akuntansi

1. KEGIATAN BELAJAR 1
ASUMSI, PRINSIP, DAN KONSEP DASAR AKUNTANSI
Uraian Materi
Untuk dapat menguasai capaian pembelajaran seperti tersebut diatas, silakan Anda pelajari
materi berikut:
A. Konsep Dasar Akuntansi
1. Pengertian Akuntansi
Accounting Principles Boards (APB) dan American Institute of Certified
Public Accountants (AICPA) pada tahun 1970 mendefinisikan Akuntansi yang
diterjemahkan sebagai berikut: ”Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya
adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat
keuangan, tentang entitas ekonomik yang dimaksudkan agar berguna dalam
pengambilan keputusan ekonomik – dalam mengambil pilihan-pilihan yang tepat
di antara beberapa alternatif tindakan.”
Akuntansi dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang
pemakai dan sudut pandang proses kegiatan.

2. a. Definisi Akuntansi dari sudut pandang pemakai
Akuntansi didefinisikan sebagai suatu disiplin yang menyediakan
informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan
mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu entitas. Informasi yang dihasilkan
Akuntansi diperlukan untuk: 1) membuat perencanaan yang efektif,
pengawasan, pengambilan keputusan oleh manajemen; dan 2)
pertanggungjawaban entitas kepada para investor, kreditur, badan
pemerintahan, dan sebagainya.
Bila dipandang dari segi sistem, akuntansi adalah suatu sistem
informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan
informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Sebagai
suatu sistem maka akuntansi memiliki tujuan yang akan dicapai yakni
menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan terkait dengan
keuangan yang biasa disebut sebagai laporan keuangan. Relevansi dalam
informasi dalam Akuntansi yang dimaksud adalah meliputi penerima laporan
(siapa), tujuannya (apa), tempat (dimana), dan waktu (bilamana) sehingga erat
kaitannya dengan kepentingan penerima laporan. Selain relevan, laporan
keuangan juga didasarkan pada prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang
berlaku umum.
b. Definisi Akuntansi dari sudut pandang proses kegiatan
Dilihat dari sudut pandang kegiatannya, akuntansi didefinisikan
sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan
penganalisisan data keuangan suatu entitas. Pada dasarnya akuntansi harus: 1)
mengidentifikasikan data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan
yang akan diambil; 2) memproses atau menganalisis data yang relevan; dan 3)
mengolah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan
keputusan.
2. Bidang-Bidang Akuntansi
Akuntansi sebagai suatu sistem informasi keuangan secara teori dan praktik
dapat dibedakan menjadi:
a. Akuntansi Sektor Mikro

3. Akuntansi dibutuhkan dalam setiap organisasi atau entitas, baik dalam
kegiatan bisnis, sosial, budaya, politik, dan keagamaan yang tidak lepas dari
kegiatan pengelolaan sumber daya ekonominya.
1) Akuntansi Bisnis
Akuntansi Bisnis untuk entitas bisnis yang disesuaikan dengan dinamika
dunia usaha dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dunia bisnis,
sehingga informasi keuangan yang diperlukan menjadi sangat kompleks.
Akuntansi bisnis dibagi dalam empat bidang yang tergambar dalam
bagan berikut:
Gambar 1. Akuntansi Bisnis suatu Multi Dimensi
a) Akuntansi Keuangan (Financial Accounting)
Akuntansi keuangan merupakan akuntansi yang bertujuan
menghasilkan informasi keuangan suatu entitas yang berguna bagi
para pemangku kepentingan sebagai penerima dan pengguna laporan
keuangan.
b) Akuntansi Manajemen (Management Accounting)
Tujuan Akuntansi manajemen adalah mengolah, menghasilkan, dan
melaporkan informasi keuangan kepada manajemen yang berguna
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan usaha.
Akuntansi
Keuangan
Akuntansi
Manajemen
Akuntansi
Pajak
Akuntansi
Biaya

