Konvensi Hak Anak (KHA) diratifikasi Indonesia pada 1990 untuk melindungi hak-hak anak. KHA mengatur 10 hak dasar anak termasuk hak pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan partisipasi dalam pembangunan negara. Pemerintah, masyarakat, dan keluarga berkewajiban untuk mewujudkan hak-hak anak.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem perlindungan anak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU tersebut mendasarkan perlindungan anak pada 4 prinsip KHA yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan pendapat anak. UU tersebut juga mengatur hak dan kewajiban anak, tujuan perlindungan anak,
Konvensi Hak Anak mengatur hak-hak dasar anak dan kewajiban negara untuk melindungi dan mewujudkannya. Negara berkewajiban membuat program pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan bagi anak serta mengancam pelaku pelanggaran hak anak dengan sanksi hukum. UU dan lembaga penegak hukum turut melindungi hak-hak anak.
Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan AnakDudi Aprillianto
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Hak-hak anak meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Undang-undang ini juga mengatur tentang prinsip-prinsip perlindungan anak seperti nondiskriminasi dan kepentingan terbaik anak. Tujuannya adalah untuk menjamin kesejahteraan dan perkembangan optimal anak
Konvensi Hak Anak (KHA) mengatur hak-hak dasar anak di tingkat internasional dan merupakan perjanjian yang mengikat bagi negara-negara penandatangannya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak, mencakup hak sipil, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan khusus bagi anak dalam kondisi tertentu."
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Undang-undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk melindungi hak-hak anak. Prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang ini meliputi non-diskriminasi, kepentingan ter
Mukadimah Konvensi Hak-Hak Anak menyoroti prinsip-prinsip dasar PBB dan komitmen internasional terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak-hak anak. Ini menegaskan kembali bahwa anak membutuhkan perlindungan khusus karena kerentanan mereka, serta pentingnya peran keluarga dan tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak sesuai dengan standar internasional.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem perlindungan anak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU tersebut mendasarkan perlindungan anak pada 4 prinsip KHA yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan pendapat anak. UU tersebut juga mengatur hak dan kewajiban anak, tujuan perlindungan anak,
Konvensi Hak Anak mengatur hak-hak dasar anak dan kewajiban negara untuk melindungi dan mewujudkannya. Negara berkewajiban membuat program pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan bagi anak serta mengancam pelaku pelanggaran hak anak dengan sanksi hukum. UU dan lembaga penegak hukum turut melindungi hak-hak anak.
Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan AnakDudi Aprillianto
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Hak-hak anak meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Undang-undang ini juga mengatur tentang prinsip-prinsip perlindungan anak seperti nondiskriminasi dan kepentingan terbaik anak. Tujuannya adalah untuk menjamin kesejahteraan dan perkembangan optimal anak
Konvensi Hak Anak (KHA) mengatur hak-hak dasar anak di tingkat internasional dan merupakan perjanjian yang mengikat bagi negara-negara penandatangannya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak, mencakup hak sipil, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan khusus bagi anak dalam kondisi tertentu."
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Undang-undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk melindungi hak-hak anak. Prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang ini meliputi non-diskriminasi, kepentingan ter
Mukadimah Konvensi Hak-Hak Anak menyoroti prinsip-prinsip dasar PBB dan komitmen internasional terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak-hak anak. Ini menegaskan kembali bahwa anak membutuhkan perlindungan khusus karena kerentanan mereka, serta pentingnya peran keluarga dan tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak sesuai dengan standar internasional.
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia, termasuk hak untuk hidup, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip perlindungan anak seperti non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak. Undang-undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk melindungi hak-h
Undang-undang tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak dan perlindungan anak, serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk menjamin kesejahteraan anak. Undang-undang ini menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Undang-undang ini juga melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
Undang-undang tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak dan perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban anak, perlindungan khusus bagi anak yang membutuhkan, serta tanggung jawab pemerintah
UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dibentuk untuk melindungi hak-hak anak dan memberantas kekerasan seksual. UU Perlindungan Anak memiliki landasan filosofis Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Sedangkan UU Kekerasan Seksual bertujuan melindungi martabat dan kehormatan korban. Kedua undang-undang ini
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi anak yang seringkali dilupakan oleh orang dewasa. Anak memiliki hak yang sama pentingnya dengan orang dewasa untuk hidup bebas dari kekerasan dan memiliki akses terhadap pendidikan serta lingkungan yang aman dan mendukung.
