Dokumen ini menjelaskan perbedaan antara bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Terdapat tiga kategori utama bentuk negara: negara kesatuan, negara federal, dan negara konfederasi, masing-masing dengan karakteristik dan kekuasaan yang berbeda. Fokus utama adalah pada negara kesatuan yang memiliki pemerintah pusat dengan kekuasaan tertinggi dan tidak membagi urusan negara dengan pemerintah daerah.

1. BENTUK NEGARA
Galang syajar adiba
Nim: 2302035

2. Bentuk negara harus dibedakan dari bentuk
pemerintahan dan sistem pemerintahan.
 Bentuk negara adalah terkait susunan negara,
apakah bersusun tunggal atau jamak.
Bentuk Pemerintahan terkait dengan tata cara
pengisian kepala negara dan tata cara pembentukan
kehendak negara
Sistem Pemerintahan terkait dengan hubungan
kekuasaan eksekutif dan parlemen

3. BENTUK NEGARA MENURUT PLATO
ARISTOKRA
SI
DEMOKRA
SI
TIMOKRA
SI
OLIGARKI TIRANI
CENDIKIAWA
N
>>KEADILAN
KEMASYH
URAN
HARTAWAN RAKYAT
ABSOLUT >>
SEWENANG-
WENANG

4. BENTUK NEGARA MENURUT
ARISTOTELES
MONARKI
ARISTOKRA
SI
POLITIEA
PEMEROSOTAN
DIKATATOR/TIRANI
OLIGARCHI/PLUTOKR
ASI
DEMOKRASI

5. BENTUK NEGARA BERDASARKAN
SUSUNANNYA
NEGARA
KESATUAN
NEGARA FEDERAL
NEGARA
KONFEDERASI

6. NEGARA KESATUAN
Negara kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun
dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas
satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam
negara. Dengan demikian dalam Negara Kesatuan
hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat
yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi
dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan
kebijaksanaan pemerintahan dan melaksanakan
pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah-
daerah (SOEHINO)

7. M. Solly Lubis:
“Prinsip pada negara kesatuan yaitu bahwa yang memegang
tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah
pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau
pelimpahan kekuasaan pada pemerintah daerah (local
government). Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa
segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara
pemerintah pusat (central government) dan pemerintah lokal
(local government) sehingga urusan-urusan negara dalam
negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (eenheid)
dan pemegang tertinggi di negara itu ialah pemerintah pusat.

8. Menurut C.F. Strong bahwa esensi negara
kesatuan adalah negara yang kedaulatnnya (the
souvereignty) tidak terbagi-bagi, atau dengan
kata lain, kekuasaan pusatnya tak terbatas
(unrestricted) karena konstitusi negara kesatuan
tidak mengakui adanya badan pembentuk
undang-undang selain badan pembentuk
undang-undang pusat.

9. Pada saat sekarang ini suatu negara kesatuan
dapat dibedakan dalam dua bentuk:
Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi.
Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi

10. NEGARA FEDERAL
Negara serikat (federasi) adalah negara yang
bersusunan jamak, maksudnya negara ini terdiri dari
beberapa negara yang semula telah berdiri sendiri
sebagai negara yang merdeka dan berdaulat,
mempunyai undang-undang dasar sendiri serta
pemerintahan sendiri. Negara-negara bagian itu
kemudian menyerahkan sejumlah tugas dan
kewenangan untuk diselenggarakan oleh suatu
pemerintah federal, sedangkan urusan-urusan lain
tetap menjadi kewenangan negara bagian.

11. NEGARA KONFEDERASI
 Negara konfederasi adalah negara yang kedaulatannya
berada di masing-masing negara yang masuk dalam
konfederasi tersebut (Jellinek)
 Menurut Krenburg:
“Untuk melihat apakah suatu negara konfederasi atau tidak
dapat dilihat dari apakah warga negaranya terikat langsung
atau tidak dengan UU yang dibentuk oleh negara konfederasi.
Apabila “tidak” maka negara tersebut adalah konfederasi”.

12. TERIMA KASIH