Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Pemerintah daerah berperan penting dalam pembangunan daerah melalui reformasi birokrasi, peningkatan ekonomi masyarakat, pendidikan dan kesehatan
2) Beberapa daerah melakukan berbagai inovasi dalam reformasi birokrasi seperti pembentukan satuan kerja khusus dan pelayanan satu pintu
3) Peningkatan ekonomi masyarakat dilakukan dengan pember
PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA Anton Riyanto
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan potensi pembangunan di Kota Tangerang melalui kerjasama pemerintah-swasta untuk mengatasi keterbatasan pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana yang memadai akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan sarana prasarana sekaligus mempermudah proses pembangunan.
Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dan SwastaTri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah. Dokumen menjelaskan latar belakang perlunya kerjasama karena adanya perubahan paradigma dari pemerintah ke governance, serta keterbatasan sumber daya pemerintah. Dokumen juga membahas mengenai implikasi desentralisasi terhadap pengembangan kerjasama, serta bentuk-bentuk kelembagaan bar
Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...Tri Widodo W. UTOMO
Buku ini membahas refleksi terhadap perjalanan reformasi birokrasi Indonesia selama 7 tahun terakhir, mencakup evaluasi program-program reformasi yang telah dilaksanakan, identifikasi penyebab kegagalan reformasi, serta merumuskan alternatif kebijakan dan strategi baru untuk mempercepat dan memperkuat proses reformasi birokrasi di masa depan."
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan tanggung jawab PNS dalam membangun karakter bangsa Indonesia yang berintegritas dan profesional. PNS diharapkan dapat menunjukkan sikap peduli, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan tujuan negara. Dokumen tersebut juga menyinggung tentang perlunya perbaikan kualitas dan distribusi PNS agar dapat memberikan layanan yang merata dan memenuhi harapan
Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018hadiarnowo
Whole of Government (WoG) merupakan pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya kolaboratif seluruh sektor pemerintahan dalam ruang lingkup koordinasi. Dokumen ini membahas konsep dan penerapan WoG dalam pemberian pelayanan publik yang terintegrasi serta best practices penerapan WoG.
Tulisan ini membahas tentang regionalisme dan pengaruhnya terhadap kebijakan domestik negara anggota dengan mengambil contoh ASEAN dan Indonesia. ASEAN dijadikan forum kerjasama antarnegara Asia Tenggara untuk mencapai tujuan bersama, namun keikutsertaan Indonesia belum mampu meningkatkan kepentingan domestiknya di kawasan tersebut. Kebijakan Indonesia masih lebih banyak mementingkan kepentingan nasional dibandingkan kerjasama regional
PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA Anton Riyanto
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan potensi pembangunan di Kota Tangerang melalui kerjasama pemerintah-swasta untuk mengatasi keterbatasan pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana yang memadai akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan sarana prasarana sekaligus mempermudah proses pembangunan.
Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dan SwastaTri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah. Dokumen menjelaskan latar belakang perlunya kerjasama karena adanya perubahan paradigma dari pemerintah ke governance, serta keterbatasan sumber daya pemerintah. Dokumen juga membahas mengenai implikasi desentralisasi terhadap pengembangan kerjasama, serta bentuk-bentuk kelembagaan bar
Quo Vadis Reformasi Birokrasi, Sebuah Refleksi Perjalanan 7 Tahun Birokrasi I...Tri Widodo W. UTOMO
Buku ini membahas refleksi terhadap perjalanan reformasi birokrasi Indonesia selama 7 tahun terakhir, mencakup evaluasi program-program reformasi yang telah dilaksanakan, identifikasi penyebab kegagalan reformasi, serta merumuskan alternatif kebijakan dan strategi baru untuk mempercepat dan memperkuat proses reformasi birokrasi di masa depan."
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan tanggung jawab PNS dalam membangun karakter bangsa Indonesia yang berintegritas dan profesional. PNS diharapkan dapat menunjukkan sikap peduli, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan tujuan negara. Dokumen tersebut juga menyinggung tentang perlunya perbaikan kualitas dan distribusi PNS agar dapat memberikan layanan yang merata dan memenuhi harapan
Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018hadiarnowo
Whole of Government (WoG) merupakan pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya kolaboratif seluruh sektor pemerintahan dalam ruang lingkup koordinasi. Dokumen ini membahas konsep dan penerapan WoG dalam pemberian pelayanan publik yang terintegrasi serta best practices penerapan WoG.
Tulisan ini membahas tentang regionalisme dan pengaruhnya terhadap kebijakan domestik negara anggota dengan mengambil contoh ASEAN dan Indonesia. ASEAN dijadikan forum kerjasama antarnegara Asia Tenggara untuk mencapai tujuan bersama, namun keikutsertaan Indonesia belum mampu meningkatkan kepentingan domestiknya di kawasan tersebut. Kebijakan Indonesia masih lebih banyak mementingkan kepentingan nasional dibandingkan kerjasama regional
This study aims to determine the approaches used and the driving factors of the bureaucratic reforms implemented in Tanah Bumbu Regency. Direct data collection was conducted in March 2014. The in-depth interviews carried out to the main respondent: the public and the government, in order to
obtain complete and balanced overview of the performance of local governments. In addition, the approach used is library research, by collecting/studying secondary data: books, journals, research results, proceedings, and other information that support this study. The results of this study showed that at the beginning of the reform, Regent of Tanah Bumbu
implement a model of power-coercive known as “Ilahiyah Management“to encourage discipline of the apparatus. Leadership models of the new regent, just continue the model (Ilahiyah Management) with normative-re-educative
approach: an attempt to maintain the system continues to run well, and be awork culture of the apparatus. Furthermore, another factor that drives the success of
reforms in Tanah Bumbu is reformist leadership factors that focus on: Education, Health, and Infrastructure, known as Tri Dharma Development.
Keywords: bureaucratic reform, Ilahiyah Management, Leadership
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan yang digunakan pemerintah daerah dan faktor pengungkit pada reformasi birokrasi di Kabupaten Tanah Bumbu. Pengumpulan data secara langsung dilakukan pada bulan Maret
2014. Mekanisme in-depth interview digunakan dengan snowball approach
pada responden dari publik dan pemerintah agar diperoleh gambaran utuh dan
berimbang terhadap kinerja pemerintah daerah. Pendekatan library research
juga digunakan dengan mengumpulkan/ mempelajari data sekunder berupa
buku, jurnal, hasil penelitian, proceeding, serta informasi lainnya yang menunjang. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami realitas yang terjadi, menggambarkan kondisi yang disertai analisis, dan untuk memberikan rekomendasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada awal
reformasi diterapkan model kekuasaan-koersif yang dikenal dengan
Manajemen Ilahiyah untuk mendorong terciptanya kedisiplinan aparatur.
