Rapat Koordinasi Nasional APIP Tahun 2016 membahas peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP untuk mencapai target RPJMN 2015-2019 yaitu 80% SPIP dan 85% APIP berada pada level 3 pada tahun 2019."
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Peran dan fungsi Inspektorat Utama KPU sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020
2. Unsur-unsur pengendalian intern dan kartu kendali SPIP yang harus dipantau
3. Klasifikasi penerimaan gratifikasi dan ketentuan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU
Ringkasan:
1. Dokumen ini membahas transformasi digital pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
2. Inspektorat Jenderal bertransformasi menjadi mitra strategis dan terpercaya dalam pengelolaan keuangan negara melalui pengawasan intern yang efektif, agile, dan bernilai tambah.
3. Transformasi mencakup penguatan teknologi digital pengawasan, sistem informasi pengawasan terintegrasi, dan pengembangan kompetensi SDM
Presentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
Inspektorat Utama BPOM mengatur struktur organisasi dan tugas pokoknya untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi. Inspektorat bertugas mengawasi pelaksanaan tugas di Badan POM.
13 proposal software simwas - sistem informasi pengawasan - software inspekto...Ahmad SKT
1. SIAKAD (Software Aplikasi Sistem Informasi Akademik) ... hal 3
2. SIRS (Software Aplikasi Sistem Informasi Rumah Sakit) ... hal 4
3. SIMPEG (Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) ... hal 8
4. SIMDIK (Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Sekolah) ... hal 10
5. SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan) ... hal 12
6. SIDAK (Sistem Informasi Dokumentasi dan Kearsipan) ... hal 13
7. SITARA (Sistem Informasi Manajemen Tata Persuratan) ... hal 14
8. SIRAB (Sistem Informasi Rencana Anggaran Belanja) ... hal 14
9. SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset) ... hal 15
10. SIM SPD (Software Aplikasi Sistem Informasi Surat Perjalanan Dinas)-non web based ... hal 15
11. SIMKEU (Software Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Pusat)-non web based ... hal 16
12. SIKD (Software Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah)-non web based ... hal 17
13. SIMWAS (Software Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan)-non web based ... hal 20
14. e-StockKB (Software Aplikasi Inventory Kawasan Berikat) ... hal 20
15. SIMPRUS (Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perusahaan)-non web based ... hal 23
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerahDr. Zar Rdj
PENINGKATAN BERKELANJUTAN DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS KEGIATAN PENGAWASAN INTERN
I. KUALITAS TERTANAM PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN TERLIHAT PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN YANG MELIPUTI:
1. Governance (Tata Kelola);
• Tata Kelola Pengawasan Intern;
• Piagam Pengawasan Intern;
• Independensi dan Objektivitas;
• Sistem Pengendalian Intern;
• Manajemen Risiko;
• Kode Etik; dan
• Pengelolaan Sumber Daya.
2. Professional Practice (Praktik Profesional);
• Peran dan Tanggung Jawab;
• Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
• Perencanaan Penugasan Pengawasan;
• Kecakapan dan Kecermatan Profesional;
• Pelaksanaan Penugasan Pengawasan; dan
• Penjaminan Kualitas.
3. Communication (Komunikasi).
• Komunikasi Hasil Pengawasan;
• Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
• Komunikasi dengan Stakeholders.
II. PENINGKATAN BERKELANJUTAN ATAS QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT PROGRAM (QAIP) TERLIHAT PADA:
1. Pemantauan Berkelanjutan (Ongoing Monitoring);
Pemantauan berkelanjutan dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar. Pemantauan berkelanjutan memberikan jaminan bahwa proses-proses pengawasan intern telah berjalan secara efektif untuk dapat menjaga kualitas setiap penugasan pengawasan intern. Pemantauan berkelanjutan dilakukan dengan senantiasa menjaga kesesuaian setiap penugasan pengawasan intern dengan standar
2. Penilaian Sendiri Secara Berkala (Periodic Self Assessment);
Penilaian sendiri secara berkala dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit.
