1. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pelaksanaan tugas yang dipercayakan. 2. Akuntabilitas terdiri dari beberapa aspek seperti hubungan, berorientasi pada hasil, memerlukan laporan, memerlukan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. 3. Ada beberapa tingkatan akuntabilitas seperti personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder.

1. PERILAKU AKUNTABILITAS PNS
LATIHAN DASAR CPNS GOL. III
ANGKATAN KE-49
TAHUN 2020
SRISINTO, SE.,MM.
WIDYAISWARA MADYA
PUSDIKLAT BPS
Sinto 2020

3.  Alokasi Waktu : 12 Jp
 Hasil Belajar :
Setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan ini
peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai
dasar akuntabilitas guna pelaksanaan tugas
jabatannya.
Sinto 2020

4. Modul 1
Konsep Akuntabilitas
 Apa yang Dimaksud dengan
Akuntabilitas
 Aspek Penting dalam Akuntabilitas
 Mengapa Akuntabilitas Penting?
 Bagaimana Tingkatan dalam
Akuntabilitas?
Sinto 2020

6. 1.
•
•
•
•
Konsep
Akuntabilitas:
Pengertian
Akuntabilitas
Aspek-aspek
Akuntabilitas
Pentingnya
Akuntabilitas
Tingkatan
Akuntabilitas
PNS
Akuntabel
5. Studi Kasus Akuntabilitas
• Artikel koran tentang
akuntabilitas
• Film/video tentang
akuntabilitas
2. Mekanisme
Akuntabilitas:
•
•
•
Akuntabilitas
birokrasi
Lingkungan
Akuntabilitas
Framework
Akuntabilitas
4. Menjadi PNS
Akuntabel:
3. Akuntabilitas dalam
Konteks
•
•
•
•
•
•
Prinsip-prinsip profesi ASN
Perilaku akuntabel
Akuntabel dalam SD
negara Akuntabel dalam
info pemerintah
Menghindari Konflik
kepentingan
Akuntabel dalam keputusan
•
•
•
•
•
Transparansi informasi
Praktek kecurangan
Penggunaan SD milik
negara
Pengelolaan info
pemerintah
Konflik kepentingan
22/10/2014 3
Sinto 2020

7. Keberhasilan Belajar
Sinto 2020
1. Menjelaskan
konsep
akuntabilitas
4. Mengaktualisasikan
nilai dasar
akuntabilitas dalam
pelaksanaan tugas
2. Menjelaskan
mekanisme
akuntabilitas
3. Menjelaskan
akuntabilitas
dalam konteks

8. Mengapa
PNS
Akuntabel?
Sinto 2020

9. KONSEP AKUNTABILITAS
Akuntabilitas secara harfiah dalam
bahasa inggris biasa disebut dengan
accountability yang diartikan sebagai
“yang dapat dipertanggungjawabkan”.
Atau dalam kata sifat disebut sebagai
accountable. Lalu apa bedanya dengan
responsibility yang juga diartikan
sebagai “tanggung jawab”.
Sinto 2020

10. Responsibilitas dan Responsiveness
 Responsibilitas (responsibility) merupakan konsep yang
berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis
yang dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam
menjalankan tugasnya.
 Administrasi negara dinilai responsibel apabila pelakunya
memiliki standard profesionalisme atau kompetensi teknis yang
tinggi.
 Sedangkan konsep responsivitas (responsiveness) merupakan
pertanggungjawaban dari sisi yang menerima pelayanan
(masyarakat).
 Seberapa jauh mereka melihat administrasi negara (birokrasi
publik) bersikap tanggap (responsive) yang lebih tinggi terhadap
apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi
mereka.
Sinto 2020

11. Akuntabilitas
 Mohamad Mahsun membedakan akuntabilitas dalam arti
sempit dan arti luas.
 Akuntabilitas dalam pengertian yang sempit dapat dipahami
sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada siapa
organisasi (atau pekerja individu) bertangungjawab dan untuk
apa organisasi bertanggngjawab.
 Sedang pengertian akuntabilitas dalam arti luas dapat dipahami
sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk
meberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal)
yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut.
Sinto 2020

