Pengumuman CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019 membuka lowongan 2.205 formasi yang terdiri dari jabatan tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan. Persyaratan pelamar meliputi kewarganegaraan Indonesia, usia, latar belakang pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani, serta kesediaan ditempatkan di seluruh Indonesia.
Bahan sosialisasi permenkes 67 tahun 2013 (1)RS JMC
Permenkes No.67 tahun 2013 adalah regulasi yang mengatur tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA). Akhir-akhir ini banyak kita dengar dari berita di Media Masa tentang kegiatan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang bekerja memberikan pelayanan kesehatan secara ilegal. Oleh karena itu perlu disosialisasikan Permenkes No.67 tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing. Diharapkan dengan memahami regulasi tersebut segenap pihak dapat mengawasi adanya Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing.di lingkungan sekitarnya.
Surat edaran tersebut memberikan relaksasi terhadap persyaratan sertifikat kompetensi dan izin praktik bagi tenaga kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19, seperti perpanjangan otomatis STR dan SIP yang sudah habis masa berlakunya, pengakuan STR dan SIP bagi tenaga kesehatan baru, serta pengakuan STR dan SIP bagi lulusan baru yang ditugaskan untuk penanganan Covid-19. Relaksasi ini dimaksudkan untuk memenuhi ke
Pedoman ini mengatur tentang persyaratan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru program Diploma IV di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang untuk tahun akademik 2014/2015. Dokumen ini menjelaskan tentang tujuan, lokasi, jurusan, persyaratan calon mahasiswa, prosedur pendaftaran, dokumen yang disertakan, jadwal seleksi dan pendaftaran.
Dokumen tersebut membahas tentang kredensial tenaga kesehatan di Puskesmas yang meliputi dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, mekanisme pelaksanaan kredensial dan rekredensial, serta penetapan kewenangan klinis berdasarkan rekomendasi tim kredensial.
Pengumuman CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019 membuka lowongan 2.205 formasi yang terdiri dari jabatan tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan. Persyaratan pelamar meliputi kewarganegaraan Indonesia, usia, latar belakang pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani, serta kesediaan ditempatkan di seluruh Indonesia.
Bahan sosialisasi permenkes 67 tahun 2013 (1)RS JMC
Permenkes No.67 tahun 2013 adalah regulasi yang mengatur tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA). Akhir-akhir ini banyak kita dengar dari berita di Media Masa tentang kegiatan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang bekerja memberikan pelayanan kesehatan secara ilegal. Oleh karena itu perlu disosialisasikan Permenkes No.67 tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing. Diharapkan dengan memahami regulasi tersebut segenap pihak dapat mengawasi adanya Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing.di lingkungan sekitarnya.
Surat edaran tersebut memberikan relaksasi terhadap persyaratan sertifikat kompetensi dan izin praktik bagi tenaga kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19, seperti perpanjangan otomatis STR dan SIP yang sudah habis masa berlakunya, pengakuan STR dan SIP bagi tenaga kesehatan baru, serta pengakuan STR dan SIP bagi lulusan baru yang ditugaskan untuk penanganan Covid-19. Relaksasi ini dimaksudkan untuk memenuhi ke
Pedoman ini mengatur tentang persyaratan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru program Diploma IV di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang untuk tahun akademik 2014/2015. Dokumen ini menjelaskan tentang tujuan, lokasi, jurusan, persyaratan calon mahasiswa, prosedur pendaftaran, dokumen yang disertakan, jadwal seleksi dan pendaftaran.
Dokumen tersebut membahas tentang kredensial tenaga kesehatan di Puskesmas yang meliputi dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, mekanisme pelaksanaan kredensial dan rekredensial, serta penetapan kewenangan klinis berdasarkan rekomendasi tim kredensial.
