Menggeser peran ASN dengan artificial intelligence bukan hal mustahil di masa datang. ASN yang bekerja pada jabatan yang sifatnya administrasi atau yang memiliki sifat berulang harus meningkatkan kompetensi; mengembangkan skill dan knowledge-nya
Dokumen tersebut membahas tentang transformasi pendidikan di Indonesia di era digital. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan perkembangan teknologi digital dalam pendidikan dari masa lalu hingga masa kini, mulai dari pengajaran tatap muka, sumber pendidikan terbuka, hingga kursus online masif terbuka. Dokumen tersebut juga membahas tantangan untuk menerapkan teknologi secara humanis dalam pembelajaran.
Dokumen tersebut membahas peran Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) dalam mempromosikan budaya inovasi di pemerintahan daerah di Indonesia. LAN-RI melakukan berbagai upaya seperti diseminasi hasil inovasi, fasilitasi jejaring, pelatihan kader inovasi, pengukuran dampak inovasi, serta memberikan penghargaan untuk memotivasi inovasi di daerah. Tujuannya adalah memperkuat ekosistem inovasi
Penguatan SDM Aparatur untuk Akselerasi Pelayanan di Era Revolusi Industri 4.0Tri Widodo W. UTOMO
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Seminar Nasional Program Pascasarjana Institut STIAMI
Dengan Tema “Membangun Profesionalitas ASN dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital Industri 4.0”
Jakarta, 26 Januari 2019
Buku Infografis Manajemen ASN merupakan kumpulan infografis yang terkait dengan manajemen ASN dan pelaksanaan pendidikan tinggi di Politeknik STIA LAN
Jakarta. Infografis ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca dengan sederhana, menarik, sehingga dapat lebih mudah dipahami.
Buku Manajemen ASN Outlook ini membahas berbagai isu terkini seputar manajemen aparatur sipil negara di Indonesia, mulai dari pentingnya transformasi sistem rekrutmen calon ASN, evaluasi penyusunan kamus kompetensi dan standar kompetensi jabatan, hingga tantangan dan kecenderungan manajemen ASN ke depan seperti peran penting teknologi digital dalam membentuk ASN pintar dan birokrasi digital yang unggul.
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH, MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Ceramah Pelatihan Dasar CPNS
Sorong Selatan, 28 Juli 2021
Dokumen tersebut membahas tentang transformasi pendidikan di Indonesia di era digital. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan perkembangan teknologi digital dalam pendidikan dari masa lalu hingga masa kini, mulai dari pengajaran tatap muka, sumber pendidikan terbuka, hingga kursus online masif terbuka. Dokumen tersebut juga membahas tantangan untuk menerapkan teknologi secara humanis dalam pembelajaran.
Dokumen tersebut membahas peran Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) dalam mempromosikan budaya inovasi di pemerintahan daerah di Indonesia. LAN-RI melakukan berbagai upaya seperti diseminasi hasil inovasi, fasilitasi jejaring, pelatihan kader inovasi, pengukuran dampak inovasi, serta memberikan penghargaan untuk memotivasi inovasi di daerah. Tujuannya adalah memperkuat ekosistem inovasi
Penguatan SDM Aparatur untuk Akselerasi Pelayanan di Era Revolusi Industri 4.0Tri Widodo W. UTOMO
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Seminar Nasional Program Pascasarjana Institut STIAMI
Dengan Tema “Membangun Profesionalitas ASN dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital Industri 4.0”
Jakarta, 26 Januari 2019
Buku Infografis Manajemen ASN merupakan kumpulan infografis yang terkait dengan manajemen ASN dan pelaksanaan pendidikan tinggi di Politeknik STIA LAN
Jakarta. Infografis ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca dengan sederhana, menarik, sehingga dapat lebih mudah dipahami.
