Dokumen ini membahas reformasi dalam proyek USDRP, menekankan pentingnya perubahan perilaku dan paradigma di pemerintah daerah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Reformasi seharusnya berfokus pada kebutuhan daerah dan memanfaatkan bantuan teknis untuk mencapai tujuan yang lebih manusiawi dan responsif. Keberhasilan reformasi diukur oleh komitmen kepemimpinan dan kolaborasi dalam birokrasi, serta kemampuan daerah untuk melaksanakan agenda reformasi secara berkelanjutan.

1. Reformasi USDRP Oleh: Hendropranoto Suselo (Team Leader, Konsultan UIDP Management) Jakarta, 14 Desember 2009

2. USDRP (Urban Sector Development Reform Project) USDRP layaknya suatu program, ‘bukan proyek’. Project Loan, harusnya ‘mencakup seven medium and small cities, Cimahi, Palangka Raya, Barru, Pare Pare, Sidenreng Rappang, Palopo, Parigi Moutong 3. Program Loan, Sector Loan: Cirinya ‘policy loan’ Unsur ‘model’, ‘replikasi’, ‘multiplikasi’ (tidak ‘location specific’, atau ‘activity specific’) Target Urban Sector: semua kota (400-500+) seluruh Indonesia (pola RPIJM) Paska USDRP

3. USDRP Membantu Pemerintah Daerah dan Pusat. Komponen: Agenda Reformasi Tata kelola dasar (core reform) Pengembangan ekonomi lokal (Local Economic Development, LED) Pengembangan kelembagaan dan kemampuan daerah 2. Dukungan Program Investasi Daerah

4. Reformasi = Pembaharuan dalam praktek-praktek pelayanan pemerintah daerah yang lebih baik kepada masyarakat = memberikan jaminan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Perlukah menggunakan istilah ‘reformasi’? Banyak ‘reformasi’ terjadi tanpa memakai nama/judul reformasi Banyak ‘praktek yang buruk’ terjadi di era reformasi, atau demi reformasi ,sehingga reformasi diasosiasikan dengan ‘praktek yang buruk’ Reformasi tidak layak di ‘proyekan’ karena, Proyek terikat oleh: batasan waktu (umur proyek) ukuran kinerja dan indikator kinerja kinerja yang parsial produknya/outputnya harus mudah diukur sumber daya yang disediakan visinya yang terbatas proyek

5. Reformasi tidak layak untuk di reduksi dalam “sejumlah capaian instrumen administratif” yang dijadikan ukuran pencapaian hasil (bench marking) Reformasi selayaknya diberi makna: merubah perilaku lama dengan kebiasaan perilaku baru (habitus baru) merubah cara pandang lama dengan cara pandang baru (paradigma baru) merubah sikap-sikap lama dengan sikap-sikap baru (yang demokratis, menghargai hak asasi sesama) merubah tata nilai lama dengan menanamkan tata nilai baru yang lebih berorientasi pada nilai-nilai manusiawi (people centered) merombak struktur kelembagaan lama dengan membangun struktur kelembagaan baru yang lebih responsip pada kebutuhan daerah dan masyarakat

6. Kinerja Reformasi Pemda adalah “subyek utama” reformasi (bukan “obyek” reformasi) Reformasi selayaknya: memenuhi kebutuhan daerah ( bukan kebutuhan Pusat, bukan kebutuhan Bank Dunia, bukan kebutuhan Proyek) Ditetapkan (langkah tindak, sasaran pencapaian, modus pencapaian dan implementasi) oleh Pemda Dampak dan manfaatnya dimonitor dan dinilai oleh Pemda Banyak reformasi kecil, bisa lebih baik dan lebih bermanfaat daripada beberapa reformasi besar dan spektakuler. Reformasi dapat tercapai dengan manfaat yang lebih signifikan, meski tanpa pencapaian ukuran kinerja yang bersifat administratif

7. Tidak ada model dan modus reformasi yang berlaku umum, universal, masing-masing daerah adalah “unik” dan “spesifik” (bandingkan ‘pasien bagi dokter’) sesuatu yang baik di suatu tempat, belum tentu baik di tempat lain sesuatu yang dapat dilakukan di suatu tempat, belum tentu dapat dilakukan di tempat lain sesuatu yang diperlukan di suatu tempat , belum tentu diperlukan di tempat lain sesuatu yang berhasil di suatu tempat, belum tentu berhasil di tempat lain Sesuatu yang wajar dan layak di suatu tempat, belum tentu wajar dan layak di tempat lain.

8. Peran Pemerintah dalam Mendorong Reformasi di Tingkat Daerah (a.l. melalui Proyek USDRP) Menyediakan tenaga ahli yang diperbantukan kepada Pemda untuk membantu Pemda dalam menyelenggarakan pelbagai agenda reformasi (TPA= Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas, PKD= Pengelolaan Keuangan Daerah, PBJ= Pengadaan Barang dan Jasa, GCB= Generic Capacity Building) Menyediakan akses informasi bagi Pemda mengenai pelbagai acuan dan pengetahuan tentang praktek-praktek tata kelola baik manajemen pembangunan perkotaan, termasuk pembelajaran bersama dan tukar pengalaman sesama pemerintah daerah Membangun kemampuan dan keterampilan pimpinan dan staf Pemda tentang pelbagai aspek penyelenggaraan tata kelola kreatif manajemen pembangunan perkotaan Menyediakan pelbagai program bantuan teknis dengan penggalangan sumber-sumber yang dibutuhkan Pemda untuk penyelenggaraan tata kelola kreatif manajemen pembangunan perkotaan Menyiapkan peraturan perundangan yang diperlukan bagi penyelenggaraan secara nasional tata kelola kreatif manajemen pembangunan perkotaan

