Undang-undang ini mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yurisdiksi yang berwenang mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat setempat. Landasan pengaturan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi daerah, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dokumen ini membahas tentang kinerja aparatur desa yang masih kurang optimal