Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum TV Desa
Panduan ini memberikan informasi mengenai proses pendaftaran nama dan badan hukum untuk BUM Desa Bersama, mulai dari registrasi akun, pengajuan nama, pengajuan sertifikat badan hukum, hingga penerbitan sertifikat oleh Kementerian Hukum dan HAM."
Surat keputusan kepala desa Panyocokan mengangkat pengurus kelompok tani 'Mekartani' dan 'Bakti Tani Berkah' untuk mengembangkan pertanian di desa tersebut.
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesaTV Desa
PP 11/2021 mengatur tentang organisasi, modal, aset, dan operasional BUM Desa untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. BUM Desa diatur sebagai badan hukum terpisah dari pemerintah desa dengan organisasi terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMaTV Desa
1. Dokumen menjelaskan ketentuan perpajakan terkait Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama), termasuk definisi, dasar hukum pembentukan, jenis dan tujuan, serta kewajiban perpajakan meliputi mendaftar, menghitung pajak terutang, membayar pajak, dan melaporkan SPT.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas secara demokratis, terdiri dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilihan. Pemilihan dapat dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang dengan interval maksimal 2 tahun, dan panitia pemilihan dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemilihan kepala desa di Kabupaten Nunukan. Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali untuk seluruh desa, namun dapat juga dilakukan secara bergelombang dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Panitia pemilihan dibentuk pada tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten untuk menyelenggarakan proses pemilihan.
Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum TV Desa
Panduan ini memberikan informasi mengenai proses pendaftaran nama dan badan hukum untuk BUM Desa Bersama, mulai dari registrasi akun, pengajuan nama, pengajuan sertifikat badan hukum, hingga penerbitan sertifikat oleh Kementerian Hukum dan HAM."
Surat keputusan kepala desa Panyocokan mengangkat pengurus kelompok tani 'Mekartani' dan 'Bakti Tani Berkah' untuk mengembangkan pertanian di desa tersebut.
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesaTV Desa
PP 11/2021 mengatur tentang organisasi, modal, aset, dan operasional BUM Desa untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. BUM Desa diatur sebagai badan hukum terpisah dari pemerintah desa dengan organisasi terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
Tinjauan Aspek Perpajakan BUMDes dan BUMDesMaTV Desa
1. Dokumen menjelaskan ketentuan perpajakan terkait Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama), termasuk definisi, dasar hukum pembentukan, jenis dan tujuan, serta kewajiban perpajakan meliputi mendaftar, menghitung pajak terutang, membayar pajak, dan melaporkan SPT.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPA...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas secara demokratis, terdiri dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilihan. Pemilihan dapat dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang dengan interval maksimal 2 tahun, dan panitia pemilihan dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemilihan kepala desa di Kabupaten Nunukan. Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali untuk seluruh desa, namun dapat juga dilakukan secara bergelombang dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Panitia pemilihan dibentuk pada tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten untuk menyelenggarakan proses pemilihan.
Perda Kabupaten Nunukan tentang Izin Usah Jasa KonstruksiArifuddin Ali.
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan mengatur tentang retribusi izin usaha jasa konstruksi, termasuk menetapkan struktur dan besaran tarif retribusi berdasarkan jenis, bentuk, dan kualifikasi usaha serta wilayah pemungutannya di Kabupaten Nunukan.
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Yudhi Aldriand
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Perubahan tersebut meliputi penambahan definisi, pengaturan tentang penjabat kepala desa dan pegawai negeri sipil yang menjadi kepala desa, serta ketentuan tentang pelantikan calon kepala desa yang menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana
Laporan ini merangkum pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Desa Karangmalang pada tahun 2017 yang meliputi kegiatan pembersihan lingkungan di 4 wilayah dusun. Laporan ini menjelaskan persiapan, pelaksanaan, pembiayaan, permasalahan dan kesimpulan dari kegiatan tersebut."
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa di Indonesia. Terdiri dari ketentuan umum, pelaksanaan pemilihan kepala desa, dan persiapan pemilihan meliputi penetapan pemilih, pembentukan panitia pemilihan, dan pengumuman daftar pemilih sementara dan tambahan.
Laporan ini merangkum kegiatan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) "Bligo Berseri" di Desa Bligo pada tahun 2013. Laporan ini mencakup realisasi anggaran untuk kegiatan lingkungan, sosial, dan ekonomi serta kendala dan solusi yang dihadapi.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PUNGUTAN DESA Bpd Desa Kasokandel
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pungutan Desa di Kabupaten Majalengka. Pungutan Desa merupakan sumber pendapatan desa yang diambil dari masyarakat berdasarkan kemampuan ekonomi. Pungutan Desa meliputi iuran warga, biaya surat, pungutan lahan pertanian, dan sumbangan lainnya. Pelaksanaan dan pengelolaan Pungutan Desa mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta diawasi
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANGStrobillus Found
Dokumen tersebut berisi peraturan tentang tata tertib penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Karangmalang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Dokumen tersebut mengatur tentang pembentukan panitia pemilihan, tugasnya, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilihan.