12.  Menurut The Oxford Advance Learner’s Dictionary
sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara,
akuntabilitas diartikan sebagai “required or excpected to
give an explanation for one’s action” Akuntabilitas
diperlukan atau diharapkan untuk meberikan penjelasan
atas apa yang telah dilakukan.
 Dengan demikian akuntabilitas merupakan kewajiban
untuk memberikan pertanggungajwaban atau menjawab
dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/badan
hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang
memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan
atau pertanggungjawaban
Sinto 2020

13.  Sedarmayanti mendefinsiskan sebagai sebagai suatu
perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui
media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara
periodik.
 Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan
akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau unit
organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan
dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban
secara periodik.
Sinto 2020

14. Akuntabilitas
 Merupakan sebuah kewajiban untuk
memberitahukan, menjelaskan terhadap
setiap tindakan dan keputusan agar dapat
disetujui/ atau ditolak/ atau diberi
hukuman bilamana diketemukan adanya
penyalah gunaan kewenangan
Sinto 2020

15. 22/10/2014 10
Akuntabilitas
merupakan
kewajiban setiap
individu,
kelompok atau
institusi untuk
memenuhi
tanggung jawab
yang menjadi
amanahnya,
yakni menjamin
terwujudnya
nilai-
nilai publik
Sinto 2020

16. NILAI – NILAI PUBLIK
Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar
ketika terjadi konflik kepentingan, antara
kepentingan publik dengan kepentingan sektor,
kelompok, dan pribadi
Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk
menghindari dan mencegah keterlibatan
PNS dalam politik praktis
Sinto 2020
1
2

17. Memperlakukan warga secara sama dan
adil dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik
3
Menunjukan sikap dan perilaku yang
konsisten dan dapat diandalkan sebagai
penyelenggara pemerintahan
4
Sinto 2020

18. ASPEK-ASPEK AKUNTABILITAS
Hubungan
Berorientasi Hasil
Membutuhkan Laporan
Memerlukan Konsekuensi
Memperbaiki Kinerja
Sinto 2020

19. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan
 Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak
antara individu/kelompok/institusi dengan negara dan
masyarakat.
 Pemberi kewenangan bertanggungjawab memberikan
arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan
sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 Dilain sisi, individu/kelompok/institusi bertanggungjawab
untuk memenuhi semua kewajibannya.
 Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas, hubungan yang
terjadi adalah hubungan yang bertanggungjawab antara
kedua belah pihak.
Sinto 2020

20. Akuntabilitas berorientasi pada hasil
 Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah
perilaku aparat pemerintah yang bertanggung
jawab, adil dan inovatif.
 Dalam konteks ini, setiap
individu/kelompok/institusi dituntut untuk
bertanggungjawab dalam menjalankan tugas
dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan
berupaya untuk memberikan kontribusi dalam
mencapai hasil yang maksimal.
Sinto 2020

21. Akuntabilitas membutuhkan laporan
 Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas.
Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu
menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah
dicapai oleh individu/kelompok/institusi, serta mampu
memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah
dilakukan.
 Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap
individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada
kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah LAKIP
(Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
Sinto 2020

22. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi
 Akuntabilitas adalah kewajiban.
Kewajiban menunjukkan tanggungjawab,
dan tanggungjawab menghasilkan
konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat
berupa penghargaan atau sanksi.
Sinto 2020

23. Akuntabilitas memperbaiki kinerja
 Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk
memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
 Dalam pendekatan akuntabilitas proaktif (proactive
accountability), akuntabilitas dimaknai sbg hubungan
dan proses yg direncanakan utk mencapai tujuan yg
telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya
yg tepat dan evaluasi kinerja.
Sinto 2020

24. Pentingnya Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi
organisasi yang berlaku pada setiap level/
unit organisasi sebagai suatu kewajiban
jabatan dalam memberikan
pertanggungjawaban laporan kegiatan
kepada atasannya
Sinto 2020

25. Fungsi akuntabilitas (Bovens, 2007)
Menyediakan kontrol demokratis (peran
demokrasi)
Mencegah korupsi dan penyalahgunaan
kekuasaan (peran konstitusional)
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas
(peran belajar)
Sinto 2020

26. Jenis akuntabilitas publik (1)
 Akuntabilitas vertikal adalah
pertanggungjawaban atas pengelolaan
dana kepada otoritas yang lebih tinggi,
misalnya pertanggungjawaban unit-unit
kerja (dinas) kepada pemerintah daerah,
kemudian pemerintah daerah kepada
pemerintah pusat, pemerintah pusat
kepada MPR.
Sinto 2020

