2. PENYERTAAN MODAL DBH MIGAS
DI KABUPATEN BOJONEGORO
OLEH :
HERRY SUDJARWO, SH. MM
KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BOJONEGORO
DALAM RANGKA SEMINAR NASIONAL
TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF
DI KABUPATEN BOJONEGORO
JAKARTA, 23 MEI 2012
3. LANDASAN FILOSOFIS
MIGAS ADALAH SUMBER DAYA ALAM TIDAK TERBARUKAN
SUATU SAAT AKAN HABIS
LIMPAHAN PENDAPATAN BESAR TAPI SESAAT (WINDFALL) LALU
MENURUN
PERLU DIFIKIRKAN AGAR DBH MIGAS MEMILIKI MANFAAT YG
BERKELANJUTAN, DAN DIRASAKAN GENERASI MENDATANG
PENYERTAAN MODAL ADALAH UNTUK PENGGANTI JIKA PENDAPATAN
MIGAS HABIS
PENDAPATAN MIGAS BERSIFAT FLUKTUATIF
HARGA DITENTUKAN PASAR, SANGAT FLUKTUATIF
DAERAH PERLU ANTISIPASI MENUTUPI ANGGARAN DAERAH SAAT
HARGA TURUN
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4. PROSES DAN BENTUK INOVASI
Adanya intensitas komunikasi sesama
stakeholder di Bojonegoro yang membicarakan
arah penggunaan dana MIGAS.
Inisiatif atau inovasi daerah yang muncul dari
situasi kondisi daerah penghasil SDA migas lain
di Indonesia
Merumuskan dan mengesahkan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang
penyertaan modal yang diperoleh dari DBH Migas
5. LANDASAN HUKUM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOJONEGORO NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG PENYERTAAN MODAL DI
KABUPATEN BOJONEGORO
6. TUJUAN
MENGINVESTASIKAN KEKAYAAN PEMERINTAH
DAERAH AGAR MEMPEROLEH MANFAAT
EKONOMI, SOSIAL DAN ATAU MANFAAT
LAINNYA
AGAR DBH MIGAS DAPAT DIMANFAATKAN
SECARA BERKELANJUTAN, PADA SAATNYA
POTENSI SDA MIGAS HABIS MASIH ADA
KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
RANGKA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
7. ALOKASI PENYERTAAN MODAL DBH
MIGAS DI KAB. BOJONEGORO
NO LOKASI JUMLAH KET
19.000.000.000 TH. 2011
1 BANK JATIM 20.000.000.000 TH. 2012
27.000.000.000 TH. 2012
4.000.000.000 TH. 2011
2 PD BPR BOJONEGORO
2.000.000.000 TH. 2012
3 PT. BBS 10.000.000.000 TH. 2012
500.000.000 TH. 2012
4 BPR JATIM BOJONEGORO
500.000.000 TH. 2013
8. HASIL YG DICAPAI
MENGHASILKAN PAD YAITU DARI HASIL
PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG
DIPISAHKAN (DEVIDENT)
SEBAGAI TAMBAHAN MODAL BUMD
DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN
USAHANYA
SEBAGAI DANA ABADI UNTUK CADANGAN
DI MASA MENDATANG
9. TANTANGAN
PENYERTAAN MODAL INI MEMILIKI RESIKO
SEBAGAIMANA RESIKO BERINVESTASI PADA
UMUMNYA
KEBIJAKAN INVESTASI INI AKAN MENGALAMI
PERUBAHAN JIKA PERDA YANG MENGATURNYA
MENGALAMI PERUBAHAN.
PENDAPATAN DARI INVESTASI INI MENJADI
SATU KESATUAN DENGAN APBD, SEHINGGA
TIDAK BISA SPESIFIK PENDAPATAN INVESTASI
INI UNTUK PEMBANGUNAN TERTENTU.