4. Jenis informasi yang dibutuhkan oleh manajemen biasanya berbeda
dengan informasi yang dibutuhkan pihak luar sehingga biasanya
informasi lebih mendalam yang diperlukan oleh manajemen dalam
pengambilan keputusan. Informasi semacam ini biasanya tidak
dipublikasikan kepada umum.
c) Akuntansi Pajak (Tax Accounting)
Akuntansi pajak merupakan bidang akuntansi yang bertujuan
menghitung dan melaporkan objek pajak agar kewajiban pajak dapat
dihitung, dilaporkan, dan dibayar sesuai dengan peraturan perpajakan
yang berlaku. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan
perpajakan disebut laporan keuangan fiskal.
d) Akuntansi Biaya (Cost Accounting)
Akuntansi biaya menganalisis beban untuk membantu manajemen
dalam pengawasan beban yang akan membantu manajemen dalam
berbagai hal, diantaranya untuk penetapan harga jual produknya
sehingga dapat memaksimalkan perolehan laba. Selain itu,
manajemen juga dapat memperoleh informasi dari akuntansi biaya
terkait produk mana yang tidak menguntungkan sehingga
produksinya harus dihentikan, dan produk mana yang menghasilkan
keuntungan lebih.
2) Akuntansi Organisasi Nirlaba (Accounting for Non-for-Profit
Organization) atau Akuntansi Nonbisnis
Untuk entitas yang tidak bertujuan mencari laba, lazimnya sistem
akuntansi, jenis informasi, dan laporan keuangan yang dihasilkan tidak
serumit dan sekompleks untuk entitas bisnis atau perusahaan. Informasi
pokok biasanya ialah tentang posisi atau keadaan dana pada suatu saat
dan sumber penerimaan dan pengeluaran selama suatu periode tertentu.
b. Akuntansi Sektor Makro
Akuntansi sektor makro merupakan akuntansi yang mengelola dan
melaporkan informasi keuangan di bidang makro yaitu negara, bagian
negara, pemerintah, bagian pemerintah, atau masyarakat. Akuntansi ini
terbagi menjadi:
1) Akuntansi Pemerintahan (Governmental Accounting)

5. 2) Akuntansi Pendapatan Nasional (National Income Accounting)
3) Akuntansi Lingkungan (Environmental Accounting)
3. Profesi Akuntansi
Dari waktu ke waktu kebutuhan akan jasa akuntansi semakin meningkat
akibat dari perkembangan dunia bisnis. Maka profesi akuntansi juga semakin
berkembang, menarik minat banyak orang untuk menekuni bidang karir
akuntansi. Profesi akuntansi atau disebut akuntan dapat bekerja pada dua bidang
dalam akuntansi yakni akuntansi interen dan akuntansi publik. Kedua bidang
akuntansi sebagai profesi tersebut dijabarkan sebagai berikut:
a. Akuntansi Interen
Akuntan yang bekerja pada perusahaan yang bertujuan mencari laba
(profit oriented) ataupun organisasi nirlaba (non-profit oriented) disebut
bekerja dalam bidang akuntansi interen atau biasa disebut juga akuntansi
privat. Akuntan interen disebut juga akuntan manajemen. Bila mereka
bekerja dalam perusahaan manufaktur, maka mereka biasa disebut akuntan
beban (cost accountant) karena beban yang seringkali kompleks dalam
perusahaan manufaktur sehingga dibutuhkan akuntan khusus untuk
menanganinya. Untuk menjadi akuntan manajemen yang handal, maka
dituntut memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Asosiasi Akuntan
Manajemen yang menyelenggarakan program pelatihan dan ujian sertifikasi.
Untuk menjadi akuntan manajemen bersertifikat haruslah seorang sarjana
yang telah berpengalaman kerja di bidang akuntansi interen dan telah lulus
uji sertifikasi.
Selain akuntan manajemen, terdapat akuntan yang mengaudit akuntansi
dan prosedur operasi yang dilaksanakan oleh entitas tempatnya bekerja.
Akuntan ini disebut auditor interen dan harus bersertifikat auditor interen.
b. Akuntansi Publik
Akuntan beserta stafnya yang bekerja untuk memberikan jasa akuntansi
bagi masyarakat atau publik disebut bekerja dalam bidang akuntansi publik.
Seorang akuntan bisa memiliki praktik secara perorangan atau bisa juga
sebagai anggota dari suatu kantor akuntan publik. Untuk menjadi akuntan
publik haruslah memenuhi syarat diantaranya pendidikan, pengalaman, dan

6. ujian khusus yang mana antarnegara akan berbeda. Di Indonesia sendiri
seorang calon akuntan harus lulus program S1 jurusan akuntansi (dari suatu
universitas atau sekolah tinggi) yang kemudian diikuti program pendidikan
profesi akuntansi (PPA) sehingga menyandang sebutan profesi “Akuntan”
atau disingkat “Ak” yang biasanya disematkan di belakang namanya.
Pengalaman kerja di sebuah kantor akuntan publik diperlukan sebagai tempat
magang beberapa tahun. Selain itu, akuntan tersebut harus menempuh ujian
sertifikasi akuntan publik yang diselenggarakan organisasi profesi yakni
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), jika dinyatakan lulus maka yang
bersangkutan dapat disebut akuntan publik bersertifikat.
Selain kedua profesi akuntansi tersebut, terdapat dua bidang akuntansi lain
yakni akuntan pemerintahan dan akuntan pendidik yang dijelaskan sebagai
berikut:
 Akuntan Pemerintahan
Akuntan pemerintahan merupakan seseorang yang bekerja di pemerintahan
yang menyusun laporan keuangan termasuk perhitungan atas pajak.
 Akuntan Pendidik
Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi,
yaitu mengajar, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi dan melakukan
penelitian di bidang akuntansi.
B. Asumsi dalam Akuntansi
Asumsi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dasar akrual
(accrual basis) dan kelangsungan usaha (going concern) yang dijabarkan sebagai
berikut:
1. Dasar Akrual (Accrual Basis)
Dasar akrual artinya suatu transaksi atau kejadian dibukukan dan dilaporkan
pada saat terjadinya dan mempunyai dampak atas sumberdaya dan/atau
kewajiban suatu entitas, dan tidak semata-mata berdasarkan saat terjadinya
penerimaan atau pengeluaran kas atau setara kas. Laporan keuangan yang disusun
atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi
masa lalu yang menimbulkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga

7. kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang
merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.
2. Kelangsungan Usaha/Usaha Berkelanjutan (Going Concern)
Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan
usaha entitas (going concern) dan akan melanjutkan usahanya di masa depan.
Entitas asumsinya tidak akan dilikuidasi atau dikurangi secara signifikan skala
usahanya. Atas dasar asumsi kelangsungan usaha ini maka dalam keadaan normal
suatu aset tetap lazimnya dilaporkan di neraca berdasarkan nilai buku, yaitu harga
historis dikurangi akumulasi penyusutan, dan tidak dilaporkan berdasarkan nilai
pasar yang lebih tinggi pada tanggal laporan.
Asumsi kelangsungan usaha sangat penting mendasari penyajian wajar
suatu laporan keuangan agar tidak menyesatkan pengguna informasi tersaji.
Dalam melakukan penilaian kelangsungan usaha suatu entitas, manajemen
memperhatikan semua informasi masa depan yang relevan, sedikitnya 12 bulan
dari akhir periode pelaporan. Bila entitas menyusun laporan keuangan tidak
berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka perlu diungkapkan fakta tersebut
bersama dengan dasar lain yang digunakan. Juga perlu dijelaskan alasan mengapa
laporan keuangan entitas tidak dapat disusun berdasarkan asumsi kelangsungan
usaha.
Dua asumsi diatas secara eksplisit dalam SAK ETAP yang ditetapkan oleh IAI
dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK).
Sedangkan secara implisit, akuntansi di dunia ini menggunakan dua asumsi dasar
yang utama yakni entitas akuntansi (accounting entity) dan unit moneter (monetary
unit) yang dijabarkan sebagai berikut:
1. Entitas Akuntansi atau Asumsi Kesatuan Usaha (Economic/Business Entity
Assumption)
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, entitas adalah satuan yang
berwujud atau wujud. Dalam Akuntansi, istilah entitas digunakan untuk
menyebut lembaga atau organisasi apapun baik yang berorientasi laba maupun
tidak. Konsep entitas akuntansi atau disebut juga konsep kesatuan usaha
memandang sebuah entitas sebagai unit yang berdiri sendiri dan terpisah dari
pihak-pihak lain (pemilik, kreditor, manajemen, karyawan, dan entitas lainnya)

8. yang mempunyai kepentingan keuangan dengan entitas tersebut. Misalnya saja
Tuan Ali sebagai pemilik usaha percetakan, tidak diperbolehkan
memperhitungkan biaya pribadinya sebagai beban usaha percetakannya.
Maksudnya biaya pribadi contohnya adalah biaya sewa rumah tempat tinggal,
biaya sekolah anak Tuan Ali, dan sebagainya. Demikian juga ketika Tuan Ali
mempunyai lebih dari satu jenis usaha, misalnya selain usaha percetakan Tuan
Ali juga memiliki usaha bengkel maka harus dipisahkan antara beban pribadi,
beban usaha percetakan, dan beban usaha bengkel.
Jenis-jenis entitas bisnis dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis
keluarannya, diantaranya adalah:
a. Perusahaan jasa (service businesses).
Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa tertentu
artinya produk yang dihasilkan tidak berwujud tetapi berupa pelayanan,
berupa memberikan keindahan dan kesenangan kepada konsumen.
Perusahaan jasa terbagi dalam profesi (pengacara, akuntan, konsultan pajak,
notaris); perjalanan dan akomodasi (perusahaan angkutan, hotel, apartemen);
reparasi dan pemeliharaan (bengkel mobil, cleaning service); persewaan
(sewa mobil, sewa gedung pertokoan); komunikasi (surat kabar, telepon,
televisi); pelatihan dan keterampilan (kursus komputer, kursus bahasa);
keuangan (perbankan, leasing, kartu kredit); dan pelayanan (biro perjalanan,
biro iklan, fotografer, salon kecantikan, penjahit). Di Indonesia sendiri
contohnya adalah Bank Mandiri Tbk., PT Global Jet Express (J&T), dan PO
Bandung Express.
b. Perusahaan dagang (merchandising businesses).
Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang menjual barang
yang diperolehnya dari pemasok dan tidak memproses lebih lanjut barang-
barang tersebut seperti kios kelontong, minimarket, pasar swalayan, toko,
grosir (wholeseller), dan sebagainya. Di Indonesia contoh perusahaan dagang
adalah Matahari Putra Prima Tbk. dan PT Trans Retail Indonesia.
c. Perusahaan manufaktur atau perusahaan industri (manufacturing businesses).
Perusahaan manufaktur mengolah bahan mentah menjadi barang
jadi siap jual. Contohnya pabrikasi (pabrik semen, pabrik sepatu, pabrik roti);
perkebunan (perkebunan kopi, perkebunan teh); kerajinan (kerajinan

