Pergub Jabar No. 31 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, S...Amin Herwansyah
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2020 menetapkan pedoman baru tentang penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa di Provinsi Jawa Barat mengingat adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat dan perlu menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi warga dalam mendapatkan pendidikan bermutu.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum, besaran, dan mekanisme pembayaran tunjangan profesi guru PNS daerah. Dokumen tersebut juga menjelaskan perhitungan anggaran tunjangan profesi guru untuk tahun 2014 beserta perkembangannya dari tahun ke tahun.
04 p erda no 4 th 2004 ttg penyelenggaraan sistem pendidikan mod 4Nandang Sukmara
Peraturan Daerah ini membahas penyelenggaraan sistem pendidikan di Kabupaten Bandung, mencakup pengaturan tentang kelembagaan dan manajemen pendidikan, kurikulum, tenaga kependidikan, peserta didik, jenis pendidikan, dan evaluasi pendidikan di Kabupaten Bandung.
Peraturan Gubernur ini mengatur sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta dalam rangka penanganan Covid-19. Sanksi berupa teguran tertulis, kerja sosial, dan denda administratif dapat diberikan kepada individu yang melanggar aturan PSBB. Sedangkan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan dan denda administratif diberlkan kepada instansi/perusahaan yang melanggar protok
Peraturan Pemerintah ini menetapkan pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2010 kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait.
Pergub Jabar No. 31 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, S...Amin Herwansyah
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2020 menetapkan pedoman baru tentang penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa di Provinsi Jawa Barat mengingat adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat dan perlu menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi warga dalam mendapatkan pendidikan bermutu.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum, besaran, dan mekanisme pembayaran tunjangan profesi guru PNS daerah. Dokumen tersebut juga menjelaskan perhitungan anggaran tunjangan profesi guru untuk tahun 2014 beserta perkembangannya dari tahun ke tahun.
04 p erda no 4 th 2004 ttg penyelenggaraan sistem pendidikan mod 4Nandang Sukmara
Peraturan Daerah ini membahas penyelenggaraan sistem pendidikan di Kabupaten Bandung, mencakup pengaturan tentang kelembagaan dan manajemen pendidikan, kurikulum, tenaga kependidikan, peserta didik, jenis pendidikan, dan evaluasi pendidikan di Kabupaten Bandung.
Peraturan Gubernur ini mengatur sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta dalam rangka penanganan Covid-19. Sanksi berupa teguran tertulis, kerja sosial, dan denda administratif dapat diberikan kepada individu yang melanggar aturan PSBB. Sedangkan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan dan denda administratif diberlkan kepada instansi/perusahaan yang melanggar protok
Peraturan Pemerintah ini menetapkan pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2010 kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang dilakukan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan fungsinya dan baku mutu yang telah ditetapkan.
Undang-undang ini mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Beberapa poin utama meliputi:
1. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan Pemerintah Pusat
2. Menetapkan bentuk-bentuk daerah otonom seperti provinsi, kabupaten/kota, dan desa
3. Mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta sumber-
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Penataan Ruang
Undang-undang ini mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintahan daerah diberi otonomi yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah setempat dengan tetap berada dalam sistem negara kesatuan. Undang-undang ini mengatur pembentukan daerah, pemerintahan daerah, keuangan daerah, dan pemilihan kepala daerah.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan sistem pendidikan di Kabupaten Bandung, mencakup tujuan, jenjang, jenis dan satuan pendidikan serta peran berbagai instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dan Departemen Agama Kabupaten Bandung.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan sistem pendidikan di Kabupaten Bandung, mencakup tujuan, jenjang, jenis dan satuan pendidikan serta peran berbagai instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dan Departemen Agama Kabupaten Bandung.
Peraturan bersama mendiknas dan bkn ttg juklak jabfung guru dan ak nyaata bik
Peraturan bersama ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, meliputi ketentuan umum, usul penilaian dan penetapan angka kredit. Guru wajib menyiapkan bahan penilaian angka kredit yang disampaikan ke atasan untuk diajukan ke pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
PPDB Online diselenggarakan oleh sekolah-sekolah di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk menerima siswa baru secara transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang dilakukan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan fungsinya dan baku mutu yang telah ditetapkan.
