Dokumen tersebut membahas tentang peran PPPK dalam mendukung terwujudnya smart government melalui manajemen ASN dan smart ASN. Secara ringkas, dokumen menjelaskan tentang konsep smart government dan smart ASN, profil smart ASN, aspek penerapan smart ASN, serta implementasi smart ASN yang membutuhkan dukungan infrastruktur dan SDM yang memadai.

1. Kedudukan Dan Peran PPPK
Untuk MendukungTerwujudnya
SmartGoverment: Manajemen
ASN DanSmartASN

2. Smart
goverment
 pengembangan sistem pemerintahan yang berbasis teknologi
informasi
 e-government tak sekadar memasang teknologi seperti pusat
data (data center), jaringan, dan aplikasi, tetapi harus memikirkan
orangnya, baik birokrat, penggunanya, maupun proses
pemerintahannya.
 Selama pimpinan daerah menyukai transparansi dan
akuntabilitas, serta menyukai komunikasi yang baik dengan
masyarakatnya, maka tentu Pemda itu akan berusaha
membangun e-Gov yang baik.
 “Kata ahli, teknologi bisa membuat orang cerdas, tapi juga bisa
membuat orang tetap bodoh.Yang cerdas adalah teknologinya,
tapi orangnya tetap bodoh.
 Oleh karena itu di dalam masyarakat kita permasalahan yang
sangat besar adalah kontradiksi kultural.

3. Tujuan
 sistem pemerintahan lebih efisien, transparan, dan efektif. proses
pelayanan publik seperti perizinan, pembayaran, hingga
penganggaran tak mesti tatap muka.
 Proses jadi lebih cepat, transparan, dan bisa dilacak jika ada
kelambatan atau penyalahgunaan wewenang.
 dalam Smart Government, pelayanan publik dilakukan secara
terpusat, sistem pelayanannya sudah terintegrasi. Dampaknya
adalah sistem dalam Smart Government dapat menopang dan
menjamin kemudahan akses layanan secara efektif.

4. konsep
 kemudahan pelayanan publik dan perizinan. Beberapa contoh dari
hal tersebut adalah Pemerintah Kota Surabaya dan Kabupaten
Sleman, melalui mesin bernama e‐Kios. Sistem e‐Kios adalah kios
pelayanan publik yang bersifat real‐time dan satu pintu
 transparansi, yaitu mendekatkan masyarakat dengan pegawai
pemerintahan. Pengaduan kepada pemerintah dan pemberian
reputasi kepada perangkat daerah dapat dilakukan secara
langsung melalui aplikasi online,

5. Manajemen
ASN
 Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang amat penting dalam
rangka menciptakan masyarakat madan
 Tantangan yang dihadapi berat
 laporan Bank Dunia melaluiWorlwideGovernance Indicators yang
menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan (Government
Effectiveness) Indonesia masih sangat rendah, dengan nilai indeks
di tahun 2014 adalah – 0, 01.
 The Corruption Perceptions Index) Indonesia berdasarkan data
dariTransparency International juga masih rendah pada nilai
indeks 34 ( dari nilai indeks bersih korupsi 100 ) dan berada pada
ranking 107 dari 175 negara
 Permasalahan lain internal
 #UU no 5 tahun 2014 tentang ASN

6. Hal mendasar
padaUUASN
 ASN adalah sumber daya manusia dan sebagai aset negara yang
harus dikelola, dihargai, dan dikembangkan dengan baik.
 perubahan dari pendekatan closed career system yang sangat
berorientasi kepada senioritas dan kepangkatan, kepada open
career system yang mengedepankan kompetisi dan kompetensi
ASN dalam promosi dan pengisian jabatan
 pegawaiASN sebagai sebuah profesi yang harus memiliki standar
pelayanan profesi, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku profesi,
pendidikan dan pengembangan profesi, serta memiliki organisasi
profesi yang dapat menjaga nilai-nilai dasar profes

7. Definisi
 pengelolaanASN untuk menghasilkan PegawaiASN yang
professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari
intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme.
 pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu
tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras
dengan perkembangan jaman

8. kedudukan
 warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan
perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah
untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.
 berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan
kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah
serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan
dan partai politik
 berada di pusat, daerah, dan luar negeri.

9. peran dan
tugas
 Pelaksana kebijakan public;
 Pelayan public; dan
 Perekat dan pemersatu bangsa
 PegawaiASN bertugas:
 1) Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
 2) Memberikan pelayanan public yang professional dan
berkualitas, dan
 3) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia

10. Smart asn
 Smart ASN merupakan konsep modern dalam manajemen
aparatur negara yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja
pegawai dan efisiensi pelayanan publik melalui pemanfaatan
teknologi informasi
 ASN cerdas ini adalah konsep administrasi pegawai yang
mengintegrasikanTIK untuk memudahkan birokrasi berupa
pengelolaan data dan informasi, mempercepat proses kerja, serta
meningkatkan kualitas pelayanan publik pegawaiASN.

11. Profil smart
ASN
 nasionalisme,
 integritas,
 wawasan global,
 hospitality,
 networking,
 penguasaan teknologi informasi,
 bahasa asing
 dan entrepreneurship.
 Seorang ASN yang ‘Smart’ juga diharapkan dapat berperan sebagai digital
talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di
Indonesia.

12. Aspek
penerapan
smart asn
 Pengelolaan Data dan Informasi yang Efektif
 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik
 Pengembangan Kompetensi Pegawai
 Monitoring Kinerja dan Evaluasi yang Akurat
 Penerapan Strategi yang Terintegrasi

13. Implementasi
SmartASN
 Diperlukan dukungan infrastruktur dan SDM memadai
 Pengembangan kompetensi pegawai merupan keniscyaan
 Monev yang terus menerus
 Terus beradaptasi dan bertransformasi sesuai perkembangan
dankebutuhan masyarakat