Bupati saat ini melanjutkan model tersebut (Manajemen Ilahiyah) dengan
pendekatan normatif-reedukatif, sebagai upaya menjaga sistem tetap berjalan
dengan baik dan menjadi sebuah budaya kerja aparatur. Faktor lain yang
menjadi pengungkit suksesnya reformasi di Kabupaten Tanah Bumbu adalah
faktor kepemimpinan reformis yang fokus pada: pendidikan, kesehatan, dan
infrastruktur atau dikenal dengan Tri Dharma Pembangunan.
Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Manajemen Ilahiyah, Kepemimpinan
Modul ini memperkenalkan konsep Whole of Government (WoG) yang merupakan pendekatan kolaboratif lintas sektor pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. WoG telah diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru untuk mengintegrasikan sektor-sektor dalam satu sistem. Pendekatan ini dianggap mampu menjawab tantangan koordinasi antar sektor akibat fragmentasi dan ego sektoral.
Kajian Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Daerah di KalimantanTri Widodo W. UTOMO
Kajian ini menganalisis penerapan budaya kerja di organisasi pemerintah daerah di Kalimantan. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan budaya kerja belum optimal karena kurangnya perhatian daerah dan pemahaman aparatur mengenai manfaatnya. Hanya satu daerah yang memiliki peraturan tentang budaya kerja, namun belum berjalan sesuai tujuan. Kelompok budaya kerja juga belum ditemukan untuk mendukung kinerja organis
Dokumen tersebut membahas tentang upaya peningkatan kemampuan kepala desa dan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Gunci, Aceh Utara. Dokumen menjelaskan tentang konsep administrasi pemerintahan desa, kemampuan kepala desa, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas desa, serta tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut.
Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan AkuntabelDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan negara dan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut saling berkaitan dan diperlukan untuk mencapai pengelolaan publik yang akuntabel. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai strategi dan rencana untuk mewujudkan penerapan prinsip transparansi yang efektif.
Merupakan sebuah buku bungai rampai praktek inovasi administrasi negara pemerintah daerah dan LAN. Buku ini dikompilasi oleh Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, Deputi Inovasi Administrasi, Lembaga Administrasi Negara.
Otonomi daerah membawa permasalahan seperti eksploitasi pendapatan daerah, korupsi di daerah, dan pemahaman otonomi daerah yang belum mantap. Permasalahan utama adalah adanya upaya pemerintah daerah dalam menggali pendapatan yang melampaui batas akal sehat sehingga membebani masyarakat.
Kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta di Kalimantan cenderung berfokus pada pelayanan barang dan jasa, belum menyentuh administrasi. Kemitraan yang terjadi umumnya bersifat profit dan melibatkan pelaku usaha menengah ke atas, belum masyarakat. Masih banyak kendala kemitraan di daerah.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas penilaian kinerja Komisi Informasi Pusat periode 2009-2013 yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil Freedom of Information Network Indonesia (FOINI). Penilaian ini bertujuan untuk memberikan penilaian kinerja KI Pusat dan rekomendasi perbaikan. Aspek yang dinilai antara lain pelaksanaan tugas dan fungsi KI Pusat sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik dan pencapaian program
Orientasi bagi Analis Kebijakan Kementerian PPPA
Jakarta, 6 Juli 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Dokumen tersebut membahas peran kepemimpinan dalam mereformasi birokrasi guna mewujudkan good governance. Dokumen tersebut menjelaskan definisi governance, prinsip-prinsip good governance, tantangan reformasi birokrasi, dan konsep serta implementasi kepemimpinan aparatur negara untuk mendukung reformasi birokrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan produksi kelapa sawit yang bersih dan berkelanjutan. Beberapa teknik yang dibahas antara lain mengurangi limbah di setiap tahapan produksi, memanfaatkan kembali limbah, dan meningkatkan efisiensi proses untuk mengurangi biaya dan dampak lingkungan. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan minyak kelapa sawit dan kernel dengan kualitas tinggi serta kehilangan yang minimal.
Single detached House in Cavite/4BR/15% down Lipat In 60 Days/RFO/Foreclosed/...Ma Erica Victoria Sacdalan
This document advertises a single detached property for sale located in General Trias, Cavite. It is a 3 bedroom, 2 bathroom home with a total area of 120 square meters. Contact information is provided for Cora Sacdalan to inquire via phone at 09155956080/09237382253 or through the website qualityhouses4sale.multiply.com. Financing options through both bank and in-house are available, with a down payment payable over 18 months.
The document outlines a strategy for managing intellectual property (IP) by defining an IP mission statement, allocating human resources to implement an IP strategy, and evaluating the strategy's effectiveness. Key benefits of the IP strategy include securing market share, profits, and a competitive global edge through freedom to sub-license IP and leadership excellence. The strategy is recommended for universities, colleges, R&D organizations, technical businesses, startups, software developers, and industrial and special economic zones.