Konvensi Hak Anak membahas empat bagian utama yakni hak dasar anak, pemantauan pelaksanaan konvensi, pemberlakuan konvensi, serta empat prinsip inti yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup dan perkembangan, serta pendapat anak. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa pasal penting seperti pasal 2 dan 12 yang membahas hak anak bebas dari diskriminasi dan hak untuk menyatakan pend
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal; hak untuk pendidikan dan kesehatan; serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Undang-undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara dalam melindungi hak-hak anak.
Instrumen Internasional Tentang Hak dan Perlindungan Anak dari Bahaya Eksploi...ECPAT Indonesia
Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komerisal Anak menerbitkan buku tentang empat instrumen internasional yang mengatur perlindungan hak anak dari eksploitasi seksual komersial, yaitu Konvensi Hak Anak, Protokol Opsional Konvensi Hak Anak, Deklarasi Stokholm, dan Komitmen Yokohama. Buku ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemerintah terkait upaya penghapusan eksploitasi
Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No.23 tahun 2002) mengatur tentang hak-hak anak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk anak dalam kandungan dan yang sudah menikah. UU ini menjelaskan prinsip-prinsip seperti non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak, serta hak-hak anak di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus dari eksploitasi dan situasi darurat.
Konvensyen Hak Kanak-Kanak 1989 menetapkan hak asasi kanak-kanak secara komprehensif. Hak-hak utama termasuk hak untuk hidup, kesihatan yang baik, pendidikan, perlindungan daripada penganiayaan, dan pendapat yang sesuai dengan umur. Dokumen ini mendefinisikan tanggungjawab negara untuk memastikan hak kanak-kanak dilindungi.
Dokumen tersebut membahas tentang peluang transformasi perlindungan anak berbasis masyarakat (PATBM) menjadi lembaga kemasyarakatan desa (LKD). Ia menjelaskan tentang sejarah Save the Children, visi dan misi, area program, dan jenis kekerasan terhadap anak. Dokumen ini juga membahas tentang dasar hukum PATBM dan LKD serta peran masyarakat dalam perlindungan anak di desa.
Undang-undang ini mengatur tentang hak dan perlindungan anak serta tanggung jawab orang tua dan negara dalam memastikan kesejahteraan anak. UU ini menetapkan bahwa setiap anak berhak atas perawatan, pendidikan, dan perlindungan, serta berhak mendapat bantuan jika tidak mampu atau mengalami masalah. UU ini juga mengatur tanggung jawab orang tua untuk kesejahteraan anak, sanksi bagi orang tua
Dokumen tersebut membahas tentang undang-undang perlindungan anak di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan definisi anak menurut beberapa sumber hukum dan ketentuan perlindungan anak seperti hak, kewajiban, dan sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang terkait perlindungan anak. Dokumen tersebut juga menyebutkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia, termasuk hak untuk hidup, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip perlindungan anak seperti non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak. Undang-undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk melindungi hak-h
Undang-undang tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak dan perlindungan anak, serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk menjamin kesejahteraan anak. Undang-undang ini menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Undang-undang ini juga melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
Undang-undang tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak dan perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban anak, perlindungan khusus bagi anak yang membutuhkan, serta tanggung jawab pemerintah
UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dibentuk untuk melindungi hak-hak anak dan memberantas kekerasan seksual. UU Perlindungan Anak memiliki landasan filosofis Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Sedangkan UU Kekerasan Seksual bertujuan melindungi martabat dan kehormatan korban. Kedua undang-undang ini
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi anak yang seringkali dilupakan oleh orang dewasa. Anak memiliki hak yang sama pentingnya dengan orang dewasa untuk hidup bebas dari kekerasan dan memiliki akses terhadap pendidikan serta lingkungan yang aman dan mendukung.
Konvensi Hak Anak membahas empat bagian utama yakni hak dasar anak, pemantauan pelaksanaan konvensi, pemberlakuan konvensi, serta empat prinsip inti yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup dan perkembangan, serta pendapat anak. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa pasal penting seperti pasal 2 dan 12 yang membahas hak anak bebas dari diskriminasi dan hak untuk menyatakan pend
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal; hak untuk pendidikan dan kesehatan; serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Undang-undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara dalam melindungi hak-hak anak.
