Pemerintah Kota Medan membahas kondisi sanitasi di kota tersebut. Kota ini menghadapi tantangan seperti kesadaran masyarakat yang masih rendah, fasilitas yang terbatas, dan biaya yang belum memadai. Rencana masa depan meliputi pengembangan master plan sanitasi, peningkatan pelayanan untuk masyarakat berpendapatan rendah, dan investasi dari donor seperti JBIC.
Kebijakan Nasional Pembangunan Sanitasi Pemukimaninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas kebijakan nasional pembangunan sanitasi di Indonesia yang mencakup 3 kalimat: (1) akses sanitasi masih rendah dan kualitas lingkungan buruk, (2) diperlukan percepatan pembangunan sanitasi untuk mencapai target RPJMN dan mengurangi dampak kesehatan dan ekonomi, (3) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dicanangkan untuk menciptakan lingkungan yang mend
Pendanaan Sanitasi melalui APBN, DAK dan CSR infosanitasi
Dokumen tersebut membahas sumber-sumber pendanaan pembangunan sanitasi termasuk pendanaan pemerintah dari APBD, APBN, DAK dan pendanaan non-pemerintah serta mekanisme pengajuan dan kriteria pendanaan untuk masing-masing sumber pendanaan."
Pedoman Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) 2014infosanitasi
Dokumen tersebut berisi pedoman penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota. Pedoman ini memberikan panduan mulai dari konsolidasi kelembagaan, penyiapan profil wilayah, penilaian profil sanitasi, penetapan area berisiko sanitasi, hingga finalisasi Buku Putih Sanitasi. Tujuannya agar proses penyusunan dokumen dan program sanitasi di Kabupaten/Kota dapat dilakukan secara komprehensif dan sesuai kebutuhan
Pemerintah Kota Medan membahas kondisi sanitasi di kota tersebut. Kota ini menghadapi tantangan seperti kesadaran masyarakat yang masih rendah, fasilitas yang terbatas, dan biaya yang belum memadai. Rencana masa depan meliputi pengembangan master plan sanitasi, peningkatan pelayanan untuk masyarakat berpendapatan rendah, dan investasi dari donor seperti JBIC.
Kebijakan Nasional Pembangunan Sanitasi Pemukimaninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas kebijakan nasional pembangunan sanitasi di Indonesia yang mencakup 3 kalimat: (1) akses sanitasi masih rendah dan kualitas lingkungan buruk, (2) diperlukan percepatan pembangunan sanitasi untuk mencapai target RPJMN dan mengurangi dampak kesehatan dan ekonomi, (3) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dicanangkan untuk menciptakan lingkungan yang mend
Pendanaan Sanitasi melalui APBN, DAK dan CSR infosanitasi
Dokumen tersebut membahas sumber-sumber pendanaan pembangunan sanitasi termasuk pendanaan pemerintah dari APBD, APBN, DAK dan pendanaan non-pemerintah serta mekanisme pengajuan dan kriteria pendanaan untuk masing-masing sumber pendanaan."
Pedoman Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) 2014infosanitasi
Dokumen tersebut berisi pedoman penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota. Pedoman ini memberikan panduan mulai dari konsolidasi kelembagaan, penyiapan profil wilayah, penilaian profil sanitasi, penetapan area berisiko sanitasi, hingga finalisasi Buku Putih Sanitasi. Tujuannya agar proses penyusunan dokumen dan program sanitasi di Kabupaten/Kota dapat dilakukan secara komprehensif dan sesuai kebutuhan
Esensi Strategi Sanitasi (SSK) dan Memorandum Program (MPS) dalam Pendanaan S...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas pentingnya SSK dan MPS yang berkualitas dalam menarik pendanaan sanitasi, serta potensi kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi filantropi untuk menutupi kesenjangan pendanaan sanitasi melalui program CSR, hibah, dan sumber-sumber lainnya."
Program & Kegiatan, Biaya dan Sumber Pembiayaan Pembangunan Sanitasi Permukimaninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas rencana kegiatan, biaya, dan sumber pembiayaan untuk pembangunan sanitasi permukiman, mencakup studi desain, konstruksi, monitoring, serta sumber dana dari APBD, APBN, hibah, pinjaman, CSR, dan partisipasi masyarakat."