9. gerabah, bordir, home industry); peternakan (ternak unggas, ternak kambing);
dan pengawetan (pengawet ikan, daging). Namun tidak menutup
kemungkinan pengolahan dalam pabrikasinya hanya untuk merangkai
(assembling) saja seperti pada perusahaan perakitan mobil, perakitan
pesawat, atau kapal. Di Indonesia sendiri, perusahaan manufaktur banyak
didirikan diantaranya Mustika Ratu Tbk. dan Semen Indonesia Tbk.
Namun, bisa saja sebuat perusahaan beroperasi sekaligus pada tiga jenis bidang
tersebut yakni jasa, dagang, dan manufaktur. Misalnya sebuah perusahaan
pembuat mobil dapat menjual sendiri mobil-mobil hasil produksinya dan
memberikan layanan jasa purnajual berupa perawatan, pemeliharaan, maupun
perbaikan.
Jenis entitas bisnis juga dapat diklasifikasikan ditinjau dari sudut
kepemilikannya yakni:
Tabel 1. Jenis Entitas Bisnis Diklasifikasikan dari Sudut Kepemilikannya
Jenis Entitas Bisnis Karakteristik
a. Perusahaan Perseorangan
(Proprietorship)
Perusahaan perseorangan yakni
perusahaan yang dimiliki oleh satu
orang saja, sehingga secara
ekonomis sangat sulit memisahkan
antara kekayaan pribadi pemiliknya
dengan kekayaan perusahaan.
Contoh: usaha laundry, bengkel,
salon kecantikan, rumah makan, dll.
Sumber: http://omahpaijolaundry.blogspot.co.id/
 Kebanyakan entitas usaha di
Indonesia adalah perusahaan
perseorangan.
 Biaya pengelolaan rendah.
 Sumber daya sebatas yang
dimiliki pemilik usaha.
 Diterapkan oleh usaha kecil.
 Pemilik bertanggung jawab
penuh terhadap seluruh
kewajiban perusahaannya, misal-
nya menanggung utang dan tidak
sanggup membayarnya maka
kekayaan pribadi pemiliknya
termasuk sebagai alat
pembayarannya.

10. Jenis Entitas Bisnis Karakteristik
b. Perusahaan Persekutuan
(Partnership)
Perusahaan persekutuan adalah
perusahaan yang dimiliki oleh dua
orang atau lebih yang menjalankan
usahanya dengan nama bersama
untuk mencapai tujuan bersama.
Contoh: CV Karya Hidup Sentosa
sebagai perusahaan manufaktur alat-
alat pertanian.
Sumber: http://ft.uns.ac.id
 Bentuk perusahaan persekutuan
adalah firma (Fa) dan
persekutuan komanditer
(comandiataire
veunootschap/CV).
 Firma merupakan persekutuan
yang terdiri atas dua orang atau
lebih dan sepakat untuk
menjalankan usaha bersama
dengan penuh tanggungjawab
dan menggunakan satu nama.
 Persekutuan komanditer adalah
persekutuan yang terdiri atas dua
orang atau lebih dan masing-
masing sekutu memiliki
tanggungjawab yang berbeda
(sekutu aktif dan sekutu pasif).
Sekutu aktif bertindak keluar dan
bertanggungjawab penuh
termasuk kekayaan pribadinya
pada pihak ketiga, sedangkan
sekutu pasif memiliki
tanggungjawab hanya sebatas
modal yang disetor.
 Menggabungkan kemampuan dan
sumberdaya lebih dari satu orang.
c. Perusahaan Perseroan/ Perseroan
Terbatas/ Korporasi (Corporation)
Korporasi merupakan perusahaan
yang modalnya terbagi atas saham-
saham.
Contoh: PT Indofood Sukses
 Pemegang saham merupakan
pemilik perusahaan yang
tanggungjawabnya terbatas pada
modal yang disetor.
 Kekayaan pribadi pemilik
terpisah dari kekayaan