La diputada provincial Lucía Portos defendió las reuniones públicas que vienen realizando los kirchneristas en las plazas, señalando que son un "germen de organización y resistencia" para que el kirchnerismo no pierda visibilidad y pueda ser elegido nuevamente en el futuro. Por otro lado, Vladimir Braillard, nuevo director de Juventud, adelantó que brindará capacitaciones laborales, programas de voluntariado y concientización sobre adicciones para los jóvenes. Finalmente, el intendente Nicolás Ducot
Лучшие онлайн игры на BMOG.RU
sci-fi mmorpg 3d
mmorpg тестовая
hecrjzpsxyst mmorpg
aion это mmorpg
mmorpg похожие на майнкрафт
лучьшие онлайн mmorpg
mmorpg final fantasy xiii
mmorpg без pvp
3d mmorpg for android
лучшие mmorpg 2008 года
mmorpg онлайн игры на таб 2
рио онлайн бесплатно mmorpg
free action mmorpg games
mmorpg стрим wot
mmorpg для ps3
mmorpg эротикеские картинки
mmorpg yjdsq cthdth
mmorpg v uzbekistane
браузер онлайн игры mmo
скачать mmorpg игры utorrent
mmo 2012 на русском
olymp hse ru mmo
old republic star wars mmo
mmorpg в космосен
mmorpg игры пве бесплатные
mmo firewall
mmorpg 2011 обт vampire
best free mmo
mmorpg фрэшка
яндекс играть в игры mmorpg
rio бесплатные mmorpg
mmorpg игры для псп 3008
mmofps with permanent weapons
2.0 2012 года mmorpg
mmorpg gemes
mmorpg в стиле паркур
mmo rpg для андроид
онлайн mmorpg от biowar
узнать ip в mmorpg
online игрs mmorpg без скачки
лучшие rpg mmorpg
рынок mmorpg
mmo champion raid composition
mmorpg 2012 принц
casus belli онлайн игра mmorpg видео
realtanks mmo скачать
play switching mmo
экономические mmo
mmorpg онлайн игры в россии
mmorpg game 2011
игра sun mmorpg
This study aims to determine the approaches used and the driving factors of the bureaucratic reforms implemented in Tanah Bumbu Regency. Direct data collection was conducted in March 2014. The in-depth interviews carried out to the main respondent: the public and the government, in order to
obtain complete and balanced overview of the performance of local governments. In addition, the approach used is library research, by collecting/studying secondary data: books, journals, research results, proceedings, and other information that support this study. The results of this study showed that at the beginning of the reform, Regent of Tanah Bumbu
implement a model of power-coercive known as “Ilahiyah Management“to encourage discipline of the apparatus. Leadership models of the new regent, just continue the model (Ilahiyah Management) with normative-re-educative
approach: an attempt to maintain the system continues to run well, and be awork culture of the apparatus. Furthermore, another factor that drives the success of
reforms in Tanah Bumbu is reformist leadership factors that focus on: Education, Health, and Infrastructure, known as Tri Dharma Development.
Keywords: bureaucratic reform, Ilahiyah Management, Leadership
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan yang digunakan pemerintah daerah dan faktor pengungkit pada reformasi birokrasi di Kabupaten Tanah Bumbu. Pengumpulan data secara langsung dilakukan pada bulan Maret
2014. Mekanisme in-depth interview digunakan dengan snowball approach
pada responden dari publik dan pemerintah agar diperoleh gambaran utuh dan
berimbang terhadap kinerja pemerintah daerah. Pendekatan library research
juga digunakan dengan mengumpulkan/ mempelajari data sekunder berupa
buku, jurnal, hasil penelitian, proceeding, serta informasi lainnya yang menunjang. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami realitas yang terjadi, menggambarkan kondisi yang disertai analisis, dan untuk memberikan rekomendasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada awal
reformasi diterapkan model kekuasaan-koersif yang dikenal dengan
Manajemen Ilahiyah untuk mendorong terciptanya kedisiplinan aparatur.
Bupati saat ini melanjutkan model tersebut (Manajemen Ilahiyah) dengan
pendekatan normatif-reedukatif, sebagai upaya menjaga sistem tetap berjalan
dengan baik dan menjadi sebuah budaya kerja aparatur. Faktor lain yang
menjadi pengungkit suksesnya reformasi di Kabupaten Tanah Bumbu adalah
faktor kepemimpinan reformis yang fokus pada: pendidikan, kesehatan, dan
infrastruktur atau dikenal dengan Tri Dharma Pembangunan.
Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Manajemen Ilahiyah, Kepemimpinan
Modul ini memperkenalkan konsep Whole of Government (WoG) yang merupakan pendekatan kolaboratif lintas sektor pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. WoG telah diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru untuk mengintegrasikan sektor-sektor dalam satu sistem. Pendekatan ini dianggap mampu menjawab tantangan koordinasi antar sektor akibat fragmentasi dan ego sektoral.
Kajian Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Daerah di KalimantanTri Widodo W. UTOMO
Kajian ini menganalisis penerapan budaya kerja di organisasi pemerintah daerah di Kalimantan. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan budaya kerja belum optimal karena kurangnya perhatian daerah dan pemahaman aparatur mengenai manfaatnya. Hanya satu daerah yang memiliki peraturan tentang budaya kerja, namun belum berjalan sesuai tujuan. Kelompok budaya kerja juga belum ditemukan untuk mendukung kinerja organis
Dokumen tersebut membahas tentang upaya peningkatan kemampuan kepala desa dan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Gunci, Aceh Utara. Dokumen menjelaskan tentang konsep administrasi pemerintahan desa, kemampuan kepala desa, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas desa, serta tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut.
Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan AkuntabelDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan negara dan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut saling berkaitan dan diperlukan untuk mencapai pengelolaan publik yang akuntabel. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai strategi dan rencana untuk mewujudkan penerapan prinsip transparansi yang efektif.
Merupakan sebuah buku bungai rampai praktek inovasi administrasi negara pemerintah daerah dan LAN. Buku ini dikompilasi oleh Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, Deputi Inovasi Administrasi, Lembaga Administrasi Negara.
Otonomi daerah membawa permasalahan seperti eksploitasi pendapatan daerah, korupsi di daerah, dan pemahaman otonomi daerah yang belum mantap. Permasalahan utama adalah adanya upaya pemerintah daerah dalam menggali pendapatan yang melampaui batas akal sehat sehingga membebani masyarakat.
Kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta di Kalimantan cenderung berfokus pada pelayanan barang dan jasa, belum menyentuh administrasi. Kemitraan yang terjadi umumnya bersifat profit dan melibatkan pelaku usaha menengah ke atas, belum masyarakat. Masih banyak kendala kemitraan di daerah.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas penilaian kinerja Komisi Informasi Pusat periode 2009-2013 yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil Freedom of Information Network Indonesia (FOINI). Penilaian ini bertujuan untuk memberikan penilaian kinerja KI Pusat dan rekomendasi perbaikan. Aspek yang dinilai antara lain pelaksanaan tugas dan fungsi KI Pusat sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik dan pencapaian program
Orientasi bagi Analis Kebijakan Kementerian PPPA
Jakarta, 6 Juli 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Dokumen tersebut membahas peran kepemimpinan dalam mereformasi birokrasi guna mewujudkan good governance. Dokumen tersebut menjelaskan definisi governance, prinsip-prinsip good governance, tantangan reformasi birokrasi, dan konsep serta implementasi kepemimpinan aparatur negara untuk mendukung reformasi birokrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan produksi kelapa sawit yang bersih dan berkelanjutan. Beberapa teknik yang dibahas antara lain mengurangi limbah di setiap tahapan produksi, memanfaatkan kembali limbah, dan meningkatkan efisiensi proses untuk mengurangi biaya dan dampak lingkungan. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan minyak kelapa sawit dan kernel dengan kualitas tinggi serta kehilangan yang minimal.
