Dokumen tersebut merupakan bagian dari Anggaran Rumah Tangga organisasi HIMPAUDI yang mengatur tentang atribut organisasi seperti lambang, lencana, bendera, lagu, masa bakti pengurus, dan struktur organisasi serta persyaratan-persyaratan kepengurusan. Dokumen ini juga mengatur tentang mekanisme permusyawaratan organisasi seperti Munas, Muswil, dan Musda.

1. ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
HIMPUNAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ANAK USIA DINI INDONESIA
(HIMPAUDI)

2. ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
HIMPUNAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ANAK USIA DINI INDONESIA (HIMPAUDI)
BAB I
A T R I B U T
Pasal 1
Lambang, Lencana dan Bendera
1. Lambang HIMPAUDI (format gambar pada lampiran)
1.1 Filosofi Lambang HIMPAUDI :
(Posisi di tengah), Makna HIMPAUDI senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat
1.2 Arti Lambang HIMPAUDI :
Pendidikan Anak Usia Dini merupakan tanggung jawab kita bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa
dengan berlandaskan Iman dan Taqwa
1.2.1 Bendera Merah Putih Berkibar
Kibaran melambangkan semangat Indonesia dan dinamika HIMPAUDI
1.2.2 Anak (Kuning Emas)
Melambangkan Anak Indonesia dalam usia Perkembangan Emas (Golden Age)
1.2.3 Orang Dewasa (Biru)
Melambangkan kematangan dan kemapanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan anak usia dini
1.2.4 Hati di antara Anak dan Orang Dewasa
Melambangkan pertautan hati dan kasih sayang
2. Lencana HIMPAUDI (format pada lampiran)
3. Bendera (format pada lampiran)
3.1 Ukuran skala : 2x3
3.2 Warna kain dasar biru muda
3.3 Lambang HIMPAUDI
4. Pataka/Vandel (ukuran proposional)
Pasal 2
Lagu, Mars dan Himne
Lagu, Mars dan Himne HIMPAUDI (lagu pada lampiran)
BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 3
Syarat Anggota Biasa, Luar Biasa dan Anggota Kehormatan
1. Anggota Biasa :
1.1.Berstatus sebagai pendidik anak usia dini Indonesia baik yang aktif maupun tidak aktif Indonesia yang
dibuktikan dengan Surat Keputusan / Keterangan Pengangkatan dari lembaga penyelenggara PAUD
1.2.Berstatus sebagai akademisi S1 PAUD/PGPAUD
1.3.Berstatus sebagiai Tenaga kependidikan lembaga PAUD yang menyelenggarakan pendidikan anak usia
dini dengan Surat Keputusan / Keterangan dari lembaga yang bersangkutan meliputi: Kepala PAUD,
Tenaga Administrasi, dan tenaga pendukung lainnya di lembaga PAUD

3. 2. Anggota Luar Biasa :
2.1. Memiliki keahlian di bidang pendidikan anak usia dini
2.2. Memiliki loyalitas dalam pengembangan dan pendidikan anak usia dini
2.3. Guru dan dosen yang peduli dan komitmen pada pendidikan anak usia dini
3. Anggota Kehormatan :
3.1. Memiliki kepedulian dan perhatian khusus terhadap pendidikan anak usia dini Indonesia
3.2. Memiliki jasa dan pengabdian kepada pendidikan anak usia dini Indonesia
Pasal 4
Tata Cara Penerimaan Anggota Biasa, Luar Biasa Dan Kehormatan
1. Anggota Biasa
1.1 Mengisi formulir
1.2 Calon anggota yang memenuhi persyaratan diberi kartu anggota yang dikeluarkan oleh Pengurus
Pusat
2 Anggota Luar Biasa
2.1 Diusulkan dan diangkat oleh Pengurus Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang
2.2 Disahkan oleh Munas/Muswil/Musda/Muscab
2.3 Anggota Luar Biasa setelah diangkat oleh Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang, mendapat kartu
anggota yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat
3 Anggota Kehormatan
3.1 Diusulkan dan diangkat oleh Pengurus Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang
3.2 Disahkan oleh Munas/Muswil/Musda/Muscab
3.3 Anggota Kehormatan setelah diangkat oleh Pimpinan Pusat /Wilayah/Daerah/Cabang, mendapat kartu
anggota yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat
Pasal 5
Kewajiban Anggota
1. Setiap anggota wajib melaksanakan dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Setiap anggota wajib memenuhi kewajiban sebagai anggota antara lain membayar iuran anggota.
3. Setiap anggota wajib mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh pengurus sepanjang tidak bertentangan
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 6
Hak Anggota
1. Anggota Biasa mempunyai :
1.1. Hak bicara : yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis
1.2. Hak pilih : yaitu hak untuk memilih dan dipilih
1.3. Hak suara : yaitu hak pada waktu pemungutan suara
2. Anggota Luar Biasa mempunyai :
Hak bicara untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis
3. Anggota Kehormatan mempunyai :
Hak untuk mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis.
Pasal 7
Pemberhentian Anggota
Pemberhentian anggota dilakukan sebagai berikut :
1. Berhenti atas permintaan sendiri
1.1 Permintaan diajukan secara tertulis satu bulan sebelum pemberhentian