Hasil penilaian sendiri secara berkala dan level kesesuaian yang dicapai harus dilaporkan kepada Pimpinan APIP. Rencana aksi berikut jangka waktu penyelesaiannya juga harus disusun dalam rangka menindaklanjuti kelemahan-kelemahan dan/atau area-area peningkatan yang telah diidentifikasi. Perpaduan proses pemantauan berkelanjutan dan penilaian sendiri secara berkala akan menjadi suatu struktur yang efektif untuk menjaga kesesuaian kegiatan pengawasan intern dan memperoleh peluang untuk peningkatan.
3. Penilaian Ekstern (External Assessment).
Penilaian ekstern dilaksanakan paling kurang satu kali dalam lima tahun oleh pihak yang independen dan berkualitas yang berasal dari luar APIP. Penilaian ekstern dapat dilakukan melalui:
• penilaian oleh pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang
• Pengawasan Intern, seperti Kantor Akuntan Publik;
• penilaian mandiri dengan validasi oleh pihak ekstern; dan/atau
• telaah sejawat oleh APIP lain.
Rapat Koordinasi Nasional APIP Tahun 2016 membahas peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP untuk mencapai target RPJMN 2015-2019 yaitu 80% SPIP dan 85% APIP berada pada level 3 pada tahun 2019."
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Peran dan fungsi Inspektorat Utama KPU sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020
2. Unsur-unsur pengendalian intern dan kartu kendali SPIP yang harus dipantau
3. Klasifikasi penerimaan gratifikasi dan ketentuan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU
Ringkasan:
1. Dokumen ini membahas transformasi digital pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
2. Inspektorat Jenderal bertransformasi menjadi mitra strategis dan terpercaya dalam pengelolaan keuangan negara melalui pengawasan intern yang efektif, agile, dan bernilai tambah.
3. Transformasi mencakup penguatan teknologi digital pengawasan, sistem informasi pengawasan terintegrasi, dan pengembangan kompetensi SDM
Presentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
Inspektorat Utama BPOM mengatur struktur organisasi dan tugas pokoknya untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi. Inspektorat bertugas mengawasi pelaksanaan tugas di Badan POM.
13 proposal software simwas - sistem informasi pengawasan - software inspekto...Ahmad SKT
1. SIAKAD (Software Aplikasi Sistem Informasi Akademik) ... hal 3
2. SIRS (Software Aplikasi Sistem Informasi Rumah Sakit) ... hal 4
3. SIMPEG (Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) ... hal 8
4. SIMDIK (Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Sekolah) ... hal 10
5. SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan) ... hal 12
6. SIDAK (Sistem Informasi Dokumentasi dan Kearsipan) ... hal 13
7. SITARA (Sistem Informasi Manajemen Tata Persuratan) ... hal 14
8. SIRAB (Sistem Informasi Rencana Anggaran Belanja) ... hal 14
9. SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset) ... hal 15
10. SIM SPD (Software Aplikasi Sistem Informasi Surat Perjalanan Dinas)-non web based ... hal 15
11. SIMKEU (Software Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Pusat)-non web based ... hal 16
12. SIKD (Software Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah)-non web based ... hal 17
13. SIMWAS (Software Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan)-non web based ... hal 20
14. e-StockKB (Software Aplikasi Inventory Kawasan Berikat) ... hal 20
15. SIMPRUS (Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perusahaan)-non web based ... hal 23
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerahDr. Zar Rdj
PENINGKATAN BERKELANJUTAN DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS KEGIATAN PENGAWASAN INTERN
I. KUALITAS TERTANAM PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN TERLIHAT PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN YANG MELIPUTI:
1. Governance (Tata Kelola);
• Tata Kelola Pengawasan Intern;
• Piagam Pengawasan Intern;
• Independensi dan Objektivitas;
• Sistem Pengendalian Intern;
• Manajemen Risiko;
• Kode Etik; dan
• Pengelolaan Sumber Daya.
2. Professional Practice (Praktik Profesional);
• Peran dan Tanggung Jawab;
• Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
• Perencanaan Penugasan Pengawasan;
• Kecakapan dan Kecermatan Profesional;
• Pelaksanaan Penugasan Pengawasan; dan
• Penjaminan Kualitas.