Buku Manajemen ASN Outlook ini membahas berbagai isu terkini seputar manajemen aparatur sipil negara di Indonesia, mulai dari pentingnya transformasi sistem rekrutmen calon ASN, evaluasi penyusunan kamus kompetensi dan standar kompetensi jabatan, hingga tantangan dan kecenderungan manajemen ASN ke depan seperti peran penting teknologi digital dalam membentuk ASN pintar dan birokrasi digital yang unggul.
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH, MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Ceramah Pelatihan Dasar CPNS
Sorong Selatan, 28 Juli 2021
Modul ini membahas tentang pentingnya diagnosa organisasi bagi perbaikan kinerja organisasi sektor publik agar dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan meningkatkan daya saing. Diagnosa organisasi dilakukan dengan memprediksi perubahan lingkungan, menganalisis kondisi internal organisasi, dan menentukan solusi perbaikan. Pemimpin perubahan memainkan peran penting dalam menggerakkan organisasi untuk merealisasikan visi melalui program yang jel
Dokumen tersebut membahas tantangan dalam membentuk aparatur sipil negara Indonesia yang berkualitas seperti negara maju, meliputi pengembangan kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Dokumen juga membahas perlunya transformasi manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara untuk mengembangkan potensi pegawai secara berkelanjutan.
Kajian ini membahas model kesejahteraan ASN berkinerja tinggi yang adil dan layak. Penelitian menemukan bahwa kinerja birokrasi Indonesia belum optimal berdasarkan beberapa indeks global. Upaya reformasi birokrasi juga belum sesuai target. Kajian ini mengusulkan kerangka konseptual manajemen kinerja yang terdiri atas empat tahap untuk meningkatkan kinerja melalui penilaian dan reward yang adil. Hasilnya diharapkan d
Rekonseptualisasi Sekolah Kader diperlukan untuk mengakomodasi penyederhanaan birokrasi. Tujuan awal Sekolah Kader yaitu menyiapkan ASN untuk jabatan administrator tidak lagi relevan. Perlu konsep baru yang mempercepat regenerasi kepemimpinan ASN melalui menjaring bibit unggul dan sistem pendidikan pelatihan cepat bermutu.
Kedudukan Dan Peran PPPK Untuk Mendukung Terwujudnya.pptxBintiWibowo
Dokumen tersebut membahas tentang peran PPPK dalam mendukung terwujudnya smart government melalui manajemen ASN dan smart ASN. Secara ringkas, dokumen menjelaskan tentang konsep smart government dan smart ASN, profil smart ASN, aspek penerapan smart ASN, serta implementasi smart ASN yang membutuhkan dukungan infrastruktur dan SDM yang memadai.
Dokumen tersebut membahas tentang kadar digitalisasi dalam pelayanan publik di Indonesia. Ada beberapa poin penting yaitu: (1) pemerintah membutuhkan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan, (2) dibutuhkan model maturity untuk mengukur tingkat digitalisasi suatu instansi, (3) model tersebut meliputi 5 aspek yaitu strategi, organisasi, teknologi, operasional dan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penguatan budaya kerja dan employer branding sebagai bagian dari strategi akselerasi transformasi SDM aparatur dalam mendukung reformasi birokrasi. Strategi yang disebutkan antara lain pengembangan talenta, peningkatan kapasitas, penguatan budaya kerja, peningkatan kinerja, dan percepatan transformasi digital."
Modul ini membahas konsep dan kebijakan pelayanan publik digital. Efektifitas pelayanan publik merupakan amanah undang-undang yang bertujuan memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat. Namun, kinerja pelayanan publik di Indonesia masih belum memuaskan karena berbagai masalah seperti prosedur yang berbelit-belit dan kurang transparan. E-government diperkenalkan sebagai langkah untuk meningkatkan efektifitas pelayanan dengan
Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu pesat memberi
peluang untuk dimanfaatan semaksimal mungkin bagi organisasi. Diyakini,
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan akan
meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan yang bermuara pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good
governance). Upaya keseriusan pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi di lingkungan pemerintah diwujudkan dengan dikeluarkannya peraturan
dan pedoman pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi antara lain:
pada tahun 2002 Kementrian KOMINFO berinisiatif menyusun buku putih Sistem
Informasi Nasional (SISFONAS) dan pada tahun 2003 dikeluarkannya peraturan dalan
bentuk Instruksi Presiden no. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional
pengembangan e-Government.