Permen PU Nomor 20 Tahun 2006 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Si...infosanitasi
Peraturan Menteri ini menetapkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) untuk mengatur pengembangan sistem air minum secara terpadu dan berkelanjutan di seluruh Indonesia guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. KSNP-SPAM ini mengatur visi, misi, isu strategis, kebijakan dan strategi untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air minum secara merata di
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
Peraturan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. SPM tersebut mencakup jenis pelayanan dasar seperti sumber daya air, jalan, cipta karya, jasa konstruksi, dan penataan ruang beserta indikator dan target pencapaiannya. Gubernur dan bupati/walikota bertanggung jawab menyelenggarakan SPM di daerahnya
Peraturan Menteri PU No. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah ...Joy Irman
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman secara terpadu, efisien, dan efektif guna mendukung pencapaian sasaran nasional pengelolaan air limbah permukiman."
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Sanitasi Berbasis Kawasaninfosanitasi
Rangkuman dokumen:
1. Dokumen membahas pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kawasan dan hubungannya dengan dokumen perencanaan bidang Cipta Karya seperti RTRW, RPJMN, KSPN.
2. Membahas isu-isu strategis bidang Cipta Karya seperti program-program pemerintah, koridor ekonomi, capaian MDGs, reformasi birokrasi, pengarusutamaan gender, standar pelayanan minimal.
3. Member
Rencana Strategik Pembangunan Bidang Pengembangan PLPinfosanitasi
Pemerintah berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana sanitasi dengan membangun fasilitas pengolahan limbah cair, sampah, dan drainase. Namun, pembangunan prasarana membutuhkan dana besar dan kemampuan pengelolaan yang memadai. Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mengembangkan master plan dan mengelola fasilitas secara berkelanjutan.
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Penataan Ruang
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)infosanitasi
Masalah utama sanitasi di Indonesia adalah masih rendahnya akses sanitasi penduduk dan banyaknya praktik buang air besar di tempat sembarangan. Perlu percepatan pembangunan sanitasi karena hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan yang parah, potensi kerugian ekonomi besar, dan menurunkan kesehatan masyarakat. Strategi yang ditempuh antara lain menyusun rencana strategi sanitasi kabupaten/kota dan memorandum program untuk men
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Dokumen ini membahas program dan kegiatan sanitasi yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk periode 2015-2019. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh perkotaan, serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sampah. Dokumen ini juga membahas target kinerja, kebijakan, sumber pendanaan, dan strategi yang akan dilaksanak
Esensi Strategi Sanitasi (SSK) dan Memorandum Program (MPS) dalam Pendanaan S...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas pentingnya SSK dan MPS yang berkualitas dalam menarik pendanaan sanitasi, serta potensi kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi filantropi untuk menutupi kesenjangan pendanaan sanitasi melalui program CSR, hibah, dan sumber-sumber lainnya."
Program & Kegiatan, Biaya dan Sumber Pembiayaan Pembangunan Sanitasi Permukimaninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas rencana kegiatan, biaya, dan sumber pembiayaan untuk pembangunan sanitasi permukiman, mencakup studi desain, konstruksi, monitoring, serta sumber dana dari APBD, APBN, hibah, pinjaman, CSR, dan partisipasi masyarakat."
Permen PU Nomor 20 Tahun 2006 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Si...infosanitasi
Peraturan Menteri ini menetapkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) untuk mengatur pengembangan sistem air minum secara terpadu dan berkelanjutan di seluruh Indonesia guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. KSNP-SPAM ini mengatur visi, misi, isu strategis, kebijakan dan strategi untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air minum secara merata di
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
Peraturan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. SPM tersebut mencakup jenis pelayanan dasar seperti sumber daya air, jalan, cipta karya, jasa konstruksi, dan penataan ruang beserta indikator dan target pencapaiannya. Gubernur dan bupati/walikota bertanggung jawab menyelenggarakan SPM di daerahnya
Peraturan Menteri PU No. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah ...Joy Irman
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman secara terpadu, efisien, dan efektif guna mendukung pencapaian sasaran nasional pengelolaan air limbah permukiman."
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Sanitasi Berbasis Kawasaninfosanitasi
Rangkuman dokumen:
1. Dokumen membahas pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kawasan dan hubungannya dengan dokumen perencanaan bidang Cipta Karya seperti RTRW, RPJMN, KSPN.
2. Membahas isu-isu strategis bidang Cipta Karya seperti program-program pemerintah, koridor ekonomi, capaian MDGs, reformasi birokrasi, pengarusutamaan gender, standar pelayanan minimal.
3. Member
Rencana Strategik Pembangunan Bidang Pengembangan PLPinfosanitasi
Pemerintah berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana sanitasi dengan membangun fasilitas pengolahan limbah cair, sampah, dan drainase. Namun, pembangunan prasarana membutuhkan dana besar dan kemampuan pengelolaan yang memadai. Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mengembangkan master plan dan mengelola fasilitas secara berkelanjutan.