3. Communication (Komunikasi).
• Komunikasi Hasil Pengawasan;
• Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
• Komunikasi dengan Stakeholders.
II. PENINGKATAN BERKELANJUTAN ATAS QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT PROGRAM (QAIP) TERLIHAT PADA:
1. Pemantauan Berkelanjutan (Ongoing Monitoring);
Pemantauan berkelanjutan dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar. Pemantauan berkelanjutan memberikan jaminan bahwa proses-proses pengawasan intern telah berjalan secara efektif untuk dapat menjaga kualitas setiap penugasan pengawasan intern. Pemantauan berkelanjutan dilakukan dengan senantiasa menjaga kesesuaian setiap penugasan pengawasan intern dengan standar
2. Penilaian Sendiri Secara Berkala (Periodic Self Assessment);
Penilaian sendiri secara berkala dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit.
Hasil penilaian sendiri secara berkala dan level kesesuaian yang dicapai harus dilaporkan kepada Pimpinan APIP. Rencana aksi berikut jangka waktu penyelesaiannya juga harus disusun dalam rangka menindaklanjuti kelemahan-kelemahan dan/atau area-area peningkatan yang telah diidentifikasi. Perpaduan proses pemantauan berkelanjutan dan penilaian sendiri secara berkala akan menjadi suatu struktur yang efektif untuk menjaga kesesuaian kegiatan pengawasan intern dan memperoleh peluang untuk peningkatan.
3. Penilaian Ekstern (External Assessment).
Penilaian ekstern dilaksanakan paling kurang satu kali dalam lima tahun oleh pihak yang independen dan berkualitas yang berasal dari luar APIP. Penilaian ekstern dapat dilakukan melalui:
• penilaian oleh pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang
• Pengawasan Intern, seperti Kantor Akuntan Publik;
• penilaian mandiri dengan validasi oleh pihak ekstern; dan/atau
• telaah sejawat oleh APIP lain.
Dokumen tersebut membahas pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. SPIP bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan. Dokumen tersebut juga menjelaskan unsur-unsur dan tahapan SPIP serta upaya
Langkah inspektorat jenderal kemenhub menjadi stratagic patnerDr. Zar Rdj
GLOBAL PERSPECTIVES AND INSIGHTS
Isue-6 Meningkatkan Dampak Strategis Audit Internal
1. Tantangan berat dan sesungguhnya adalah untuk menjelaskan kepada Pimpinan mengenai implikasi disrupsi yang akan datang tersebut, sehingga organisasi dapat meresponnya. (Carolyn Saint, IIA–North America)
2. Jika fungsi audit terperosok dengan kekhawatiran kepatuhan seketika, maka CAE tidak dapat mengabdikan lebih banyak waktunya untuk mempertimbangkan disrupsi dan menjadi penasehat yang terpercaya. (Anna Cristina Zambrano, IIA–Colombia)
AUDITOR INTERNAL NAVIGATOR DI ERA DISRUPTIV
Presiden IIA Indonesia – Hari Setianto, Ak, MSocSc, QIA, CIA, CCSA, CFSA, CGAP, CRMA, CISA, CRMP, CFE
1. Menyikapi perubahan yang dinamis saat ini, APIP harus semakin intens mengembangkan Audit melalui Teknologi Informasi, metode sampling sebaiknya semakin ditinggalkan karena harus mengarah ke data analytic
2. Di era disruptive, organisasi harus memiliki Internal Auditor Agile. Seorang internal auditor agile tidak hanya fokus terhadap metode selisih stok dan sebagainya, namun ia mampu melihat bagaimana risiko kedepannya, sehingga organsiasi bisa menghadapi dan mengantisipasi risiko-risiko (trusted advisor)
14. si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, internal control over financial reporti...Adi Permana
Menanggapi forum di atas saya akan menginplementasikan dengan contoh pada suatu perusahaan yang ada di indonesia. Dalam hal ini saya akan menganalisis penerapan, evaluasi dan efektifitas ICFR pada PT. PR. Pembahasan akan dibagi dalam beberapa sub bab yaitu: 1) Metodologi Top Down Risk Based, yang bertujuan untuk menganalisis apakah praktik dalam implementasi ICFR di PT. PR sudah mengacu pada metode Top Down Risk Based yang disarankan oleh PCAOB, 2) Kerangka Pengendalian Internal, yang bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kerangka pengendalian internal pada PT. PR dengan pedomannya, 3) Dokumentasi ICFR, bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dokumentasi sudah berjalan efektif, 4) Pelaksanaan Tiga Lini Pertahanan, bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep tiga lini pertahanan dalam ICFR, 5) Evaluasi ICFR, bertujuan menganalis proses evaluasi ICFR dan efektifitasnya, 6) Pernyataan efektifitas ICFR, bertujuan menganalisis efektifitas ICFR di PT. PR.