Single detached House in Cavite/4BR/15% down Lipat In 60 Days/RFO/Foreclosed/...Ma Erica Victoria Sacdalan
This document advertises a single detached property for sale located in General Trias, Cavite. It is a 3 bedroom, 2 bathroom home with a total area of 120 square meters. Contact information is provided for Cora Sacdalan to inquire via phone at 09155956080/09237382253 or through the website qualityhouses4sale.multiply.com. Financing options through both bank and in-house are available, with a down payment payable over 18 months.
The document outlines a strategy for managing intellectual property (IP) by defining an IP mission statement, allocating human resources to implement an IP strategy, and evaluating the strategy's effectiveness. Key benefits of the IP strategy include securing market share, profits, and a competitive global edge through freedom to sub-license IP and leadership excellence. The strategy is recommended for universities, colleges, R&D organizations, technical businesses, startups, software developers, and industrial and special economic zones.
La diputada provincial Lucía Portos defendió las reuniones públicas que vienen realizando los kirchneristas en las plazas, señalando que son un "germen de organización y resistencia" para que el kirchnerismo no pierda visibilidad y pueda ser elegido nuevamente en el futuro. Por otro lado, Vladimir Braillard, nuevo director de Juventud, adelantó que brindará capacitaciones laborales, programas de voluntariado y concientización sobre adicciones para los jóvenes. Finalmente, el intendente Nicolás Ducot
Лучшие онлайн игры на BMOG.RU
sci-fi mmorpg 3d
mmorpg тестовая
hecrjzpsxyst mmorpg
aion это mmorpg
mmorpg похожие на майнкрафт
лучьшие онлайн mmorpg
mmorpg final fantasy xiii
mmorpg без pvp
3d mmorpg for android
лучшие mmorpg 2008 года
mmorpg онлайн игры на таб 2
рио онлайн бесплатно mmorpg
free action mmorpg games
mmorpg стрим wot
mmorpg для ps3
mmorpg эротикеские картинки
mmorpg yjdsq cthdth
mmorpg v uzbekistane
браузер онлайн игры mmo
скачать mmorpg игры utorrent
mmo 2012 на русском
olymp hse ru mmo
old republic star wars mmo
mmorpg в космосен
mmorpg игры пве бесплатные
mmo firewall
mmorpg 2011 обт vampire
best free mmo
mmorpg фрэшка
яндекс играть в игры mmorpg
rio бесплатные mmorpg
mmorpg игры для псп 3008
mmofps with permanent weapons
2.0 2012 года mmorpg
mmorpg gemes
mmorpg в стиле паркур
mmo rpg для андроид
онлайн mmorpg от biowar
узнать ip в mmorpg
online игрs mmorpg без скачки
лучшие rpg mmorpg
рынок mmorpg
mmo champion raid composition
mmorpg 2012 принц
casus belli онлайн игра mmorpg видео
realtanks mmo скачать
play switching mmo
экономические mmo
mmorpg онлайн игры в россии
mmorpg game 2011
игра sun mmorpg
Dokumen tersebut membahas tentang masalah kualitas air di Indonesia, dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan, serta upaya yang perlu dilakukan. Disebutkan bahwa banyak penduduk Indonesia masih mengkonsumsi air yang tercemar yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Dampaknya meliputi gangguan kesehatan manusia dan ekosistem perairan. Untuk itu, diperlukan upaya perlindungan sumber daya air dan pengolahan limb
Yaseen Khan founded NSC Global in 1997 and currently serves as its Chief Executive Officer. NSC Global is a multinational technology services provider with over 2,000 staff across 25 offices that works with large, well-known clients in over 180 countries. Khan established NSC Global based on the principle of acting as an expert, agile, and affordable partner to help global organizations apply networking technologies and solve technical and cost issues efficiently without spending much. NSC Global's core service offerings include procurement, operational support, managed resourcing, transformation services, and managed infrastructure.
Michael P. Hamilton received a certificate on January 22, 2016 for successfully completing a 24-hour Certified Ethical Hacker v8 course. The certificate was issued through the fedvte.usalearning.gov website for course number 38 and verifies his completion of the training.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1) Dokumen tersebut membahas penerapan prinsip pemerintahan berjiwa wirausaha di Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.
2) Prinsip tersebut diterapkan dengan mengubah mindset aparatur menjadi lebih berorientasi pada output kerja dan layanan kepada masyarakat.
3) Upaya yang dilakukan antara
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas penerapan sistem e-budgeting pemerintah kota Surabaya dalam upaya mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
2. Sistem e-budgeting meliputi e-project, e-delivery, dan e-controlling yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintah.
3. Penerapan e-budgeting diharapkan dapat memper
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Implementasi layanan e-Samsat di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penelitian menemukan bahwa proses implementasi e-Samsat belum berjalan secara efektif karena beberapa kendala seperti akses jaringan terbatas dan kurangnya sosialisasi.
Makalah ini membahas sistem e-budgeting yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. E-budgeting memiliki manfaat seperti mencegah anggaran "siluman" dan meningkatkan efisiensi, meski masih dihadapkan pada hambatan seperti kendala teknologi dan komitmen pegawai. Makalah ini juga membahas pro dan kontra serta contoh penerapan e-budgeting di negara
Buku ini membahas implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di daerah melalui 9 policy brief yang menawarkan perbaikan kebijakan. Policy brief menganalisis tantangan dan permasalahan dalam implementasi kebijakan tersebut serta memberikan rekomendasi untuk menciptakan birokrasi yang dinamis dan fokus pada pelayanan publik. Rekomendasi kebijakan diharapkan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi birokrasi da
Prospek Restrukturisasi Pemerintah dalam rangka Pengembangan Kemitrausahaan d...Tri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas prospek restrukturisasi pemerintah daerah dalam rangka pengembangan kemitraan dengan sektor swasta. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan masyarakat dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, permasalahan, tujuan, dan metodologi penelitian terkait restrukturisasi tersebut.
Policy note memahami penyeragaman jabatan fungsional di unit pelayanan publikTri Wahyuni
Perlunya Pengelompokan JF yang tegas dan konkrit akan lebih memudahkan setiap instititusi penyelenggara pelayanan public yang tersebar keberadaannya di seluruh Indonesia untuk menentukan JF yang dibutuhkan.
Ragam model struktur organisasi kecamatan berbasis pelayanan publik (haris fa...Researcher Syndicate68
Abstract
Sub-district is one of the organization peripheral of area that has a crucial role in
public services. Law number 32 Year 2004 states that in addition to having attributive
duties, sub-district is also devolved delegative authorities. However, both main tasks can
not be performed optimally.The policies concerned with sub-district organization indicate
complicated issues, and the public services of the sub-district remain low-performing.
