Dokumen tersebut membahas tentang prinsip dan model demokrasi dalam pemerintahan, meliputi pengertian dan sejarah demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, model pelaksanaan demokrasi, teori-teori prasyarat demokrasi, model pemerintahan demokratis (sentralisasi, desentralisasi, kombinasi), faktor-faktor pendorong sentralisasi dan desentralisasi, serta kebaikan sentralisasi dan desentralisasi.

1. PRINSIP DAN MODEL DEMOKRASI
DALAM PEMERINTAHAN
1. PENGERTIAN DAN SEJARAH DEMOKRASI
2. PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI
3. MODEL PELAKSANAAN DEMOKRASI
4. TEORI-TEORI PRASYARAT DEMOKRASI
5. MODEL PELAKSANAAN PEMERINTAHAN
DEMOKRATIS (MODEL PEMERINTAHAN
SENTRALISASI, DESENTRALISASI, DAN
KOMBINASI)
6. FAKTOR-FAKTOR PENDORONG
DESENTRALISASI DAN SENTRALISASI
7. KEBAIKAN SENTRALISASI DAN
DESENTRALISASI

2. 1. PENGERTIAN DAN SEJARAH DEMOKRASI
• Menurut Miriam Budiajo (1977), demokrasi berasal dari
kata Yunani yakni demos (rakyat) dan kratos/kratien
(kekuasaan). Jadi demokrasi adalah rakyat berkuasa
atau government or rule by the people.
• Gagasan demokrasi berawal di negara kota (city-state)
di Yunani Kuno, pada abad 6-3 sebelum masehi, berupa
demokrasi langsung (direct democracy), dimana
keputusan politik dijalankan langsung oleh seluruh
warga negara berdasarkan suara mayoritas. Luas
wilayah city-state terbatas dan jumlah penduduk 300.000
jiwa. Ketentuan demokrasi berlaku untuk warga negara
asli, tidak berlaku untuk budak dan pendatang.

3. • Gagasan demokrasi dilanjutkan bangsa Romawi (abad 3
SM—6 M). Namun mulai mengalami kemunduran sejak
abad 6-14 masehi, tatkala bangsa Romawi dikalahkan
oleh bangsa eropa yang lain dan demokrasi diganti
dengan sistem feodal (hubungan tuan tanah dan budak),
pemusatan kekuasaan spiritual ditangan Paus, dan
perebutan kekuasaan di kalangan bangsawan (kelas
menengah).
• Kebangkitan demokrasi, ditandai dengan adanya
Piagam Magna Charta (1215) di Inggris antara Raja
John dengan kaum bangsawan. Raja John memberikan,
mengakui, dan menjami hak atau privilages kaum
bangsawan atas tanah dengan imbalan tertentu
(penyerahan dana untuk mendukung perang).Biarpun
perjanjian berbau feodal (hanya mengatur hubungan
raja dan bangsawan, bukan raja dengan rakyat), namun
piagam tsb dianggap tonggak penting berkembangnya
kembali gagasan demokrasi

4. • Gerakan Renaissance (1350-1600) dan Gerakan
Reformasi (1500-1650) di Eropa, membawa iklim segar
bagi kebangkitan gagasan demokrasi di negara-negara
eropa. Gerakan renaissance adalah aliran yang
menghidupkan kembali minat pada kesusasteraan dan
kebudayaan Yunani Kuno. Gerakan reformasi, menuntut
melepaskan diri dari penguasaan gereja, baik dibidang
siprituil, dogma, maupun di bidang sosial politik.
Gerakan reformasi menuntut pemisahan gereja dan
negara.
• Gerakan Rasionalisme (1650-1800) di Eropa,
mendorong pentingnya penggunaan rasio atau akal
dalam mengatur kehidupan bemasyarakat, berbangsa,
dan bernegara serta mendesak agar adanya
pembatasan kekuasaan raja dan agama dalam
pengaturan kehidupan sosial politik masyarakat.
Gerakan Rasionalisme menekankan pentingnya hak-hak
asasi manusia.