Dokumen tersebut merangkum program peningkatan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Cilacap tahun 2021, meliputi pendataan nelayan, penerbitan kartu identitas KUSUKA, sertifikasi tanah, asuransi nelayan, pelatihan, dan bantuan lainnya."
Musyawarah Desa adalah organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMDesa Kridabo. Musyawarah Desa terdiri atas masyarakat Desa dan berwenang menetapkan kebijakan BUMDesa, mengangkat dan memberhentikan pelaksana operasional, serta memberikan persetujuan laporan tahunan dan rencana program kerja BUMDesa. BUMDesa bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian, perternakan, air bersih, dan pengelola
Dokumen ini membahas tentang tata cara pemilihan kepala desa antarwaktu yang dilakukan melalui musyawarah desa. Tahapannya meliputi persiapan dengan membentuk panitia pemilihan, pendaftaran calon, penetapan calon yang layak, pelaksanaan musyawarah desa, penetapan calon terpilih, dan pelaporan hasil ke instansi yang berwenang. Calon harus memenuhi syarat tertentu dan pemilihan dilakukan secara musyawarah
Dokumen ini merekomendasikan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa X Kecamatan Y Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rekomendasi ini didasarkan pada peraturan terkait dan surat kepala desa serta kepala dinas terkait. Dokumen ini menyetujui usulan penggantian dan pengangkatan perangkat desa baru sesuai perubahan susunan organisasi, serta memerintahkan kepala desa untuk mencabut dan mengangkat kembali perang
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan penjaringan, penyaringan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Banyumas. Dokumen ini menjelaskan tentang persyaratan calon perangkat desa, pembentukan panitia penjaringan dan penyaringan, serta tahapan proses pengisian jabatan perangkat desa melalui penjaringan, penyaringan, dan pengangkatan.
Dokumen tersebut membahas pedoman pengelolaan dana UED Desa yang dialokasikan sebagai modal penyertaan Desa pada BUMDesa. Dokumen ini mengatur tata cara inventarisasi aset UED, pembentukan tim inventarisasi, mekanisme pengelolaan dana di Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaannya."
Perda Kabupaten Nunukan tentang Izin Usah Jasa KonstruksiArifuddin Ali.
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan mengatur tentang retribusi izin usaha jasa konstruksi, termasuk menetapkan struktur dan besaran tarif retribusi berdasarkan jenis, bentuk, dan kualifikasi usaha serta wilayah pemungutannya di Kabupaten Nunukan.
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Yudhi Aldriand
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Perubahan tersebut meliputi penambahan definisi, pengaturan tentang penjabat kepala desa dan pegawai negeri sipil yang menjadi kepala desa, serta ketentuan tentang pelantikan calon kepala desa yang menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana
Laporan ini merangkum pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Desa Karangmalang pada tahun 2017 yang meliputi kegiatan pembersihan lingkungan di 4 wilayah dusun. Laporan ini menjelaskan persiapan, pelaksanaan, pembiayaan, permasalahan dan kesimpulan dari kegiatan tersebut."
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa di Indonesia. Terdiri dari ketentuan umum, pelaksanaan pemilihan kepala desa, dan persiapan pemilihan meliputi penetapan pemilih, pembentukan panitia pemilihan, dan pengumuman daftar pemilih sementara dan tambahan.
Laporan ini merangkum kegiatan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) "Bligo Berseri" di Desa Bligo pada tahun 2013. Laporan ini mencakup realisasi anggaran untuk kegiatan lingkungan, sosial, dan ekonomi serta kendala dan solusi yang dihadapi.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PUNGUTAN DESA Bpd Desa Kasokandel
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pungutan Desa di Kabupaten Majalengka. Pungutan Desa merupakan sumber pendapatan desa yang diambil dari masyarakat berdasarkan kemampuan ekonomi. Pungutan Desa meliputi iuran warga, biaya surat, pungutan lahan pertanian, dan sumbangan lainnya. Pelaksanaan dan pengelolaan Pungutan Desa mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta diawasi
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANGStrobillus Found
Dokumen tersebut berisi peraturan tentang tata tertib penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Karangmalang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Dokumen tersebut mengatur tentang pembentukan panitia pemilihan, tugasnya, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilihan.
Dokumen tersebut merangkum program peningkatan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Cilacap tahun 2021, meliputi pendataan nelayan, penerbitan kartu identitas KUSUKA, sertifikasi tanah, asuransi nelayan, pelatihan, dan bantuan lainnya."