PERDA INI BELUM MENGATUR MEKANISME
PENGELOLAAN DANA DAN PENGGUNAANNYA
10. AGENDA KE DEPAN
PERBAIKAN MODEL:
◦ MEMPERLUAS SASARAN LOKASI INVESTASI
◦ MEMPERJELAS MEKANISME PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN
◦ TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PERLU ADA PERDA YANG LEBIH SPESIFIK:
◦ MENYANGKUT DBH MIGAS
◦ BESARAN/NOMINAL NILAI INVESTASI DIATUR
PERDA TERSENDIRI
12. LATAR BELAKANG
TERJADINYA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH
REKANAN DARI LUAR DAERAH SEHINGGA
PAJAK YG DIBAYAR AKAN MASUK KE DAERAH
DIMANA REKANAN BERTEMPAT TINGGAL
(TIDAK DIMANA KEGIATAN ITU
DILAKSANAKAN)
UPAYA INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
PENERIMAAN DAERAH KHUSUSNYA DARI
DANA PERIMBANGAN (DBH PAJAK)
13. TUJUAN
• DALAM RANGKA PENINGKATAN
PENERIMAAN DAERAH KHUSUSNYA DARI
DBH PAJAK
• DALAM RANGKA MEMUDAHKAN
PENGAWASAN TERHADAP KEWAJIBAN
PERPAJAKAN
• MENINGKATKAN KEPEDULIAN DAN PERAN
WAJIB PAJAK KEPADA DAERAH DIMANA
REKANAN DAPAT PEKERJAAN
14. PROSES DAN BENTUK INOVASI
Adanya intensitas komunikasi sesama
stakeholder di Bojonegoro yang membicarakan
arah penggunaan dana MIGAS.
Peningkatan penerapan Peraturan Bupati nomor
33 tahun tahun 2009 tentang NPWP
Cabang/Lokal yang hanya diberlakukan untuk
pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBD
Merumuskan dan mengesahkan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Bojonegoro
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor
25 tahun 2011 tentang Pendaftaran Wajib Pjak
Cabang/Lokasi bagi Pemenang Pengadaan
Barang dan Jasa di Kabupaten Bojonegoro
15. KETENTUAN POKOK
• REKANAN PELAKSANA PENGADAAN BARANG
DAN JASA/PEMENANG TENDER DI KAB.
BOJONEGRO WAJIB MEMILIKI NPWP YG
DIKELUARKAN KANTOR KPP PRATAMA DI
BOJONEGORO
• BAGI YG SUDAH MEMILIKI NPWP SEBAGAI
WAJIB PAJAK DILUAR KAB. BOJONEGORO
DIHARUSKAAN MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI
WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI
• BAGI PENGGUNA YG MELAKUKAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA WAJIB MEMPERSYARATKAN
DALAM DOKUMEN KONTRAK DENGAN
MENGGUNAKAN NPWP KAB. BOJONEGORO
16. TATA CARA PENDAFTARAN
TATA CARA PENDAFTARAN MENGACU PADA
KETENTUAN PRUNDANG UNDANGAN YANG
BERLAKU, YANG PELAKSANANYA OLEH KPP
BOJONEGORO
NPWP CABANG BERLAKU SELAMA WAJIB
PAJAK MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA
TERMASUK PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI KABUPATEN BOJONEGORO
SETELAH KEGIATAN SELESAI NPWP CABANG
DAPAT DIAJUKAN PERMOHONAN UNTUK
DILAKUKAN PENGHAPUSAN
PENGHAPUSAN NPWP CABANG DILAKUKAN
OLEH KPP PRATAMA BOJONEGORO
17. KETENTUAN SANKSI
PELANGGARAN TERHADAP PERDA INI
AKAN DIBERIKAN SANKSI :
ADMINSTRASI BERUPA TEGORAN
TERTULIS DAN PENUNDAAN PERIZINAN
YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
18. HASIL YANG DICAPAI
MENEMPATKAN PEMBAGIAN DBH PAJAK
SESUAI DENGAN PORSINYA
ADANYA PENINGKATAN PENERIMAAN DBH
PAJAK KHUSUSNYA PPh Psl. 21, 25/29
WPOPDN :
Tahun 2010 : 6.553.804.156
Tahun 2011 : 8.183.321.347