27. Jenis akuntabilitas publik (2)
 Akuntabilitas horizontal adalah
pertanggungjawaban kepada masyarakat
luas.
 Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat
pemerintah untuk melaporkan "ke
samping" kepada para pejabat lainnya
dan lembaga negara.
Sinto 2020

28. Tingkatan Akuntabilitas (1)
 Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai
yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran,
integritas, moral dan etika.
 Pertanyaan yang digunakan untuk
mengidentifikasi apakah seseorang memiliki
akuntabilitas personal antara lain “Apa yang
dapat saya lakukan untuk memperbaiki situasi
dan membuat perbedaan?”.
 Pribadi yang akuntabel adalah yang menjadikan
dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan
masalah.
Sinto 2020

29. Tingkatan Akuntabilitas (2)
 Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara
individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan
instansinya sebagai pemberi kewenangan.
 Pemberi kewenangan bertanggungjawab untuk memberikan
arahan yang memadai, bimbingan, dan sumber daya serta
menghilangkan hambatan kinerja, sedangkan PNS sebagai
aparatur negara bertanggung jawab untuk memenuhi
tanggung jawabnya.
 Pertanyaan penting yang digunakan untuk melihat tingkat
akuntabilitas individu seorang PNS adalah apakah individu
mampu untuk mengatakan “Ini adalah tindakan yang telah
saya lakukan, dan ini adalah apa yang akan saya lakukan
untuk membuatnya menjadi lebih baik”.
Sinto 2020

30. Tingkatan Akuntabilitas (3)
 Akuntabilitas Kelompok
 Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas
kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada
istilah “Saya”, tetapi yang ada adalah “Kami”.
 Dalam kaitannya dengan akuntabilitas
kelompok, maka pembagian kewenangan dan
semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai
kelompok yang ada dalam sebuah institusi
memainkan peranan yang penting dalam
tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan.
Sinto 2020

31. Tingkatan Akuntabilitas (4)
 Akuntabilitas organisasi mengacu pada
hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai,
baik pelaporan yang dilakukan oleh
individu terhadap organisasi/institusi
maupun kinerja organisasi kepada
stakeholders lainnya
Sinto 2020

32. Tingkatan Akuntabilitas (5)
 Akuntabilitas Stakeholder
 Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat
umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak
yang memberikan masukan, saran, dan kritik
terhadap kinerjanya.
 Jadi akuntabilitas stakeholder adalah
tanggungjawab organisasi pemerintah untuk
mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil,
responsif dan bermartabat.
Sinto 2020

33. MODUL 2
MEKANISME AKUNTABILITAS
Apa Mekanisme Akuntabilitas yang
ada dalam Birokrasi di Indonesia?
Bagaimana Menciptakan Lingkungan
Kerja yang Akuntabel?
Langkah-Langkah Apa yang Harus
Dilakukan dalam Menciptakan
Framework Akuntabilitas?
Sinto 2020

34. Mekanisme Akuntabilitas
 Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas
tersendiri (yang berbeda-beda)
 Contoh : Mekanisme akuntabilitas sistem penilaian
kinerja, sistem pengawasan (CCTV, Finger prints
ataupun software utk memonitor pegawai dengan
komputer dsb)
 Guna memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik
yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus
mengandung dimensi sbb;
Sinto 2020

35. Dimensi Mekanisme Akuntabilitas (1)
1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum
(accountability for probity and legality).
 Akuntabilitas hukum terkait dengan
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
yang diterapkan.
Sinto 2020

36. Dimensi Mekanisme Akuntabilitas (2)
2. Akuntabilitas proses (process accountability).
 Akuntabilitas proses terkait dengan: apakah
prosedur yang digunakan dalam
melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam
hal kecukupan sistem informasi akuntansi,
sistem informasi manajemen, dan prosedur
administrasi?
 Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui
pemberian pelayanan publik yang cepat,
responsif, dan murah.
Sinto 2020

37. Dimensi Mekanisme Akuntabilitas (3)
3. Akuntabilitas program (program
accountability).
 Akuntabilitas ini dapat memberikan
pertimbangan apakah tujuan yang
ditetapkan dapat tercapai, dan Apakah ada
alternatif program lain yang memberikan
hasil maksimal dengan biaya minimal.
Sinto 2020