This paper presented models of sub-district organization that anticipates the needs and
priorities of public services.
This research is a meta applied case study. This study used research data about
sub-district organizations in Indonesia. The analytical methodology was in-depth
qualitative analysis based on the findings of the previous case studies.
This study resulted in important findings. The design of sub-district organizations
remained to have low performance based on the dimensions of its organizational
structure. This internal drawback led to poor public service delivery. Based on these
findings, this study recommends three sub-district organization models. One of these
models can be selected by local government to redesign its sub-district organization, in
accordance with organizational capacity and public service demands and priorities.
Key words: sub-district, organization peripheral of area, local government, public
services
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penerapan e-government di pemerintahan Indonesia untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Pemerintah daerah Parepare telah menerapkan sistem pelayanan satu atap dan portal pemerintah untuk menyediakan informasi dan layanan perizinan secara online guna mengurangi biaya, waktu, dan korupsi bagi masyarakat.
Lessons learnt dari studi lapangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo mencakup program-program inovatif seperti rawat inap tanpa kelas untuk masyarakat miskin, pelayanan bayi berat lahir rendah tanpa dinding, aplikasi pemantauan ibu hamil dan bayi, serta aplikasi pengelolaan obat di fasilitas kesehatan. Program-program tersebut bertujuan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
Este documento parece ser una lista de nombres y direcciones. Contiene más de 200 entradas con los nombres de personas y parejas, seguidos de sus direcciones. Las direcciones incluyen nombres de calles, pueblos y ciudades en Indonesia.
Proposal ini meminta dana sebesar Rp1.750.000 untuk seragam, biaya pendaftaran, dan konsumsi tim sepak bola Garlo FC dalam mengikuti turnamen di Laiworu pada 3 Maret 2017 guna mengembangkan bakat pemuda dan memajukan sepak bola di masyarakat.
Surat pernyataan yang berisi 10 poin pernyataan dari Lilis Fitra Saswati Arsil tentang statusnya yang tidak pernah dihukum, diberhentikan tidak hormat, menjadi calon pegawai, menjadi pengurus partai, terikat kerja, bersedia tidak menikah dan ditempatkan di seluruh Indonesia, serta bersedia mengembalikan biaya seleksi dan pelatihan jika mengundurkan diri.
Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Fajar Aswati yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dihukum, diberhentikan tidak hormat, menjadi calon pegawai negeri, menjadi pengurus partai politik, sedang terikat kontrak kerja, bersedia tidak menikah selama 6 bulan, ditempatkan di seluruh Indonesia, mengembalikan biaya seleksi jika mengundurkan diri, dan mengganti biaya enam kali lipat jika mengundurkan
This document contains reports from midwives at the Paramata Raha Midwifery Academy in Muna Regency on their targets for antenatal care, infant care, postnatal care, and family planning in 2017. The reports provide the midwife's name, student ID number, and academic institution for each of their assigned targets.
Dokumen tersebut membahas tentang makromolekul yang terdiri dari berbagai jenis seperti karbohidrat, lipid, dan protein. Karbohidrat dibagi menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Lipid terdiri dari lemak, fosfolipid, dan steroid. Sedangkan protein tersusun atas kombinasi asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Ketiga makromolekul ini memainkan peran penting dalam struktur dan metabolisme sel.
Pemimpin perlu memahami karakteristik karyawan sesuai teori X, Y, dan Z McGregor. Teori X mengasumsikan karyawan malas, teori Y mengasumsikan karyawan akan bekerja keras jika kondisinya tepat, teori Z menekankan partisipasi karyawan. Pemimpin harus mengembangkan kompetensi karyawan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Membangun budaya kepemimpinan penting agar kaderisasi terj
Tes akhir semester mata pelajaran Seni Budaya di SMK Kelautan dan Perikanan Raha meliputi berbagai aspek seni seperti seni rupa, musik, tari, dan drama. Soal-soalnya mencakup pengetahuan tentang sejarah seni, tokoh-tokoh seniman, unsur-unsur karya seni, dan fungsi seni dalam kehidupan. Ujian ini dimaksudkan untuk menilai pemahaman siswa terhadap berbagai aspek seni.
1. Karsinoma tulang adalah pertumbuhan sel ganas abnormal pada tulang dan jaringan terkaitnya.
2. Penyebabnya belum jelas tetapi kemungkinan termasuk genetik, radiasi, bahan kimia, dan trauma.
3. Gejalanya berupa nyeri tulang, bengkak, dan fraktur patologis yang dapat menyebar ke organ lain.
Undangan sosialisasi program tanaman jagung kuning kecamatan Lasalepa yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 09.00 di Balai Pertemuan Desa Labone. Kehadiran para tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok tani, dan aparat desa sangat diharapkan.
1. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Implementasi desentralisasi di banyak daerah otonom kini tidak sepenuhnya
bersifat reaksioner. Beranjak dari pengalaman getir bahwa kebijakan otonomi daerah di
Indonesia diwarnai arogansi pemerintah daerah dalam membuat perda, tindakan
eksploitatif terhadap sumberdaya & stakeholders demi penimbunan PAD, serta
ketimpangan antardaerah berdasarkan polarisasi kaya-miskin, kini sedikit-banyak
mulai memiliki alternatif bentuk aplikasi yang terencana, inovatif, dan tentunya
reformis. Jumlahnya tidak banyak, memang, tetapi taksiran awal sebanyak hanya 5%
dari seluruh kabupaten/ kota dan propinsi di Indonesia yang berinovasi serta
melaksanakan reformasi birokrasi dalam pemerintah daerahnya bisa menjadi bukti
bahwa otonomi daerah memiliki dampak positif dalam skala lokal, regional, dan
nasional.
Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah merupakan
salah satu syarat mutlak dalam era kebebasan dan keterbukaan ini. Pengabaian terhadap
faktor ini, terbukti telah menyebabkan terjadinya deviasi yang cukup signifikan
terhadap tujuan pembangunan itu sendiri yaitu keseluruhan upaya peningkatan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemborosan keuangan negara merupakan
implikasi lain deviasi tersebut. Proses pelibatan partisipasi masyarakat lokal dalam
implementasi proyek-proyek pembangunan di tingkat kabupaten/kota, terbukti telah
berhasil membawa perubahan-perubahan mendasar dalam peningkatan kesejahteraan
keluarga-keluarga pedesaan (John Clark:1995; John Friedmann:1992). Lebih lanjut
Gunawan Sumodiningrat (1996) mengemukakan bahwa pemihakan dan pemberdayaan
masyarakat—dalam
keseluruhan
rangkaian
1
penyusunan
program-program
2. pembangunan, perlu diyakini oleh aparatur pemerintah daerah sebagai strategi yang
tepat untuk menggalang kemampuan ekonomi nasional, sehingga mampu berperan
secara nyata dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya,
keyakinan itu juga perlu terus ditanamkan dalam diri aparatur yang secara fungsional
menangani proses-proses penyusunanan program pada kabupaten/kota untuk
selanjutnya ditingkatkan serta dimasyarakatkan, kemudian yang terpenting dan juga
menjadi tantangan utama adalah bagaimana menerjemahkannya dalam usaha-usaha
yang nyata. Upaya-upaya ke arah tersebut tidak secara serta merta dapat terwujud dan
tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, melainkan harus melalui proses
berliku-liku yang akan menghabiskan banyak waktu serta tenaga, dan tampaknya harus
dilakukan oleh aparatur yang memiliki integritas dan hati nurani yang jernih, karena
dalam pelaksanaannya dalam masyarakat akan banyak mempergunakan mekanisme
komunikasi timbal balik, mendengar dan menampung dengan penuh kesabaran, dan
sikap toleransi dalam menghadapi pandangan yang berbeda (community approach).
B. PERUMUSAN MASALAH
Pembangunan daerah tentu memiliki banyak aspek dan pekerjaan rumah yang
menumpuk sehingga sulit bagi pemerintah daerah jika harus menggarap semua aspek
dan jenis pembangunan. Untuk mengoptimalkan pembangunan daerahnya, pemerintah
daerah mesti mencari daya pengungkit (leverage) yang berujung pada penentuan skala
prioritas. Dari Pendahuluan di atas, maka bagaimanakah peran Pemerintah Daerah
dalam menangani hal-hal berikut ini?
1. Reformasi birokrasi pemerintah daerah
2. Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
3. Perluasan akses pendidikan bagi masyarakat
4. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
2
3. BAB II
PEMBAHASAN
A. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Reformasi birokrasi publik pada pemerintah daerah dilaksanakan tidak hanya
mencakup
pembenahan—jika
tidak
disebut
perombakan—struktural
menuju
perampingan ukuran dan komponen birokrasi, sebagaimana diamanatkan dalam PP No.
8 Tahun 2003. Lebih dari itu, reformasi birokrasi publik juga mencakup perubahan
secara gradual terhadap nilai (public value) dan budaya aparat pemerintah daerah yang
berimplikasi pada etos kerja, kualitas pelayanan publik, hingga perubahan perilaku
sebagai penguasa (ambtenaar) menjadi pelayanan & pengayoman.
Pemerintah Kabupaten Sragen, misalnya, melakukan perombakan struktural
dengan penambahan satuan kerja adhoc. Kelembagaan satker adhoc ini tidak masuk ke
dalam struktur birokrasi pemda tetapi mengemban fungsi yang justru menunjang
pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan lainnya agar lebih optimal. Marketing Unit
(MU) dibentuk Pemkab Sragen sebagai unit fungsional yang bertugas dalam
memasarkan potensi sumberdaya kompetitif, peluang investasi, serta produk-produk
unggulan kepada pihak-pihak di dalam dan luar Kabupaten Sragen. Bentuk
kelembagaan adhocracy unit fungsional ini tidak hanya menjadikan MU dapat lincah
dan leluasa bergerak dengan koordinasi langsung dengan Bupati/ Wakil Bupati tetapi
juga memenuhi ketentuan PP No. 8 Tahun 2003 yang lebih menekankan keterpenuhan
fungsi daripada pengayaan struktur birokrasi.
Lembaga adhoc lain yang dibentuk adalah Engineering Services ((ES) yang
dibentuk untuk membuat seluruh perencanaan yang bersifat konstruksi. Perencanaan
berikut estimasi yang dibuat oleh satker ini akan menyelaraskan kebutuhan biaya
konstruksi dengan sumberdaya yang harus dikeluarkan pada setiap proyek konstruksi.
3
4. Cara kerja ini mirip sekali dengan Tim Owner Estimate (OE) bentukan Pemkab
Jembrana, Bali. Tim OE, melalui estimasi dan kalkulasi matematis atas kebutuhan
pekerjaan konstruksi, memberikan second opinion kepada Bupati perihal kebutuhan
yang sesungguhnya dari suatu pekerjaan konstruksi. Kerja kedua satker ini, baik ES
maupun OE, diarahkan pada minimasi praktek korupsi yang hamper menjadi
keumuman di banyak tempat terjadi dalam proyek-proyek konstruksi.
Reformasi struktural birokrasi pemda juga memiliki varian lain, yakni
reengineering process terhadap pelayanan publik. Reformasi ini menekankan pada
rekayasa mekanisme pelayanan publik yang dilekatkan dengan aspek struktural suatu
birokrasi publik. Contoh nyata varian reformasi ini adalah pelayanan satu pintu (one
stop service), tidak sekadar satu atap, untuk melaksanakan pelayanan perizinan dan
nonperizinan. Bentuk pelayanan ini baru bisa direkayasa dengan restrukturisasi organ
satuan kerja ke dalam satu Badan berikut pelimpahan kewenangan padanya, dipadukan
dengan penggunaan teknologi informasi intranet sebagai pewujudan e-government
dalam pengertian yang sebenarnya. Sebagai contoh, Pemkab Kutai Timur membentuk
Badan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kabupaten (Badan Simpekab) yang
melayani 42 jenis pelayanan. Dalam ragam yang sama, Pemkab Sragen membentuk
Badan Pelayanan Terpadu (BPT) yang melayani 62 jenis pelayanan dengan batas
waktu pelayanan maksimal 12 hari (khusus pelayanan IMB 15 hari). Pengambil
keputusan dalam pemberian izin tidak lagi bergantung pada Bupati tetapi telah
diserahkan kepada Kepala BPT.
Kerja BPT ditunjang oleh teknologi informasi (TI), menggunakan intranet
dalam aplikasi Kantaya (Kantor Maya) yang secara resiprokal menjamin pertukaran
informasi secara efisien sekaligus mekanisme pengawasan secara transparan
antarsatker. Secara lebih luas Pemkab Sragen memanfaatkan TI dalam pengoperasian
4
5. kerja pemda sehingga tidak terbatas pada BPT. Keberadaan Badan pelayanan satu pintu
semacam ini memangkas kesemrawutan pengurusan izin di berbagai dinas sehingga
pelayanan bisa memanfaatkan waktu yang lebih singkat.