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Penataan Ruang
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)infosanitasi
Masalah utama sanitasi di Indonesia adalah masih rendahnya akses sanitasi penduduk dan banyaknya praktik buang air besar di tempat sembarangan. Perlu percepatan pembangunan sanitasi karena hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan yang parah, potensi kerugian ekonomi besar, dan menurunkan kesehatan masyarakat. Strategi yang ditempuh antara lain menyusun rencana strategi sanitasi kabupaten/kota dan memorandum program untuk men
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Dokumen ini membahas program dan kegiatan sanitasi yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk periode 2015-2019. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh perkotaan, serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sampah. Dokumen ini juga membahas target kinerja, kebijakan, sumber pendanaan, dan strategi yang akan dilaksanak
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416Edy Junaidi
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar umum pengelolaan air limbah domestik di Indonesia. Saat ini pengelolaan air limbah belum memadai sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Diperlukan kerangka hukum dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan pengelolaan air limbah guna mencapai target RPJMN."
Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) bertujuan untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh dan mendukung akses universal air bersih, sanitasi, dan permukiman layak. Program ini dilaksanakan di 34 provinsi dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga donor. Tim pengabdian dari Universitas Tadulako memberikan pendampingan pada pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Besusu Tengah, Kota Palu, yang meliputi pembangunan infrastrukt
Dokumen tersebut merupakan program kegiatan dan anggaran sanitasi jangka menengah untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur provinsi Jambi tahun 2014-2018. Program tersebut mencakup komponen air limbah domestik, persampahan domestik, dan pengendalian pencemaran lingkungan dengan total anggaran sebesar Rp18,17 triliun yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN.
Capaian Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang capaian program pengembangan sumber air minum perdesaan dan Pamsimas. Target pelayanan air minum nasional pada 2025 adalah 100% akses aman untuk seluruh penduduk. Peningkatan cakupan air minum melalui pipa akan mencapai 72,16% secara nasional. Pengembangan program di perkotaan dan perdesaan mencakup peningkatan kualitas, pembangunan infrastruktur baru, serta pengembangan sum
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Cilacapinfosanitasi
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Cilacap tahun 2012-2016 membahas rencana pembangunan sanitasi di kabupaten tersebut meliputi subsektor air limbah, persampahan, drainase, dan hygiene/PHBS beserta program, kegiatan, dan anggarannya selama 5 tahun ke depan. Sumber dana berasal dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, dan sektor swasta.
Perencanaan sistem pengelolaan persampahanOswar Mungkasa
Rangkuman dokumen perencanaan sistem pengelolaan persampahan:
(1) Dokumen ini membahas perencanaan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan meliputi master plan, studi kelayakan, dan perencanaan teknis;
(2) Tahapan perencanaan terdiri atas master plan, studi kelayakan, dan perencanaan teknis untuk jangka panjang;
(3) Proses perencanaan meliputi survey, identifikasi data
Dokumen tersebut memberikan ringkasan evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 di bidang air minum, sanitasi, dan perumahan serta arahan kebijakan dan perencanaan DAK 2021-2022. Secara keseluruhan, dokumen ini membahas capaian fisik dan keuangan DAK 2020, evaluasi perencanaan DAK 2021, serta arahan kebijakan dan menu kegiatan yang akan difokuskan pada DAK 2022.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan umum penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan (PSP) yang mencakup rencana induk, studi kelayakan, dan perencanaan teknis serta manajemen persampahan. Rencana induk meliputi evaluasi kondisi saat ini, rencana penanganan sampah, program kegiatan, kriteria, dan standar pelayanan."
Penyusunan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi
Kabupaten Belitung 2018 dimaksudkan sebagai bahan rujukan bagi
Pemerintah Kabupaten Belitung dan para pemangku kepentingan
dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi yang komprehensif,
terpadu dan terukur, meliputi subsektor air limbah domestik,
persampahan domestik dan drainase lingkungan.
Dokumen tersebut membahas strategi sanitasi kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2013-2018, mencakup program dan kegiatan pengembangan air limbah domestik, persampahan, dan drainase lingkungan beserta indikasi sumber pendanaannya."