Informasi penerimaan mahasiswa baru 2014 802332Surya Darma
Dokumen tersebut berisi informasi tentang kode program studi di berbagai fakultas Universitas Warmadewa, jadwal dan persyaratan pendaftaran ujian masuk, materi ujian, biaya kuliah, dan ketentuan pembayaran serta perpindahan program studi.
Peraturan ini mengatur perubahan atas peraturan sebelumnya tentang registrasi pendidik di perguruan tinggi. Peraturan ini mengatur persyaratan dan proses registrasi untuk mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), dan Nomor Urut Pengajar (NUP), serta ketentuan rasio dosen dan mahasiswa.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan penugasan khusus individu tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat dan penempatannya pada masa pandemi Covid-19, termasuk insentif, sanksi, dan komitmen daerah terkait penugasan tersebut.
Proposal Kuliah Umum Rekam Medis FKM Univet Bantara SukoharjoArifatun Nisaa
Proposal Kuliah Umum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo membahas rencana pelaksanaan Kuliah Umum tahun 2017/2018 dengan tema "Strategi dan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan". Kegiatan ini bertujuan menambah wawasan mahasiswa tentang perkembangan isu strategis SIK dan akan diselenggarakan pada 9 Oktober 2017.
Pedoman Rumah Sakit Perguruan Tinggi ini disusun untuk meningkatkan kualitas pendidikan tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan di rumah sakit perguruan tinggi sesuai dengan tuntutan sistem kesehatan nasional saat ini dan masa depan. Dokumen ini membahas konsep dasar rumah sakit pendidikan, implementasi konsep pendidikan, penelitian dan pelayanan di rumah sakit perguruan tinggi, serta tata kelola sumber daya dan pembang
Instrumen Monev Rakerkesnas 2016 untuk KabupatenMuh Saleh
Surat undangan ini mengundang peserta untuk menghadiri lokakarya hasil analisis determinan kesehatan yang akan diselenggarakan selama tiga hari di Bogor. Lokakarya ini akan membahas instrumen monitoring dan evaluasi resolusi rapat kerja kesehatan nasional serta tindak lanjut hasil resolusi tersebut.
Tiga hal penting dalam dokumen ini adalah:
1. UU Dikdok memperkenalkan perubahan besar dalam akreditasi fakultas kedokteran, kuota penerimaan mahasiswa baru, dan UKDI sebagai exit exam wajib
2. Kuota penerimaan mahasiswa baru akan ditentukan berdasarkan akreditasi fakultas dan persentase lulusan UKDI
3. UKDI akan terus diselenggarakan secara nasional sebagai syarat untuk mendapat
Dokumen tersebut berisi informasi tentang persyaratan pengajuan ijin penyelenggaraan program studi
baru online untuk program sarjana. Dibahas mengenai format studi kelayakan yang harus diisi oleh
pengusul dan mencakup pendahuluan, kurikulum, sumber daya, pendanaan, manajemen akademik,
sistem penjaminan mutu, dan kesimpulan. Contoh isian format studi kelayakan untuk program D3 Analis
Kesehatan juga disert
Modul yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur pada Pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, untuk materi inti Perijinan
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sektor pelayanan kesehatan yang terkait dengan fungsi dan tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dokumen ini menjelaskan aspek fasilitas kesehatan, upaya BPJS Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan program JKN, serta kontrol mutu dan biaya dalam program JKN.
Informasi penerimaan mahasiswa baru 2014 802332Surya Darma
Dokumen tersebut berisi informasi tentang kode program studi di berbagai fakultas Universitas Warmadewa, jadwal dan persyaratan pendaftaran ujian masuk, materi ujian, biaya kuliah, dan ketentuan pembayaran serta perpindahan program studi.
Peraturan ini mengatur perubahan atas peraturan sebelumnya tentang registrasi pendidik di perguruan tinggi. Peraturan ini mengatur persyaratan dan proses registrasi untuk mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), dan Nomor Urut Pengajar (NUP), serta ketentuan rasio dosen dan mahasiswa.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan penugasan khusus individu tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat dan penempatannya pada masa pandemi Covid-19, termasuk insentif, sanksi, dan komitmen daerah terkait penugasan tersebut.