11. Jenis Entitas Bisnis Karakteristik
Makmur Tbk., PT Indocement
Tunggal Prakasa Tbk., PT
Perusahaan Gas Negara Tbk., dll.
Sumber: www.indofood.com
perusahaan.
 Saham-saham tersebut dapat
dipindahtangankan melalui bursa,
misalnya Bursa Efek Indonesia
(BEI) sehingga dapat
memperoleh dana dalam jumlah
besar.
 Diterapkan oleh usaha berskala
besar.
d. Koperasi
yakni sekumpulan orang-orang dan
bukan merupakan kumpulan modal
yang bertujuan menyejahterakan
para anggotanya.
Contoh: Koperasi Pegawai Negeri
(KPN).
Sumber: http://kprisumekar.id/
 Koperasi dimiliki sekelompok
orang yang disebut anggota.
 Dikelola oleh dan untuk anggota.
 Menjadi salah satu pilar ekonomi
Indonesia.
 Modal utama koperasi berasal
dari para anggota berupa
simpanan pokok dan simpanan
wajib atau simpanan lain yang
memiliki karakteristik sama
dengan simpanan wajib atau
simpanan pokok.
 Laba yang diperoleh disebut Sisa
Hasil Usaha (SHU) dan akan
diberikan kepada anggota sesuai
dengan anggaran dasar atau
anggaran rumah tangga
(AD/ART) koperasi tersebut.
2. Unit Moneter (Monetary Unit Assumption)
Transaksi yang akan dilaporkan dalam catatan akuntansi harus dapat
dinyatakan dalam satuan mata uang (unit moneter). Di Indonesia satuan uangnya
adalah rupiah dengan simbol Rp tanpa tanda titik setelah huruf p kecil. Konsep

12. unit moneter ini menghendaki bahwa yang dicatat oleh akuntansi hanyalah data
transaksi yang dapat dinyatakan dengan satuan moneter. Uang merupakan alat
pertukaran yang lazim digunakan, maka asumsi ini memungkinkan akuntansi
untuk mengkuantitatifkan (mengukur) kejadian-kejadian ekonomik. Asumsi ini
digunakan untuk menerapkan prinsip biaya historis. Contoh data transaksi yang
tidak dapat diukur (dinyatakan) dalam satuan mata uang adalah banyaknya
jumlah karyawan, tingkat kepuasan pelanggan, tingkat kepuasan karyawan,
jumlah karyawan yang resign, dan kesehatan karyawan.
Selain asumsi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan,
laporan keuangan haruslah memenuhi karakteristik kualitatif (qualitative
characteristics) agar dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai.
Karakteristik kualitatif tersebut adalah:
1. Dapat Dipahami (Understandability)
Suatu informasi yang dapat dipahami maka informasi tersebut bermanfaat
bagi penerimanya. Untuk dapat memahami laporan keuangan, pemakai
diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan
bisnis serta asumsi dan konsep yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
Untuk itu, laporan keuangan yang disusun juga harus merujuk sesuai standar
akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, sama sekali tidak berarti bahwa
informasi akuntandi harus dapat dimengerti oleh semua orang.
2. Relevan (Relevance)
Agar informasi bermanfaat, haruslah relevan bagi penerima atau pengguna
dalam pengambilan suatu keputusan sehingga dapat mempengaruhi keputusan
ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu,
masa kini, atau masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi
pengguna di masa lalu. Apakah suatu informasi dianggap relevan untuk
dilaporkan atau tidak, akan dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Relevan
bagi suatu laporan keuangan artinya informasi yang disajikan memiliki nilai
prediktif, umpan balik, dan tepat waktu. Nilai prediktif maksudnya adalah
informasi dapat membantu para pemakainya untuk memprediksi kinerja
perusahaan di masa depan berdasarkan transaksi masa lalu, sekarang, dan yang
akan datang. Ketepatan suatu prediksi sangat tergantung pada kemampuan para

13. pemakai dalam menganalisis informasi dan kepekaan dalam membaca peluang
bisnis di masa depan. Selain nilai prediktif, informasi juga harus memiliki Umpan
balik artinya informasi dapat mendukung atau memberi masukan untuk
memperbaiki prediksi yang sudah dibuat oleh para pemakainya. Tepat waktu juga
menjadi syarat informasi akuntansi yang relevan yakni informasi tersedia pada
saat dibutuhkan oleh para pemakainya sehingga tidak kehilangan kapasitas dari
informasi tersebut dalam mempengaruhi keputusan yang diambil pemakainya.
3. Materialitas (Materiality)
Materialitas merupakan tolok ukur apakah suatu informasi dianggap
relevan. Suatu informasi dianggap material atau signifikan bila suatu
kesalahan/error, salah saji/misstatement, atau kelalaian mencantumkan/omission
informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna informasi
tersebut.
4. Keandalan (Reliability)
Informasi dalam laporan keuangan juga harus andal (reliable). Dikatakan
berkualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan
material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau
jujur (faithful presentation) tentang sesuatu yang seharusnya disajikan atau secara
wajar diharapkan dapat disajikan. Agar dapat diandalkan maka informasi harus
memenuhi beberapa persyaratan yakni penyajian jujur (faithful representation),
substansi mengungguli bentuk (substance over form), netralitas (neutrality),
pertimbangan sehat (prudence), dan kelengkapan (completeness).
Penyajian jujur maksudnya adalah informasi yang disediakan akuntansi
harus menggambarkan dengan jujur transaksi, kejadian, atau keadaan menurut
apa adanya sesuai dengan prinsip atau pengertian yang berlaku umum. Substansi
mengungguli bentuk digunakan ketika substansi dan realita ekonomi suatu
transaksi atau kejadian dibandingkan bentuk hukumnya tidak selalu sejalan
sehingga harus diutamakan substansinya, bukan bentuk hukumnya. Netralitas
artinya informasi akuntansi bersifat netral yang harus diarahkan pada kebutuhan
umum pemakai dan tidak diutamakan kebutuhan atau keinginan pihak tertentu.
Pertimbangan sehat diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian peristiwa atau
keadaan tertentu dalam penyusunan laporan keuangan, misalnya kolektibilitas

