Pelatihan Akuntabilitas PNS memberikan pembelajaran mengenai nilai-nilai dasar akuntabilitas untuk melatih calon PNS menjadi aparatur yang akuntabel, meliputi konsep, mekanisme, dan penerapannya dalam organisasi dengan studi kasus. Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan untuk mengaktualisasikan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.
Dokumen tersebut merupakan materi pelatihan tentang akuntabilitas kinerja yang mencakup pengertian akuntabilitas, prinsip-prinsip akuntabilitas, peran pemimpin dalam akuntabilitas, dan disain pembelajaran yang meliputi materi pokok dan indikator hasil belajar."
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
Pelatihan ini membahas tentang akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan administrator. Materi pelatihan meliputi konsep akuntabilitas, prinsip-prinsip akuntabilitas, dan bentuk-bentuk akuntabilitas. Tujuannya adalah agar peserta dapat memahami pentingnya akuntabilitas kinerja dan mampu membangun budaya akuntabilitas di organisasinya."
Buku ini memberikan 10 praktik reformasi birokrasi yang dapat dilaksanakan secara langsung, yaitu standardisasi pelayanan publik, rasionalisasi organisasi, integrasi perizinan, penataan tata laksana, penerapan e-office, rekrutmen terbuka, perbaikan remunerasi, assessment pegawai, pengukuran kinerja balanced scorecard, dan penerapan zona integritas. Tujuannya agar gagasan reformasi bisa terealisasi dalam tindakan nyata
Dokumen tersebut membahas tentang akuntabilitas PNS dalam menjalankan tugasnya. Secara konseptual, akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah seseorang atau lembaga. Prinsip-prinsip akuntabilitas meliputi komitmen kuat, sistem yang menjamin penggunaan sumber daya sesuai peraturan, pencapaian tujuan dan sasaran, serta orientasi pada visi dan misi. PNS di
Pelatihan Akuntabilitas PNS memberikan pembelajaran mengenai nilai-nilai dasar akuntabilitas untuk melatih calon PNS menjadi aparatur yang akuntabel, meliputi konsep, mekanisme, dan penerapannya dalam organisasi dengan studi kasus. Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan untuk mengaktualisasikan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.
Dokumen tersebut merupakan materi pelatihan tentang akuntabilitas kinerja yang mencakup pengertian akuntabilitas, prinsip-prinsip akuntabilitas, peran pemimpin dalam akuntabilitas, dan disain pembelajaran yang meliputi materi pokok dan indikator hasil belajar."
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
Pelatihan ini membahas tentang akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan administrator. Materi pelatihan meliputi konsep akuntabilitas, prinsip-prinsip akuntabilitas, dan bentuk-bentuk akuntabilitas. Tujuannya adalah agar peserta dapat memahami pentingnya akuntabilitas kinerja dan mampu membangun budaya akuntabilitas di organisasinya."
Buku ini memberikan 10 praktik reformasi birokrasi yang dapat dilaksanakan secara langsung, yaitu standardisasi pelayanan publik, rasionalisasi organisasi, integrasi perizinan, penataan tata laksana, penerapan e-office, rekrutmen terbuka, perbaikan remunerasi, assessment pegawai, pengukuran kinerja balanced scorecard, dan penerapan zona integritas. Tujuannya agar gagasan reformasi bisa terealisasi dalam tindakan nyata
Dokumen tersebut membahas tentang akuntabilitas PNS dalam menjalankan tugasnya. Secara konseptual, akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah seseorang atau lembaga. Prinsip-prinsip akuntabilitas meliputi komitmen kuat, sistem yang menjamin penggunaan sumber daya sesuai peraturan, pencapaian tujuan dan sasaran, serta orientasi pada visi dan misi. PNS di
Dokumen ini membahas strategi reformasi birokrasi Indonesia untuk periode 2015-2019. Strategi utama meliputi revolusi mental aparatur untuk membangun integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang berkualitas, serta penguatan sistem manajemen SDM aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam birokrasi. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan mampu menyediakan layanan publik berk
Dokumen tersebut membahas upaya reformasi birokrasi di Indonesia, termasuk peningkatan integritas, akuntabilitas, dan kinerja aparatur serta pelayanan publik. Beberapa capaian reformasi yang disebutkan adalah pengembangan sistem seleksi CPNS dan promosi terbuka yang transparan, peningkatan pelayanan satu pintu, dan peningkatan jumlah instansi pemerintah dengan predikat baik dalam evaluasi akuntabilitas kinerja.