Undang-undang ini mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Beberapa poin utama meliputi:
1. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan Pemerintah Pusat
2. Menetapkan bentuk-bentuk daerah otonom seperti provinsi, kabupaten/kota, dan desa
3. Mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta sumber-
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Penataan Ruang
Undang-undang ini mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintahan daerah diberi otonomi yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah setempat dengan tetap berada dalam sistem negara kesatuan. Undang-undang ini mengatur pembentukan daerah, pemerintahan daerah, keuangan daerah, dan pemilihan kepala daerah.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan sistem pendidikan di Kabupaten Bandung, mencakup tujuan, jenjang, jenis dan satuan pendidikan serta peran berbagai instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dan Departemen Agama Kabupaten Bandung.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan sistem pendidikan di Kabupaten Bandung, mencakup tujuan, jenjang, jenis dan satuan pendidikan serta peran berbagai instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dan Departemen Agama Kabupaten Bandung.
Peraturan bersama mendiknas dan bkn ttg juklak jabfung guru dan ak nyaata bik
Peraturan bersama ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, meliputi ketentuan umum, usul penilaian dan penetapan angka kredit. Guru wajib menyiapkan bahan penilaian angka kredit yang disampaikan ke atasan untuk diajukan ke pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
PPDB Online diselenggarakan oleh sekolah-sekolah di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk menerima siswa baru secara transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.
Peraturan bersama ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Dokumen ini menjelaskan tentang definisi istilah, unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian angka kredit seperti pendidikan, pembelajaran, pengembangan keprofesian, serta tugas penunjang. Juga diatur tentang prosedur pengajuan usulan angka kredit, penilaian oleh tim penilai, hingga penetapan akhir angka kredit oleh
Salinan Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas dan Angka ...Hadi Wuryanto
Peraturan ini menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan penilaian angka kreditnya. Petunjuk teknis ini menjadi pedoman bagi pengawas sekolah, pengelola pendidikan, tim penilai, dan pejabat terkait. Peraturan ini juga menghapus keputusan sebelumnya dan mulai berlaku sejak diundangkan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan cara menghitung momen statis terhadap titik atau garis, meliputi cara analitis/hitungan dan cara grafis/lukisan, serta memberikan contoh soal dan latihan."
Smart solution un fisika sma 2013 (skl 4 indikator 4.4 interferensi dan difra...Catur Prasetyo
Dokumen tersebut membahas tentang interferensi dan difraksi cahaya, termasuk rumus-rumus yang terkait, contoh soal, dan trik-trik menjawab soal ujian nasional fisika. Dijelaskan pula pola terang dan gelap pada interferensi dan difraksi serta cara menentukan besaran-besaran seperti jarak antar celah, jarak pita terang di layar, dan jumlah garis pada kisi.
Smart solution un fisika sma 2013 (skl 4 indikator 4.3 mikroskop atau teropong)Catur Prasetyo
Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang mikroskop dan teropong, termasuk komponen-komponennya, prinsip kerja, rumus-rumus untuk menghitung besaran seperti perbesaran, dan contoh soal.
Smart solution un fisika sma 2013 (skl 3 indikator 3.1 kalor, perpindahan kal...Catur Prasetyo
Dokumen tersebut membahas konsep konduksi kalor dan cara menentukan suhu sambungan dua batang logam atau zat, suhu akhir campuran zat, serta contoh soal terkait materi tersebut.
Smart solution un fisika sma 2013 (skl 2 indikator 2.8 fluida statis dan dina...Catur Prasetyo
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum-hukum fluida statis dan dinamis beserta contoh soalnya. Terdapat penjelasan mengenai tekanan hidrostatis, hukum Pascal, hukum Archimedes, kapilaritas, viskositas, dan hukum Bernoulli.
The document provides sample text and instructions for inserting desired text into slides for a PowerPoint presentation about creative colorful slides. The slides can be customized with different text as examples are given to replace text with what the user wants.
This presentation template provides tips for making effective presentations using awesome backgrounds to engage audiences and capture their attention. It also showcases two products, listing key features of each, and encourages downloading the template from pptTemplate.net while following them on Twitter.
The document provides tips for making effective PowerPoint presentations including using awesome backgrounds, engaging audiences, and capturing their attention. It also shows templates for presenting information on products with features and recommends uploading finished presentations to SlideOnline.com while providing options to follow the template creator on Twitter or download more free templates from their website.
The document provides tips for making effective PowerPoint presentations including using awesome backgrounds, engaging audiences, and capturing their attention. It also shows templates for products with features and recommends uploading finished presentations to SlideOnline.com while providing information on downloading more free templates from PPTTemplate.net.