Instrumen Internasional Tentang Hak dan Perlindungan Anak dari Bahaya Eksploi...ECPAT Indonesia
Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komerisal Anak menerbitkan buku tentang empat instrumen internasional yang mengatur perlindungan hak anak dari eksploitasi seksual komersial, yaitu Konvensi Hak Anak, Protokol Opsional Konvensi Hak Anak, Deklarasi Stokholm, dan Komitmen Yokohama. Buku ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemerintah terkait upaya penghapusan eksploitasi
Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No.23 tahun 2002) mengatur tentang hak-hak anak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk anak dalam kandungan dan yang sudah menikah. UU ini menjelaskan prinsip-prinsip seperti non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak, serta hak-hak anak di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus dari eksploitasi dan situasi darurat.
Konvensyen Hak Kanak-Kanak 1989 menetapkan hak asasi kanak-kanak secara komprehensif. Hak-hak utama termasuk hak untuk hidup, kesihatan yang baik, pendidikan, perlindungan daripada penganiayaan, dan pendapat yang sesuai dengan umur. Dokumen ini mendefinisikan tanggungjawab negara untuk memastikan hak kanak-kanak dilindungi.
Dokumen tersebut membahas tentang peluang transformasi perlindungan anak berbasis masyarakat (PATBM) menjadi lembaga kemasyarakatan desa (LKD). Ia menjelaskan tentang sejarah Save the Children, visi dan misi, area program, dan jenis kekerasan terhadap anak. Dokumen ini juga membahas tentang dasar hukum PATBM dan LKD serta peran masyarakat dalam perlindungan anak di desa.
Undang-undang ini mengatur tentang hak dan perlindungan anak serta tanggung jawab orang tua dan negara dalam memastikan kesejahteraan anak. UU ini menetapkan bahwa setiap anak berhak atas perawatan, pendidikan, dan perlindungan, serta berhak mendapat bantuan jika tidak mampu atau mengalami masalah. UU ini juga mengatur tanggung jawab orang tua untuk kesejahteraan anak, sanksi bagi orang tua
Dokumen tersebut membahas tentang undang-undang perlindungan anak di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan definisi anak menurut beberapa sumber hukum dan ketentuan perlindungan anak seperti hak, kewajiban, dan sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang terkait perlindungan anak. Dokumen tersebut juga menyebutkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia.
Similar to 2. Konvensi Haka Anak (KHA) (1).pptx (20)
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
3. Sejarah lahirnya KHA
• Tahun 1978, Polandia mengajukan sebuah rancangan
konvensi hak anak pada sebuah acara dlm memperingati
tahun anak yg disponsori oleh PBB
• Setahun kemudian, Komisi HAM PBB membentuk Pokja
utk merancang KHA
• Pada tanggal 20 November 1989, akhirnya, Konvensi
Hak Anak disahkan dan diadopsi oleh PBB serta
dinyatakan berlaku sejak September 1990
• 193 negara sudah meratifikasi KHA termasuk Indonesia
dan sampai pada tahun 2001 tinggal 2 negara yg belum
meratifikasi KHA yaitu Amerika Serikat dan Somalia
5. PRINSIP – PRINSIP KHA
1. NON DISKRIMINASI:
Semua hak yang diakui dan terkandung
dalam KHA harus diberlakukan kepada
setiap anak tanpa pembedaan apapun
[pasal 2]
6. 2. YANG TERBAIK BAGI ANAK [THE
BEST INTEREST OF THE CHILD]:
Dalam usaha tindakan yang
menyangkut anak yang dilakukan
oleh lembaga-lembaga
kesejahteraan sosial pemerintah
maupun swasta, lembaga peradilan,
lembaga pemerintah, atau badan
legislatif, maka kepentingan yang
terbaik bagi anak harus menjadi
pertimbangan utama [pasal 3]
7. 3. HAK HIDUP,
KELANGSUNGAN HIDUP
DAN TUMBUH KEMBANG
[THE RIGHT TO LIVE,
SURVIVAL AND
DEVELOPMENT:
Negara-negara peserta
mengakui bahwa setiap
anak memiliki hak yang
melekat atas kehidupan
[pasal 6]
8. 4. PENGHARGAAN
TERHADAP PENDAPAT
ANAK [RESPECT FOR THE
VIEWS OF THE CHILD:
Pendapat anak terutama jika
menyangkut hal-hal yang
mempengaruhi kehidupannya
perlu diperhatikan dalam
setiap pengambilan
keputusan [pasal 12]
10. penjelasan gambar
Anak = pemegang hak/subjek atas hak (rights holder).