Undang-undang ini mengatur tentang aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Tujuannya adalah membangun ASN yang profesional, netral, dan bebas dari korupsi serta mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Undang-undang ini mengatur tentang jenis, status, fungsi, tugas, dan kode etik bagi ASN di Indonesia.
Undang-Undang tentang Aparatur Sipil NegaraKetut Artayasa
Undang-undang ini mengatur tentang aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Tujuannya adalah membangun ASN yang profesional, netral, dan bebas dari korupsi serta mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Undang-undang ini mengatur tentang jenis, status, fungsi, tugas, dan kode etik bagi ASN di Indonesia.
Kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai
UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraZulfikri Armada
Undang-undang ini mengatur tentang aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Tujuannya adalah membangun ASN yang profesional, netral, dan bebas dari korupsi serta mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Undang-undang ini mengatur tentang jenis, status, fungsi, tugas, dan kode etik bagi ASN di Indonesia.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan mengenai Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum yang mengatur tentang pedoman perilaku PNS dalam melaksanakan tugas, pelanggaran dan sanksi. Kode etik tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk mewujudkan perilaku PNS yang profesional dan bertanggungjawab.
jabatan pelaksana tugas administrasi dan operasional
yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu;
b.
Staf: jabatan pelaksana tugas administrasi dan operasional yang
membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu;
c.
Pelaksana: jabatan pelaksana tugas administrasi dan operasional
yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu;
d.
Pengelola: jabatan pengelola tugas administrasi dan operasional
yang membutuh
Tugas pemerintah adalah menetapkan kebijakan, melayani masyarakat, melindungi dan memberdayakan masyarakat, serta mengelola aset negara. Hal ini membutuhkan birokrasi yang profesional dan bebas dari intervensi politik. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN mengatur fungsi, tugas, dan peranan ASN serta memberi landasan bagi penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Sistem merit didasarkan pada kemampuan peg
Teks tersebut membahas tentang pentingnya etika birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Etika birokrasi diperlukan untuk menuntun perilaku aparat birokrasi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bermoral. Terbentuknya etika birokrasi dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.
Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Responsibilitas lebih menekankan pada kewajiban, sedangkan akuntabilitas lebih menekankan pada pertanggungjawaban atas kewajiban tersebut.
Studi kasus pertanggungjawaban unit kerja ke pemerintah daerah, pemerintah daerah ke pemerintah pusat, dan pemerintah pusat
1. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pelaksanaan tugas yang dipercayakan.
2. Akuntabilitas terdiri dari beberapa aspek seperti hubungan, berorientasi pada hasil, memerlukan laporan, memerlukan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja.
3. Ada beberapa tingkatan akuntabilitas seperti personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder.
Pelatihan ini membahas nilai-nilai dasar akuntabilitas bagi PNS, termasuk konsep, mekanisme, dan penerapannya dalam konteks organisasi pemerintahan. Peserta diharapkan mampu memahami dan menerapkan akuntabilitas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dokumen ini membahas strategi reformasi birokrasi Indonesia untuk periode 2015-2019. Strategi utama meliputi revolusi mental aparatur untuk membangun integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang berkualitas, serta penguatan sistem manajemen SDM aparatur dan penerapan teknologi informasi dalam birokrasi. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan mampu menyediakan layanan publik berk
Dokumen tersebut membahas upaya reformasi birokrasi di Indonesia, termasuk peningkatan integritas, akuntabilitas, dan kinerja aparatur serta pelayanan publik. Beberapa capaian reformasi yang disebutkan adalah pengembangan sistem seleksi CPNS dan promosi terbuka yang transparan, peningkatan pelayanan satu pintu, dan peningkatan jumlah instansi pemerintah dengan predikat baik dalam evaluasi akuntabilitas kinerja.