Modul ini membahas tentang pentingnya diagnosa organisasi bagi perbaikan kinerja organisasi sektor publik agar dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan meningkatkan daya saing. Diagnosa organisasi dilakukan dengan memprediksi perubahan lingkungan, menganalisis kondisi internal organisasi, dan menentukan solusi perbaikan. Pemimpin perubahan memainkan peran penting dalam menggerakkan organisasi untuk merealisasikan visi melalui program yang jel
Dokumen tersebut membahas tantangan dalam membentuk aparatur sipil negara Indonesia yang berkualitas seperti negara maju, meliputi pengembangan kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Dokumen juga membahas perlunya transformasi manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara untuk mengembangkan potensi pegawai secara berkelanjutan.
Kajian ini membahas model kesejahteraan ASN berkinerja tinggi yang adil dan layak. Penelitian menemukan bahwa kinerja birokrasi Indonesia belum optimal berdasarkan beberapa indeks global. Upaya reformasi birokrasi juga belum sesuai target. Kajian ini mengusulkan kerangka konseptual manajemen kinerja yang terdiri atas empat tahap untuk meningkatkan kinerja melalui penilaian dan reward yang adil. Hasilnya diharapkan d
Rekonseptualisasi Sekolah Kader diperlukan untuk mengakomodasi penyederhanaan birokrasi. Tujuan awal Sekolah Kader yaitu menyiapkan ASN untuk jabatan administrator tidak lagi relevan. Perlu konsep baru yang mempercepat regenerasi kepemimpinan ASN melalui menjaring bibit unggul dan sistem pendidikan pelatihan cepat bermutu.
Kedudukan Dan Peran PPPK Untuk Mendukung Terwujudnya.pptxBintiWibowo
Dokumen tersebut membahas tentang peran PPPK dalam mendukung terwujudnya smart government melalui manajemen ASN dan smart ASN. Secara ringkas, dokumen menjelaskan tentang konsep smart government dan smart ASN, profil smart ASN, aspek penerapan smart ASN, serta implementasi smart ASN yang membutuhkan dukungan infrastruktur dan SDM yang memadai.
Dokumen tersebut membahas tentang kadar digitalisasi dalam pelayanan publik di Indonesia. Ada beberapa poin penting yaitu: (1) pemerintah membutuhkan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan, (2) dibutuhkan model maturity untuk mengukur tingkat digitalisasi suatu instansi, (3) model tersebut meliputi 5 aspek yaitu strategi, organisasi, teknologi, operasional dan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penguatan budaya kerja dan employer branding sebagai bagian dari strategi akselerasi transformasi SDM aparatur dalam mendukung reformasi birokrasi. Strategi yang disebutkan antara lain pengembangan talenta, peningkatan kapasitas, penguatan budaya kerja, peningkatan kinerja, dan percepatan transformasi digital."
Modul ini membahas konsep dan kebijakan pelayanan publik digital. Efektifitas pelayanan publik merupakan amanah undang-undang yang bertujuan memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat. Namun, kinerja pelayanan publik di Indonesia masih belum memuaskan karena berbagai masalah seperti prosedur yang berbelit-belit dan kurang transparan. E-government diperkenalkan sebagai langkah untuk meningkatkan efektifitas pelayanan dengan
Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu pesat memberi
peluang untuk dimanfaatan semaksimal mungkin bagi organisasi. Diyakini,
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan akan
meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan yang bermuara pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good
governance). Upaya keseriusan pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi di lingkungan pemerintah diwujudkan dengan dikeluarkannya peraturan
dan pedoman pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi antara lain:
pada tahun 2002 Kementrian KOMINFO berinisiatif menyusun buku putih Sistem
Informasi Nasional (SISFONAS) dan pada tahun 2003 dikeluarkannya peraturan dalan
bentuk Instruksi Presiden no. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional
pengembangan e-Government.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. Menuju Corporate University
Robot AI Siap Geser Posisi PNS, Jokowi Sudah Ancang-ancang! Judul artikel pada salah satu online news
ini cukup mencengangkan. Tak tanggung-tanggung, Presiden sendiri menginginkan birokrasi harus
melibatkan teknologi di dalamnya. Pada posisi tertentu robot kecerdasan buatan atau artificial
intelligence bahkan bisa menggantikan peran ASN.