Proposal Kuliah Umum Rekam Medis FKM Univet Bantara SukoharjoArifatun Nisaa
Proposal Kuliah Umum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo membahas rencana pelaksanaan Kuliah Umum tahun 2017/2018 dengan tema "Strategi dan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan". Kegiatan ini bertujuan menambah wawasan mahasiswa tentang perkembangan isu strategis SIK dan akan diselenggarakan pada 9 Oktober 2017.
Pedoman Rumah Sakit Perguruan Tinggi ini disusun untuk meningkatkan kualitas pendidikan tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan di rumah sakit perguruan tinggi sesuai dengan tuntutan sistem kesehatan nasional saat ini dan masa depan. Dokumen ini membahas konsep dasar rumah sakit pendidikan, implementasi konsep pendidikan, penelitian dan pelayanan di rumah sakit perguruan tinggi, serta tata kelola sumber daya dan pembang
Instrumen Monev Rakerkesnas 2016 untuk KabupatenMuh Saleh
Surat undangan ini mengundang peserta untuk menghadiri lokakarya hasil analisis determinan kesehatan yang akan diselenggarakan selama tiga hari di Bogor. Lokakarya ini akan membahas instrumen monitoring dan evaluasi resolusi rapat kerja kesehatan nasional serta tindak lanjut hasil resolusi tersebut.
Tiga hal penting dalam dokumen ini adalah:
1. UU Dikdok memperkenalkan perubahan besar dalam akreditasi fakultas kedokteran, kuota penerimaan mahasiswa baru, dan UKDI sebagai exit exam wajib
2. Kuota penerimaan mahasiswa baru akan ditentukan berdasarkan akreditasi fakultas dan persentase lulusan UKDI
3. UKDI akan terus diselenggarakan secara nasional sebagai syarat untuk mendapat
Dokumen tersebut berisi informasi tentang persyaratan pengajuan ijin penyelenggaraan program studi
baru online untuk program sarjana. Dibahas mengenai format studi kelayakan yang harus diisi oleh
pengusul dan mencakup pendahuluan, kurikulum, sumber daya, pendanaan, manajemen akademik,
sistem penjaminan mutu, dan kesimpulan. Contoh isian format studi kelayakan untuk program D3 Analis
Kesehatan juga disert
Modul yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur pada Pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, untuk materi inti Perijinan
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sektor pelayanan kesehatan yang terkait dengan fungsi dan tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dokumen ini menjelaskan aspek fasilitas kesehatan, upaya BPJS Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan program JKN, serta kontrol mutu dan biaya dalam program JKN.
Similar to 499150484-Tubel-Nusantara-Sehat-ppt-revisi-24-Feb-2020.ppt (20)
1. BEASISWA BAGI TENAGA KESEHATAN PASCA
PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN
Oleh:
Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, BPPSDMK-Kementerian Kesehatan RI
Disampaikan pada: Koordinasi Pasca PenugasanNusantara Sehat
2. 2
LATAR BELAKANG
1. Memberikan penghargaan kepada Tenaga
Kesehatan yang telah menyelesaikan
pengabdiannya pada program penugasan
5. 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada
Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penugasan
Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan
Pemberian Beasiswa Bagi Tenaga Kesehatan Pasca Penugasan Khusus Tenaga
Kesehatan
5
6. Nakes telah mengikuti
Penugasan Khusus (PASCA
NS)
- Team Based
- Individu
Maksimal 3 (tiga) tahun
setelah masa penugasan
NS selesai.