4. 1.2 Memperhatikan hal-hal yang masih menyangkut kewajiban dan hak anggota
1.3 Menerima Surat Keputusan Pemberhentian
2 Berhenti atas dasar diberhentikan
2.1 Karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan organisasi
2.2 Sebelum diberhentikan, pengurus memberi teguran secara tertulis sebanyak tiga kali. Apabila tidak ada
perubahan, dijatuhkan skorsing
2.3 Memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengajukan pembelaan
2.4. Jika pembelaan diterima, nama yang bersangkutan direhabilitasi. Jika pembelaan ditolak, maka
pengurus menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara (SKPS).
2.5. Memperhatikan hal-hal yang masih menyangkut kewajiban dan hak yang bersangkutan.
3. Pengurus berwenang menerbitkan surat keputusan pemberhentian dan pencabutan tanda anggota dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan setelah ketentuan pemberhentian.
BAB III
STRUKTUR HIMPAUDI DAN KEPENGURUSAN
Pasal 8
Struktur HIMPAUDI
Struktur HIMPAUDI terdiri atas:
1. Struktur Pengurus Pusat untuk tingkat Nasional
2. Struktur Pengurus Wilayah untuk tingkat Provinsi
3. Struktur Pengurus Daerah untuk tingkat Kabupaten/Kota
4. Struktur Pengurus Cabang untuk tingkat Kecamatan
Pasal 9
Persyaratan Pengurus Pusat
1. Ketua Umum memiliki persyaratan :
1.1Berdomisili di ibukota negara dan sekitarnya
1.2Pendidikan sekurang-kurangnya Strata 2
1.3 Anggota biasa yang aktif
1.4 Berpandangan luas dan bermoral baik
1.5 Pernah menjadi anggota pengurus aktif, sekurang-kurangnya 1 (satu) periode
1.6 Tidak dalam keadaan terpidana / bermasalah dengan hokum
1.7 Tidak sedang menjabat sebagai ketua pada organisasi profesi dan/atau organisasi mitra PAUD lainnya,
seperti; IGTKI, IGRA, GOPTKI, FPAUDI, BPTKI
1.8 Tidak sedang menjabat di struktur Pemerintahan
2. Pengurus Pusat HIMPAUDI memiliki persyaratan :
2.1 Berdomisili di seluruh wiayah NKRI
2.2 Pendidikan sekurangnya-kurangnya Strata 1
2.3 Anggota biasa yang aktif
2.4 Berpandangan luas dan bermoral baik
2.5 Tidak dalam keadaan terpidana/bermasalah dengan hukum
Pasal 10
Persyaratan Pengurus Wilayah
1. Ketua memiliki persyaratan :
1.1Berdomisili di wilayah provinsi