9. Evaluasi Kinerja dan Prospek Reformasi di Daerah (Refleksi dari Kota-Kota USDRP) Reformasi tata kelola baik pemerintahan daerah terselenggara secara pasti di tingkat daerah: Hadirnya kepemimpinan yang bersemangat reformasi ke arah pelayanan pemerintahan yang lebih baik (ungkapan Walikota/Bupati) Hadirnya manajer-manajer di jajaran birokrasi pemerintahan daerah yang menjadi pendorong dan motivator terwujudnya tata kelola pelayanan pemerintahan yang baik Hadirnya semangat kolektif dan kerjasama di antara para staf inti dalam birokrasi pemerintahan yang memelopori terwujudnya tata kelola pelayanan pemerintahan yang baik Apresiasi pemerintahan daerah atas bantuan teknis pendampingan oleh proyek USDRP: Pernyataan bahwa hadirnya konsultan pendamping agenda reformasi dirasakan manfaatnya oleh pemerintah daerah Tidak ada pernyataan keluhan atas hadir, perilaku serta kinerja konsultan pendamping agenda reformasi, dan semua pemda mengharapkan konsultan pendamping yang sudah membantu pemerintah daerah setiap kota direkrut kembali setelah penugasan berkhir di akhir bulan Agustus 2009 yang lalu.

10. Konsultan pendamping Pemda dalam penyelenggaraan agenda reformasi telah menjalankan fungsinya sebagai mitra (sparing partner) dalam berpikir dan menyiapkan pelbagai produk Pemerintah daerah sedang dalam proses, dan beberapa daerah sudah menyelesaikan pembaharuan SK Kepala Daerah tentang rencana tindak agenda reformasi di masing-masing kota Tiap daerah sudah menyelenggarakan agenda reformasi tata kelola kreatif pelayanan pemerintahan di daerah, pra Proyek USDRP di dorong peraturan perundangan yang berlaku, dan bantuan teknis sumber lain di luar USDRP Tidap daerah sedang menyelenggarakan agenda reformasi tata kelola kreatif pelayanan pemerintahan di daerah, yang meliputi aspek-aspek yang komperhensip, menyeluruh dan melampaui ruang lingkup reformasi USDRP Diyakini proses reformasi agenda tata kelola kreatif pelayanan pemerintah di daerah akan berkelanjutan dan terus berlangsung Paska USDRP Acuan Agenda reformasi tata kelola pelayanan pemerintahan yang baik yang menjadi bagian dari PMM (Project Management Manual) telah digunakan dan menjadi acuan yang bermanfaat bagi penyelenggaraan agenda reformsi tata kelola kreatif pelayanan pemerintahan di daerah

11. Keberhasilan Pemda dalam menyelenggarakan agenda reformasi untuk mewujudkan pelayanan pemerintahan daerah yang terbaik tergantung pada banyak faktor, tidak dapat diukur besarnya kontribusi salah satu faktor berikut: Kepemimpinan dan komitmen Kepala Daerah Hadirnya suatu sistem kelembagaan yang dipimpin oleh manajer birokrasi yang mempunyai minat, semangat, pemahaman dan ketrampilan melaksanakan agenda reformasi Staf pendukung reformasi yang bermotivasi dan bekerjasama dalam kebersamaan Komitmen Pemda pada suatu kerangka Agenda Reformasi yang Komprehensip dan bersinergis Keberadaan bantuan teknis Pusat dan Internasional yang bermutu, visioner dan menerapkan pendekatan yang tepat dan benar Terinternalisasi dan terlembaganya penyelenggaraan agenda reformasi di dalam aparat Pemda

12. Prospek ke depan Agenda reformasi tata kelola kreatif Pemerintahan Daerah dapat di letakan di jalur yang mengikuti hakikat Pemda sebagai subyek reformasi, serta visioner melampaui jangkauan ke depan dan ke samping Bantuan teknis kepada Pemda diselenggarakan dimana: Pemda terlibat penyusunan TOR dan pemilihan konsultan pendamping Konsultan pendamping bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Pemda bertanggung jawab atas pemanfaatan dan penilaian kinerja konsultan pendamping Konsultan ULGR dan konsultan LED sudah dapat mulai tugas pendampingannya ke Pemda awal Januari 2010 Penyelenggaraan agenda reformasi dan bantuan teknis bagi Pemda sudah terinternalisasi dan terlembaga di aparat Pemda dan juga di Pusat Pusat pembelajaran bersama dan pembangunan kapasitas Pimpinan dan staf Pemda terlembaga dalam tugas pokok dan fungsi lembaga PIP2B sebagai pusat tata kelola kreatif manajemen pembangunan kota

13. Terselenggaranya dan tersedianya agenda bantuan teknis kepada Pemda untuk melaksanakan reformasi yang kempehensif yang meliputi pembangunan kemampuan daerah dalam membangun kota dan daerahnya dengan: Strategi pengembangan kota RPIJM (Rencana dan Program Investasi) Pengembangan ekonomi lokal Pengembangan manajemen sumber daya (alam, manusia, lahan dan ruang, energi dan pendanaan) Pengembangan lingkungan hidup dan prasarana hijau Pengembangan sosial dan budaya Pengembangan ketaatan dan kesadaran hukum, keamanan dan politik Pengembangan prasarana dan sarana Pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan Pengembangan regional dan kerjasama antara daerah dan kota