14. piutang, masa manfaat pabrik dan peralatan, serta tuntutan atas jaminan garansi
yang mungkin timbul. Pertimbangan sehat tersebut merupakan pemilihan metode,
menghitung, dan melaporkan ketidakpastian peristiwa tersebut. Kelengkapan
informasi harus disajikan dengan batasan relevan dan biaya yang dapat
dipertanggungjawabkan. Harus dihindarkan kelalaian mengungkapkan suatu
informasi yang relevan (baik karena kelalaian maupun sengaja).
5. Dapat Diperbandingkan (Comparability)
Perbandingan laporan keuangan untuk dua atau lebih periode akan dapat
memberikan gambaran tentang perkembangan atau tren keadaan keuangan
maupun kinerja suatu entitas, sehingga lebih mampu memberikan gambaran
tentang prospek entitas di masa depan. Sedangkan perbandingan laporan
keuangan antarentitas dapat memberikan masukan bagi calon investor untuk
menentukan pilihan investasi.
Agar dapat diperbandingkan dengan periode sebelumnya pada entitas yang
sama maka: a) Laporan keuangan disajikan dalam format yang sama; b) isi
laporan keuangan adalah identik; c) kebijakan akuntansi yang dianut tidak
berubah; dan d) perubahan dalam kondisi yang mendasari transaksi harus
diungkapkan.
C. Prinsip Dasar Akuntansi
Laporan keuangan digunakan oleh pihak yang berbeda-beda diantaranya
manajemen perusahaan itu sendiri, kreditur yang memberikan pinjaman, calon
investor yang sedang mempertimbangkan investasi yang akan dilakukan, pemerintah
yang akan memungut pajak, dan pihak-pihak lain sesuai dengan kepentingannya.
Namun, manajemen tidak boleh dan tidak bisa hanya mencatat dan melaporkan
transaksi yang dianggapnya cocok dilihat dari sudut kepentingannya sendiri, sehingga
dalam menyusun lapora)n keuangan, akuntan menggunakan Prinsip Akuntansi yang
Berlaku Umum (PABU) atau Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).
Prinsip-prinsip dan konsep-konsep Akuntansi dikembangkan dari hasil penelitian,
praktik-praktik yang berlaku di masyarakat, dan pernyataan yang dibuat oleh otoritas
yang berwenang. PABU ini dimodifikasikan dalam bentuk standar tertulis yang
diterbitkan oleh organisasi profesi akuntan, di Indonesia organisasi ini ialah Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI).

15. Sebelum tanggal 2 Desember 1973, Indonesia belum memiliki prinsip akuntansi
maupun standar akuntansi yang dapat digunakan sebagai pedoman resmi. Prinsip
Akuntansi Indonesia (PAI) pertama kali diterbitkan dan disahkan pada Kongres III
Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 2 Desember 1973, dan sangat sederhana hanya
terdiri atas Pendahuluan dan lima bab yakni laporan keuangan, pendapatan dan biaya,
aktiva, kewajiban dan hutang, serta modal sendiri. Referensi utamanya menggunakan
Inventory of GAAP for Business Enterprises yang disunting oleh Paul Grady.
Sedangkan pada saat ini di Indonesia berlaku 4 set standar akuntansi:
1. Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum) untuk entitas
berakuntabilitas publik digunakan sebagai acuan utama dalam menyusun laporan
keuangan yang didalamnya memuat prosedur proses penyusunan standar
akuntansi kinerja. SAK umum saat ini telah mengadopsi International Financial
Reporting Standards (IFRS) dengan penyesuaian seperlunya untuk kondisi
ekonomi dan bisnis di Indonesia. SAK digunakan oleh perusahaan yang sudah go
public (sahamnya diperdagangkan di bursa efek) dan Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) yang menghimpun dana tabungan dan deposito dari masyarakat dengan
jumlah signifikan yang memiliki akuntabilitas publik.
2. Standar Akuntansi Keuangan khusus untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas
Publik (SAK ETAP) misalnya saja perusahaan perseorangan, firma (Fa),
persekutuan komenditer (CV), dan perusahaan yang tidak go public atau tidak
sedang dalam proses go public dan tidak menghimpun dana masyarakat secara
signifikan. Tanpa akuntabilitas publik artinya entitas tersebut menerbitkan
laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statetement)
bagi pengguna eksternal seperti kreditur, pemilik yang tidak terlibat langsung
dalam pengelolaan usaha, serta lembaga pemeringkat kredit.
3. Standar Akuntansi Syariah (SAK Syariah) khusus untuk entitas dan transaksi
syariah yakni berdasar syariat Islam degan acuan fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) misalnya saja bank syariah dan BMT (baitulmal wattamwil).
4. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kini dituangkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2005 yang berbasis kas, kas menuju akrual (cash towards
accrual) sampai berbasis akrual. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar
Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu pada Kerangka Konseptual