5. • Ide bahwa manusia memiliki hak politik atau
asasi-- seperti dicetuskan filsuf John Locke,
Inggris, tentang teori social-contract dan
Montesquieu, Prancis, tentang trias politica –
mengilhami dan memicu terjadinya Revolusi
Perancis (akhir abad 18) dan Revolusi Amerika
melawan Inggris (abad 18).
• Pada akhir abad 19, gagasan demokrasi
(kemerdekaan individu, kesamaan hak, dan hak
pilih masyarakat) menyebar ke negara di
berbagai penjuru dunia dan sistem
pemerintahan demokratis konstitusional menjadi
pilihan. Hasil penelitian PBB (UNESCO) pada
tahun 1949, bahwa sistem pemerintahan
demokrasi menjadi dasar dari kebanyakan
negara di dunia.

6. 2. PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI
Prinsip-prinsip demokrasi menurut
Inu Kencana Syafiie (2005):
1. Adanya pembagian
kekuasaan
2. Adanya pemilihan umum yang
bebas
3. Adanya manejemen yang
terbuka
4. Adanya kebebasan individu
5. Adanya peradilan yang bebas
6. Adanya pengakuan hak
minoritas
7. Adanya pemerintahan yang
berdasarkan hukum
8. Adanya pers yang bebas
9. Adanya beberapa partai politik
10.Adanya musyawarah
11.Adanya persetujuan
12.Adanya pemerintahan yang
konstitusional
13.Adanya ketentuan tentang
pendemokrasian
14.Adanya pengawasan terhadap
administrasi Negara
15.Adanya perlindungan hak
asasi
16.Adanya pemerintahan yang
mayoritas
17.Adanya persaingan keahlian
18.Adanya mekanisme politik
19.Adanya kebebasan
kebijaksanaan Negara
20.Adanya pemerintah yang
mengutamakan musyawarah

7. • Prinsip-prinsip demokrasi menurut
Asykuri Ibn Chamin (2003) :
1. Kebebasan menyatakan pendapat
2. Kebebasan berkelompok
3. Kebebasan berpartisipasi
4. Kebebasan antarwarga
5. Kesetaraan Gender
6. Kedaulatan Rakyat
7. Rasa saling percaya
8. Kerjasama

8. • Prinsip-prinsip demokrasi Henry B. Mayo (1960) :
1. Menyelesaikan perselisahan dengan damai dan secara
melembaga (institutionalized peaceful settlement of
conflict)
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai
dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
(peaceful change in changing society)
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
(orderly succession of rulers)
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
(minimum of coercion)
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya
keanekaragaman (diversity)
6. Menjamin tegaknya keadilan

9. 3. MODEL PELAKSANAAN DEMOKRASI
Model pelaksanaan demokrasi, menurut Inu
Kencana Syafiie (2005), terbagi 3 :
(1) Demokrasi langsung
• Kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat secara
langsung menyampaikan aspirasinya
• Adanya pemilu langsung untuk memilih
eksekutif
• Rakyat langsung memberikan pengawasan
terhadap pemerintah (eksekutif)

10. (2) Demokrasi Perwakilan
• Kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat
menyampaikan aspirasi melalui lembaga perwakilan
(senat/parlemen/dewan)
• Adanya pemilu untuk memilih wakil rakyat, lembaga
wakil rakyat yang memilih pimpinan eksekutif
• Rakyat memberikan kepercayaan kepada dewan
rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap
pemerintah
(3) Kombinasi demokrasi langsung dan perwakilan
• Kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat secara
langsung dan tidak langsung menyampaikan
aspirasinya
• Adanya pemilu langsung dan tidak langsung untuk
memilih eksekutif
• Rakyat langsung dan tidak langsung memberikan
pengawasan terhadap pemerintah (eksekutif)

11. 4. TEORI-TEORI PRASYARAT DEMOKRASI
• Prasyarat tegaknya demokrasi dalam
suatu negara menurut Asykuri Ibn
Chamin (2003) sbb:
1. Pertumbuhan ekonomi
2. Pluralisme
3. Hubungan yang seimbang negara dan
masyarakat

12. • Prasyarat tegaknya demokrasi dalam suatu
negara menurut para ahli hukum internasional
saat konferensi di Bangkok (1965) sbb:
1. Perlindungan konstitusional terhadap hak-hak
individu
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak
memihak
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Kebebasan berpendapat
5. Kebebasan berserikat, berorganisasi, dan
beroposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan

13. • Prasyarat tegaknya demokrasi dalam suatu
negara menurut Henry B. Mayo (1960) :
1. Adanya pemerintahan yang bertanggungjawab
2. Adanya dewan perwakilan rakyat yang dipilih
melalui pemilu, mewakili golongan dan
kepentingan di masyarakat, melakukan
pengawasan, memungkinkan melaksanakan
oposisi konstruktif, dan menilai kebijakan
pemerintah.
3. Memiliki sistem dwi atau multi partai
4. Pers dan media massa yang bebas
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin
hak asasi dan keadilan.

14. 5. MODEL PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DEMOKRATIS
(MODEL PEMERINTAHAN SENTRALISASI,
DESENTRALISASI, DAN KOMBINASI)
• Menurut Inu Kencana Syafiie (2005), model
pelaksanaan pemerintahan demokratis, meliputi
model pemerintahan sentralisasi, desentralisasi,
dan kombinasi. Pemerintahan Sentralistis,
artinya pemerintah pusat mendominasi atau
memegang kendali terhadap seluruh kewenang
dan urusan daerah. Pemerintahan
Desentralisasi, artinya pemerintah pusat
menyerahkan urusan dan kewenangan kepada
daerah. Pemerintahan Kombinasi, artinya
pemerintah pusat memiliki kewenangan tertentu
terhadap daerah dan pemerintah daerah
memiliki kewenang juga.

15. 6. FAKTOR-FAKTOR PENDORONG
DESENTRALISASI DAN SENTRALISASI
• Menurut Inu Kencana Syafiie (2005), ada 7 (tujuh) faktor yang
mendorong suatu negara cenderung memakasi sistem
pemerintahan desentralisasi (dispersion power) atau sentralisasi
(concentration power), yakni sebagai berikut:
(1) Faktor Sifat dan Bentuk Negara
• Negara federal cenderungunutk melaksanakan asas desentralisas,
sedangkan negara kesatuan lebih baik melaksanakan sentralisasi
dalam menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa.
(2) Faktor Rezim yang Berkuasa
• Kalau rezim yang berkuasa dalam suatu negara adalah rezim yang
otoriter, maka cenderung melaksanakan sentralisasi, sedangkan
bila rezim yang berkuasa adalah yang memakai paham demokrasi
maka cenderung dilaksanakan desentralisasi

16. (3) Faktor Geografis
• Nagara kepulauan karena terpisah-pisah maka untuk
efisiensi kerja pemerintah biasanya melaksanakan
desentralisasi, sebaliknya negara kontinental mudah
mengatur dengan sentralisasi
(4) Faktor Warganegara
• Negara yang homogen penduduknya cenderung untuk
melaksanakan sentralisasi, sebaliknya negara yang
heterogen penduduknya cenderung melaksanakan
desentralisasi.
(5) Faktor Sejarah
• Negara yang sering terjadi pemberontakan diimbangi
dengan adanya sentralisasi begitu juga negara yang
sering melakukan peperangan, sebaliknya negara
yang sejak masa silamnya terkenal damai tetapi
masyarakatnya banyak protes lebih baik dilaksanakan
desentralisasi bagi mereka.

17. (6) Faktor Efisiensi dan Efektivitas
• Untuk memperoleh efisiensi dilaksanakan
desentralisasi yaitu pemberian otonomi yang luas
supaya lebih efisiens waktu dan tenaga, sedangkan
untuk mencapai efektivitas dilakukan sentralisasi
misalnya untuk keperluan-keperluan politik dan
ekonomi.
(7) Faktor Politik
• Bila hendak menciptakan wadah pendidikan politik
bagi masyarakat maka sebaiknya dilangsungkan
desentralisasi, sedang bila kebijaksanaan
pemerintahdibidang politik, misalnya alasan ekonomi
yaitu bertujuan untuk memperlaju pembangunan, atau
untuk membentuk kekuatan fisik (strategi militer) maka
sebaiknya dilakukan sentralisasi.
Selain itu pemerintah juga harus memperhatikan
kemampuan ekonomi daerah, luas wilayah, jumlah
penduduk, sosial budaya dan pertimbangan hankam.