5. 1.2Pendidikan sekurang-kurangnya Strata 1
1.3Anggota biasa yang aktif
1.4Berpandangan luas dan bermoral baik
1.5Pernah menjadi anggota pengurus aktif di wilayah sekurang-kurangnya 1 (satu) periode
1.6Tidak dalam keadaan terpidana / bermasalah dengan hukum
1.7Tidak sedang menjabat sebagai ketua pada organisasi profesi dan/atau organisasi mitra PAUD lainnya,
seperti IGTKI, IGRA, GOPTKI, FPAUDI, BPTKI
1.8Tidak sedang menjabat di struktur Pemerintahan, yang diatur lebih lanjut pada Peraturan Organisasi
2 Pengurus Wilayah memiliki persyaratan :
2.1 Berdomisili di wilayah provinsi
2.2 Pendidikan minimal SLTA
2.3 Anggota biasa yang aktif
2.4 Berpandangan luas dan bermoral baik
2.5 Tidak dalam keadaan terpidana / bermasalah dengan hukum
Pasal 11
Persyaratan Pengurus Daerah
Ketua dan pengurus memiliki persyaratan :
1. Berdomisili di Kabupaten/Kota
2. Pendidikan minimal SLTA
3. Anggota biasa yang aktif di tingkat Kabupaten/Kota
4. Berpandangan luas dan bermoral baik
5. Pernah menjadi anggota pengurus aktif di Kabupaten/kota sekurang-kurangnya 1 (satu) periode
6. Tidak dalam keadaan terpidana / bermasalah dengan hukum
7. Tidak sedang menjabat sebagai ketua pada organisasi profesi dan/atau organisasi mitra PAUD lainnya,
seperti IGTKI, IGRA, GOPTKI, FPAUDI, BPTKI
8. Tidak menjabat di struktur Pemerintahan, yang diatur lebih lanjut pada Peraturan Organisasi
Pasal 12
Persyaratan Pengurus Cabang
Ketua dan pengurus memiliki persyaratan :
1. Berdomisili di Kecamatan
2. Pendidikan minimal SLTA
3. Anggota biasa yang aktif di tingkat Kecamatan
4. Berpandangan luas dan bermoral baik
5. Pernah menjadi anggota pengurus aktif di Kecamatan sekurang- kurangnya 1 (satu) periode
6. Tidak dalam keadaan terpidana / bermasalah dengan hokum
7. Tidak sedang menjabat sebagai Ketua pada organisasi profesi yang sejenis seperti IGTKI, IGRA,
FPAUDI,
8. Tidak sedang menjabat di struktur Pemerintahan, yang diatur lebih lanjut pada Peraturan Organisasi
Pasal 13
Masa Bakti Pengurus
1. Masa bakti kepengurusan adalah 4 (empat) tahun, terhitung mulai disahkan dengan Surat Keputusan (SK)
2. Muswil/musda/muscab dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah musyawarah setingkat di
atasnya.
3. Setelah menjalankan 1 (satu) periode, seorang Ketua Umum, Ketua Wilayah, Ketua Daerah dan Ketua
Cabang dapat dicalonkan dan dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