Undang-undang ini mengatur tentang aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Tujuannya adalah membangun ASN yang profesional, netral, dan bebas dari korupsi serta mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Undang-undang ini mengatur tentang jenis, status, fungsi, tugas, dan kode etik bagi ASN di Indonesia.
Undang-Undang tentang Aparatur Sipil NegaraKetut Artayasa
Undang-undang ini mengatur tentang aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Tujuannya adalah membangun ASN yang profesional, netral, dan bebas dari korupsi serta mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Undang-undang ini mengatur tentang jenis, status, fungsi, tugas, dan kode etik bagi ASN di Indonesia.
Kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai
UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraZulfikri Armada
Undang-undang ini mengatur tentang aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Tujuannya adalah membangun ASN yang profesional, netral, dan bebas dari korupsi serta mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Undang-undang ini mengatur tentang jenis, status, fungsi, tugas, dan kode etik bagi ASN di Indonesia.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan mengenai Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum yang mengatur tentang pedoman perilaku PNS dalam melaksanakan tugas, pelanggaran dan sanksi. Kode etik tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk mewujudkan perilaku PNS yang profesional dan bertanggungjawab.
jabatan pelaksana tugas administrasi dan operasional
yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu;
b.
Staf: jabatan pelaksana tugas administrasi dan operasional yang
membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu;
c.
Pelaksana: jabatan pelaksana tugas administrasi dan operasional
yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu;
d.
Pengelola: jabatan pengelola tugas administrasi dan operasional
yang membutuh
Tugas pemerintah adalah menetapkan kebijakan, melayani masyarakat, melindungi dan memberdayakan masyarakat, serta mengelola aset negara. Hal ini membutuhkan birokrasi yang profesional dan bebas dari intervensi politik. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN mengatur fungsi, tugas, dan peranan ASN serta memberi landasan bagi penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Sistem merit didasarkan pada kemampuan peg
Teks tersebut membahas tentang pentingnya etika birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Etika birokrasi diperlukan untuk menuntun perilaku aparat birokrasi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bermoral. Terbentuknya etika birokrasi dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.
Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Responsibilitas lebih menekankan pada kewajiban, sedangkan akuntabilitas lebih menekankan pada pertanggungjawaban atas kewajiban tersebut.
Studi kasus pertanggungjawaban unit kerja ke pemerintah daerah, pemerintah daerah ke pemerintah pusat, dan pemerintah pusat
1. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pelaksanaan tugas yang dipercayakan.
2. Akuntabilitas terdiri dari beberapa aspek seperti hubungan, berorientasi pada hasil, memerlukan laporan, memerlukan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja.
3. Ada beberapa tingkatan akuntabilitas seperti personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder.
Pelatihan ini membahas nilai-nilai dasar akuntabilitas bagi PNS, termasuk konsep, mekanisme, dan penerapannya dalam konteks organisasi pemerintahan. Peserta diharapkan mampu memahami dan menerapkan akuntabilitas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya akuntabilitas dan integritas bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan pelayanan publik yang baik. Terdapat penjelasan konsep akuntabilitas secara teoritis dan panduan perilaku yang dapat mendorong terciptanya akuntabilitas dan integritas dalam pelaksanaan tugas. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kinerja ASN dalam melayani masyarakat secara jujur dan bertangg
Teks tersebut membahas tentang akuntabilitas dalam pelayanan publik. Secara garis besar, teks tersebut menjelaskan pentingnya akuntabilitas bagi PNS, aspek-aspek akuntabilitas, tingkatan akuntabilitas, dan cara menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Teks tersebut juga memberikan contoh perilaku yang diharapkan dari PNS terkait transparansi, konflik kepentingan, dan penggunaan sumber daya negara secar
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja- (1)temanna #LABEDDU
Pelatihan ini membahas tentang akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan administrator. Materi pelatihan meliputi konsep akuntabilitas, prinsip-prinsip akuntabilitas, dan bentuk-bentuk akuntabilitas. Tujuannya adalah agar peserta dapat memahami pentingnya akuntabilitas kinerja dan mampu membangun budaya akuntabilitas di organisasinya."