6
9. • Paling lama 2 Tahun ( 4 Semester) atau
sesuai kurikulum
D4 dari D3
• Paling lama 3 tahun (6 semester) atau
sesuai kurikulum
S1 dari D3
• Sesuai kurikulum
Profesi
• Paling Lama 2 tahun (4 Semester) atau
sesuai kurikulum
S2 dari D4 atau
S1
• Sesuai kurikulum pendidikan
• 4 Dasar 5 Penunjang
PPDS/PPDGS
JENIS PENDIDIKAN DAN MASA STUDI
Perpanjangan masa studi sesuai dengan peraturan yang berlaku
9
10. Jenjang D4, S1, Profesi & S2:
Program Studi di Institusi Pendidikan dalam negeri
yang terakreditasi baik sekali (B) yang mempunyai
kerjasama dengan Kementerian Kesehatan (10
universitas)
PPDS/PPDGS:
Fakultas Kedokteran di Perguruan Tinggi dalam
negeri yang terakreditasi unggul (A) yang mempunyai
kerjasama dengan Kementerian Kesehatan (14 FK
dan 5 FKG)
10
12. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir
fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Peserta Penugasan Khusus
Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat
dari Kementerian Kesehatan
surat keterangan selesai masa penugasan dalam rangka Penugasan
Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara
Sehat
Program Studi institusi pendidikan terakreditasi B
Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit
pemerintah (setelah lulus akademik)
Daftar riwayat hidup
tidak sedang dalam proses perkara pidana dan tidak menjalani
hukuman karena melakukan tindak pidana
melampirkan bukti pendaftaran secara online
SYARAT PESERTA
12
13. SYARAT TAMBAHAN PESERTA PPDS DAN PPDGS
fotokopi STR yang telah dilegalisir
surat rekomendasi dari organisasi
profesi
bukti lulus seleksi akademik di
Perguruan Tinggi yang dituju
13
17. TAHAPAN REKRUTMEN
3
PENGIRIMAN BERKAS SELEKSI ADMINISTRASI KE
PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN
c.q. BIDANG PENDIDIKAN BERKELANJUTAN SDM KES
JL.HANG JEBAT III BLOK F3 KEBAYORAN BARU
JAKARTA SELATAN 12120
4
SELEKSI
AKADEMIK
5
REGISTRASI
ULANG
6
PENETAPAN SK
17
18. • Biaya hidup & biaya operasional
• Biaya buku & referensi
• Biaya lainnya
Biaya yang
diberikan kepada
peserta
• Biaya penyelenggaraan pendidikan
berdasarkan besaran yang ditetapkan
oleh rektor/masing-masing institusi
pendidikan.
Biaya yang
diberikan kepada
institusi
BIAYA PENYELENGGARAAN BANTUAN
PENDIDIKAN
18
19. KEWAJIBAN PESERTA
Menandatangani surat perjanjian Program Bantuan Pendidikan
Pasca Nusantara Sehat
Menaati dan mengikuti semua ketentuan Program Bantuan
Pendidikan Nusantara Sehat
Melaporkan perkembangan pendidikan setiap semester ke
Puskat Mutu dan Pusrengunakes
Melaporkan secara tertulis kepada Puskat Mutu dan
Pusrengunakes paling lambat 30 hari setelah menyelesaikan
pendidikan
Mengirimkan fotokopi ijazah dan transkip nilai legalisir kepada
Puskat Mutu dan Pusrengunakes
19
20. CUTI AKADEMIK
• Tidak diperboleh kan cuti akademik kecuali
cuti Persalinan dan Sakit dalam jangka waktu
lama.