Perubahan struktural mesti diikuti oleh perubahan kultural, berupa internalisasi
mindset dan perilaku, serta revitalisasi etos kerja. Beranjak dari keinginan untuk
melepaskan diri dari budaya birokratis yang kaku, beberapa kepala daerah
mengarahkan perubahan kultural menuju corporate culture yang berlandaskan
semangat kewirausahaan. Bupati Sragen, misalnya, selama enam bulan pertama masa
jabatannya secara rutin mengadakan pertemuan dengan kepala-kepala satker untuk
membicarakan persoalan masyarakat yang terakumulasi dan belum terselesaikan untuk
kemudian dipecahkan bersama saat pertemuan itu juga. Bupati juga mencanangkan
nilai-nilai publik di tengah-tengah jajaran birokrasi pemda berupa 5K: Komitmen,
Konseptual, Kontinu, Konsisten, dan konsekuen. 5K tidak sekadar dicanangkan tapi
diintegraskan dalam mekanisme kerja harian, terutama yang bersinggungan langsung
dengan tupoksi Bupati/ Wakil Bupati. Pemkab Sragen juga mengundang pelaku bisnis
di perusahaan swasta untuk memberikan pelatihan perilaku organisasi bagi pegawai
BPT agar mereka berperilaku dan bertindak selayaknya karyawan swasta yang
berorientasi pada kepuasan pengguna jasa (consumer, customer). Di samping itu,
pelatihan ESQ telah beberapa kali diselenggarakan.
Berbeda dengan Pemkab Sragen, Gubernur Gorontalo mengurangi mekanisme
honorarium sebagai cara pemberian insentif berbasis take-home pay. Sebagai gantinya,
penilaian kinerja pegawai dilakukan secara terukur berdasarkan produktivitas kerja
sehingga diterapkan insentif bagi pegawai yang tercatat berprestasi dalam aktivitas
mereka. Di samping itu, pengerjaan kegiatan-kegiatan Pemprov Gorontalo tidak lagi
menggunakan sistem proyek. Setiap elemen dalam satuan kerja telah memiliki
5
6. pembagian tugasnya masing-masing dan bertindak atas job specification yang telah
dibagi itu. Inilah salah satu wujud penerapan anggaran berbasis kinerja, pegawai
dengan kinerja bagus akan mendapatkan insentif tersendiri. Di samping menekankan
anggaran berbasis kinerja dan efisiensi keuangan, transparansi dan akuntabilitas
Pemprov Gorontalo diwujudkan dengan pemuatan laporan keuangan yang spesifik di
media massa.
Cara berbeda diterapkan Walikota Tarakan. Pemkot Tarakan, Kalimantan
Timur, melakukan outsourcing SDM dari luar jajaran Pemkot untuk duduk menjabat
sebagai kepala satker tertentu. Kepala Bappeda Kota Tarakan bisa menjadi salah satu
contoh. Target yang hendak dicapai melalui cara ini adalah terjadinya transfer
pengetahuan, budaya, cara berpikir, dan cara kerja baru di lingkungan Pemkot. Pihak
luar yang digandeng untuk ikut menjalankan roda pemerintahan daerah diasumsikan
memiliki karakter yang masih segar dan belum mengalami kontak asimilasi budaya
dengan pegawai lama. Posisinya yang strategis memudahkannya dalam mengambil
keputusan sekaligus menjalankan peran pentng di lingkungan satker tempat ia bertugas.
Langkah lain adalah dengan memangkas pengelolaan fungsi-fungsi yang bukan
merupakan pekerjaan pokok (core-business) pemkot. Pengelolaan pasar, melalui sistem
tender yang terbuka dan akuntabel, dikelola perusahaan swasta dengan regulasi tetap di
tangan Pemkot sehingga intervensi pengelolaan pasar dan pengelolaan keuangan oleh
Pemkot melalui Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi berkurang. Hal ini di Tarakan
diterapkan di Pasar Boom-Panjang yang sekarang dikenal sebagai pasar dengan
kreativitas penggalian potensi laba, bersih dan apik, berbeda dengan kondisi pasarpasar tradisional pada umumnya. Perusahaan swasta dalam mengelola pasar hanya
menggunakan setengah karyawannya, setengah kebutuhan jumlah pengelola diambil
dari kalangan pedagang pasar per blok.
6
7. B. Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah
kota dan kabupaten serta keberpihakan pemerintah pada sektor pengusaha kecil dan
menengah sebagai pelaku ekonomi, GBHN telah menggariskan arah kebijakan dalam
pembangunaan daerah diantaranya:
a. Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam
rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga
hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan
memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah , serta memperhatikan
penataan ruang , baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan
pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.
c. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat
terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem
agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan,
penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam.
Menurut Effendi (2001) pembangunan daerah pada dasarnya adalah upaya untuk :
a. Mengembangkan kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan
dan memperbaiki kondisi kehidupan material secara adil dan merata
b. Meningkatkan kondisi kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kesempatan kerja
c. Mendorong penegakan hak-hak asasi manusia, kebebasan politik dan demokrasi
d. Mengembangkan peradaban
e. Meningkatkan kesadaran perlunya pembangunan berkelanjutan.
7
8. Pembangunan daerah pada era otonomi tidak terlepas dari implementasi dari
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sebagai
implikasinya kewenangan pemerintah daerah lebih luas baik dari derajat kuantitas dan
kualitasnya. Kewenangan tersebut tidaklah hanya sekedar pada pelaksanaannya saja ,
tetapi juga mulai dari pemikiran, pengkonsepan dan perencanaannya. Hal ini semua di
dalam rangka pencapaian tujuan otonomi yang mengarah kepada terjadinya
kemandirian daerah dan kemandirian masyarakat (Utomo, 2001:2)
Pemerintah sendiri tidak bisa lepas tangan begitu saja dalam pembangunan
daerah sebagaimana dikemukakan oleh Arsyad (1999:121) ada empat peran yang
dapat diambil oleh pemerintah daerah yaitu sebagai entrepreneur, koordinator,
fasilitator dan stimulator bagi lahirnya inisiatif-inisiatif pembangunan daerah. Terkait
dengan aktivitas ekonomi di daerah agar lebih melokalisasi dampak multiplier suatu
aktivitas ekonomi , salah satu jalan keluarnya adalah dengan memberdayakan
pengusaha lokal sebagai pelaku ekonomi lokal yang diharapkan dapat meraup
sebagian tetesan dari output ekonomi yang dihasilkan oleh pengusaha luar daerah.