16. Akuntansi Pemerintahan (KKAP). SAP digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.
Poin 1 dan 2 diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Poin 3
diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah. Keduanya berada di bawah
naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Poin ke 4 diterbitkan oleh Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.
Pada awalnya, PABU di setiap negara tidak sepenuhnya sama tetapi sejalan
dengan perkembangan di era globalisasi dirasa perlu untuk melakukan harmonisasi
antara prinsip-prinsip akuntansi dari berbagai negara. Harmonisasi ini berproses
selama bertahun-tahun yang dipelopori oleh International Accounting Standards
Board (IASB) bersama dengan European Commission (EC), International
Organization of Securities Commissions (IOSOC), dan International Federation of
Accountants (IFAC) yang merumuskan International Financial Reporting Standards
(IFRS). IAI sendiri memutuskan memberlakukan IFRS bagi perusahaan-perusahaan
publik mulai tahun 2011 sedangkan untuk yang bukan perusahaan publik
diberlakukan SAK ETAP.
Tujuan adanya standar akuntansi keuangan ialah:
1. Untuk keseragaman laporan keuangan, laporan keuangan yang relevan dan
reliabel.
2. Memudahkan penyusunan laporan keuangan karena ada pedoman baku sehingga
meminimalkan bias dari penyusun.
3. Memudahkan auditor dalam mengaudit.
4. Memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan
membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda.
5. Pengguna laporan keuangan banyak pihak sehingga penyusun tidak dapat
menjelaskan kepada masing-masing pengguna.
Berikut adalah prinsip dasar Akuntansi untuk SAK Umum:
1. Prinsip Reliabilitas (Objektivitas)
Prinsip reliabilitas atau objektivitas atau keandalan mengandung makna
bahwa informasi akuntansi didasarkan pada data yang paling bisa diandalkan atau
dipercaya, artinya data dapat diverifikasi atau dikonfirmasi dengan data

17. independen lainnya yang berkaitan. Misalnya, Rosmi ingin membeli sebuah
bangunan untuk usahanya dan memperkirakan bahwa harga bangunan tersebut
adalah Rp500.000.000,00. Namun untuk memperjelas harga bangunan tersebut,
Rosmi menyewa dua ahli real estate yang memberikan jasa penilai (appraiser).
Kedua ahli tersebut memperkirakan harga bangunan tersebut adalah
Rp450.000.000,00. Dari kedua nilai tersebut, nilai yang dapat diandalkan adalah
yang dibuat oleh kedua ahli tersebut, karena nilai tersebut didukung oleh
pengamatan secara objektif.
2. Prinsip Beban Perolehan
Prinsip biaya perolehan menetapkan jumlah yang dipakai dalam catatan
akuntansi untuk pembelian barang dan jasa. Berikut contoh untuk
menggambarkannya: misalkan gedung milik Tuan Agung (penjual) ditawarkan
kepada Beno (pembeli) dengan harga Rp175.000.000,00. Beno menawar dengan
harga Rp125.000.000,00 tetapi tidak disetujui Tuan Agung. Setelah melalui
tawar-menawar akhirnya dicapai kesepakatan harga sebesar Rp150.000.000,00.
Dengan adanya transaksi seperti ini maka pencatatan yang dilakukan oleh Beno
atas gedung yang dibelinya ialah Rp150.000.000,00 yakni harga yang
sesungguhnya dibayar Beno. Harga inilah yang disebut sebagai harga perolehan
dalam pembukuan Beno. Beberapa hari kemudian datang Candra yang
menyatakan minatnya untuk membeli gedung tersebut dari Beno dengan harga
Rp160.000.000,00 tetapi harga tersebut tidak disetujui Beno sehingga tidak
terjadi transaksi. Harga tawar Candra terhadap gedung milik Beno ini tidak
mempengaruhi harga gedung dalam pembukuan Beno. Harga gedung yang
tercatat dalam pembukuan Beno tetaplah Rp150.000.000,00 yakni harga
perolehan aslinya atau historisnya walaupun ada Candra yang menawar dengan
harga Rp160.000.000,00. Artinya tidak diperbolehkan mengakui keuntungan
yang belum terjadi atau belum terealisasi.