Arahan RPJMN 2015-2019 Bidang Cipta Karya Kementerian PU perlu diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan Masyarakat baik di Perkotaan maupun di Perdesaan, utamanya oleh berbagai program sektor di lingkungan DitjenCipta Karya
MCA-Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan 17 organisasi masyarakat sipil dan akan memberikan hibah senilai Rp622 miliar kepada mereka untuk mendukung proyek-proyek kecil yang mempromosikan manfaat sumber daya alam dan energi terbarukan di tingkat akar rumput, dengan tujuan meningkatkan produktivitas, mengurangi emisi karbon, dan mewujudkan ekonomi hijau. Hibah ini akan mendanai beragam proyek
NOTA KESEPAHAMAN antara Lembaga Wali Amanat MCA-Indonesia, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Merangin tentang persiapan dan pelaksanaan Proyek Green Prosperity yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan mengurangi emisi karbon melalui peningkatan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nota ini mengatur kerjasama dalam pelaksanaan proyek di Kabupaten Merangin,
Dokumen tersebut membahas studi penganggaran hijau di Indonesia, termasuk latar belakang, tujuan, kegiatan yang telah dilakukan, target dan indikator yang relevan, serta langkah selanjutnya. Studi ini dimulai untuk mendukung komitmen penurunan emisi karbon Indonesia sesuai dengan dokumen RAN GRK dan RAD GRK. Tujuannya adalah mendorong perencanaan dan anggaran pemerintah yang pro-lingkungan serta memberikan pengetahuan
Dokumen tersebut merangkum beberapa prioritas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seperti peningkatan jalan, pembangunan jembatan, dan perluasan akses listrik serta air bersih. Usulan tersebut diajukan kepada pemerintah pusat dan provinsi untuk dapat dibiayai pada tahun 2017.
Kebijakan pembangunan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2017 di bidang pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan badan penyuluh menitikberatkan pada peningkatan infrastruktur transportasi dan prasarana desa, pendidikan, kesehatan ibu dan anak, produktivitas pertanian, serta penyuluhan pertanian.
Dokumen tersebut merupakan laporan rencana pembangunan Kabupaten Merangin tahun 2017 yang disampaikan oleh Wakil Bupati Merangin kepada Musrenbang Provinsi Jambi. Rencana pembangunan tersebut mencakup bidang infrastruktur seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi; bidang sosial budaya seperti pendidikan; bidang ekonomi kerakyatan seperti pertanian, perkebunan dan peternakan; s
Dokumen tersebut membahas rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kerinci, termasuk jalan evakuasi bencana alam, rencana perubahan status kawasan hutan, dan proyek-proyek pembangunan pariwisata.
Dokumen tersebut membahas tentang Forum Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jambi tahun 2017. Forum ini bertujuan untuk menyelaraskan dan mengklarifikasi rancangan RPD tahun 2017 serta mendapatkan kesepakatan dari seluruh pemangku kepentingan."
Dokumen tersebut berisi format wawancara mendalam untuk memperoleh profil seorang pelaku pemberdayaan masyarakat kawasan hutan. Wawancara mencakup pertanyaan tentang latar belakang pelaku, proses kegiatannya, dukungan yang diterima, pendapatan, tantangan yang dihadapi, dan cita-cita pelaku.
ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI HUJAN ASAM: PENGARUH PEMBAKARAN BAHAN BAKAR FOSIL ...d1051231079
Hujan asam merupakan kombinasi ringan dari asam sulfat dan asam nitrat. Hujan asam biasanya terjadi di daerah-daerah yang padat penduduk dan banyaknya aktivitas manusia dalam kegiatan transportasi. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari kegiatan industri dan transportasi merupakan penyebab terjadinya peristiwa hujan asam apabila emisi gas tersebut bereaksi dengan air hujan, dimana senyawa yang bersifat asam terbentuk. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari aktivitas manusia dapat berubah menjadi nitrat (NO3 - ) dan sulfat (SO4 2-) melalui proses fisika dan kimia yang kompleks. Sulfat dan nitrat lebih banyak berbentuk asam yang terlarut dalam air hujan. Keasaman air hujan berhubungan erat dengan konsentrasi SO2 dan NO2 yang terlarut di dalam air hujan. Semakin tinggi konsentrasi SO2 dan NO2 , maka dapat mengakibatkan nilai keasaman air hujan semakin asam .Deposisi asam yang berasal dari emisi antropogenik SO2 dan NOx , memiliki pengaruh besar pada biogeokimia, dan menyebabkan pengasaman tanah dan air permukaan, eutrofikasi ekosistem darat dan air dan penurunan keanekaragaman hayati di banyak wilayah.