Musyawarah Desa adalah organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMDesa Kridabo. Musyawarah Desa terdiri atas masyarakat Desa dan berwenang menetapkan kebijakan BUMDesa, mengangkat dan memberhentikan pelaksana operasional, serta memberikan persetujuan laporan tahunan dan rencana program kerja BUMDesa. BUMDesa bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian, perternakan, air bersih, dan pengelola
Dokumen ini membahas tentang tata cara pemilihan kepala desa antarwaktu yang dilakukan melalui musyawarah desa. Tahapannya meliputi persiapan dengan membentuk panitia pemilihan, pendaftaran calon, penetapan calon yang layak, pelaksanaan musyawarah desa, penetapan calon terpilih, dan pelaporan hasil ke instansi yang berwenang. Calon harus memenuhi syarat tertentu dan pemilihan dilakukan secara musyawarah
Dokumen ini merekomendasikan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa X Kecamatan Y Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rekomendasi ini didasarkan pada peraturan terkait dan surat kepala desa serta kepala dinas terkait. Dokumen ini menyetujui usulan penggantian dan pengangkatan perangkat desa baru sesuai perubahan susunan organisasi, serta memerintahkan kepala desa untuk mencabut dan mengangkat kembali perang
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan penjaringan, penyaringan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Banyumas. Dokumen ini menjelaskan tentang persyaratan calon perangkat desa, pembentukan panitia penjaringan dan penyaringan, serta tahapan proses pengisian jabatan perangkat desa melalui penjaringan, penyaringan, dan pengangkatan.
Dokumen tersebut membahas pedoman pengelolaan dana UED Desa yang dialokasikan sebagai modal penyertaan Desa pada BUMDesa. Dokumen ini mengatur tata cara inventarisasi aset UED, pembentukan tim inventarisasi, mekanisme pengelolaan dana di Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaannya."
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, mencakup ketentuan umum, asas pengelolaan, kekuasaan pengelolaan, APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), dan ketentuan lainnya. Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. APBDesa terdiri atas pendapatan, belanja, dan
Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Secara garis besar, peraturan ini menetapkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Peraturan ini juga mengatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, s
Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Secara garis besar, peraturan ini menetapkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Peraturan ini juga mengatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, s
Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Secara garis besar, peraturan ini menetapkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Peraturan ini juga mengatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, s
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, mencakup ketentuan umum, asas pengelolaan, kekuasaan pengelolaan, APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), dan penatausahaan keuangan desa. Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa dan dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa). APBDesa terdiri atas pendap
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa, (3) Rencana Kerja Pembangunan Desa merupak
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
Peraturan Desa Perning mengatur pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dengan nama "BUMI PERNING SEJAHTERA" untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. BUMDesa akan dikelola oleh pengurus yang terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas yang mewakili masyarakat. Modal awal BUMDesa berasal dari Anggaran Pend
Peraturan Bupati Sidoarjo mengatur tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa di Kabupaten Sidoarjo. Dana desa ditetapkan berdasarkan alokasi dasar yang dibagi secara merata dan alokasi berdasarkan jumlah penduduk, kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografi setiap desa. Dana desa digunakan untuk membiayai pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyar
PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DESA WONOYOSOPemdes Wonoyoso
Peraturan Desa ini membentuk beberapa lembaga kemasyarakatan di Desa Wonoyoso seperti LPMD, TP PKK Desa, RT, RW dan Karang Taruna untuk membantu pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESAPemdes Wonoyoso
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso menunjuk tim pengelola keuangan desa untuk tahun anggaran 2020. Tim terdiri atas Kepala Desa sebagai pemegang kuasa pengelolaan keuangan, Sekretaris Desa sebagai koordinator, Bendahara Desa, dan beberapa pelaksana kegiatan. Masing-masing anggota tim mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan keuangan desa.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
1. BADAN USAHA MILIK DESA
1. Definisi (Permendesa 4/2015 pasal 1)
Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
2. Maksud (Pasal 2)
Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh
kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh
Desa dan/atau kerja sama antar-Desa
3. Tujuan (Pasal 5)
Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati
melalui Musyawarah Desa. Pelaksanaan Musdes merujuk Permendesa nomor
2 tahun 2015
4. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa
(pasal 9)
5. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
a. Penasihat;
b. Pelaksana Operasional; dan
c. Pengawas.
6. Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. (Bukan ditunjuk,
tetapi hasil musyawarah desa) pasal 16 Permendesa 4 tahun 2015
7. Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. Modal BUM Desa terdiri
dari a) penyertaan modal desa dan b) penyertaan modal masyarakat desa
(merujuk pasal 17 Permendesa 4 tahun 2015)
8. Pembagian sisa hasil usaha BUM Desa diatur dalam AD/ART BUM Desa.
9. Pertanggungjawaban BUM Desa (Pasal 31)
a. Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan
BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala
Desa.
b. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam
membina pengelolaan BUM Desa.
c. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap
BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa
PROSEDUR PENYERTAAN MODAL BUMDES
1. Pemerintah Desa (Pemdes) menganggarkan modal BUM Desa pada APBDesa
yang bersumber dari ADD (sesuai RPJ Kabupaten Jombang sebesar Rp.