1.5. memahami macam-macam garis dan penggunaanyaCatur Prasetyo
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang dasar-dasar gambar teknik yang diajarkan pada program studi Teknik Bangunan, termasuk menggambar berbagai jenis garis, cara menggambar garis tegak lurus, miring, sejajar, dan lengkung menggunakan alat gambar.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang alat-alat gambar teknik yang digunakan dalam menggambar, termasuk meja gambar, pensil, penghapus, jangka, pen tarik, sablo/mal, mistar, rapido, cutter, pita perekat, dan mesin gambar.
Dokumen tersebut membahas tentang menerapkan dasar-dasar gambar teknik pada program studi Teknik Bangunan. Termasuk penggunaan berbagai alat gambar seperti pensil, penghapus, jangka, rapido, mistar, dan mesin gambar untuk menggambar berbagai objek dan garis.
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdfDenysErlanders
Buku non teks yang bermutu dapat memperkaya pengalaman
belajar siswa. Buku-buku ini menawarkan konten yang inspiratif,
inovatif, dan mendorong pengembangan karakter siswa.
Pemanfaatan buku non teks bermutu membutuhkan peran aktif
guru untuk memilih dan
mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran
2. No. Peraturan pemerintah Mengatur Tentang
1. PP No. 28 Tahun 1985 PerlindunganHutan
2. PP No. 28 Tahun 2006 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga
3. PP No. 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan
4. PP No. 50 Tahun 2007 Cara Kerjasama Daerah
5. PP No. 50 Tahun 2007 Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
6. PP No. 85 Tahun 2011 Uang Kehormatan bagi Hakim AD HOC
8. PP No. 93 Tahun 2015 Rumah Sakit Pendidikan
9. PP No. 26 Tahun 2015 Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum
10. PP No. 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas PP no. 19 tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan
pertama PP no.32 Tahun 2013
11. PP No. 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
12. PP No. 58 Tahun 2013 Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum
13. PP No. 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19
Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan
14. PP No. 2 Tahun 2013 Perubahan Atas PeraturanPemerintahNomor 63
Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-
undang Tentang Yayasan
15. PP No. 66 Tahun 2010 Perubahan Atas PeraturanPemerintahNomor 17
Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Pendidikan (sudah dibatalkan
PP no.4 Tahun 2014)
16. PP No. 41 Tahun 2009 Tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan
khusus guru dan dosen, serta tunjangan
kehormatan Profesor. Pedoman pelaksanaa
Permenkeu no.164/PMK.05/2010: Tata Cara
pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan
Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen,
serta tunjangan kehormatan professor
17. PP No. 37 Tahun 2009 Dosen
18. PP No. 48 Tahun 2008 Pendanaan Pendidikan
19. PP No. 55 Tahun 2007 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
20. PP No. 41 Tahun 2006 Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing,
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing,
7. PP No. 24 Tahun 2010 PenggunaanKawasan Hutan
3. Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
21. PP No. 20 Tahun 2005 Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh
Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan
Pengembangan
22. PP No. 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
23. PP No. 61 Tahun 1999 Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai
Badan Hukum
24. PP No. 60 Tahun 1999 Pendidikan Tinggi
25. PP No. 38 Tahun 1992 Tenaga Kependidikan
26. PP No. 39 Tahun 1982 Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi
Swasta
27. PP No. 23 Tahun 1949 Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi
Universiteit
28. PP No. 7 Tahun 1973 Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan
Peredaran Pestisida
29. PP No. 19 Tahun 1973 Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja
di Bidang Pertambangan
30. PP No. 11 Tahun 1979 Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan
Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
31. PP No. 93 Tahun 2015 Rumah Sakit Pendidikan
32. PP No. 74 Tahun 2008 Guru
33. PP No. 10 Tahun 2008 Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan
Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
34. PP No. 8 Tahun 2009 Perubahan Kesebelas Atas PeraturanPemerintah
No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil
35. PP No. 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
36. PP No. 53 Tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri
37. PP No. 85 Tahun 2015 Tempat Penimbunan Berikat
38. PP No. 41 Tahun 2013 Barang Kena Pajak yang terhgolong mewah
berupa kendaraan bermotor yang dikenai
PPnBM
39. PP No. 22 Tahun 2014 Perubahan Atas PP No. 41 Tahun 2013
40. PP No. 28 Tahun 2012 Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 Tentang
Kearsipan
41. PP No. 34 Tahun 2011 Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan,
Tindakan Pengamanan Perdagangan
42. PP No. 32 Tahun 2009 Tempat Penimbunan Berikat
43. PP No. 72 Tahun 2008 Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
(NPPBKC)
44. PP No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
45. PP No. 55 Tahun 2008 Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor
4. 46. PP No. 35 Tahun 2005 Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu
47. PP No. 63 Tahun 2003 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan
Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulai
Batam