DAMPAK KEBAKARAN LAHAN GAMBUT TERHADAP KUALITAS AIR DAN KESEHATAN MASYARAKAT.pdfd1051231031
Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan seperti pepohonan maupun semak-semak, kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (Ground fire), membakar bahan organicmelalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar ataupun pohon yang bagian atasnya terbakar. Selanjutnya api menjalar secara vertical dan horizontal berbentuk seperti kantong asap dengan pembakaran yang tidak menyala (smoldering) sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang Nampak di atas permukaan, yang sering dikenal dengan kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan yang bersifat masiv. Oleh karena peristiwa kebakaran tersebut terjadi di bawah tanah dan tidak nampak di permukaanselain itu tanahnya merupakan tanah basah/gambut yang mengandung air maka proses kegiatan pemadamannya tentu akan menimbulkan kesulitan.
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...muhammadnoorhasby04
Gas rumah kaca memainkan peran penting dalam mempengaruhi iklim Bumi melalui mekanisme efek rumah kaca. Fenomena ini alami dan esensial untuk menjaga suhu Bumi tetap hangat dan layak huni. Namun, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan praktik pertanian intensif, telah memperkuat efek ini, menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang signifikan.Pemanasan global membawa dampak luas pada berbagai aspek lingkungan, termasuk suhu rata-rata global, pola cuaca, kenaikan permukaan laut, serta frekuensi dan intensitas fenomena cuaca ekstrem seperti badai dan kekeringan. Dampak ini juga meluas ke ekosistem alami, menyebabkan gangguan pada habitat, distribusi spesies, dan interaksi ekologi, yang berdampak pada keanekaragaman hayati.
Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh peningkatan gas rumah kaca dan perubahan iklim, upaya mitigasi dan adaptasi menjadi sangat penting. Langkah-langkah mitigasi meliputi transisi ke sumber energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Di sisi lain, langkah-langkah adaptasi mencakup pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrem, pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, dan perlindungan terhadap wilayah pesisir.Selain itu, mengurangi konsumsi daging, memanfaatkan metode kompos, dan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim adalah beberapa tindakan konkret yang dapat diambil untuk mengurangi dampak gas rumah kaca.Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme dan dampak dari efek rumah kaca, serta melalui kolaborasi global yang kuat dan langkah-langkah konkret yang efektif, kita dapat melindungi planet kita dan memastikan kesejahteraan bagi generasi mendatang.
Pengelolaan Lahan Gambut Sebagai Media Tanam Dan Implikasinya Terhadap Konser...d1051231053
Gambut merupakan tanah yang memiliki karakteristik unik. Lahan gambut yang begitu luas di beberapa pulau besar di Indonesia, menjadikan pengelolaan lahan gambut sering dilakukan, terutama dalam peralihan fungsi menjadi perkebunan, pertanian, hingga pemukiman. Pada studi kasus ini lebih berfokus pada degradasi lahan gambut menjadi media tanam, proses, dampak, serta upaya pemulihan dampak yang dihasilkan dari degradasi lahan gambut tersebut
“ANALISIS DINAMIKA DAN KONDISI ATMOSFER AKIBAT PENINGKATAN POLUTAN DAN EMISI...aisyrahadatul14
Pencemaran udara adalah pelepasan zat-zat berbahaya ke atmosfer, seperti polusi industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah. Dampaknya terhadap lingkungan sangat serius. Udara yang tercemar dapat merusak lapisan ozon, memicu perubahan iklim, dan mengurangi kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Bagi makhluk hidup, pencemaran udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, iritasi mata, dan bahkan kematian. Lingkungan juga terdampak dengan terganggunya ekosistem dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...d1051231039
Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem yang unik dan penting secara global. Terbentuk dari endapan bahan organik yang terdekomposisi selama ribuan tahun, lahan gambut memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, serta mengatur siklus air. Kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya habitat, degradasi lingkungan, dan penurunan kesuburan tanah. Kerusakan lahan gambut di Indonesia telah meningkat seiring waktu, dengan laju deforestasi dan degradasi lahan gambut yang signifikan. Menurut data, sekitar 70% dari lahan gambut di Indonesia telah rusak, dan angka tersebut terus meningkat. Kerusakan lahan gambut memiliki dampak yang luas dan serius, tidak hanya secara lokal tetapi juga global. Selain menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang khas bagi ekosistem gambut, kerusakan lahan gambut juga melepaskan jumlah karbon yang signifikan ke atmosfer, berkontribusi pada perubahan iklim global.Kerusakan lahan gambut memiliki dampak negatif yang luas pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Dalam jangka panjang, kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya sumber daya alam, penurunan kesuburan tanah, dan peningkatan risiko bencana alam.