38. Dimensi Mekanisme Akuntabilitas (4)
4. Akuntabilitas kebijakan (policy
accountability).
Akuntabilitas ini terkait dengan
pertanggungjawaban pemerintah
atas kebijakan yang diambil
terhadap DPR/DPRD dan masyarakat
luas.
Sinto 2020

39. Alat Akuntabilitas yang ada dalam
Birokrasi di Indonesia?
2. Kontrak Kerja : PP No. 46 Thn
2011 ttg Penilaian Prestasi Kerja
PNS
3. Laporan Kinerja : LAKIP
1. Perencanaan Strategis : RPJP,
RPJM dan RKP/ Tahunan
Sinto 2020

40. Bagaimana Menciptakan Lingkungan
Kerja yang Akuntabel?
Kepemimpinan Transparansi Integritas
Tanggungjawab
(Responsibilitas)
Keadilan Kepercayaan
Keseimbangan Kejelasan Konsistensi
Sinto 2020

41. Kepemimpinan
 Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah
dimana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam
menciptakan lingkungannya.
 Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel
dengan memberikan contoh pada orang lain (lead by
example),
 Dengan komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan
sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk
berkomitmen pula,
 Menghindari aspek-aspek yang dapat menggagalkan kinerja
yang baik yaitu hambatan politis maupun keterbatasan
sumber daya.
Sinto 2020

42. Transparansi
Tujuan transparansi adalah sbb :
 Mendorong komunikasi yang lebih besar dan
kerjasama antara kelompok internal dan
eksternal
 Memberikan perlindungan terhadap pengaruh
yang tidak seharusnya dan korupsi dalam
pengambilan keputusan
 Meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan
keputusan
 Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan
kepada pimpinan secara keseluruhan.
Sinto 2020

43. Integritas
 Dengan adanya integritas menjadikan
suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi
dan mematuhi semua hukum yang
berlaku, undang-undang, kontrak,
kebijakan, dan peraturan yang berlaku.
 Dengan adanya integritas institusi dapat
memberikan kepercayaan dan keyakinan
kepada publik dan/atau stakeholders.
Sinto 2020

44. Tanggung jawab (Responsibilitas)
 Responsibilitas institusi dan responsibilitas
perseorangan memberikan kewajiban bagi
setiap individu dan lembaga, bahwa ada suatu
konsekuensi dari setiap tindakan yang telah
dilakukan, karena adanya tuntutan untuk
bertanggungjawab atas keputusan yang telah
dibuat.
 Responsibilitas terbagi dalam responsibilitas
perorangan dan responsibilitas institusi.
Sinto 2020

45. Responsibilitas Perseorangan
 Adanya pengakuan terhadap tindakan
yang telah diputuskan dan tindakan yang
telah dilakukan
 Adanya pengakuan terhadap etika dalam
pengambilan keputusan
Sinto 2020

46. Responsibilitas Institusi
 Adanya perlindungan terhadap publik dan sumber
daya
 Adanya pertimbangan kebaikan yang lebih
besar dalam pengambilan keputusan
 Adanya penempatan PNS dan individu yang
lebih baik sesuai dengan kompetensinya
 Adanya kepastian kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan dan fungsinya untuk melindungi
sumber daya organisasi
Sinto 2020

47. Keadilan
 Keadilan adalah landasan utama dari
akuntabilitas.
 Keadilan harus dipelihara dan
dipromosikan oleh pimpinan pada
lingkungan organisasinya.
 Ketidakadilan harus dihindari karena
dapat menghancurkan kepercayaan dan
kredibilitas organisasi yang
mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak
optimal.
Sinto 2020

48. Kepercayaan
Rasa keadilan akan membawa pada
sebuah kepercayaan.
Kepercayaan ini yang akan
melahirkan akuntabilitas.
Dengan kata lain, lingkungan
akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-
hal yang tidak dapat dipercaya.
Sinto 2020

49. Keseimbangan
 Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja,
maka diperlukan adanya keseimbangan antara
akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan
kapasitas.
 Setiap individu yang ada di lingkungan kerja harus
dapat menggunakan kewenangannya untuk
meningkatkan kinerja.
 Adanya peningkatan kerja juga memerlukan adanya
perubahan kewenangan sesuai kebutuhan yang
dibutuhkan.
 Selain itu, adanya harapan dalam mewujudkan kinerja
yang baik juga harus disertai dengan keseimbangan
kapasitas sumber daya dan keahlian (skill) yang dimiliki.
Sinto 2020

