Recommended
More Related Content
Similar to 2. Rapat Konsolidasi Hasil PT, 2122022.ppt
Similar to 2. Rapat Konsolidasi Hasil PT, 2122022.ppt (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
2. Rapat Konsolidasi Hasil PT, 2122022.ppt
- 1. Rapat Konsolidasi Perumusan Hasil Pendampingan Terpadu 12 Provinsi Prioritas 2 Desember 2022
- 2. Tujuan dan Output Rapat Konsolidasi Tujuan: • Memetakan isu/kendala/permasalahan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas (umum dan spesifik) • Menyusun rekomendasi strategis untuk nasional, provinsi dan kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas Output: • Peta isu dan rekomendasi strategis disepakati Bersama untuk disampaikan kepada Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota Rekomendasi dalam bentuk: • Policy paper • Policy brief
- 3. KONSOLIDASI ISU STRATEGIS DAN REKOMENDASI
- 4. Tata Kelola: Komitmen dan Regulasi Komitmen: • Pemahaman Konvergensi di berbagai tingkatan kurang dan Aksi belum meluas • Kurangnya komitmen lintas sektor (OPD, keterlibatan non pemerintah masih kurang) • Komitmen anggaran belum tercermin dalam dokumen renda (APBD, Dana Desa dan peran mitra) • Komitmen kepala desa belum terlihat Regulasi: • Regulasi yang belum ada: regulasi yang mengikat pelaksanaan konvergensi • Regulasi terkait Perkotaan dan Kelurahan belum ada • Beberapa regulasi daerah perlu diupdate sesuai Perpres 72/2021 dan RAN PASTI, memasukkan lampiran A dan B dalam regulasi dengan mempertimbangkan tanggung jawab daerah • RPJMD dan Renstra belum semua memprioritaskan stunting • Aturan/regulasi yang ada baik dari pusat, provinsi, kabupaten sampai desa perlu disosialisasikan • Regulasi yang dibuat seperti Perbup belum dijalankan secara optimal • Ada daerah yang belum memiliki aturan pembagian kewenangan antara kabupaten/kota dengan desa • Belum ada peraturan Bupati untuk menjelaskan Permendes prioritas: penggunaan dana desa
- 5. Tata Kelola: Perencanaan • Perencanaan belum fokus di daerah lokus dan rembuk stunting belum terlaksanakan di desa/kelurahan dan kecamatan • Ketidaksinkronan waktu antara pelaksanaan 8 aksi konvergensi dengan siklus perencanaan regular karena beberapa alasan • Pelaksanaan belum optimal untuk pemetaan program, kegiatan, sub kegiatan, belum menjadi prioritas • Kurangnya pemetaan program dan kegiatan terkait stunting di lintas sektor • Belum sesuai harapan: APBN BOK tidak sesuai prioritas di daerah, kegiatan tidak disupport BOK, masih kurang program terkait stunting • Perencanaan berbasis data masih lemah • Ketidakdisplinan daerah melaksanakan perencanaan • Daerah sangat tergantung terhadap DAK komitmen Pemda utk penganggaran dan perencanaan utk keberlanjutan meningkatkan kesejahteraan anak di daerah tersebut • Kualitas rembuk stunting hanya formalitas, masih kurang pemahaman tentang apa yang dilakukan