6. BAB IV
PERMUSYAWARATAN HIMPAUDI
Pasal 14
Musyawarah Nasional (Munas)
1. Munas adalah musyawarah tertinggi yang dihadiri oleh pengurus wilayah dari seluruh provinsi
2. Munas diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali
3. Apabila 6 (enam) bulan sesudah berakhirnya masa bakti pengurus tidak diselenggarakan musyawarah,
maka pengurus kehilangan hak dan wewenangnya. Selanjutnya harus segera diadakan Musyawarah
Nasional Luar Biasa (Munaslub) atas usul dari 2/3 dari wilayah se-Indonesia
4. Prosedur dan tata laksana penyelenggaraan munas merupakan tugas dan tanggungjawab pengurus pusat
5. Munas berwenang dan berkewajiban :
5.1Meminta dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat selama masa baktinya
5.2Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
5.3Merumuskan dan menetapkan program kerja HIMPAUDI untuk periode yang akan datang
5.4Merumuskan rekomendasi baik internal maupun eksternal
5.5Memilih dan menetapkan Ketua Umum melalui pemilihan langsung oleh delegasi munas
5.6Formatur terdiri atas 5 (tiga) orang yang diketuai oleh Ketua Terpilih dan 4 (dua) orang sebagai anggota
formatur.
5.7Anggota Formatur dipilih dari peserta munas
5.8Formatur menetapkan susunan pengurus selambat-lambatnya 2 (dua) minggu
5.9Tata tertib Munas diatur dan disahkan dalam Munas
6. Peserta Munas terdiri atas :
6.1. Utusan :
6.1.1. Delegasi Pengurus Pusat
6.1.2. Delegasi Pengurus Wilayah terdiri dari: Ketua dan Sekretaris Wilayah di seluruh provinsi dan Ketua
Daerah yang ditunjuk oleh Wilayah bersangkutan
6.2. Peninjauan
6.2.1. Pengurus Daerah dan Cabang
6.2.2. Anggota Luar Biasa
6.2.3. Anggota Kehormatan
7. Hak Peserta :
7.1Utusan : Mempunyai hak bicara, hak suara dan hak dipilih.
7.2Peninjau (Pengurus Wilayah, Daerah, Cabang) : Mempunyai hak bicara
8. Hak Suara menganut prinsip “One Vote One Delegation”(Satu Suara untuk Satu Delegasi)
9. 9.1 Musyawarah dianggap sah bila memenuhi kuorum (kuorum dua per tiga dari jumlah wilayah se-
Indonesia)
9.2. Jika tidak tercapai kuorum, maka upacara pembukaan musyawarah tetap dapat berlangsung, tetapi
persidangan ditunda selama 1 (satu) jam. Apabila sampai waktu penundaan jumlah kuorum tidak
tercapai, maka munas dapat berlangsung dan dianggap sah.
Pasal 15
Musyawarah Wilayah (Muswil)
1. Muswil adalah musyawarah tertinggi di tingkat wilayah yang dihadiri oleh Pengurus Daerah
(Kabupaten/Kota).
2. Muswil diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.
3. Apabila 6 (enam) bulan sesudah berakhirnya masa bakti pengurus tidak diselenggarakan musyawarah,
maka pengurus kehilangan hak dan wewenangnya dan harus segera diadakan Muswil Luar Biasa atas
usulan dari 2/3 Pengurus Daerah.

7. 4. Prosedur dan tata laksana penyelenggaraan muswil merupakan tugas dan tanggungjawab pengurus
wilayah.
5. Muswil berwenang dan berkewajiban :
5.1Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja selama masa baktinya
5.2Merumuskan dan menetapkan rincian program kerja untuk periode yang akan datang
5.3Merumuskan rekomendasi, baik internal maupun eksternal
5.4Memilih dan menetapkan Ketua melalui pemilihan langsung oleh peserta muswil
5.5Formatur terdiri atas 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Ketua Terpilih dan 2 (dua) orang sebagai anggota
formatur.
5.6Anggota Formatur dipilih dari peserta muswil
5.7Formatur menetapkan susunan pengurus selambat-lambatnya 2 (dua) minggu
5.8Tata tertib Muswil diatur dan disahkan dalam Muswil
5.9Pengurus wilayah wajib melaporkan hasil muswil dan susunan pengurus terpilih kepada pengurus pusat
selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Muswil
6 Peserta Muswil terdiri dari :
6.1Utusan :
- Delegasi Pengurus Wilayah
- Delegas Pengurus Daerah terdiri dari: Ketua dan Sekretais Daerah dan Ketua-ketua Cabang yang
ditunjuk oleh Daerah bersangkutan
6.2Peninjau :
- Pengurus Daerah
- Pengurus Cabang
- Anggota Luar Biasa
- Anggota Kehormatan
7. Hak Peserta :
7.1Utusan : Mempunyai hak bicara, hak suara dan hak dipilih.
7.2Peninjau (Pengurus Wilayah, Daerah, Cabang) : Mempunyai hak bicara
8. Hak Suara menganut prinsip “One Vote One Delegation”(Satu Suara untuk Satu Delegasi)
8.1 Musyawarah dianggap sah bila memenuhi kuorum (kuorum dua per tiga dari jumlah daerah di
wilayahnya)
8.2 Jika tidak tercapai kuorum, maka upacara pembukaan musyawarah tetap dapat berlangsung, tetapi
persidangan ditunda selama 1 (satu) jam. Apabila sampai waktu penundaan jumlah kuorum tidak
tercapai, maka muswil dapat berlangsung dan dianggap sah.
Pasal 16
Musyawarah Daerah (Musda)
1. Musda adalah musyawarah tertinggi di tingkat daerah
2. Musda diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.
3. Apabila 6 (enam) bulan sesudah berakhirnya masa bakti pengurus tidak diselenggarakan musyawarah,
maka pengurus kehilangan hak dan wewenangnya dan harus segera diadakan Musyawarah Luar Biasa
4. Prosedur dan tata laksana penyelenggaraan musda merupakan tugas dan tanggungjawab pengurus
daerah
5. Musda berwenang dan berkewajiban :
5.1Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja selama masa baktinya
5.2Merumuskan dan menetapkan rincian program kerja untuk periode yang akan datang.
5.3Merumuskan rekomendasi, baik internal maupun eksternal
5.4Memilih dan menetapkan Ketua melalui pemilihan langsung oleh peserta musda
5.5Formatur terdiri atas 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Ketua Terpilih dan 2 (dua) orang sebagai
anggota formatur.
5.6Anggota Formatur dipilih dari peserta musda