50. Kejelasan
 Kejelasan juga merupakan salah satu
elemen untuk menciptakan dan
mempertahankan akuntabilitas.
 Agar individu atau kelompok dapat
melaksanakan wewenang dan
tanggungjawabnya, mereka harus memiliki
gambaran yang jelas tentang apa yang
menjadi tujuan dan hasil yang
diharapkan.
Sinto 2020

51. Konsistensi
Konsistensi menjamin stabilitas.
Penerapan yang tidak konsisten dari
sebuah kebijakan, prosedur, sumber
daya akan memiliki konsekuensi
terhadap tercapainya lingkungan
kerja yang tidak akuntabel, akibat
melemahnya komitmen dan
kredibilitas anggota organisasi.
Sinto 2020

52. Langkah-Langkah Apa yang Harus Dilakukan dalam
Menciptakan Framework Akuntabilitas?
Sinto 2020

53. Menentukan tujuan dan
Tanggung jawab
Hal ini dapat dilakukan melalui
penentuan tujuan dari rencana
strategis organisasi, mengembangkan
indikator, ukuran dan tujuan kinerja,
dan mengidentifikasi peran dan
tanggungjawab setiap individu dalam
organisasi.
Sinto 2020

54. Melakukan Perencanaan
 Cara ini dapat dilakukan melalui identifikasi
program atau kebijakan yang perlu dilakukan,
siapa yang bertanggungjawab, kapan akan
dilaksanakannya dan biaya yang dibutuhkan.
 Selain itu, perlu dilakukannya identifikasi
terhadap sumberdaya yang dimiliki organisasi
serta konsekuensinya, apabila program atau
kebijakan tersebut berhasil atau gagal untuk
dilakukan.
Sinto 2020

55. Implementasi dan Monitoring
Melakukan implementasi dan
memantau kemajuan yang sudah
dicapai.
Hal tersebut penting dilakukan
untuk mengetahui hambatan dari
impelementasi kebijakan atau program
yang telah dilakukan.
Sinto 2020

56. Memberikan Laporan Lengkap
• Memberikan laporan hasil secara
lengkap, mudah dipahami dan tepat
waktu.
• Hal ini perlu dilakukan sebagai
wujud untuk menjalankan
akuntabilitas dalam menyediakan
dokumentasi dengan komunikasi
yang benar serta mudah dipahami.
Sinto 2020

57. Evaluasi dan Perbaikan
Melakukan evaluasi hasil dan
menyediakan masukan atau
feedback untuk memperbaiki
kinerja yang telah dilakukan
melalui kegiatan2 yang bersifat
korektif
Sinto 2020

58. Film Akuntabilitas
 Tiap-tiap peserta membuat resume /
kesimpulan film yang baru saja diputar,
analisa setiap perilaku baik/ buruk
(akuntabel/ atau tidak akuntabel) yang
terdapat dalam tayangan tersebut.
Sinto 2020

59. MODUL 3
AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS
 Transparansi dan Akses Informasi
 Praktek Kecurangan (Fraud) dan
Perilaku Korup
 Penggunaan Sumber Daya Milik Negara
 Penyimpanan dan Penggunaan Data dan
Informasi Pemerintah
 Konflik Kepentingan
Sinto 2020

60. Transparansi dan Akses
Informasi
 Perwujudan transparansi tata
kelola keterbukaan informasi
publik ditandai dengan terbitnya
payung regulasi yakni UU Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
Sinto 2020

61. UU No.14/2008
Keterbukaan Informasi
Publik
Sinto 2020

62. Transparansi dan Akses Informasi
 Semua warga negara Indonesia berhak
mendapatkan informasi publik dari semua Badan
Publik.
 Informasi publik adalah “Informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
suatu Badan Publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara
dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan
Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-
undang ini serta informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik” (Pasal 1 Ayat 2).
 Informasi publik terbagi dalam 2 kategori:
Sinto 2020