18. 7. KEBAIKAN SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI
• KEBAIKAN SENTRALISASI (Inu Kencana Syafiie; 2005)
1. Timbulnya rasa persatuan dan kesatuan yang kuat dan kokoh,
karena paham kebangsaan dan naionalisme senantiasa digembor-
gemborkan.
2. Keseragaman terjadi diseluruh wilayah negara, karena memang
dibuat sedemikian rupa, jadi selain kebersamaan dalam ideologi
dan falsafah hidup bangsa juga kebersamaan dalam berbagai segi
termasuk uniform.
3. Kekuasaan melengkapi pemerintah pusat, karena pemerintah pusat
diperkuat oleh peraturan perundang-undangan untuk tidak diganggu
gugat.
4. Terpadu, karena kemungkinan untuk timbulnya sparatisme sangat
kecil bahkan tidak ada sama sekali.
5. Penggunaan tenaga para ahli sepenuhnya, karena para ahli dari
semua daerah berkumpuil di pusat dan diseleksi kemampuannya.

19. 6. Terkumpulnya para ahli yang berkualitas, karena selain
selesai kemampuan tersebut diatas, juga diadakan seleksi
kecintaan mereka kepada negara kesatuan.
7. Fungsi rangkap dapat ditekan, karena tenaga para ahli
terkumpul dari daerah pada pemerintah pusat, sehingga
cukup banyak kemungkinan untuk menghindari jabatan
rangkap.
8. Paham separatisme dapat ditekan, karena dengan berpijak
pada rasa persatuan dan kesatuan bangsa, segala isme-
isme kedaerahan dapat dihilangkan dan jauh-jauh
sebelumnya dikikis.
9. Kontrol dapat diteliti, karena aparat pemerintah pusat
sampai ke daerah-daerah dalam menjalankan kontrol serta
sistem pemerintahan terpadu ini.
10. Terkoordinir, karena pendelegasian wewenang pada unit-
unit, departemen-departemen ataupun instansi-instansi
sangat kecil. Dan kalaupun ada departemen-departemen
dan sebagainya itu, semuanya tunduk pada peraturan
perundang-undangan sentral.

20. 11. Pengawasan mudah, mudah karena didukung oleh undang-
undang dan peraturan, bahkan konstitusi sendiri mengenai
sentralisasi ini.
12. Cocok untuk mempertahankan kekuasaan, karena bila di
puncak pemerintahan adalah rezim yang otoriter maka cara
ini tepat sebagai sistem pemerintahan yang berlaku.
13. Cocok untuk negara kontinental, karena kalau negara yang
melaksanakan sentralisasi ini ada negara myang terletak
didaratan dan mudah dijangkau seperti Uni Soviet dan
Republik Rakyat Cina, sentralisasi yang terpusat sangat
tepat.
14. Cocok untuk negara yang penduduknya homogen, kareba
jenis penduduk yang sama maka sentralisasi sangat tepat,
apalagi masyarakat tidak membutuhkan keanekaragaman.
15. Cocok untuk negara yang sering berperang baik dengan
negara tetangga maupun maupun peperangan di dalam
daerahnya sendiri, karena diperlukan persatuan angkatan
bersenjata dalam penghimpunan kekuatan militer.

21. 16. Cocok bagi negara yang ingin mengutamakan pembangunan
ekonomi, karena keterpaduan seperti pembiayaan terpadu,
pengawasan terpadu, rencana juga terpadu akan mempercepat
pembangunan.
17. Cocok untuk faktor efektivitas (pencapaian hasil yang berhasil
guna), karena dengan kontrol yang ketat dan rencana seperti
yang dikehendaki pemerintah pusat, tanpa komentar terhadap
mohon kebijaksanaan yang bertele-tele, secara nyata hasil
mudah dicapai.
18. Potensi nasional dapat diarahkan pada tujuan tertentu, karena
segala kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan
ditentukan dan direncanakan oleh pemerintah pusat sendiri.
19. Kesamaan peraturan perundang-undangan serta keputusan bagi
seluruh wilayah negara, karena memang hanya pemerintah pusat
yang menentukan dan membuat. Disamping itu akan mewujudkan
kesatuan dalam tindakan dan kepastian hukum.
20. Sentralistis juga membangkitkan kesadaran nasional rasa
kebangsaan dan solidaritas (baik terpaksa ataupun timbul dari
lubuk hati), serta diharapkan dengan sentralisasi terpadu ini akan
ada pembagian modal dan kekayaan nasional. Akhirnya
diharapkan negara senantiasa dalam keadaan tertib dan aman.