Dunia birokrasi memang tidak luput dari sergapan disrupsi teknologi. Seperti COVID-19, disrupsi
teknologi dianggap sebagai salah satu pandemic yang mendorong perubahan di lingkungan bekerja ASN.
Seolah bersamaan datangnya. Saat COVID-19 datang merongrong, mendorong ASN work from home,
teknologi datang menawarkan berbagai kemajuan. Mulai dari hadirnya berbagai sistim informasi yang
kian masif dan beraneka ragam hingga sekedar aplikasi yang mendukung virtual meeting.
Maka menggeser peran ASN dengan artificial intelligence bukan hal mustahil di masa datang. ASN yang
bekerja pada jabatan yang sifatnya administrasi atau yang memiliki sifat berulang harus meningkatkan
kompetensi; mengembangkan skill dan knowledge-nya
Bersyukur, disrupsi teknologi tidak sekedar “mengancam” posisi ASN, tapi juga menawarkan cara
meningkatkan kompetensi dengan mudah dan murah. Selama ini, kompetensi ASN diasah dalam
berbagai program kediklatan.
Dengan dukungan teknologi, muncul tren baru dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya
manusia yakni membangun ASN Corporate University (ASN Corpu).
ASN Corpu adalah sarana pendidikan dan pembelajaran yang strategis dalam membantu organisasi
mencapai tujuannya melalui peningkatan kompetensi dan kapabilitas insan organisasi (pengetahuan,
skill, attitude) secara terus menerus.
ASN Corpu mendorong transformasi diklat konvensional menjadi diklat berbasis human capital
management. Lembaga kediklatan dan pengembangan manusia otomatis harus ikut bertransformasi
menyesuaikan.
Secara umum, sistim pengembangan SDM menggunakan metode 70/20/10, yakni 70% experiential
learning, 20% social learning, dan 10% formal learning. Corporate University idealnya melengkapi sistim
20/10; dan terus dikembangkan seiring dengan digitalisasi sistim pembelajaran.
Dalam ASN Corpu seluruh instansi pemerintah berfungsi sebagai lembaga pembelajaran. Caranya
dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai sistem pelatihan yang progresif edukatif, seperti klasikal,
non klasikal, e-learning, coaching, mentoring dan on the job training serta pertukaran pegawai.
Elemen vital dari ASN Corpu adalah pelibatan dan dukungan pimpinan lembaga sebagai leader atau
board of directors (learning strategic governance). Didukung selanjutnya oleh desain pembelajaran yang
tepat, dengan orang yang tepat, serta waktu yang tepat perlu menjadi focus perhatian (learning focus);
yang tentu saja harus disesuaikan dengan prioritas organisasi.
2. ASN Corpu bukan sekedar transformasi program kediklatan, tapi mendorong lahirnya habit Learning
yang terbentuk dan didukung oleh semua pihak secara bersama-sama dalam rangka pemenuhan
kebutuhan organisasi. Seperti kata orang bijak ‘learning is a journey, not destination.
Kuncinya adalah merubah cara pandang (paradigma) dan pola pikir (mindset) tentang pembelajaran
(learning) dengan menyesuaikan kondisi yang sedang berubah. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, “Didiklah
anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup tidak di zamanmu.”
Siapkah kita bersama-sama mendorong ASN Corpu melengkapi pola kediklatan lama yang lebih dahulu
ada?