63. Jenis Informasi Publik
 Informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan.
 Informasi yang dikecualikan (informasi publik
yang perlu dirahasiakan).
 Pengecualiannya tidak boleh bersifat
permanen.
 Ukuran untuk menjadikan suatu informasi
publik dikecualikan atau bersifat rahasia
adalah: (i) Undang-undang; (ii) kepatutan; dan
(iii) kepentingan umum.
Sinto 2020

64. Prinsip2 Keterbukaan Informasi (1)
Maximum Access Limited Exemption (MALE)
 Pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka dan
bisa diakses masyarakat.
 Suatu informasi dapat dikecualikan hanya karena
apabila dibuka, informasi tersebut dapat merugikan
kepentingan publik.
 Pengecualian itu juga harus bersifat terbatas, dalam
arti : (i) hanya informasi tertentu yang dibatasi; dan
(ii) pembatasan itu tidak berlaku permanen.
Sinto 2020

65. Prinsip2 Keterbukaan Informasi (2)
Permintaan Tidak Perlu disertai Alasan
 Akses terhadap informasi merupakan hak setiap
orang
 Konsekuensinya adalah setiap orang bisa
mengakses informasi tanpa harus disertai alasan
untuk apa informasi tersebut diperlukan.
 Pejabat publik bisa saja khawatir bahwa informasi
itu disalahgunakan, meskipun argumentasi ini
sebenarnya kurang kuat, karena penyalahgunaan
informasi tetap bisa dipidanakan.
Sinto 2020

66. Prinsip2 Keterbukaan Informasi (3)
Mekanisme Sederhana, Murah dan
Cepat
 Nilai dan daya guna suatu informasi
sangat ditentukan oleh konteks waktu.
 Informasi bisa jadi tidak berguna jika
diperoleh dalam jangka waktu yang
lama, karena bisa tertutup oleh
informasi yang lebih baru.
Sinto 2020

67. Prinsip2 Keterbukaan Informasi (4)
Informasi harus Utuh dan Benar
 Informasi yang diberikan kepada
pemohon haruslah informasi yang utuh
dan benar.
 Jika informasi tersebut tidak benar dan
tidak utuh, dikhawatirkan bisa
menyesatkan pemohon.
Sinto 2020

68. Prinsip2 Keterbukaan Informasi (5)
Informasi Proaktif
 Badan publik dibebani kewajiban untuk
menyampaikan jenis informasi tertentu yang
penting diketahui publik.
 Misalnya, informasi tentang bahaya atau bencana
alam wajib disampaikan secara proaktif oleh
Badan Publik tanpa perlu ditanyakan oleh
masyarakat.
Sinto 2020

69. Prinsip2 Keterbukaan Informasi (6)
Perlindungan Pejabat yang beritikad
Baik
 Perlu ada jaminan dalam undang-undang
bahwa pejabat yang beriktikad baik harus
dilindungi.
 Pejabat publik yang memberikan informasi
kepada masyarakat harus dilindungi jika
pemberian informasi dilandasi itikad baik.
 Misalnya, pejabat yang memberikan bocoran
dan dokumen tentang praktik korupsi di
instansinya.
Sinto 2020

70. Praktik Kecurangan (fraud) dan Perilaku
Korup (1)
 Aparat Pemerintah dituntut untuk mampu
menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik, dan hal
ini berkaitan dengan etika birokrasi didalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
 Etika pelayanan publik adalah suatu panduan atau
pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik
atau birokrat untuk menyelenggarakan pelayanan yang
baik bagi publik.
 Bagaimana etika aparatur pemerintah kita dalam
memberikan pelayanan publik?
 Masih adakah mereka yang menyalahgunakan wewenang?
Sinto 2020

71. Praktik Kecurangan (fraud) dan Perilaku
Korup (2)
 Penyalahgunaan wewenang berdampak pada
praktik kecurangan (fraud).
 Menurut The Institute of Internal Auditor (IIA),
mendefinisikan fraud sebagai “Sekumpulan
tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar
hukum yang ditandai dengan adanya unsur
kecurangan yang disengaja.
Sinto 2020