22. • KEBAIKAN DESENTRALISASI (Inu Kencana S; 2005)
1. Meringankan beban, karena aparat Pusat tidak perlu
lagi jauh-jauh kedaerah karena aparat Daerah sudah
difungsikan.
2. Generalistis berkembang, karena seluruh lapisan
masyarakat dengan segala macam kemampuannya
dikembangkan.
3. Gairah kerja timbul, karena setiap person terpakai,
apalagi setiap person (individu) tersebut diakuai
keberadaannya untuk mengabdi kepada daerahnya
masing-masing.
4. Siap pakai, karena tenaga-tenagayang akan dipakai
sudah berada di daerahnya masing-masing, jadi dalam
sistem kepegawaian tidak diperlukan lagi pemindahan
status kepegawaian.
5. Efisiensi, karena dalam penghematan waktu pemerintah
tidak terlalu lama dalam formasi yang kosong.

23. 6. Manfaat yang diperoleh besar, karena batin
masyarakat terpenuhi melalui pendemokrasian di
daerah ini.
7. Resiko terbagi, karena masalah-masalah yang muncul
di daerah, bukan hanya dipikirkan dan dipecahkan
oleh aparat pusat, tetapi juga dipikirkan
penanggulannya oleh masyarakat daerah.
8. Tepat untuk penduduk yang beraneka ragam, karena
pemerintah tidak perlu lagi memaksakan uniformitas
(disamping kebhinekaan adalah kedigjayaan).
9. Menghilangkan kerja yang menumpuk, karena
pekerjaan dapat dibagi-bagi antara pusat dan daerah,
dan antara daerah denga bdaerah lain.
10. Unsur individu menonjol pengaruhnya, karena setiap
individu yang memiliki keahlian didaerahnya, akan
segera terlihat.

24. 11. Masyarakat berpartisipasi pada daerahnya, karena setiap
karya yang dihasilkan oleh setiap karyawan, dilihatnya
sendiri dimanfaatkan untuk tanah kelahirannya.
12. Keinginan bersaing dengan daerah lain, karena
masyarakat termotivasi untuk mengejar ketinggalan
dibandingkan daerah lain yang lebih maju, dan keinginan
ini keluardari kesadarannya sendiri.
13. Kepengurusan yang berbelit-belit terhindarkan, karena
setiap urusan dapat diselesaikan di daerah masing-
masing (hasil dari pendelegasian wewenang
kepengurusan secara menyeluruh).
14. Timbul jiwa korzak kedaerahan, karena setiap daerah
yang berhasil dalam pembangunan, akan memperdalam
kecintaannya kepada daerahnya.
15. Kesewenangan berkurang, karena pemerintahan pusat
telah memberikan otonomi kepada daerah untuk
mengatur rumah tangganya sendiri, maka
ketergantungan daerah berkurang begitu juga
kesewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah.

25. 16. Mengurangi pengawasan oleh pusat, karena telah
memberikan otonomi kepada pemerintah daerah atau
negara bagian, maka pengawasan tidak lagi terlalu
ketat dari pemerintah pusat.
17. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuanaparat
pemerintrah daerah, karena diberikan kesemapatan
untuk berkembang dan berkarya.
18. Memperbanyak jumlah parlemen-parlemen daerah,
karena desentralisasi merupakan pendemokrasian di
daerah.
19. Mengurangi kemungkinan tantangan dari elite
lokalterhadap pemerintah pusat, karena kebutuhan
mereka untuk ikut berpartisipasi selama ini terpenuhi.
20. Menciptakan administrasi yang relatif lebih fleksibel,
inovatif dan kreatif, karena dalam rangkia kerjasama
untuk mencapai tujuan tersebut munculkreasi
keinginan untuk maju berkembang serta luwes dalam
menyelesaikan permasalahan kedaerahan.