1. Dokumen membahas peran APIP (Audit Pemerintah Internal) dalam mengawal tata kelola pemerintahan pasca pandemi dengan menjadi lebih adaptif dan memberikan manfaat pada tingkat yang lebih strategis.
2. Transformasi pengawasan intern APIP menjadi kunci untuk mengawal akuntabilitas di tengah disrupsi.
3. Sinergi dan kolaborasi melalui AAIPI (Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia) dapat membawa manfaat peng
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), meliputi lima prioritas pemerintah untuk lima tahun ke depan, indikator keberhasilan reformasi birokrasi, dan instrumen birokrasi 4.0. Dokumen tersebut juga menjelaskan tujuan, dasar hukum, unsur-unsur, dan tingkat kematangan SPIP.
Teknologi informasi telah berdampak besar terhadap proses audit, mulai dari perencanaan, pengujian, dokumentasi audit. Implikasinya, pembelajaran auditing di perguruan tinggi perlu disesuaikan dengan mengembangkan kurikulum yang mendukung pembelajaran paperless audit dan penggunaan perangkat lunak audit.
Dokumen tersebut membahas tentang isu-isu strategis dalam pengawasan di Kementerian Perhubungan. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain peningkatan kapabilitas APIP Kementerian Perhubungan menuju level 3, peningkatan kualitas pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko dan tematik, serta peningkatan tata kelola pengawasan internal melalui penerapan standar-standar profesional.
1. Kebanyakan APIP berada pada level kapabilitas 1, dan perlu ditingkatkan hingga level 3. Peer review diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas APIP.
2. Peer review memberikan manfaat seperti benchmark, pemahaman standar audit, dan bukti kualitas kepada pemangku kepentingan.
3. Persiapan yang dibutuhkan mencakup pemahaman proses bisnis, data audit, dan sistem pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan.
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Sujatmiko Wibowo
Dokumen tersebut membahas penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi pada perguruan tinggi negeri (PTN) berdasarkan tiga komponen yaitu SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Penilaian dilakukan untuk mengukur kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapa
1. Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di kementerian dan lembaga.
2. Dokumen tersebut menjelaskan pentingnya memasukkan indikator kinerja SPIP dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
3. Dokumen tersebut juga menjelaskan lima k
MCP KPK Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2022 memberikan ringkasan tentang tujuh area intervensi monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilakukan KPK di Pemerintah Kota Pekanbaru, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, dan pengelolaan barang milik daerah. Dok
Dokumen tersebut membahas tentang peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional, meliputi pengawasan terhadap penerimaan, pengeluaran, aset negara/daerah, program strategis, dan pencegahan korupsi.
Dokumen tersebut membahas mengenai penguatan peran APIP pemerintah daerah sebagai evaluator penilaian mandiri reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Dokumen menjelaskan peran APIP dalam evaluasi reformasi birokrasi, strategi perubahan reformasi birokrasi daerah, serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan peran APIP sebagai evaluator.