72. Penyebab Praktek Kecurangan
(Fraud) dan Perilaku Korup
 Adanya peluang untuk melakukan praktik curang (fraud). Ini
akibat dari lemahnya pengendalian internal di organisasi dan
dpt mempengaruhi individu maupun kelompok lain yang
sebelumnya tdk memiliki motif guna melakukan fraud.
 Insentif atau terkanan untuk melakukan fraud. Contohnya
tekanan yang timbul karena masalah keuangan pribadi (akibat
berjudi, narkoba, hutang dsb)
 Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan perilaku curang,
yaitu pembenaran atas aktivitas yang mengandung fraud.
Kecurangan dianggap hak nya, karena merasa berjasa
terhadap organisasi. Bisa juga karena meniru rekan kerja yang
melakukan kesalahan tidak kena sangsi.
Sinto 2020

73. Penggunaan Sumber Daya Milik Negara
Fasilitas publik dilarang penggunaannya utk
kepentingan pribadi utk itu setiap PNS harus
memastikan bahwa:
1. Semua penggunaan SDMN diatur sesuai dengan
prosedur yang berlaku
2. Penggunaannya dilakukan secara bertanggung-
jawab dan efisien
3. Pemeliharaan fasilitas secara benar dan
bertanggungjawab.
Sinto 2020

74. Pertanyaan2 yang dapat digunakan sebagai
pedoman dalam penggunaan fasilitas publik
 Apakah penggunaan fasilitas tertentu dapat
merugikan instansi atau negara?
 Apakah penggunaan fasilitas tertentu
merugikan reputasi pribadi anda dan juga yang
lain?
 Apakah penggunaan fasilitas menguntungkan
diri pribadi semata?
Sinto 2020

75. Penyimpanan dan Penggunaan Data
dan Informasi Pemerintah (1)
Akuntabilitas adalah bagaimana
pemerintah atau aparatur dapat
menjelaskan semua aktifitasnya dengan
memberikan data dan informasi yang
akurat terhadap apa yang telah mereka
laksanakan, sedang laksanakan dan
akan dilaksanakan
Sinto 2020

76. Penyimpanan dan Penggunaan Data dan
Informasi Pemerintah (2)
Informasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta
dilaporkan tersebut harus
1. Relevant (relevan), yaitu bahwa data dan informasi yg
disediakan dpt digunakan utk mengevaluasi kondisi
sebelumnya, saat ini dan mendatang
2. Reliable (dapat dipercaya), yaitu informasi harus dpt
dipercaya dan tidak bias
3. Understandable (dapat dimengerti), yaitu informasi disajikan
dengan cara yg mudah dipahami oleh pengguna (user
friendly)
4. Comparable (dapat diperbandingklan), yaitu informasi yang
diberikan dapat digunakan oleh pengguna utk dibandingkan
dengan institusi lain yang sejenis.
Sinto 2020

77. Konflik Kepentingan
Konflik kepentingan adalah
situasi yang timbul di mana
tugas publik dan kepentingan
pribadi bertentangan
Sinto 2020

78. Jenis/ Tipe Konflik Kepentingan(1)
Keuangan
 Penggunaan sumber daya lembaga (termasuk
dana, peralatan atau sumber daya aparatur)
untuk keuntungan pribadi.
 Contoh :
 Menggunakan peralatan lembaga/unit/divisi/bagian untuk
memproduksi barang yang akan digunakan atau dijual
secara pribadi;
 Contoh lain ?
Sinto 2020

79. Jenis/ Tipe Konflik Kepentingan (2)
Non – Keuangan
 Penggunaan posisi atau wewenang untuk
membantu diri sendiri dan / atau orang
lain.
 Contoh :
 Penggunaan posisi yang tidak tepat untuk
memasarkan atau mempromosikan nilai-
nilai atau keyakinan pribadi
 Contoh lain ?
Sinto 2020

80. Konsekuensi Konflik Kepentingan
 Hilangnya/ berkurangnya kepercayaan pegawai dan
stakeholders
 Memburuknya reputasi pribadi atau reputasi
Institusi
 Tindakan indisipliner
 Pemutusan hubungan kerja
 Dapat dihukum baik perdata maupun pidana
Sinto 2020

81. Contoh kasus:
Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) pada Dinas
Kebersihan akan melakukan pembelian alat pengolahan
sampah. Kepala Dinas (Kadis) tersebut menunjuk salah
satu Kepala Seksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
Atas dasar pelimpahan wewenang, selanjutnya Kepala
Seksi membentuk Panitia Lelang (Panitia Tender),
Panitia lelang dan Kepala Seksi yang telah ditunjuk
tersebut tidak melaksanakan lelang sesuai wewenang
yang telah dilimpahkan kepadanya melainkan dengan
cara melakukan penunjukan langsung (PL) dengan
tujuan untuk memenangkan rekanan tertentu, dengan
tujuan untuk memenangkan rekanan tertentu, dengan
cara seperti yang berakibat merugikan keuangan negara.
Ini kasus siapa saja yang dapat dimintai
pertanggungjawaban dan bagaimana bentuk
pertanggung jawabannya?
Sinto 2020