DAMPAK PIRIT ANTARA MANFAAT DAN BAHAYA BAGI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN.pdfd1051231033
Tanah merupakan bagian terpenting dalam bidang pertanian, peranan tanah juga sangat kompleks bagi media perakaran tanaman. Tanah mampu menopang dan menyediakan unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Tanah tersusun dari bahan mineral, bahan organik, udara dan air. Bahan mineral tersusun dari hasil aktivitas pelapukan bebatuan, sedangkan bahan organik berasal dari pelapukan serasah tumbuhan akibat adanya aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Salah satu jenis tanah adalah tanah sulfat masam. Tanah sulfat masam ini keberadaannya di daerah rawa pasang surut. Sering kali tanah sulfat masam dijumpai pada lahan gambut terdegradasi yang mengakibatkan tanah mengandung pirit (FeS2) naik kepermukaan. Tanah sulfat masam yang mengandung pirit ini juga mengganggu pertumbuhan tanaman. Terganggunya pertumbuhan tanaman menyebabkan lahan ini nantinya akan ditinggalkan petani bila tidak dilakukan usaha perbaikan atau menjadi lahan bongkor.
Hasil dari #INC4 #TraktatPlastik, #plastictreaty masih saja banyak reaksi ketidak puasan, tetapi seluruh negara anggota PBB bertekad melanjutkan putaran negosiasi
berikutnya: #INC5 di bulan November 2024 di Busan Korea Selatan
Cerita sukses desa-desa di Pasuruan kelola sampah dan hasilkan PAD ratusan juta adalah info inspiratif bagi khalayak yang berdiam di perdesaan
.
#PartisipasiASN dalam #bebersihsampah nyata biarpun tidak banyak informasinya
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...d1051231072
Lahan gambut adalah salah satu ekosistem penting di dunia yang berfungsi sebagai penyimpan karbon yang sangat efisien. Di Asia Tenggara, lahan gambut memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi. Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lahan untuk aktivitas pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur, degradasi lahan gambut telah menjadi masalah lingkungan yang signifikan. Degradasi lahan gambut terjadi ketika lahan tersebut mengalami penurunan kualitas, baik secara fisik, kimia, maupun biologis, yang pada akhirnya mengakibatkan pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer.
Lahan gambut di Asia Tenggara, khususnya di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, menyimpan cadangan karbon yang sangat besar. Diperkirakan bahwa lahan gambut di wilayah ini menyimpan sekitar 68,5 miliar ton karbon, yang jika terlepas, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca global.
Penetapan C-Organik Tanah (Walkley and Black Method).pptx
Bab 2. Kerangka Pengembangan Sanitasi
1. STRATEGI SANITASI KOTA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
Bagian ini akan menjelaskan secara singkat tentang gambaran umum situasi sanitasi Kabupaten Tanjung
Jabung Timur saat ini, Visi dan Misi Sanitasi Kota yang akan memberikan arahan tentang pembangunan sanitasi
kota lima tahun kedepan, Kebijakan umum sanitasi kota saat ini dan arah ke depan serta tujuan dan sasaran
pembangunan sektor sanitasi yang meliputi komponen air limbah domestik, komponen persampahan, komponen
drainase lingkungan dan komponen air bersih.
2.1 Visi Misi Sanitasi
Visi misi sanitasi telah dirumuskan untuk memberi arahan bagi pengembangan sanitasi Kabupaten
Tanjung Jabung Timur dalam rangka mencapai visi misi kabupaten. sandingan visi, misi Kabupaten dan
visi misi sanitasi dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 2.1: Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Visi Kab/Kota Misi Kab/Kota Visi Sanitasi Kab/Kota Misi Sanitasi Kab/Kota
Visi
MENUJU
TANJUNG
JABUNG TIMUR
SEJAHTERA, ADIL
, MANDIRI,
UNGGUL,
DEMOKRATIS DAN
AGAMIS
( SAMUDRA)
Misi
1. Mempercepat
ketersediaan
infrastruktur umum
secara merata dan
berkeadilan
2. Meningkatkan
kualitas pelayanan
pendidikan
dengan
mempersiapkan
sumber daya
manusia yang
unggul terampil
dan siap pakai
(pendidikan gratis
berkualitas)
3. Meningkatkan tata
kelola
pemerintahan
yang efektif,
efisien, akuntabel
dengan
penempatan
sumberdaya
manusia yang
profesional.
Terwujudnya Kabupaten
Tanjung Jabung Timur yang
bersih dan sehat melalui
pembangunan yang
partisipatif, terintegrasi dan
berkelanjutan.
Misi Air Limbah Domestik:
Meningkatkan kuantitas dan
kualitas sarana dan prasarana
pengelolaan air limbah rumah
tangga yang berwawasan
lingkungan
Misi Persampahan
Meningkatkan cakupan dan
kualitas layanan dalam sistem
pengelolaan persampahan
melalui pembangunan yang
berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan.