100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
2. Pemerintah Desa Menuangkan modal BUM Desa pada Peraturan Desa
tentang Penyertaan Modal BUM Desa
2. 3. Setelah dana APBDesa tersedia untuk BUM Desa :
a. Pengurus BUM Desa membuka rekening atas nama BUM Desa
b. Pengurus BUM Desa mengusulkan dana pada Pemdes. Lampiran usulan
meliputi :
1) Usulan Ketua BUM Desa pada Kepala Desa
2) SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
3) Foto copy rekening kas BUM Desa
4) Foto copy KTP Ketua dan Bendahara
5) Kuitansi penerimaan dana BUM Desa
6) Foto copy NPWP BUM Desa (Jika ada, lebih baik ada)
c. Setelah melalui verifikasi, Pemdes mencairkan dana BUM Desa dengan
cara :
1) Melalui transfer rekening dari RKD ke Rekening BUM Desa, atau
2) Memberikan cash (tunai) kepada pengurus BUM Desa melalui musdes
pelaksanaan ADD.
d. Pengurus BUM Desa mengelola dana yang telah ada sesuai dengan bidang
kegiatan yang dijalani BUM Desa.
BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PEMDES DALAM BUMDES
Untuk mempertanggungjawabkan BUM Desa, desa menyusun surat pertang-
gungjawaban penyertaan modal BUM Desa. Bentuk SPJ (mengadopsi SPJ dari
ADD yang lain) meliputi :
1. Usulan pencairan dana Pengurus BUM Desa (berkas lengkap)
2. Berita acara penyerahan dana BUM Desa
3. Bukti penyerahan yang terdiri :
a. Bukti transfer (jika diberikan transfer ke Rekening BUM Desa)
b. Foto penyerahan Uang (Jika diberikan cash/tunai)
4. Foto kegiatan Musdes penyerahan Dana BUM Desa
5. Laporan pelaksanaan dan perkembangan BUM Desa oleh pengurus BUM
Desa (kewajiban pengelola/pengurus BUM Desa
Catatan :
1. Pemberian melalui transfer dari RKD ke Rekening BUM Desa lebih aman dan
lebih baik. Karena modal BUM Desa lebih baik di rekening BUM Desa.
Pengurus menggunakan secukupnya.
2. Bentuk SPJ tersebut bias dikembangkan menjadi lebih baik.
3. CONTOH USULAN
KOP BUMDES
Bangun Jaya, 3 Juli 2015
Kepada
Nomor : 922 / 1 /BMD_BJ/VII/2015 Yth. Sdr. Kepala Desa Bangun Jaya
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas) di—
Hal : Permohonan Pencairan Dana BANGUN JAYA
Penyertaan Modal Bumdes Tahun 2015
Sehubungan dengan pelaksanaan ADD tahun Anggaran 2015
tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Makmur Desa Bangun
Jaya, Kecamatan Lancar Jaya Kabupaten Lohjinawi. Sebagai kelangkapan
kami lampirkan:
1. Usulan Ketua Bumdes
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
3. Foto Copy Rekening Bumdes Makmur
4. Foto Copy KTP Ketua dan Bendahara Bumdes
5. Kuitansi /bukti penerimaan Dana Bumdes
6. Foto copy NPWP (Jika ada)
Untuk selanjutnya mohon segera dapatnya dicairkan tersebut.
Demikian untuk menjadikan periksa
Direktur Bumdes MAKMUR
SAMSON SITULUNG
4. Contoh SPP
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
DESA BANGUN JAYA KECAMATAN LANCAR JAYA
TAHUN ANGGARAN 2015
1 Bidang : 3.2.2. Penyertaan Modal
2 Kegiatan : 3.2.2.1. Penyertaan ModalBumdes
3 Waktu Pelaksanaan : Juli - Desember2015
RincianPendanaan :
N
O
URAIAN
PAGU
ANGGARAN
PENCAIRAN
S/D YG
LALU
PERMINTAAN
SEKARANG
JUMLAH
SAMPAI
SAAT INI
SISA DANA
( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. )
1
Penyertaan Modal
Bumdes 100,000,000 - 100,000,000 100,000,000 -
-
JUMLAH 100,000,000
- 100,000,000 100,000,000 -
Telahdilakukanverifikasi Bangun Jaya, 3 Juli 2015
Sekretaris Desa Pelaksana Kegiatan
………………… SIMSON SITULUNG
Setujuuntuk dibayarkan Telah dibayar lunas
KepalaDesa BangunJaya Bendahara Desa
……………………………. ……………………