48. PP No. 9 Tahun 2003 Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
49. PP No. 145 Tahun 2005 Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong
Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah
50. PP No. 143 Tahun 2000 Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1983
51. PP No. 135 Tahun 2000 Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa
52. PP No. 100 Tahun 2000 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural
53. PP No. 18 Tahun 1998 Pengeluaran atau Pemasukan Mata Uang Rupiah
dari atau ke dalam Wilayah Republik Indonesia
54. PP No. 33 Tahun 1996 Tempat Penimbunan Berikat
55. PP No. 43 Tahun 1997 Perubahan Atas PP No. 33 Tahun 1996
56. PP No. 22 Tahun 1997 Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan
Pajak
57. PP No. 22 Tahun 1996 Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan
58. PP No. 50 Tahun 1994 Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1983
59. PP No. 1 Tahun 1982 Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas
Devisa
60. PP No. 24 Tahun 1985 Perubahan PP No 1 Tahun 1982
61. PP No. 95 Tahun 2014 Penambahan Penyertaan Modal Negara
Republik Indonesia Pada Islamic Corporation
For The Development of Private Sector
62. PP No. 9 Tahun 2014 Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2011 Tentang
Informasi Geospasial
63. PP No. 88 Tahun 2014 Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman
64. PP No. 86 Tahun 2014 Penambahan Penyertaan Modal Negara
Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia
65. PP No. 74 Tahun 2014 Angkutan Jalan
66. PP No 72 Tahun 2014 Penambahan Penyertaan Modal Negara
Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan
Nusantara III
67. PP No. 71 Tahun 2014 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Gambut
68. PP No. 7 Tahun 2014 Penambahan Penyertaan Modal Negara
5. Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham
Perusahaan Umum (Perum) Damri
69. PP No. 69 Tahun 2014 Hak Guna Air
70. PP No. 68 Tahun 2014 Penataan Wilayah Pertahanan Negara
71. PP No. 64 Tahun 2014 Jemis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan
Informasi Geospasial
72. PP No. 63 Tahun 2014 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional
Nasional Republik Indonesia
73. PP No. 6 Tahun 2014 Penambahan Penyertaan Modal Negara
Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham
Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Asdp
Indonesia Ferry
74. PP No. 59 Tahun 2014 Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe
dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan
Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara
75. PP No. 56 Tahun 2014 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan
Pengawas Tenaga Nuklir
76. PP No. 55 Tahun 2014 Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan
Hakim Konstitusi
77. PP No. 5 Tahun 2014 Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan,
Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk
Pornografi
78. PP No. 46 Tahun 2014 Sistem Informasi Kesehatan
79. PP No. 14 Tahun 1985 Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan
Kebangsaan/Kemerdekaan
80. PP No. 41 Tahun 2014 Perubahan Kedua Belas Atas PP No. 14 Tahun
1985
81. PP No. 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
82. PP No. 25 Tahun 2014 Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha
Holtikultura
83. PP No. 33 Tahun 2014 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan
Kawasan Hutan Untuk Kepentingan
Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan
Yang Berlaku Pada Kementrian Kehutanan
84. PP No. 34 Tahun 2014 Perubahan Kenem Belas Atas PP No. 7 Tahun
1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil
85. PP No. 12 Tahun 2014 Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
Yang Berlaku Pada Kementrian Kehutanan
6. 86. PP No. 14 Tahun 2014 Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat
87. PP No. 15 Tahun 2014 Statuta Universitas Pendidikan Indonesia
88. PP No. 21 Tahun 2014 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang
Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat
Fungsional
89. PP No. 18 Tahun 2013 Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah,
Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri
Yana Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cut
90. PP No. 29 Tahun 2014 Perubahan Atas PP No. 18 Tahun 2013
91. PP No. No. 37 Tahun 2014 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai
Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
92. PP No. 88 Tahun 2014 Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman
93. PP No. 54 Tahun 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara
Republik Indonesia Pada International Found
For Agricultular Development
94. PP No. 55 Tahun 2013 Penambahan Penyertaan Modal Negara
Republik Indonesia Pada International Finance
Corporation
95. PP No. 58 Tahun 2013 Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum
96. PP No. 70 Tahun 2015 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jamninan
Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
97. PP No. 38 Tahun 2015 Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan
Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015
Kepada PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI,
Pejabat Negara, dan Penerima
Pensiun/Tunjangan
98. PP No. 30 Tahun 2015 Perubahan Ketujuh Belas Atas PP No. 7 Tahun
1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
99. PP No. 55 Tahun 2014 Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan
Hakim Konstitusi
100. PP No. 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa