1. HIMPAUDI adalah organisasi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini di Indonesia yang didirikan pada tahun 2005.
2. Organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan dan meningkatkan kualitas pendidik serta perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.
3. Struktur organisasi HIMPAUDI terdiri atas tingkat pusat, wilayah, daerah, dan cabang; dengan pengurus yang terpilih melal
Kaderisasi PMII pada hakekatnya adalah totalitas upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk membina dan mengembangkan potensi dzikir, fikir dan amal soleh setiap insan pergerakan. Secara kategoris dapat dipilih dalam tiga bentuk yakni: Pengkaderan Formal, Pengkaderan Non-Formal (Pengembangan) dan Pengkaderan Informal. Ketiga bentuk ini harus diikuti oleh segenap warga pergerakan, sehingga pada saatnya kelak akan terwujud kader yang berkualitas ulul albab.
Pengkaderan formal meliputi tiga tahapan dengan masing-masing follow-up-nya. Ketiganya itu adalah Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba), Pelatihan Kader Dasar (PKD), Pelatihan Kader Lanjutan (PKL), dan Pelatihan Kader Nasional (PKN). Semua tahapan dengan follow-up yang menyertai itu merupakan satu kesatuan tak terpisahkan, karena kaderisasi PMII pada hakekatnya merupakan proses terus menerus, baik di dalam maupun di luar forum kaderisasi. Pengkaderan Non-Formal Pengembangan adalah berbagai pelatihan dan pendidikan yang ada di PMII guna mengembangkan potensi kader berbasis Soft-Skill. Sedang Pengkaderan informal adalah keterlibatan kader pergerakan dalam berbagai aktifitas dan peran kemasyarakatan PMII, baik dalam posisi sebagai penanggung jawab, menjadi bagian dari team work, atau bahkan sekedar partisipan. Pengkaderan jenis ini sangat penting dan mutlak diikuti, disamping sebagai tolak ukur komitmen dan militansi kader pergerakan, juga jauh lebih real dibanding pelatihan-pelatihan formal lainnya, karena langsung bersinggungan dengan realitas kehidupan.
Di atas semua pelatihan tersebut terdapat satu pelatihan lagi yakni pelatihan fasilitator. Pelatihan ini dimaksudkan untuk menciptakan kader-kader pergerakan yang secara terus menerus akan membina dan menangani berbagai forum Pengkaderan di PMII. Pelatihan lebih utama ditujukan bagi kader-kader potensial yang telah mengikuti semua bentuk Pengkaderan sebelumnya, dan yang telah teruji komitmennya terhadap PMII maupun aktifitas dan peran-peran sosial.
Kaderisasi PMII pada hakekatnya adalah totalitas upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk membina dan mengembangkan potensi dzikir, fikir dan amal soleh setiap insan pergerakan. Secara kategoris dapat dipilih dalam tiga bentuk yakni: Pengkaderan Formal, Pengkaderan Non-Formal (Pengembangan) dan Pengkaderan Informal. Ketiga bentuk ini harus diikuti oleh segenap warga pergerakan, sehingga pada saatnya kelak akan terwujud kader yang berkualitas ulul albab.
Pengkaderan formal meliputi tiga tahapan dengan masing-masing follow-up-nya. Ketiganya itu adalah Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba), Pelatihan Kader Dasar (PKD), Pelatihan Kader Lanjutan (PKL), dan Pelatihan Kader Nasional (PKN). Semua tahapan dengan follow-up yang menyertai itu merupakan satu kesatuan tak terpisahkan, karena kaderisasi PMII pada hakekatnya merupakan proses terus menerus, baik di dalam maupun di luar forum kaderisasi. Pengkaderan Non-Formal Pengembangan adalah berbagai pelatihan dan pendidikan yang ada di PMII guna mengembangkan potensi kader berbasis Soft-Skill. Sedang Pengkaderan informal adalah keterlibatan kader pergerakan dalam berbagai aktifitas dan peran kemasyarakatan PMII, baik dalam posisi sebagai penanggung jawab, menjadi bagian dari team work, atau bahkan sekedar partisipan. Pengkaderan jenis ini sangat penting dan mutlak diikuti, disamping sebagai tolak ukur komitmen dan militansi kader pergerakan, juga jauh lebih real dibanding pelatihan-pelatihan formal lainnya, karena langsung bersinggungan dengan realitas kehidupan.
Di atas semua pelatihan tersebut terdapat satu pelatihan lagi yakni pelatihan fasilitator. Pelatihan ini dimaksudkan untuk menciptakan kader-kader pergerakan yang secara terus menerus akan membina dan menangani berbagai forum Pengkaderan di PMII. Pelatihan lebih utama ditujukan bagi kader-kader potensial yang telah mengikuti semua bentuk Pengkaderan sebelumnya, dan yang telah teruji komitmennya terhadap PMII maupun aktifitas dan peran-peran sosial.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
2. ANGGARAN DASAR (AD)
HIMPUNAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ANAK USIA DINI INDONESIA (HIMPAUDI)
PEMBUKAAN
Sumber daya manusia adalah kunci utama bagi suksesnya pembangunan bangsa. Upaya
pengembangan sumber daya manusia merupakan proses sepanjang hayat dan harus dilakukan secara
sungguh-sungguh, terus menerus, menyeluruh dan berkesinambungan melalui pendidikan. Salah satu faktor
yang sangat berpengaruh terhadap program pendidikan adalah unsur pendidik dan tenaga kependidikan.
Pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini bertanggungjawab terhadap pengasuhan, pembelajaran,
perlindungan yang mengusahakan optimalisasi berbagai potensi kecerdasan dalam menunjang tumbuh
kembang anak secara holistik. HIMPAUDI sebagai organisasi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai acuan yang berlaku nasional.
BAB I
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT
Pasal 1
N a m a
Organisasi ini bernama “Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia selanjutnya
disingkat “HIMPAUDI”.
1. HIMPAUDI adalah organisasi yang menghimpun unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.
2. PENDIDIK anak usia dini adalah tenaga yang berperan sebagai pamong, fasilitator, pembimbing, dan
menjadi panutan bagi anak usia dini. Pendidik bagi anak usia dini disebut pendidik (guru).
3. TENAGA KEPENDIDIKAN adalah pengelola, pakar, praktisi, yang menangani program Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD).
Pasal 2
W a k t u
HIMPAUDI didirikan di Jakarta pada tanggal 6 (Enam), bulan Juni tahun 2005 (dua ribu lima) sampai dengan
waktu yang tidak ditentukan.
Pasal 3
Tempat
HIMPAUDI berkedudukan di Ibu Kota Negara dan berada di seluruh wilayah Indonesia.
BAB II
ASAS, SIFAT, LANDASAN, DAN KEDAULATAN
Pasal 4
A s a s
HIMPAUDI berasaskan Pancasila
Pasal 5
S i f a t
HIMPAUDI adalah organisasi profesi yang bersifat independen
3. Pasal 6
L a n d a s a n
HIMPAUDI berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 7
K e d a u l a t a n
Kedaulatan HIMPAUDI berada ditangan anggota dan sepenuhnya dilaksanakan melalui musyawarah.
BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 8
M a k s u d
HIMPAUDI menghimpun pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia agar bersama-sama dapat
berusaha secara berdayaguna dan berhasil guna.
Pasal 9
T u j u a n
HIMPAUDI bertujuan menghimpun aspirasi dan meningkatkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan
anak usia dini Indonesia.
Pasal 10
F u n g s i
HIMPAUDI berfungsi sebagai wadah untuk :
1. Mempersatukan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini
2. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini
3. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan anak
usia dini.
BAB IV
A T R I B U T
Pasal 11
HIMPAUDI mempunyai lambang, lencana, bendera, lagu, mars dan himne yang akan diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 12
Anggota HIMPAUDI adalah pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia serta orang-orang yang
memiliki kepedulian terhadap pengembangan pendidikan anak usia dini Indonesia.
4. Pasal 13
Keanggotaan
Anggota HIMPAUDI terdiri dari :
1. Anggota Biasa
2. Anggota Luar Biasa
3. Anggota Kehormatan
Syarat dan tata cara penerimaan Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.
Pasal 14
Kewajiban dan Hak Anggota
Kewajiban dan Hak Anggota Biasa, Luar Biasa dan Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 15
Pemberhentian Anggota
Pemberhentian Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI, PEMILIHAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 16
Struktur Organisasi
- Tingkat Pusat
- Tingkat Wilayah
- Tingkat Daerah
- Tingkat Cabang.
Pasal 17
Susunan Pengurus Pusat
Pengurus Pusat HIMPAUD bersifat kolektif yang terdiri atas:
1. Dewan Pembina
2. Dewan Penasihat
3. Dewan Pakar
4. Ketua Umum
5. Ketua-ketua
6. Sekretaris Umum
7. Sekretaris-sekretaris
8. Bendahara Umum
9. Bendahara-bendahara
10. Bidang-bidang
Pasal 18
Susunan Pengurus Wilayah/Daerah/Cabang
Pengurus Wilayah/Daerah/Cabang HIMPAUDI terdiri atas:
1. Pembina 6. Wakil Sekretaris
2. Penasihat 7. Bendahara
3. Ketua 8. Wakil Bendahara
4. Wakil-wakil Ketua 9. Bidang-bidang
5. Sekretaris
5. Pasal 19
Pemilihan, Pengesahan dan Pelantikan
1. Pengurus Pusat HIMPAUDI disahkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) dan pelaksanaannya diatur
dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Pengurus Wilayah, Daerah dan Cabang HIMPAUDI diangkat, disahkan dan dilantik oleh pengurus
setingkat lebih tinggi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah musyawarah dan pelaksanaannya diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 20
Masa Bakti Pengurus
Masa bakti pengurus HIMPAUDI di semua tingkatan adalah empat (4) tahun berdasarkan Surat Keputusan (SK)
terhitung sejak tanggal penetapan SK
Pasal 21
Wewenang dan Tanggung Jawab
Wewenang dan tanggung jawab pengurus meliputi:
1. Pengurus Pusat di tingkat Pusat
2. Pengurus Wilayah di tingkat Provinsi
3. Pengurus Daerah di tingkat Kabupaten / Kota
4. Pengurus Cabang di tingkat Kecamatan
BAB VII
PERMUSYAWARATAN ORGANISASI
Pasal 22
Permusyawaratan HIMPAUDI dilaksanakan melalui :
1. Musyawarah Nasional (Munas) untuk tingkat Nasional
2. Musyawarah Wilayah (Muswil) untuk tingkat Provinsi
3. Musyawarah Daerah (Musda) untuk tingkat Kabupaten/Kota
4. Musyawarah Cabang (Muscab) untuk tingkat Kecamatan
5. Rapat-rapat
Pasal 23
Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan
Tata cara pencalonan dan pemilihan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus
Cabang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VIII
K E K A Y A A N
Pasal 24
1. Sumber kekayaan HIMPAUDI berasal dari :
1.1 Iuran Anggota
1.2 Sumbangan yang tidak mengikat
1.3 Usaha-usaha dari sumber yang halal dan tidak melanggar UU yang berlaku
2. Kekayaan HIMPAUDI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
6. BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 25
Perubahan Anggaran Dasar dilakukan melalui Musyawarah Nasional yang dihadiri sedikitnya dua per tiga (2/3)
wilayah dan disetujui oleh sedikitnya dua per tiga (2/3) peserta yang hadir.
BAB X
PEMBUBARAN
Pasal 26
Pembubaran HIMPAUDI dilakukan melalui Musyawarah Nasional yang dihadiri sedikitnya dua per tiga (2/3)
wilayah dan disetujui oleh sedikitnya dua per tiga (2/3) peserta yang hadir.
BAB XI
PENUTUP
Pasal 27
Lain-lain
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.