- 6. Tata Kelola: Penganggaran • Dana untuk stunting di kelurahan belum jelas • sehingga perlu payung hukum turunan Permendagri 130 dan Peraturan Walikota tentang penganggaran kelurahan, bantuan stunting kelurahan • Belum ada ketentuan/peraturan yang menetapkan besaran prosentasi dana desa untuk stunting dan belum jelas anggaran stunting untuk kelurahan • Dana desa belum dianggarkan untuk operasional TPPS Desa • Belum dianggarkan pelaksanaan rembuk stunting tingkat desa • Belum ada kejelasan penggunaan dana untuk operasional TPPS kabupaten/kota, kecamatan dan Desa • Belum optimalnya pemanfaatan pola sumber dana non APBD dan APBN • Belum ada penetapan besaran penganggaran stunting di tingkat desa • Belum semua Kepala Desa memahami peruntukan dana desa untuk penanganan stunting • Keterbatasan anggaran dan prioritas daerah (ada dalam KPPS tapi tidak ada dalam APBD)
- 7. Tata Kelola: Koordinasi dan Data Koordinasi • Koordinasi belum rutin dan diperlukan koordinasi tematik dan perencanaan serta penunjukkan coordinator/PJ • Keterlibatan OPD kurang dalam koordinasi • Kurangnya koordinasi antar satgas, OPD • Koordinasi lintas sektor secara horizontal (antar OPD, perguruan tinggi, mitra) dan vertical (pusat, daerah) belum optimal • Desa/kelurahan: kurangnya koordinasi perencanaan antara TPK dgn KPM dan sinkronisasi antara TPK dengan Kader PKH • Kecamatan: ada Camat yang belum mengordinir desa dan sektor yang diperlukan seperti tokoh masyarakat/agama • Kurangnya koordinasi antar OPD terkait perencanaan dan data • Belum melibatkan PT dan mitra (dunia usaha, ormas/organisasi keagamaan, masyarakat madani, CSO, media massa) di daerah Data • Data masih tersebar di berbagai sektor dan belum ada mekanisme akses dan pemanfaatan data bersama • Ketersediaan data untuk beberapa indicator belum ada misalnya edukasi gizi dan indicator baru, DO indicator lama berubah (terima vs konsumsi) • Kurangnya pemahaman meta data (DO, dll) • Kebingungan terkait penggunaan data (SSGI vs epgbm) • Kualitas indikator dan data stunting belum akurat • Kesulitan jaringan sulit di daerah kepulauan, pedesaan, pegunungan • Ada beberapa indicator yang pengampunya beberapa OPD, perlu ditetapkan PJ Data
- 8. Tata Kelola: SDM (TPPS, TPK dan KPM) • TPPS belum paham peran, tanggung jawab dan tugas • Belum optimalnya kemampuan petugas Tim Pendamping Keluarga (TPK) terkait pendampingan keluarga berisiko dan masih banyak yang belum mendampingi keluarga • Turn over (pergantian) TPK, KPM seiring dengan pergantian kepala desa • Belum semua desa ada bidan desa dan kurangnya kemampuan sebagian bidan desa • Kurangnya kapasitas KPM untuk pemantauan pertumbuhan balita dan penggunaan e-HDW • Overload Satgas (ada yang mendampingi 2-3 kabupaten) • Perlu peningkatan kapasitas secara berkelanjutan (bintek/pendampingan) TPK, KPM, Satgas • Kurangnya tenaga gizi di Puskesmas, bagaimana PPPK untuk mencukupi kebutuhan tenaga?