8. 5.7Formatur menetapkan susunan pengurus selambat-lambatnya 2 (dua) minggu
5.8Tata tertib Musda diatur dan disahkan dalam Musda
5.9Pengurus daerah wajib melaporkan hasil musda dan susunan pengurus terpilih kepada pengurus
wilayah dan tembusan kepada pengurus pusat
6. Peserta Musda terdiri dari :
6.1 Utusan :
- Pengurus Daerah
- Ketua dan Sekretaris Cabang-cabang
- Pengurus cabang selain ketua dan sekretaris yang ditunjuk oleh daerah bersangkutan
6.2 Peninjau :
- Pengurus Cabang
- Anggota Luar Biasa
- Anggota Kehormatan
7. Hak Peserta :
7.1Utusan : Mempunyai hak bicara, hak suara dan hak dipilih.
7.2Peninjau (Pengurus Wilayah, Daerah, Cabang) : Mempunyai hak bicara
8. Hak Suara menganut prinsip “One Vote One Delegation (Satu Suara Satu Delegasi)
8.1 Musyawarah dianggap sah bila memenuhi kuorum (kuorum dua per tiga dari jumlah cabang di
daerahnya)
8.2 Jika tidak tercapai kuorum, maka upacara pembukaan musyawarah tetap dapat berlangsung, tetapi
persidangan ditunda selama 1 (satu) jam. Apabila sampai waktu penundaan jumlah kuorum tidak
tercapai, maka musda dapat berlangsung dan dianggap sah.
Pasal 17
Musyawarah Cabang (Muscab)
1. Muscab adalah musyawarah tertinggi di tingkat Kecamatan
2. Muscab diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali.
3. Apabila 6 (enam) bulan sesudah berakhirnya masa bakti pengurus tidak diselenggarakan musyawarah,
maka pengurus kehilangan hak dan wewenangnya dan harus segera diadakan Musyawarah Luar Biasa
4. Prosedur dan tata laksana penyelenggaraan muscab merupakan tugas dan tanggungjawab pengurus
cabang
5. Muscab berwenang dan berkewajiban :
5.1Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja selama masa baktinya
5.2Merumuskan dan menetapkan rincian program kerja untuk periode yang akan datang.
5.3Merumuskan rekomendasi, baik internal maupun eksternal
5.4Memilih dan menetapkan Ketua melalui pemilihan langsung oleh peserta muscab
5.5Formatur terdiri atas 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Ketua Terpilih dan 2 (dua) orang sebagai anggota
formatur.
5.6Anggota Formatur dipilih dari peserta muscab
5.7Formatur menetapkan susunan pengurus selambat-lambatnya 2 (dua) minggu
5.8Tata tertib Muscab diatur dan disahkan dalam Muscab
5.9Pengurus cabang wajib melaporkan hasil muscab dan susunan pengurus terpilih kepada pengurus
daerah dan tembusan kepada pengurus wilayah dan pengurus pusat
6. Peserta Muscab terdiri dari :
6.1Utusan :
- Pengurus Cabang
- Perwakilan Seluruh Lembaga PAUD
6.2 Peninjau :
- Anggota Biasa di tingkat kelurahan yang ditunjuk
- Anggota Luar Biasa

9. - Anggota Kehormatan
7. Hak Peserta :
7.1Utusan : Mempunyai hak bicara, suara, memilih dan dipilih
7.2Peninjau : Mempunyai hak bicara
8. 8.1 Musyawarah dianggap sah bila memenuhi kuorum (kuorum dua per tiga dari jumlah utusan di
cabangnya)
8.2. Jika tidak tercapai kuorum, maka upacara pembukaan musyawarah tetap dapat berlangsung, tetapi
persidangan ditunda selama 1 (satu) jam. Apabila sampai waktu penundaan jumlah kuorum tidak
tercapai, maka muscab dapat berlangsung dan dianggap sah.
Pasal 18
Musyawarah Luar Biasa
1. Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan bila ada hal-hal yang tidak dapat ditunda penyelesaiannya
sampai waktu musyawarah yang sudah ditentukan
2. Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan bila :
2.1Terjadi penyimpangan dan pelanggaran AD/ART oleh pengurus
2.2Pengurus tidak menyelenggarakan musyawarah setelah 6 (enam) bulan berakhirnya masa bakti
3 Musyawarah Luar Biasa dapat dilaksanakan atas permintaan setengah ditambah satu dari jumlah
wilayah/daerah/cabang.
4 Ketentuan - ketentuan tentang penyelenggaraan musyawarah dapat diberlakukan untuk penyelenggaraan
Musyawarah Luar Biasa.
5 Permasalahan yang akan dibahas harus disampaikan kepada peserta bersama-sama undangan
menghadiri Musyawarah Luar Biasa paling lambat 15 hari sebelum tanggal penyelenggaraan.
BAB V
RAPAT-RAPAT
Pasal 19
Rapat Kerja
1. Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
1.1Rapat kerja nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode
1.2Rapat kerja nasional diselenggarakan dengan tujuan untuk membahas rincian program yang telah dan
akan diselenggarakan di tingkat nasional
1.3Rapat kerja nasional dihadiri oleh seluruh anggota pengurus pusat, ketua dan sekretaris wilayah atau
yang mewakili
2. Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil)
2.1Rapat kerja wilayah diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode
2.2Rapat kerja wilayah diselenggarakan dengan tujuan untuk membahas rincian program yang telah dan
akan diselenggarakan di tingkat wilayah
2.3Rapat kerja wilayah dihadiri oleh seluruh anggota pengurus wilayah, ketua dan sekretaris daerah
(kab/kota) atau yang mewakili
3. Rapat Kerja Daerah (Rakerda)
3.1Rapat kerja daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode
3.2Rapat kerja daerah diselenggarakan dengan tujuan untuk membahas rincian program yang telah dan
akan diselenggarakan di tingkat daerah
3.3Rapat kerja daerah dihadiri oleh seluruh anggota pengurus daerah, ketua dan sekretaris cabang atau
yang mewakili
4. Rapat Kerja Cabang (Rakercab)
4.1Rapat kerja cabang diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode

10. 4.2Rapat kerja cabang diselenggarakan dengan tujuan untuk membahas rincian program yang telah dan
akan diselenggarakan di tingkat kecamatan
4.3Rapat kerja cabang dihadiri oleh anggota
5. Rapat Kerja Pengurus Pusat, Wilayah, Daerah dan Cabang
5.1Rapat kerja pengurus diselenggarakan sekurang - kurangnya 4 (empat) kali dalam satu periode
5.2Rapat kerja pengurus diselenggarakan dengan tujuan untuk membahas rincian kegiatan program,
jadwal dan anggaran setiap bidang yang akan diselenggarakan
5.3Rapat kerja pengurus dihadiri oleh seluruh pengurus
6. Rapat Koordinasi Ketua dan pengurus harian lainnya dengan Dewan Pembina/Penasehat
6.1.Rapat koordinasi diselenggarakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dalam setahun jika
diperlukan
6.2.Rapat koordinasi diselenggarakan dengan tujuan konsultasi dan mencari solusi bersama untuk
kemajuan HIMPAUDI
7. Rapat-rapat lain diatur dalam pedoman / peraturan organisasi
BAB VI
SUMBER PENDAPATAN, KEKAYAAN DAN INVENTARIS
Pasal 20
Sumber Pendapatan
1. Iuran wajib anggota sebesar Rp 1.000 per bulan dengan pembagian sebagai berikut :
a. Cabang 60%
b. Daerah 20%
c. Wilayah 15%
d. Pusat 5%
2. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat.
3. Usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 21
Kekayaan dan Inventaris
1. Kekayaan dan inventaris dikelola secara benar dan transparan
2. Kekayaan dan inventaris dipertanggungjawabkan dan diserahterimakan pada akhir masa kepengurusan di
setiap jenjang.
BAB VII
PERUBAHAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 22
1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga adalah wewenang musyawarah nasional
2. Musyawarah Nasional yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini, harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah wilayah
3. Perubahan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang hadir dalam munas
BAB VIII
PEMBUBARAN HIMPAUDI
Pasal 23
1. Pembubaran HIMPAUDI diputuskan oleh musyawarah nasional yang diadakan khusus untuk itu
2. Musyawarah Nasional yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini, harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah wilayah

11. 3. Pembubaran harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang hadir dalam munas
4. Apabila Musyawarah Nasional memutuskan pembubaran, maka dalam keputusan tersebut ditentukan
pedoman dan tata cara pembubaran HIMPAUDI
BAB IX
PENUTUP
Pasal 24
Lain-lain
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, ditetapkan dalam bentuk peraturan oleh Pengurus
Pusat dan dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Nasional.

12. ATRIBUT HIMPAUDI

14. 2. Seragam HIMPAUDI
1.1 Seragam Perempuan
- Blus dan rok atau blus dan celana panjang (panjang rok minimal dibawah
lutut)
- Warna biru muda
- Bagi yang menggunakan tutup kepala/kerudung, berwarna putih
Tampak muka Tampak
belakang

15. Seragam Laki-laki
- Model jas berwarna biru muda, kemeja putih dengan celana panjang berwarna
hitam
Tampak muka Tampak Belakang
Kemeja Warna Putih

16. 1.3 Sepatu
- Warna hitam
1.4 Penggunaan
- Seragam digunakan pada acara resmi internal HIMPAUDI
- Menghadiri undangan-undangan resmi
2. Lencana
2.1 Bentuk
- Bentuk dan warna lencana sesuai dengan Pedoman Kerja HIMPAUDI (PK
HIMPAUDI)
- Ukuran dapat dilihat pada lampiran (sesuai ukuran gambar)
2.2 Penggunaan
- Disematkan di dada sebelah kiri atas

17. 3. Bendera
3.1 Bentuk, ukuran dan kata-kata sesuai Pedoman Kerja terlampir
3.2 Penggunaan
- Pada acara resmi HIMPAUDI
- Dipasang dengan menggunakan tiang
- Ditempatkan di samping kiri bendera merah putih

18. 4. Stempel
4.1 Bentuk, ukuran dan kata-kata sesuai Pedoman Kerja
4.2 Menggunakan satu warna, yaitu berwarna biru

19. 5. Mars HIMPAUDI
5.1 Mars HIMPAUDI (terlampir)
Keterangan : syair sesuai dengan yang terdapat pada buku pedoman tahun 2007
dengan pembetulan kesalahan cetak
5.2 Penggunaan
Digunakan pada acara-acara HIMPAUDI (acara resmi dalam pembukaan dan
penutupan)

20. 6. Himne HIMPAUDI
Digunakan dalam seluruh kegiatan HIMPAUDI baik resmi maupun tidak resmi.
7. Kartu Tanda Anggota HIMPAUDI
Penomoran kartu Tanda Anggota HIMPAUDI berdasarkan kode provinsi,
kabupaten/kota, kecamatan berpedoman pada Biro Pusat Statistik (BPS)