Tumbuhnya pengusaha lokal sebagai pelaku ekonomi yang tangguh dalam jangka
panjang merupakan kekuatan inti dari perekonomian suatu daerah.(Brodjonegoro,
2002:154-155)
Kemandirian pemerintah dan kemandirian masyarakat adalah wujud dari
pengembangan kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan dan
memperbaiki kehidupan material secara adil dan merata yang pada ujungnya
berpangkal pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri berdiri
pada satu pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila
masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan
menggunakannya
untuk
pembangunan
8
masyarakatnya
(Soetrisno,
1995:136).
9. Paradigma pemberdayaan masyarakat menjadi sangat populer dikalangan para
perencana pembangunan didunia ketiga khususnya para anggota lembaga swadaya
masyarakat yang melihat bahwa paradigma pemberdayaan akan lebih mampu
mencapai tujuan pembangunan yaitu menghilangkan kemiskinan.
Pemerintah daerah (pemda) sering mengalami kesulitan dalam menerjemahkan
dan menerapkan konsep otonomi daerah. Otonomi daerah seolah diimplementasikan
sebagai keleluasaan bagi pemda untuk membuat kebijakan yang menguntungkan
daerahnya dengan sasaran peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa harus
memikirkan ekonomi rakyat (Wirawan dkk, 2001:152). Padahal otonomi daerah
adalah upaya untuk memberikan kewenangan pada pemda untuk memberdayakan
potensi daerah termasuk ekonomi kerakyatan. Hal itu tidak hanya berarti materi,
karena didalamnya ada juga keharusan untuk memperhatikan aspirasi masyarakat
C. Perluasan Akses Pendidikan bagi Masyarakat
Upaya memajukan dunia pendidikan merupakan investasi jangka panjang, jauh
melebihi usia tampuk pemerintahan seorang kepala daerah, bahkan hingga dua kali
masa jabatannya. Inilah yang menyebabkan tidak banyak kepala daerah menjejakkan
program-programnya pada sektor ini karena dalam kurun waktu periode kekuasaannya,
hasilnya tidak langsung dirasakan, pun bersifat intangible. Tidak banyak pula pemda
yang menjadikan upaya peningkatan kualitas pendidikan sebagai pengungkit utama
dalam mencapai kemajuan daerah. Namun, yang menjadi tren adalah mengasumsikan
kegiatan penarikan investor dan pengembangan kegiatan-kegiatan jasa sebagai
pengungkit kemajuan daerah. Hal ini tidak sepenuhnya salah, memang, tetapi
memandang dunia pendidikan sebelah mata jelas bukan sikap yang bijak.
9
10. Ditengah-tengah menjamurnya tren tersebut, terdapat beberapa pemda yang
concern memajukan dunaia pendidikan dengan memperluas akses pendidikan bagi
masyarakat sekaligus memperbaiki mutu keberlangsungannnya. Jadilah kemudian
model sekolah ini berorientasi pada pengembangan pendidikan secara lebih inovatif,
muatan disiplin yang tinggi, pendidikan akhlak secara intensif, keterampilan praktis,
penguasaan IPTEK sejak dini, dan berwawasan global. Secara praktis sekolah ini
dilaksanakan dengan sistem asrama (boarding school) dengan konsep full-day school
dalam pengertian yang sebenarnya, ditandai dengan waktu belajar yang lebih lama
daripada sekolah-sekolah konvensional serta interaksi antara peserta didik dan
pengasuh/ gurunya lebih intensif.
D. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
Peran pemerintah sebagai pelaksana di sektor rumahsakit dilakukan terutama
oleh rumahsakit pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di sektor rumahsakit
Indonesia, jumlah rumahsakit milik pemerintah sejak tahun 1995 berkurang sedikit.
Sebaliknya di sektor swasta antara 1995 – 2000 tercatat pendirian73 rumahsakit swasta
baru. Pertumbuhan ini berarti kenaikan 15%. Krisis ekonomi terlihat tidak
mempengaruhi kenaikan jumlah rumahsakit swasta.
Terlihat bahwa fungsi pemerintah sebagai pelaksana kegiatan relatif berkurang.
Sektor swasta berkembang, namun di Indonesia tidak terjadi proses privatisasi
rumahsakit pemerintah. Pemerintah tetap menjadi pemilik rumahsakit. Akan tetapi ada
proses otonomi manajemen rumahsakit dimana terjadi semacam pemisahan antara
fungsi pemerintah sebagai pemberi biaya atau regulator dengan fungsi pelayanan.
Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain adanya perubahan RSUP menjadi Perjan, atau
RSD menjadi BUMD.
10
11. .BAB III
KESIMPULAN
Dinamika ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian
mayarakat. Oleh karena itu upaya peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam
dunia usaha dan investasi terus dintensifkan melalui peningkatan kapasitas maupun
fasilitas sarana dan prasarana.
Perubahan di daerah memang biasanya dimulai dengan pembenahan kelembagaan
birokrasi pemerintah daerah sebelum akhirnya merambah pada pembenahan di sektor lain,
misalnya peningkatan kualitas pendidikan dan perluasan akss masyarakat ke dalamnya,
peningkatan mutu kesehatan, penggalian potensi daerah untuk melakukan pembangunan
berbasis keunggulan lokal, penggalakan usaha-usaha di bidang jasa, dll. Beberapa
penelitian hingga kini masih menemukan bahwa perubahan-perubahan pada aparatur
pemda masih terkait erat dengan langgam keterikatan sistem yang diberlakukan secara
birokratis. Belum ada penemuan mutakhir bahwa perubahan tersebut mencakup perubahan
secara ideologis dan paradigmatik, dua hal yang justru menjadikan perubahan lebih
permanen tanpa ketergantungan pada sistem dan figur kepala daerah.
Hal yang sangat penting adalah penggunaan manajemen strategis dalam mengelola
aparat pemerintah daerah. Manajemen strategis, yang diarahkan dengan pemikiran yang
strategis
pula,
akan
menjamin
keberlangsungan
pembangunan
karena
telah
memperhitungkan keuntungan sekaligus risiko di masa depan, jauh melampaui usia
periode kepemimpinan seorang kepala daerah. Di samping itu, manajemen strategis juga
menjadikan pemda turut mencurahkan perhatian mereka pada sektor-sektor yang
memberikan manfaat dalam jangka menengah dan panjang, misalnya sektor pendidikan
dan kesehatan.
11