- 9. Tata Kelola: Monev • Monev belum dilakukan secara terpadu oleh tiap tingkatan pemerintahan • Belum adanya pedoman penyusunan monev pelaksanaan konvergensi • Pembagian peran dan tugas dalam pelaksanaan monev TPPS tingkat kabupaten belum optimal. • Kurangnya sosialisasi dan monitoring yang dilaksanakan langsung di lapangan sehingga dalam evaluasi menjadi tidak optimal • Evaluasi Penanganan belum dilakukan kepada keluarga beresiko sasaran remaja dan calon pengantin • Kurangnya kapasitas SDM melakukan monev • Kurangnya sistem pemantauan untuk indikator baru: konsumsi TTD, kehamilan YTD • Ada bidang knowledge management yang dimonev apakah semua? Belum ada panduan dan template, pembagian monev diantara KL
- 10. Intervensi Spesifik: TTD Rematri dan TTD Bumil Konsumsi TTD Rematri • Kurangnya dukungan satuan Pendidikan dalam upaya konsumsi TTD rematri • Supply (logistic/TTD) belum terdistribusi merata (Koordinasi Puskesmas dengan sekolah perlu diperkuat) • Pembagian tugas untuk pemberian TTD rematri antara sekolah dan Puskesmas perlu diperjelas: yang bagi, jika ada efek samping, hari minum belum ditentukan • Pemantauan konsumsi TTD dan pelaporannya belum berjalan dengan baik • Kepatuhan konsumsi yang masih kurang karena kurang edukasi tentang cara minum untuk meminimalisir efek sampingnya dan mitos • Penjangkauan remaja putri tidak sekolah belum ditentukan programnya Konsumsi TTD Bumil • Stok TTD terbatas/kelemahan di perencanaan stok TTD di Puskesmas • Distribusi TTD masih terbatas di Posyandu • Edukasi dan upaya mengubah perilaku masih kurang (mitos membuat bayi besar,
- 11. Intervensi Spesifik: ASI Eksklusif • Belum semua daerah mempunyai kebijakan yang mendukung ASI Ekslusif serta edukasi secara berkesinambungan kepada masyarakat • Masih kurangnya dukungan keluarga, nakes, tempat kerja terhadap pemberian ASI Eksklusif • Pelanggaran kode etik pemasaran pengganti ASI (susu formula) • Keterbatasan jumlah dan kualitas konselor menyusui • Faktor budaya: keyakinan, mitos, dan kebiasaan di masyarakat: 1. Kebiasaan/budaya memberikan MP-ASI dini kurang dari 6 bulan 2. Mitos bayi menangis karena ingin makan 3. Mitos ASI yang pertama kali harus dibuang 4. Budaya ibu muda yang malas mengonsumsi sayur sehingga produksi ASI kurang (salah pemahaman: ASI banyak jika sering disusukan, sayur untuk Kesehatan ibu)
- 12. Intervensi Spesifik: MP ASI • Kurang dan belum optimalnya edukasi orang tua dan keluarga baduta • Kapasitas kader dan nakes tentang MP-ASI masih kurang • Akses ke makan bergizi kurang (pemanfaatan pekarangan dan pendapatan kurang) • Mekanisme pemantauan rutin tidak ada • Partisipasi masyarakat kurang untuk MP ASI yang difasilitasi • Kecukupan gizi dalam pembuatan MP ASI perlu direview • Konselor PMBA masih terbatas • Praktik MP ASI: kurang protein hewani, tidak tepat & terlambat, makanan instan karena malas buat • Faktor budaya: mitos dan kebiasaan di masyarakat: 1. Mitos: konsumsi ikan dapat menyebabkan kecacingan 2. Budaya di kampung -> sebelum 1 tahun tidak boleh diberikan protein hewani 3. Perlu pendekatan budaya dengan menggunakan bahasa lokal