82. MODUL 4
MENJADI PNS YANG AKUNTABEL
 Apa yang diharapkan dari seorang PNS?
Perilaku Individu (Personal Behaviour)
 Perilaku Berkaitan dengan Transparansi dan
Akses Informasi (Transparency and Official
Information Access)
 Menghindari Perilaku yang Curang dan
Koruptif (Fraudulent and Corrupt
Behaviour)
Sinto 2020

83. Modul 4
Menjadi PNS yang Akuntabel
 Perilaku Terhadap Penggunaan Sumber Daya
Negara (Use of Public Resources)
 Perilaku berkaitan dengan Penyimpanan dan
Penggunaan Data serta Informasi Pemerintah
(Record Keeping and Use of Government
Information)
 Perilaku berkaitan dengan Konflik Kepentingan
(Conflicts of Interest)
 Bagaimana Mengambil Keputusan yang
Akuntabel bagi PNS?
Sinto 2020

84. APA YANG DIHARAPKAN DARI SEORANG PNS?
(Perilaku Individu)
1. PNS bertindak sesuai dengan persyaratan
legislatif, kebijakan lembaga dan kode etik
yang berlaku untuk perilaku mereka
2. PNS tidak mengganggu, menindas, atau
diskriminasi terhadap rekan atau anggota
masyarakat
3. PNS memperlakukan anggota masyarakat
dan kolega dengan hormat, penuh
kesopanan, kejujuran, dan keadilan.
Sinto 2020

85. Perilaku Berkaitan dengan Transparansi
dan Akses Informasi
1. PNS tidak akan menyalah gunakan informasi
resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial
untuk diri mereka sendiri atau yang lain
2. PNS tidak akan mengungkapkan informasi
resmi atau dokumen yang diperoleh selain
seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau
otorisas yang diberikan oleh institusi
Sinto 2020

86. Menghindari Perilaku yang Curang
dan Koruptif
1. PNS harus menghindari tidak akan terlibat
dalam penipuan atau korupsi
2. PNS akan melaporkan setiap perilaku
curang atau korup
3. PNS akan melaporkan setiap
pelanggaran kode etik dalam
profesinya dan/atau organisasinya
Sinto 2020

87. Perilaku Terhadap Penggunaan
Sumber Daya Negara
1. PNS bertanggung jawab untuk
pengeluaran yang resmi
2. PNS menggunakan sumber daya yang
didanai publik secara benar sesuai
peruntukannya dan efisien
3. PNS tidak menggunakan waktu kantor
atau sumber daya untuk pekerjaan partai
politik atau keuntungan pribadi atau
keuangan
Sinto 2020

88. Perilaku Berkaitan dengan Penyimpanan dan
Penggunaan Data/Informasi Pemerintah
1. PNS merekam tindakan dan keputusan
mereka untuk memastikan transparansi
2. PNS menjamin penyimpanan informasi
sensitif atau rahasia secara aman
3. PNS memastikan mereka mematuhi dan
komitmen pencatatan semua data dan
informasi yang telah ditetapkan
Sinto 2020

89. Perilaku PNS berkaitan dengan Konflik
Kepentingan (Conflicts of Interest)
1. PNS memastikan kepentingan pribadi
atau keuangan tidak bertentangan dan
tidak memihak
2. Ketika konflik kepentingan yang timbul
antara kinerja tugas publik dan
kepentingan pribadi atau personal , PNS
akan memastikan mereka untuk
kepentingan umum
Sinto 2020

90. Bagaimana mengambil keputusan
yang akuntabel bagi PNS
1. Memastikan tindakan dan keputusan
yang berimbang dan tidak bias
2. Akuntabel dan transparan
3. Melakukan pekerjaan secara efiektif dan
efisien
4. Mendeklarasikan secara terbuka bila
terjadi adanya potensi konflik
kepentingan
Sinto 2020

91. Sinto 2020