• Paling lama 1 semester selama masa
pendidikan
• Selama cuti tidak mendapatkan biaya bantuan
20
21. Telah Lulus
Diangkat menjadi PNS
Tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajarnya meskipun telah diberi peringatan
Tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji
Menjalani Hukuman berdasarkan hukuman pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
Pindah institusi pendidikan dan atau peminatan
Tidak mampu secara akademik dinilai dari laporan setiap tahunnya
Tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan
Berhenti dari pendidikan
Pemberhentian Biaya Tugas Belajar apabila:
21
22. Melengkapi
Persyaratan
Administrasi
sesuai surat
edaran tubel
Mendaftar
Online
Mengirim Berkas
Seleksi Administrasi
ke PUSKATMUTU
Seleksi
Administrasi
Tk. Pusat
Seleksi
Akademik di
Institusi
Pendidikan
Pengiriman
Kelengkapan Hasil
Seleksi Akademik
Ke Puskatmutu
Verifikasi Hasil
Seleksi Akademik
oleh Tim Pusat
Penetapan SK
Tugas Belajar
ALUR PENDAFTARAN
Menandatangi surat
perjanjian, mengisi
laporan pendidikan
23. NO KEGIATAN PELAKSANA BULAN
1 Informasi Surat Edaran
Puskat Mutu
SDMKes
November (tahun
sebelumnya)
2
Sosialisasi Surat Edaran
Tugas Belajar
Puskat Mutu
SDMKes, Unit
Utama/Dinkes
Provinsi
November -
Januari
3 Pendaftaran online Peserta
November-
Januari
4
Pengiriman Berkas Seleksi
Administrasi ke Puskatmutu
SDMK
Peserta
Paling lambat
diterima Februari
5
Seleksi administrasi tingkat
Pusat/Kemenkes
Tim
Pusat/Kemenkes
Maret
6 Seleksi Akademik
Institusi
Pendidikan
Maret - Agustus
24. NO KEGIATAN PELAKSANA BULAN
7
Pengumuman hasil seleksi
akademik *)
Institusi Pendidikan
Paling lambat
Agustus
8
Penerimaan persyaratan
registrasi ulang dari peserta ke
Puskatmutu
Peserta
Paling lambat
Agustus
9
Verifikasi berkas administrasi dan
Akademik registrasi ulang
Puskat Mutu
SDMKes
September
11 Penerbitan SK Tugas Belajar
Puskat Mutu
SDMKes
Oktober
12 Kuliah Institusi Pendidikan 1 September
26. CALON PESERTA LULUS AKADEMIK 2019
NO JENJANG JUMLAH
1 D IV 8
2 S1 2
3 S2 31
4 PPDS 4
5 PPDGS 6
JUMLAH 51
26
27. DAFTAR JENJANG DAN PEMINATAN TAHUN 2019
27
No Jenjang/Peminatan Jumlah
1 DIV 8
Analis Kesehatan 3
Gizi 2
Kesehatan Lingkungan 3
2 PPDGS 6
Ilmu Bedah Mulut 3
Ilmu Konservasi Gigi 2
Ilmu Penyakit Mulut 1
3 PPDS 4
Anestesiologi 1
Anestesiologi dan Terapi Intensif 1
Orthopaedi dan Traumatologi 1
Patologi Klink 1
4 SI_PROFESI 2
Kebidanan 2
5 SII 29
Epidemiologi 2
Farmasi 2
Herbal 1
Ilmu Farmasi 1
Ilmu Gizi 3
Ilmu Kebidanan 2
Ilmu Kefarmasian 1
Ilmu Kesehatan Masyarakat 11
Kesehatan Masyarakat 2
Magister Terapan Kesehatan 4
6 SII_PROFESI 2
Ilmu Keperawatan 2
Grand Total 51
28. DAFTAR UNIVERSITAS 2019
28
No Nama Universitas Jumlah
1 Poltekkes Kemenkes Bandung 4
2 Poltekkes Kemenkes Semarang 4
3 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 4
4 Universitas Airlangga 7
5 Universitas Brawijaya 1
6 Universitas Diponegoro 2
7 Universitas Gajah Mada 3
8 Universitas Hasanuddin 1
9 Universitas Indonesia 17
10 Universitas Padjadjaran 4
11 Universitas Sebelas Maret 2
12 Universitas Sumatera Utara 2
Grand Total 51
Kurikulum pendidikan sesuai aturan dikti
Pendidikan + Profesi tidak boleh ada jeda, harus langsung
Usul: jika ada jeda, profesi di SK kan kembali per 6 bulan (tanpa pengabdian terlebih dahulu)