Dokumen tersebut membahas pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. SPIP bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan. Dokumen tersebut juga menjelaskan unsur-unsur dan tahapan SPIP serta upaya
Langkah inspektorat jenderal kemenhub menjadi stratagic patnerDr. Zar Rdj
GLOBAL PERSPECTIVES AND INSIGHTS
Isue-6 Meningkatkan Dampak Strategis Audit Internal
1. Tantangan berat dan sesungguhnya adalah untuk menjelaskan kepada Pimpinan mengenai implikasi disrupsi yang akan datang tersebut, sehingga organisasi dapat meresponnya. (Carolyn Saint, IIA–North America)
2. Jika fungsi audit terperosok dengan kekhawatiran kepatuhan seketika, maka CAE tidak dapat mengabdikan lebih banyak waktunya untuk mempertimbangkan disrupsi dan menjadi penasehat yang terpercaya. (Anna Cristina Zambrano, IIA–Colombia)
AUDITOR INTERNAL NAVIGATOR DI ERA DISRUPTIV
Presiden IIA Indonesia – Hari Setianto, Ak, MSocSc, QIA, CIA, CCSA, CFSA, CGAP, CRMA, CISA, CRMP, CFE
1. Menyikapi perubahan yang dinamis saat ini, APIP harus semakin intens mengembangkan Audit melalui Teknologi Informasi, metode sampling sebaiknya semakin ditinggalkan karena harus mengarah ke data analytic
2. Di era disruptive, organisasi harus memiliki Internal Auditor Agile. Seorang internal auditor agile tidak hanya fokus terhadap metode selisih stok dan sebagainya, namun ia mampu melihat bagaimana risiko kedepannya, sehingga organsiasi bisa menghadapi dan mengantisipasi risiko-risiko (trusted advisor)
14. si-pi, adi nurpermana, hapzi ali, internal control over financial reporti...Adi Permana
Menanggapi forum di atas saya akan menginplementasikan dengan contoh pada suatu perusahaan yang ada di indonesia. Dalam hal ini saya akan menganalisis penerapan, evaluasi dan efektifitas ICFR pada PT. PR. Pembahasan akan dibagi dalam beberapa sub bab yaitu: 1) Metodologi Top Down Risk Based, yang bertujuan untuk menganalisis apakah praktik dalam implementasi ICFR di PT. PR sudah mengacu pada metode Top Down Risk Based yang disarankan oleh PCAOB, 2) Kerangka Pengendalian Internal, yang bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kerangka pengendalian internal pada PT. PR dengan pedomannya, 3) Dokumentasi ICFR, bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dokumentasi sudah berjalan efektif, 4) Pelaksanaan Tiga Lini Pertahanan, bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep tiga lini pertahanan dalam ICFR, 5) Evaluasi ICFR, bertujuan menganalis proses evaluasi ICFR dan efektifitasnya, 6) Pernyataan efektifitas ICFR, bertujuan menganalisis efektifitas ICFR di PT. PR.
1. Dokumen membahas peran APIP (Audit Pemerintah Internal) dalam mengawal tata kelola pemerintahan pasca pandemi dengan menjadi lebih adaptif dan memberikan manfaat pada tingkat yang lebih strategis.
2. Transformasi pengawasan intern APIP menjadi kunci untuk mengawal akuntabilitas di tengah disrupsi.
3. Sinergi dan kolaborasi melalui AAIPI (Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia) dapat membawa manfaat peng
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), meliputi lima prioritas pemerintah untuk lima tahun ke depan, indikator keberhasilan reformasi birokrasi, dan instrumen birokrasi 4.0. Dokumen tersebut juga menjelaskan tujuan, dasar hukum, unsur-unsur, dan tingkat kematangan SPIP.
Teknologi informasi telah berdampak besar terhadap proses audit, mulai dari perencanaan, pengujian, dokumentasi audit. Implikasinya, pembelajaran auditing di perguruan tinggi perlu disesuaikan dengan mengembangkan kurikulum yang mendukung pembelajaran paperless audit dan penggunaan perangkat lunak audit.
Dokumen tersebut membahas tentang isu-isu strategis dalam pengawasan di Kementerian Perhubungan. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain peningkatan kapabilitas APIP Kementerian Perhubungan menuju level 3, peningkatan kualitas pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko dan tematik, serta peningkatan tata kelola pengawasan internal melalui penerapan standar-standar profesional.
1. Kebanyakan APIP berada pada level kapabilitas 1, dan perlu ditingkatkan hingga level 3. Peer review diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas APIP.
2. Peer review memberikan manfaat seperti benchmark, pemahaman standar audit, dan bukti kualitas kepada pemangku kepentingan.
