerintah pusat. Bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Didasarkan Atas Ketentuan: 1. Pasal 1 ayat 1 UUD NRI 1945 “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik 2. Pasal 37 ayat 5 menyatakan bahwa “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.
  • 14. Pengertian Bentuk Pemerintah Bentuk Pemerintah Adalah sistem yang menjalankan lembaga- lembaga dengan setiap kegiatan Bentuknya: Monarki, Republik, Tirani, Oligarki
  • 15. MONARKI Merupakan bentuk pemerintahan yang berdaulat kepada seorang raja, ratu, dan gelar-gelar tertinggi sesuai budaya masing-masing KELEBIHAN: • Raja memegang kekuasaan tertinggi • Kebijakan tidak berbelit- belit • Aturan dibentuk oleh raja beserta dengan hubungan dengan luar negeri KEKURANGAN: • Rakyat tidak memiliki kekuasaan dan kebebasan • Kemakmuran rakyat tergantung pada raja • Hak asasi rakyat terbelenggu
  • 16. REPUBLIK ● Merupakan bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden KELEBIHAN: • Badan eksekutif kedudukannya stabil dengan masa jabatan yang jelas • Penyusunan cabinet mudah disesuaikan • Kedaulatan berada pada rakyat • Legislatif bukan wadah kaderisasi untuk jabatan eksekutif KEKURANGAN: • Kekuasaan eksekutif bisa saji menjadi kekuasaan mutlak apabila tidak diawasi • Pembuatan keputusan atau kebijakan umum hasil tawar menawar antara eksekutif dan legislatif
  • 17. TIRANI Merupakan pemerintahan yang sewenang- wenang dan dijalankan secara otoriter juga absolut KELEBIHAN: Hubungan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik KEKURANGAN: Dalam memerintah, kepentingan pribadi lebih dipentingkan daripada kepentingan umum
  • 18. OLIGARKI Merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu KELEBIHAN: • Tidak mengenal gender • Siapapun dapat menjadi anggota oligarki • Menjalani hidup lebih mudah • Terkadang bisa menjadi perwakilan rakyat • Keputusan konservatif, maksudnya agar tidak menggagu status quo KEKURANGAN: • Tidak ada kebebasan bersuara • Status quo tidak pernah berubah • Mudah terjadi perpecahan • Kekuasaan berada ditangan sedikit orang • Merugikan ekonomi domestik
  • 19. Bentuk Pemerintah yang Cocok untuk Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia, republik sesuai dengan keberagaman masyarakat Indonesia yang mengharuskan mementingkan kepentingan bersama sehingga kedaulatan berasal dari rakyat 1. Pasal 1 ayat 1 UUD NRI 1945 “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik 2. Pasal 37 ayat 5 menyatakan bahwa “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. REPUBLIK