Misi Drainase
Mewujudkan pembangunan
drainase yang berwawasan
lingkungan
Misi Promosi Higiene dan
Sanitasi
Meningkatkan kualitas
lingkungan dan partisipasi
masyarakat untuk berprilaku
hidup bersih dan sehat.
2. STRATEGI SANITASI KOTA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
4. Meningkatkan
pengembangan
ekonomi
kerakyatan melalui
peningkatan
produktivitas
pertanian,
perkebunan,
perikanan dan
kelautan,
perdagangan,
pariwisata dan
sektor jasa lainnya
5. Meningkatkan
kualitas pelayanan
kesehatan
masyarakat
(berobat gratis dan
berkualitas)
6. Memfasilitasi
percepatan
penyelesaian
sengketa lahan
masyarakat
7. Menata zonasi
dan perlindungan
terhadap kawasan
konservasi,
peninggalan
budaya situs dan
pengembangan
budaya tradisional.
8. Mewujudkan
kehidupan
beragama,sosial
dan budaya yang
dinamis serta
meningkatkan
opartisipasi
masyarakat dalam
kehidupan
berdemokrasi
9. Meningkatkan
saran dan
prasarana olah
raga dan
pembinaan atlit
untuk berprestasi.
Sumber:RPJMD Kab.Tanjung Jabung Timur
2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi
2.2.1. Sub Sektor Air Limbah
Sarana dan Prasarana pengelolaan Air Limbah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih
terbatas pada skala rumah tangga saja, sedangkan skala yang lebih luas seperti IPAL dan
IPLT belum tersedia. Pembuangan Blackwater menggunakan sarana berupa jamban
keluarga, MCK atau bentuk-bentuk sarana lainnya. Sedangkan pembuangan Greywater
masih dialirkan ke saluran drainase, tempat terbuka (sawah, kebun). Secara umum sistem
penanganan air limbah domestik yang digunakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu
3. STRATEGI SANITASI KOTA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
sistem setempat (on site system).
Peta 2.1a: Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah
Tabel 2.2: Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kab/Kota
No Sistem
Cakupan layanan
eksisting* (%)
Target cakupan layanan* (%)
Jangka
pendek
Jangka
menengah
Jangka
panjang
(a) (b) (c) (d) (e) (f)
A Sistem On-site
1 Individual (tangki septik) 24% 27% 35% 50%
2 Cubluk dan sejenisnya. 33% 35% 45% 50%
B Sistem Off-site
1 Skala Kota 0% 2% 5% 10%
2 Skala Wilayah 0% 0% 5% 10%
C
Buang Air Besar
Sembarangan (BABS)**
42% 40% 30% 15%
Keterangan:
*) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk
**) Buang air besar di kebun, kolam, sawah, sungai dll. Termasuk di dalamnya adalah jamban yang tidak memiliki
fasilitas pengolahan (dibuang langsung ke lingkungan) atau yang dikenal juga dengan istilah BABS terselubung.
2.2.2. Sub Sektor Persampahan
Sarana dan Prasarana pengelolaan Persampahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih
terbatas, dengan cakupan pelayanan ± 2% dari total penduduk di Kab.Tanjung Jabung Timur.
Hal tersebut dikarenakan terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan belum
adanya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang memadai. Secara umum sistem penanganan
persampahan yang digunakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sistem Langsung
(direct) dan Tidak langsung(Indirect).
4. STRATEGI SANITASI KOTA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
Peta 2.2: Peta Tahapan Pengembangan Persampahan
Tabel 2.3: Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten/Kota
No Sistem
Cakupan layanan
eksisting* (%)
Cakupan layanan* (%)
Jangka
pendek
Jangka
menengah
Jangka
panjang
(a) (b) (c) (d) (e) (f)
A
Penanganan langsung
(direct)
1 Kawasan Komersial 3% 4% 8% 10%
2 Kawasan Domestik 2% 8% 20% 34%
B
Penanganan tidak langsung
(indirect)
1
C
Penanganan berbasis
masyarakat
1 Bank Sampah Kartini 0,02% 0,05% 0,1% 0,2%
Keterangan:
*) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk
2.2.3. Sub Sektor Drainase
Dilihat dari fungsi layanan drainase lingkungan, sistem dan cakupan pelayanan drainase lingkungan di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum memadai. Pada lingkup wilayah Ibu Kota Kabupaten, perencanaan dan
penyusunan program pada prinsipnya sudah mengacu kepada fungsi layanan drainase, yaitu dari saluran
persil/tersier, sekunder dan primer, akan tetapi implementasi di lapangan tidak berkembang sebagaimana
diharapkan, sistem pengaliran drainase belum berfungsi secara optimal, yaitu dari saluran persil/tersier ke
saluran sekunder hingga ke saluran primer. Pada lingkup wilayah perdesaan sistem saluran drainase lingkungan
belum terencana dengan baik, penyusunan perencanaan, program dan target pencapaian umumnya disusun
berdasarkan kebutuhan program dan anggaran yang tersedia.