- 13. Intervensi Spesifik: IDL dan Pemantauan Pertumbuhan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) • Penolakan karena isu kehalalan vaksin, ketakutan KIPI, kurang pemahaman tentang IDL • Kurangnya logistik vaksin • Dukungan lintas sektor kurang untuk edukasi dan penggerakan • Kekurangan tenaga Kesehatan karena focus Covid sehingga imunisasi rutin • Underreporting dengan pelaksanaan di klinik swasta/dokter praktik mandiri Pemantauan Pertumbuhan • Pelayanan di Posyandu membosankan, perlu inovasi dalam pelayanan di Posyandu sehingga variatif tidak membosankan • Kesadaran datang ke Posyandu rendah karena ada ketakutan sesuatu terjadi terhadap anak • Cakupan data entri Posyandu ke eppgbm belum optimal: keterbatasan jaringan dan SDM • Kurangnya penggerakan ke Posyandu dari lintas sektor • Ketersediaan logistik kesehatan kurang: o Kuantitas dan kualitas alat ukur (antropometri) yang belum sesuai standar dan tidak ditera o Tenaga kader banyak yg belum terlatih dalam hal melakukan Pengukuran dan konseling Pemantauan Pertumbuhan
- 14. Intervensi Spesifik: PMT Balita Kurus dan Ibu Hamil KEK PMT Balita Kurus (Gizi Kurang) • Banyak yang tidak tepat sasaran (dimakan oleh anggota keluarga) • Jumlahnya kurang untuk target sasaran • Kontrol konsumsi lemah dan keberlanjutan dengan pangan lokal kurang • Keluarga kurang telaten • Gudang untuk penyimpanan tidak memadai (tidak ada, tidak memadai) PMT Ibu Hamil KEK • Tidak tepat sasaran (dikonsumsi keluarga atau tamu) • Jumlah kurang untuk semua sasaran • Kontrol konsumsi lemah dan keberlanjutan dengan pangan lokal kurang • Bumil KEK bosan • Mitos menyebabkan bayi besar, susah melahirkan • Sebagian nakes tidak paham denominator PMT ibu hamil KEK
- 15. Intervensi Sensitif: Sanitasi Layak dan Stop BABS Sanitasi Layak • Ketidaksinkronan kebijakan pusat dan kondisi daerah untuk peningkatan akses ke sanitasi layak • Sistem pengolahan air limbah dan persampahan termasuk sarana dan prasarana belum memadai • Kurangnya pemicuan perubahan perilaku • Kurangnya peran masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas Stop BABS • Ketidaksinkronan kebijakan pusat dan kondisi daerah untuk peningkatan akses ke sanitasi layak seperti jamban komunal • Kurangnya akses karena kondisi ekonomi (RT tidak punya jamban dan septik tank) • Kurangnya pemicuan perubahan perilaku terutama terkait dibantaran sungai, pemukiman padat dan pinggir laut • Perlunya Kebijakan yang mendukung perubahan perilaku stop BABS (lingkungan mendukung: melarang BABS) dan kampanye perubahan perilaku • Perlunya melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk perubahan perilaku • Perlunya menggalakkan wirausaha sanitasi/jamban sehat • Kurangnya sosialisasi program STBM • Pemetaan keluarga berisiko stunting yang belum memiliki jamban sehat dan Perlunya penguatan kapasitas daerah untuk pengusulan anggaran ke DAK fisik, Dinas Perkim, Dana Desa atau dana lain • Perlunya penguatan sanitarian di Puskesmas terkait STBM dan Pemicuan ODF
- 16. Intervensi Sensitif: Air minum layak dan rumah tidak layak huni (RTLH) Air Minum Layak/Aman • Pembangunan akses air minum belum fokus di lokus stunting • Ketersediaan air baku yang tidak ada atau kualitas air tidak layak (pinggiran sungai dan pantai) sehingga memerlukan teknologi tepat guna • Perlunya penguatan kapasitas daerah untuk pengusulan anggaran ke DAK fisik, Dinas Perkim, Dana Desa atau dana lain • Kurangnya keberlanjutan pengelolaan Fasilitas • Kapasitas dan kualitas SPAM tidak mencukupi Rumah Tidak Layak Huni • Keterbatasan anggaran untuk RTLH • Masih minimnya swadaya masyarakat untuk program RTLH • Masih minimnya data-data RTLH di desa lokus stunting • Penerima bantuan tidak tepat sasaran