18. Sedangkan untuk SAK ETAP, berikut adalah prinsip dasar Akuntansi nya:
1. Prinsip Biaya Historis
Prinsip biaya historis (historical cost principle) yang menyatakan bahwa aset,
kewajiban, beban (atau elemen-elemen lainnya) harus dicatat sebesar harga (nilai)
pertukaran pada saat terjadi transaksi.
2. Prinsip Nilai Wajar
Prinsip nilai wajar (fair value principles) menyatakan bahwa aset, kewajiban,
beban (ataupun elemen-elemen lainnya) harus dicatat sebesar nilai wajar. Nilai
wajar ialah jumlah rupiah yang disepakati oleh kedua pihak independen dalam
transaksi pertukaran barang atau jasa.

19. DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim dkk. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4.
Jakarta: Salemba Empat.
Agus Riyanto. (2016). Mengapa Harus Tetap Menjadi Perusahaan Terbuka? Diakses
melalui http://business-law.binus.ac.id/2016/03/14/mengapa-harus-tetap-menjadi-
perusahaan-terbuka/ pada 23 April 2018 pukul 11.28 WIB
Al Haryono Jusup. (2014). Dasar-Dasar Akuntansi Jilid I Edisi Ke-7. Yogyakarta: Bagian
Penerbitan STIE YKPN.
Arief S., Yanuari N. S., dan Synthia M. K. (2009). Akuntansi & Pelaporan Keuangan untuk
Bisnis Skala Kecil dan Menengah. Jakarta: Grasindo.
Carl S. Warren, dkk. (2016). Pengantar Akuntansi – Adaptasi Indonesia. Jakarta: Penerbit
Salemba Empat.
Cek dan Bilyet Giro Bank Danamon Desain Baru. Diakses melalui
https://www.danamon.co.id/id/Tentang-
Danamon/BeritaDanamon/Berita/2017/11/24/08/10/Penggunaan-Buku-Cek-dan-
Bilyet-Giro-Bank-Danamon-Design-Baru diakses pada 16 April 2018 pukul 07.03
WIB
Contoh Faktur. https://zahiraccounting.com/id/contoh-faktur diakses pada 16 April pukul
21.05 WIB
Deddi Nordiawan. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran. (2011). Mengenal Cek dan Bilyet Giro. Bank
Indonesia
Dwi Martani. Diakses melalui http://staff.blog.ui.ac.id/martani/ diakses pada 10 April 2018
pukul 08.15 WIB
Elizabeth L. M., dkk. (2008). Akuntansi Dasar 1 Ringkasan Teori dan Soal. Jakarta:
Grasindo. Diakses melalui
https://books.google.co.id/books?id=NJQlNQbKgyoC&pg=PR8&dq=akuntansi+peng
antar&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjS0e3yjq_aAhWBp48KHes7CCk4ChDoAQgm
MAA#v=onepage&q=akuntansi%20pengantar&f=false pada tanggal 13 April 2018.
Enny S.M., dan Badingatus S. (2014). Profesionalisme Akuntan Pendidik: Perspektif atau
Triger Kualitas Lulusan Akuntansi di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jurnal
Akuntansi & Auditing. Vol. 11 No. 1 Hal. 103-119.

20. Hans Kartikahadi, dkk. (2016). Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Edisi
kedua Buku 1. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
Hery. (2015). Pengantar Akuntansi Comprehensive Edition. Jakarta: Grasindo. Diakses
melalui
https://books.google.co.id/books?id=2eATkrMTn2gC&pg=PR7&dq=akuntansi+peng
antar&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiMjNb2kq_aAhXDMo8KHet-
Ark4FBDoAQgyMAM#v=onepage&q=akuntansi%20pengantar&f=false pada
tanggal 13 April 2018.
Indra Bastian. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit
Jakarta: Erlangga
Khusnaini. (2014). Modul Pengantar Akuntansi dalam Diklat Teknis Substantif Dasar Pajak
II. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Pajak Kementerian
Keuangan RI.
Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Beton Tbk. tahun 2016. Diakses melalui
http://web.idx.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/laporankeuangandantahunan.aspx
pada tanggal 22 April 2018.
Mulyadi (2002). Auditing. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan
Emiten atau Perusahaan Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
Nomor 01 atau PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Lampiran I.02 untuk
SAP Berbasis Akrual dan dalam lampiran II.02 untuk SAP Berbasis Kas Menuju
Akrual.
Slamet Sugiri S. dan Bogat Agus R. (2016). Akuntansi Pengantar 1 Edisi Kesembilan.
Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Sony Warsono, Arif D., M.Arsyadi R (2009). Akuntansi Pengantar 1 Berbasis Matematika
Edisi 2. Yogyakarta: Asgard Chapter.
Sony Warsono dan Ratna Chandrasari. (2013). Dasar-dasar Akuntansi: TPA (Tes Potensi
Akuntansi). Yogyakarta: AB Publisher.
Wibowo dan Abubakar A. (2008). Akuntansi Keuangan Dasar 1 (Ikhtisar Teori, Soal-Soal,
dan Materi Praktik). Jakarta: Cikal Sakti.
https://id.wikipedia.org/