Anak tidak dapat mengklaim hak asasinya
Keluarga bertanggung jawab memenuhi kebutuhan
anak sbg bentuk pengakuan terhadap hak-hak anak
Masyarakat = others responsible membantu
keluarga memenuhi tanggung jawabnya, menjaga
& mengakui hak-hak anak, serta membantu negara
menjalankan kewajiban
Pemerintah = representasi negara sbg
pemangku kewajiban (duty bearer)
peraturan untuk mengakui hak-hak anak
Masyarakat internasional = Konsekuensi meratifikasi
KHA adalah Indonesia wajib mengirimkan laporan
periodik [5 tahunan] yang melaporkan pelaksanaan KHA
ke komite hak anak PBB memberikan rekomendasi
untuk ditindaklanjuti
11. Indonesia meratifikasi
(mengikatkan diri pada)
KHA melalui Keputusan
Presiden No.36 Tahun 1990
Konsekuensi :
• KHA harus disosialisasikan
sampai ke anak
• dibuat aturan hukumnya
• dibuat laporan periodik mengenai
implementasinya [5 tahun]
11
12. Kewajiban Negara dalam
Pemenuhan Hak Anak
Tersusun kebijakan, program, kegiatan dan
anggaran yang peduli anak salah satu
contoh konkrit KLA
To Protect > Kewajiban melindungi hak anak
To Respect > Kewajiban menghormati hak anak
To Fulfil > Kewajiban memenuhi hak anak
12
14. 1. Hak akan nama dan kewarganegaraan
• Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai
identitas diri dan status kewarganegaraan.
Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak
kelahirannya melalui akta kelahiran.
2. Hak kebangsaan
• Setiap anak berhak diakui
sebagai warga negara dan
memiliki kebangsaan.
15. 3. Hak persamaan dan non diskriminasi
• Setiap anak berhak diperlakukan sama
dimana pun dan kapan pun. Tanpa
memandang memandang ras, warna
kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,
pandangan politik, asal-usul
kebangsaan, etnik atau sosial, status
kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran
atau status lainnya baik dari si anak
sendiri atau dari orang tuanya atau wali
yang sah.
16. 4. Hak perlindungan
• Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan
dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik
ekonomi maupun seksual, penelantaran,
kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,
ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
• Setiap anak berhak memperoleh perlindungan
dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau
penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
• Setiap anak juga berhak memperoleh
kebebasan sesuai dengan hukum.
17. 5. Hak pendidikan
• Setiap anak berhak memperoleh
pendidikan yang layak.
• Setiap anak juga berhak memperoleh
pengajaran dalam rangka pengembangan
pribadinya dan tingkat kecerdasannya
sesuai dengan minat dan bakatnya.
• Khusus bagi anak yang menyandang
cacat juga berhak memperoleh
pendidikan luar biasa, sedangkan bagi
anak yang memiliki keunggulan juga
berhak mendapatkan pendidikan khusus.
18. 6. Hak bermain
• Setiap anak berhak untuk bermain. Setiap
anak juga berhak memperoleh sarana
bermain yang memenuhi syarat kesehatan
dan keselamatan.
7. Hak rekreasi
• Setiap anak berhak untuk rekreasi
agar dapat tumbuh bahagia.
Pemilihan tempat rekreasi harus
ramah sesuai dengan usia anak.
19. 8. Hak akan makanan
• Setiap anak berhak memperoleh
makanan dengan kualitas gizi yang
baik untuk tumbuh kembang dan
mempertahankan hidupnya. Pada
enam bulan awal kehidupannya,
anak berhak mendapatkan ASI
eksklusif yang dilanjutkan dengan
MPASI dan makanan keluarga yang
sehat.
20. 9. Hak kesehatan
• Setiap anak berhak memperoleh
pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
sesuai dengan kebutuhan fisik, mental,
spiritual, dan sosial.
21. 10. Hak berpartisipasi dalam
pembangunan
• Setiap anak berhak dilibatkan dalam
pembangunan negara, karena anak
adalah generasi penerus cita-cita
perjuangan bangsa.