- 17. Intervensi Sensitif: Cakupan KB, PKH, BPNT dan PBI/JKN Cakupan KB: • Hambatan faktor agama, budaya dan pemahaman masyarakat • Kurang optimalnya Kerjasama lintas sektor • Akses kurang (alkon kurang dan jauh dari tempat tinggal) • Jumlah (PLKB) dan kapasitas bidan kurang untuk melayani KB • Kurangnya pendanaan untuk KB untuk alat peraga dan KIE material • Underreporting PKH, BPNT/Program Sembako, dan PBI/JKN • Konvergensi pada keluarga risiko stunting masih kurang karena Data tidak padan antara Dukcapil dengan PKH/BPNT dan DTKS • Kurang koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan • Kurangnya kapasitas SDM pendamping • Ketidakcukupan bantuan untuk penerima bantuan sehingga perlu berdampingan dengan program pelengkap seperti KRPL • Penyalahgunaan kartu PKH/BPNT untuk pesta adat dan kebutuhan keluarga • Exclusion and inclusion error tinggi • KPM ada yang tidak mengerti prosedur pencairan • Kesulitan mengambil bantuan karena e-warung jauh • Masih ada e-warung yang tidak melaksanakan penyaluran bantuan sesuai juknis PBI/JKN • Konvergensi pada keluarga risiko stunting masih kurang • Permasalahan data: padan, penghapusan susah mengaktifkan Kembali • Ada desa/keluhan yang tidak melakukan verval • Kurangnya koordinasi desa dengan Pemda/OPD Sosial dalam penetapan penduduk berpendapatan rendah • Kuota kurang
- 18. Intervensi Sensitif: Edukasi Gizi, Bimwin, dan PAUD Edukasi Gizi: •Kurang kapasitas tenaga kesehatan dan kader untuk melakukan edukasi gizi •Edukasi gizi belum optimal di platform yang ada seperti Posyandu kelas ibu hamil, dll •Memerlukan kemitraan dengan PAUD, Kelas ibu, kelompok pengajian, toma dan toga •Kurangnya keterlibatan ayah dan keluarga untuk meningkatkan pemahaman gizi keluarga Bimwin (Paket Layanan Pengantin) •Aturan yang mewajibkan ikut program catin •Diperlukan juklak dan juknis untuk integrasi layanan: Kesehatan, KUA dan Elsimil •Kurangnya sosialisasi materi bimwin pada petugas di lapangan •Masih berfokus pada yang beragama Islam •Tidak semua tahu bahwa harus pakai Elsimil, tidak ada outreach •Kurangnya pengetahuan PUS tentang pemakaian Elsimil •Sinkronisasi data antara Kesehatan dan KUA (sistem registrasi dengan layanan Kesehatan) •Ketidaksinkronan persyaratan waktu untuk registrasi nikah dengan mengikuti bimwin/Elsimil PAUD •PAUD belum ada di semua desa •Hampir semua belum ada regulasi PAUD-HI •Kurangnya guru PAUD terlatih stunting •Syarat guru PAUD minimal S1 sulit (PCP), yang banyak lulusan SMA •Minimnya anggaran untuk melakukan diklat berjenjang terkait stunting •Penyediaan tenaga pelatih masih bergantung ke anggaran/pembiayaan pusat
- 19. Intervensi Sensitif: BKB, KRPL dan GEMARI BKB, SDI/DTK, PAUD: • Belum ada di semua desa • Kurang kapasitas fasilitator dan pengelola BKB • Rendahnya partisipasi masyarakat mengikuti BKB karena waktunya pagi/orang tua bekerja KRPL/P2L • Kebingungan Menghitung capaian indicator, Kemendesa unitnya Desa/kelompok Wanita tani dan belum tentu keluarga 1000 HPK/keluarga berisiko stunting • Ketidakpahaman daerah bahwa dana pusat hanya pancingan • Belum direplikasi menggunakan anggaran daerah termasuk dana desa • Kurangnya keberagaman program (masih terbatas sayur dan buah) untuk ketahanan pangan local (budidaya lele, pelihara ayam/unggas/sumber protein hewani) • Kurangnya pemahaman terkait pemanfaatan lahan pekarangan • Ketidakjelasan bagaimana KRPL menyasar dengan keluarga sasaran/keluarga berisiko stunting (perlu edukasi daerah untuk replikasi) • Diperlukan juknis untuk pengembangan dan replikasi GEMARI • Belum optimalnya pelaksanaan Gemari khususnya untuk ibu hamil • Perlu dikaitkan food taboo dan mitos/konsep salah untuk edukasinya • Kecenderungan memasak ikan overcook/terlalu matang sehingga mengurangi nilai gizinya
- 20. Intervensi Sensitif: Integrasi Layanan Tumbuh Kembang Anak • BKB jarang yang terintegrasi dengan Posyandu dan PAUD
- 21. terimakasih