Dokumen tersebut membahas sejarah proses pembentukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk peran organisasi Nahdlatul Ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui resolusi jihad tahun 1945 dan keterlibatannya dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia.
2. Secara Etimologi, kata sejarah secara harafiah berasal dari kata Arab ( شجرة
:
šajaratun) yang berarti Pohon. Kata Sejarah semakin tidak jauh pada bahasa Yunani
yaitu historia yang berfaedah ilmu atau orang pandai. Kemudian dalam bahasa Inggris
menjadi history, yang berfaedah masa lalu manusia.
Patrick Gardiner
Sejarah adalah ilmu yang mempelajari apa yang telah diperbuat oleh manusia.
Moh. Yamin
Sejarah adalah suatu ilmu ilmu yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang
dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan.
3.
4. Dalam rangka janji politik pemberian
“kemerdekaan”, tanggal 1 Maret 1945
pemerintah Militer Jepang membentuk
suatu badan yang di beri nama
“Dokuritsu Zyumbi Tjosakai” atau
BPUPKI, yang di lantik oleh panglima
tentara ke-16 Jepang di Jawa yaitu
Jendral Kumakici Harada
5. BPUPKI mengadakan sidang yang
pertama pada tanggal 29 Mei
1945 Sidang ini dipimpin oleh Mr.
Muhamad Yamin. Pidatonya
berisikan Lima asas dasar untuk
negara Indonesia yang mereka
idam-idamkan, yaitu sebagai
berikut:
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat
Setelah berpidato beliau
menyampaikan usul tertulis
mengenai Rancangan UUD
Republik Indonesia. Di dalam
pembukaan rancangan itu
tercantum lima dasar negara
yang berbunyi sebagai
berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan persatuan
Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang
adil dan beradap
6. Beliau mengucapkan pidatonya di Hadapan sidang hari
ke tiga BPUPKI, dalam pidatonya di usulkan lima hal
yang menjadi dasar-dasar negara merdeka. dengan
rumusannya sebagai berikut:
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme (Peri kemanusiaan)
3. Mufakat (Demokrasi)
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan
Kelima dasar negara ini beliau usulkan agar diberi nama
Pancasila, Lima prinsip dasar negara ini kemudian
diperas menjadi Tri Sila yaitu (1). Sosio Nasionalisme
(kebangsaan), (2). Sosio-Demokrasi (mufakat) dan (3).
Ir. Soekarno (1 Juni 1945
7. Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional
anggota BPUPKI mengadakan pertemuan untuk
membahas pidato dan usulan mengenai dasar negara
yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI. Sembilan
tokoh tersebut adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh.
Hatta, Mr. A. A Maramis, Abikoesno Tjokosoejoso,
Abdulkahar Moezakir, Haji Agus salim, Mr. Achmad
Soebardjo, K. H. Wachid Hasyim, dan Mr. Muh.
Yamin. Setelah mengadakan pembahasan di susunlah
sebuah Piagam Jakarta, dengan rumusan Pancasila.
PIAGAM JAKARTA (22 JUNI 1945)
8. ISI PIAGAM JAKARTA
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan
Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradap
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
9. Sidang BPUPKI II (10-16 Juli
1945)
Pada sidang yang ke dua ini terdapat
keinginan untuk mempersatukan semua
kepulauan Indonesia yang pada bulan Juli
1945 itu sebagian besar wilayah Indonesia
kecuali Irian, Tarakan, dan Morotai yang
masih dikuasai Jepang. Mulai dibentuk
Panitian Perancang UUD yang melaporkan
hasil pertemuannya, termasuk pembukaan
yang di dalamnya terdapat Pancasila
10.
11. Pada tanggal 9 Agustus 1945 terbentuklah Panitia persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI), Ir. Soekarno diangkat menjadi ketua dan wakil ketua Drs.
Moh Hatta. Badan ini mula-mula bertugas memeriksa hasil-hasil BPUPKI,
tetapi kemudian mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting, yaitu
sebagai berikut:
1. Mewakili seluruh bangsa Indonesia
2. Sebagai pembentuk Negara
3. Menurut teori hukum, badan ini mempunyai wewenang meletakan dasar
Negara (pokok kaidah Negara fundamental).
12. Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang
mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam
tempo jang sesingkat-singkatnja
Djakarta, hari 17 boelan tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno/ Hatta
13. Proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945
mempunyai makna yang sangat penting bagi bangsa dan Indonesia yaitu:
a. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Sebagai Titik Puncak Perjuangan Bangsa
Indonesia, melalui beberapa tahap:
1. Perlawanan terhadap penjajahan barat sebelum tahun 1908
2. Perjuangan dengan menggunakan organisasi
3. Perjuangan dengan melahirkan rasa nasionalisme
4. Perjuangan melalui taktik kooperasi dan nonkooperasi
5. Perlawanan bangsa menentang penjajahan sampai kepada puncak, yaitu Proklamasi
kemerdekaan 1.7 Agustus 1945
14. b. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai Sumber Lahirnya Republik
Indonesia, yang bermakna bahwa selama berabad-abad di jajah telah berhasil
melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan sekaligus membentuk perubahan
baru yang membawa dua akibat:
1. Lahirnya tata hukum Indonesia dan sekaligus di hapusnya tata hukum kolonial
2. Merupakan sumber hukum bagi pembentukan NKRI
15. c. Proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 merupakan Norma Pertama dari Tata Hukum
Indonesia, proklamasi merupakan dasar berlakunya norma-norma atau aturan hukum yang
lain. Ini merupakan perwujudan secara formal dari salah satu revolusi bangsa Indonesia
baik kepada diri sendiri maupun kepada dunia internasional, bahwa bangsa Indonesia
mulai saat ini telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri, yaitu mendirikan
Negara sendiri, termasuk tata hukum dan tata negaranya.
16. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan
sidang pertama dengan menyempurnakan dan mengesahkan UUD 1945 yang terdiri dua bagian, yaitu
bagian pembukaan dan bagian batang tubuh UUD. Sidang pertama menghasilkan keputusan sebagai
berikut:
• Mengesahkan UUD 1945 yang meliputi :
Melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai Pembukaan
UUD 1945
Menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima oleh BPUPKI pada tanggal 17 juli 1945,
setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta kemudian
berfungsi sebagai UUD 1945
• Memilih Presiden dan Wakil Presiden
• Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan Musyawarah
darurat
Proses Pengesahan Pancasila sebagai
dasar Negara dan UUD 1945
17. Peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam Mewujudkan Kemerdekaan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Peran Ulama NU dalam merebut kemerdekaan Indonesia
Dasar Perjuangan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Mewujudkan
Kemerdekaan Negara Indonesia
18. Dasar Perjuangan Nahdlatul Ulama dalam Mewujudkan
Kemerdekaan Negara Indonesia
Pandangan Nahdlatul Ulama bahwa perjuangan jihad ulama dalam mengusir penjajah
Belanda sebenarnya adalah tuntunan ajaran agama Islam yang harus dilaksanakan
setiap umat-Nya sebagai bentuk manivestasi rasa syukur terhadap Allah yang
Mahakuasa. Jihad yang dilakukan oleh ulama dan santrinya ialah jihad membela tanah
air, sebagai bentuk cinta tanah air (ḥubb al-waṭan) yang dimaknai sebagai jihād fī
sabīlillāh. Karena upaya mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia
dalam pandangan hukum Islam merupakan bagian dari kewajiban agama yang harus
dijalankan umat Islam.
19. KH. Hasyim Asy’ari
KH. Hasyim Asy’ari dalam konteks melawan penjajah Belanda, memberikan fatwa jihad
mempertahankan tanah air Indonesia hukumnya wajib atas seluruh orang yang berada di
wilayah negara Indonesia yang diserang musuh penjajah kafir Belanda, sebagaimana
firman Allah dalam surat al-Baqarah:
ْعَت َ
َلَو ْمُكَن ْوُلِتاَقُي َنْيِذَّلا ِ ه
ّٰللا ِلْيِبَس ْيِف ا ْوُلِتاَقَو
ُّب ِحُي َ
َل َ ه
ّٰللا َِّنا ۗ ا ُْودَت
َنْيِدَتْعُمْلا
“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan
melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”
(Albaqaroh, 2 : 190)
20. RESOLUSI JIHAD 1945
Pada tanggal 22 Oktober 1945, organisasi ini mengeluarkan sebuah “Resolusi Jihad”.
Sedangkan tokoh ulama NU yang memprakarsai “Resolusi Jihad” ini adalah KH. Hasyim
Asy’ari (1875-1947 M), KH. Wahab Hasbullah (1888-1971 M), Kiai Bisri Syansuri (1886-
1980 M) dan Kiai Abbad Buntet (1879-1946 M).
21. Peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam Mewujudkan
Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
• Keterlibatan Ulama NU dalam Mengusir Penjajah Belanda
Menurut Martin van Bruinessen, lahirnya “Resolusi Jihad”
tidak terlepas dari peran Ḥizbullāh, peran mereka nyata
terlihat setelah berkumpulnya para kiai se-Jawa dan
Madura di kantor ANO (Ansor Nahdlatul Oelama) pada
tanggal 21 Oktober 1945. Setelah rapat darurat sehari
semalam, maka pada 22 Oktober dideklarasikan seruan
jihad fī sabīlillāh yang belakangan dikenal dengan istilah
“Resolusi Jihad”
22. Adapun resolusi yang diputuskan dalam rapat para konsul NU se-Jawa itu berbunyi:
1) Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan.
2) Republik Indonesia (RI) sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah, wajib dibela dan
diselamatkan.
3) Musuh negara Republik Indonesia, terutama Belanda yang datang dengan membonceng
tentara Sekutu (Inggris) dalam masalah tawanan perang bangsa Jepang tentulah akan
menggunakan kesempatan politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia.
4) Umat Islam, terutama NU wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan kawan-
kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia.
5) Kewajiban tersebut adalah jihad yang menjadi kewajiban tiap-tiap
Muslim yang berada pada jarak radius 94 km (jarak dimana umat Islam diperkenankan shalat
jamā’ dan qaṣr).
23. Keterlibatan NU sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan RI
• Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai arti penting dalam perumusan Pembukaan
Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam Panitia
Sembilan dalam BPUPKI (Badan Penyelidik UsahaUsaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia) tahun 1945 yang menghasilkan dokumen sejarah penting, yaitu
“Piagam Jakarta”
24. Keterlibatan NU sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan RI
• Menurut KH. Wahid Hasyim, bahwa toleransi yang dilakukan oleh NU dan
tokoh-tokoh pejuang Muslim lain yang menerima untuk menghapus “tujuh
kata” dan menerima tuntutan kaum Kristen Indonesia Timur, itu semua
merupakan pengorbanan dan perjuangan para ulama NU demi terpeliharanya
kemerdekaan dan juga demi persatuan dan kesatuan NKRI.
25. Hadrotussyekh KH. Hasyim Asy’ari
“Agama dan Nasionalisme adalah dua kutub yang tidak bersebrangan,
Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan”