3. Persiapan yang dibutuhkan mencakup pemahaman proses bisnis, data audit, dan sistem pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan.
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Sujatmiko Wibowo
Dokumen tersebut membahas penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi pada perguruan tinggi negeri (PTN) berdasarkan tiga komponen yaitu SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Penilaian dilakukan untuk mengukur kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapa
1. Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di kementerian dan lembaga.
2. Dokumen tersebut menjelaskan pentingnya memasukkan indikator kinerja SPIP dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
3. Dokumen tersebut juga menjelaskan lima k
MCP KPK Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2022 memberikan ringkasan tentang tujuh area intervensi monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilakukan KPK di Pemerintah Kota Pekanbaru, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, dan pengelolaan barang milik daerah. Dok
Dokumen tersebut membahas tentang peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional, meliputi pengawasan terhadap penerimaan, pengeluaran, aset negara/daerah, program strategis, dan pencegahan korupsi.
Dokumen tersebut membahas mengenai penguatan peran APIP pemerintah daerah sebagai evaluator penilaian mandiri reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Dokumen menjelaskan peran APIP dalam evaluasi reformasi birokrasi, strategi perubahan reformasi birokrasi daerah, serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan peran APIP sebagai evaluator.
Similar to Aplikasi peningkatan kapabilitas_apip_level_3 (20)
Disampaikan pada Sharing Session BPSDM Provinsi Kalimantan Tiimur
Samarinda, 21 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Diskusi Pendalaman Instrumen Evaluasi Pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi dan Penyetaraan Jabatan, Sekretarian Eksekutif KPRBN
Jakarta, 21 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. LEVEL 5
Optimizing
LEVEL 4
Managed
LEVEL 3
Integrated
LEVEL 2
Infrastructure
LEVEL 1
Initial
APIP menjadi agen perubahan
APIP mampu memberikan assurance secara
keseluruhan atas tata kelola, manajemen
risiko dan pengendalian intern
APIP mampu menilai efisiensi,efektivitas
ekonomis suatu kegiatan dan mampu
memberikan konsultasi atas tata kelola,
manajemen risiko dan pengendalian intern
APIP mampu memberikan
keyakinan bahwa proses yang
dilakukan sesuai dengan peraturan, dan
mampu mendeteksi terjadinya korupsi
APIP belum dapat
memberikan jaminan
atas proses tata kelola
sesuai peraturan dan
mencegah korupsi
TINGKATAN OUTCOME LEVEL APIP
APIP yang
efektif (Ps.
11 PP 60)
4. PENGELOLAAN/PENGENDALIAN
PENGAWASAN/AUDIT
Dalam rangka mendukung percepatan terwujudnya tingkat Kapabilitas Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP/Inspektorat Daerah) menuju Level
3/Integrated secara sistemic, Aplikasi berbasis komputerisasi sudah semestinya
diterapkan.
PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah, mewajibkan pemantauan hasil pengawasan secara systemic,
komprehensif, cepat, akurat dan sesuai ketentuan mulai dari perencanaan,
pelaksanaan penugasan, pelaporan dan tindak lanjut temuan.
5. CAKUPAN PENGENDALIAN PENGAWASAN:
1) Pembuatan Surat Tugas (langsung dari Aplikasi)
2) Pembuatan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
3) Daftar Surat Tugas Terbit, Daftar penerbitan laporan hasil audit
4) Daftar Laporan temuan intern per sub kelompok
5) Pembuatan Usulan Biaya (Cost Sheet) yang dikaitkan dengan ketersediaan anggaran PKPT
6) Monitoring surat tugas yang terbit dan penyelesaian laporan hasil auditnya
7) Pencatatan dan monitoring Temuan, rekomendasi dan TL hasil audit intern se-Pemda maupun Per
Auditan
8) Pencatatan dan monitoring Temuan, rekomendasi dan tindak lanjutnya hasil audit eskternal (BPK,
BPKP, Itjen dll)
9) Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Periodik/sewaktu-waktu
10) Monitoring rincian dan Rekapitulasi penggunaan HP per pegawai/auditor
11) Histori penugasan per pegawai/auditor, dll