5. STRATEGI SANITASI KOTA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
Peta 2.3: Peta Tahapan Pengembangan Drainase
Catatan:
Penting untuk dipastikan bahwa daerah rawan genangan (dengan kriteria seperti yang terdapat di dalam SPM)
tergambarkan di dalam peta tahapan pengembangan.
Tabel 2.4: Tahapan Pengembangan Drainase Kabupaten/Kota
No Sistem
Cakupan layanan
eksisting* (%)
Cakupan layanan* (%)
Jangka
pendek
Jangka
menengah
Jangka
panjang
(a) (b) (c) (d) (e) (f)
1 Saluran Primer 0 1% 2% 4%
2 Saluran sekunder 0 2% 5% 10 %
3 Drainase lingkungan 0 3% 7% 15%
Keterangan:
*) Cakupan layanan adalah persentase penduduk terlayani oleh sistem dimaksud atas total penduduk
2.3 Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi
Dalam mewujudkan terhadap pencapaian visi dan misi sanitasi di KabupatenTanjung Jabung Timur,
maka dibutuhkan pendanaan dengan gambaran sebagai berikut;
Tabel 2.5: Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Sanitasi
6. STRATEGI SANITASI KOTA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
Sumber : Hasil analisa
n-4 n-3 n-2 n-1 n
1
Belanja Sanitasi (
1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4
) 1,612,938,000 5,488,827,400 5,402,415,600 11,914,787,150 - 119.76
1.1
Air Limbah
Domestik 564,000,000 4,975,000,000 4,495,000,000 10,927,224,000 305.18
1.2
Sampah rumah
tangga 748,257,000 241,190,000 355,495,000 454,509,850 2.49
1.3
Drainase
lingkungan - - - - -
1.4 PHBS 300,681,000 272,637,400 551,920,600 533,053,300 29.90
2
Dana Alokasi
Khusus ( 2.1 + 2.2
+ 2.3 )
2.1 DAK Sanitasi
2.2
DAK Lingkungan
Hidup
2.3
DAK Perumahan
dan Permukiman
3
Pinjaman/Hibah
untuk Sanitasi
2,729,518,000 5,829,655,400 5,724,906,600 12,518,302,150 - 77
399,032,282,371 378,821,905,655 392,584,840,204 434,494,411,765 - 3
0.68 1.54 1.46 2.88 1.64
% APBD murni terhadap
Belanja Langsung
Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung
ataupunpenetapan nilai absolut)
No Uraian
Belanja Sanitasi (Rp.)
Rata-rata
Pertumbu
han
Belanja APBD murni untuk
Sanitasi (1-2-3)
Total Belanja Langsung
7. STRATEGI SANITASI KOTA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
Tabel 2.6: Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan
No Uraian
Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.) Total
Pendanaan2014 2015 2016 2017 2018
1 Perkiraan Belanja Langsung
2 Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi
3
Perkiraan Komitmen Pendanaan
Sanitasi
Tabel 2.7: Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kab/Kota untuk Operasional/Pemeliharaan Sanitasi
No Uraian
Belanja Sanitasi (Rp.) Pertumbuhan rata-
rata2009 2010 2011 2012 2013
1 Belanja Sanitasi
1.1 Air Limbah Domestik
1.1.1 Biaya operasional / pemeliharaan (justified)
1.2 Sampah rumah tangga
1.2.1 Biaya operasional/pemeliharaan (justified)
1.3 Drainase lingkungan
1.3.1 Biaya operasional/pemeliharaan (justified)
Tabel 2.8: Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan
Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2018
No Uraian
Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp.) Total
Pendanaan2014 2015 2016 2017 2018
1 Belanja Sanitasi
1.1 Air Limbah Domestik
1.1.1 Biaya operasional / pemeliharaan (justified)
1.2 Sampah rumah tangga
1.2.1 Biaya operasional/pemeliharaan (justified)
1.3 Drainase lingkungan
1.3.1 Biaya operasional/pemeliharaan (justified)
Tabel 2.9 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten/Kota dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK
No Uraian
Pendanaan (Rp.) Total
Pendana
an2014 2015 2016 2017 2018
1 Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan
2 Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi
3 Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi
4 Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)
5 Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)