Makalah ini membahas aspek-aspek keperilakuan dalam akuntansi. Dimensi akuntansi keperilakuan mencakup lingkupnya yang luas seperti pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia, dan metode untuk memprediksi serta mengubah perilaku. Akuntansi keperilakuan merupakan perluasan logis dari peran akuntansi tradisional dengan menyertakan informasi keperilakuan untuk mendukung pengambilan keputus
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut merangkum latar belakang, tujuan, dan nilai-nilai dasar PNS serta kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Dokumen tersebut juga menjelaskan profil SD Negeri 16 Suwiam dan struktur organisasinya.
Budaya Akuntabilitas Sebagai Soft Control Untuk Memperkuat SPITri Widodo W. UTOMO
Disampaikan dalam Sosialisasi “Peran SPI dalam Rangka Mewujudkan WTP”
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI
Jakarta, 12-14 Oktober 2010
LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga yang dilaporkan secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. 1
KONSEPAKUNTABILITAS
Apa yang Dimaksud dengan
Akuntabilitas
5 Aspek Penting dalam
Akuntabilitas
Mengapa Akuntabilitas
Penting?
Bagaimana Tingkatan dalam
Akuntabilitas?
4. Akuntabilitas merupakan
kewajiban setiap individu,
kelompok atau institusi untuk
memenuhi tanggung jawab
yang menjadi amanahnya,
yakni menjamin
terwujudnya nilai-nilai
Pengertian
Akuntabilitas
5. 0
1
Mampu mengambil pilihan
yang tepat
0
2
Kesadaran untuk
menghindari & mencegah
keterlibatan PNS dalam
politik praktis
0
3
Perlakuan yang sama & adil
dalam pelayanan publik
0
4
Sikap dan perilaku yang
konsisten
6. 5 Aspek Penting Dalam Akuntabilitas
Hubungan yang bertanggung jawab antara
individu/kelompok/institusi dengan Negara
dan masyarakat
Akuntabilitas adalah sebuah
hubungan
(Accountability is a relationship)
1
7. 5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas
Perilaku aparat pemerintah yang
bertanggung jawab, adil dan inovatif
2
Akuntabilitas berorientasi pada
hasil
(Accountability is a results-oriented)
8. 5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas
LAPORAN KINERJA
(Kontrak Kerja, LAKIP)
3
Akuntabilitas membutuhkan
adanya laporan
(Accountability requires reporting)
9. 5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah Kewajiban menunjukkan
tanggungjawab – menghasilkan konsekuensi
(Penghargaan / Sanksi)
4
Akuntabilitas memerlukan
konsekuensi
(Accountability is meaningless without
consequences)
Sanksi Penghargaan
10. 5 Aspek Penting dalam Akuntabilitas
Tujuan Utama akuntabilitas adalah
memperbaiki kinerja dalam memberikan
pelayanan pada masyarakat
5
Akuntabilitas memperbaiki
kinerja
(Accountability improves performance)
11. Citra PNS Negatif Citra PNS Positif
AKUNTABILITA
TAS
Peran Kontrol demokratis
Peran Mencegah Korupsi dan Penyalahgunaan wewenang
Peran Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas
12. Mengapa akuntabilitas penting ?
3 Fungsi Utama Akuntabilitas
Untuk menyediakan
kontrol demokratis
Untuk mencegah
korupsi dan
penyalahgunaan
kekuasaan
Untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas
1. Peran Demokrasi 2. Peran Konstitusional 3. Peran Belajar
