Dokumen tersebut membahas prosedur dan persyaratan pengurusan berbagai izin usaha pemasaran, termasuk SIUP, SITU, NPWP, TDP, dan AMDAL. Diperlukan berbagai dokumen administrasi seperti KTP, akta pendirian, neraca, dan persetujuan masyarakat setempat.
Dokumen tersebut membahas tentang legalitas usaha di Indonesia, termasuk kriteria usaha berdasarkan omzet dan jumlah tenaga kerja, bentuk perusahaan seperti PT, CV, dan firma beserta syarat-syarat pendiriannya, jenis usaha, dan berbagai izin yang dibutuhkan untuk memulai usaha seperti SITU, NPWP, Izin Prinsip, HO, TDI, dan TDP."
Tahapan pendirian PT terdiri atas 12 tahap yakni persiapan, pemeriksaan formulir, pendaftaran nama PT, pembuatan AD, surat keterangan domisili, NPWP, pengesahan Menteri Hukum, izin usaha, SIUP, TDP, dan pengumuman di Berita Negara.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang kualifikasi perusahaan berdasarkan besaran modalnya menjadi perusahaan besar, menengah dan kecil, tahapan pendirian PT mulai dari pemesanan nama, pembuatan akta, perizinan hingga pendaftaran, biaya pendirian PT untuk paket regular, standar dan express serta persyaratan pembayarannya.
Dokumen tersebut membahas tentang legalitas usaha di Indonesia, termasuk kriteria usaha berdasarkan omzet dan jumlah tenaga kerja, bentuk perusahaan seperti PT, CV, dan firma beserta syarat-syarat pendiriannya, jenis usaha, dan berbagai izin yang dibutuhkan untuk memulai usaha seperti SITU, NPWP, Izin Prinsip, HO, TDI, dan TDP."
Tahapan pendirian PT terdiri atas 12 tahap yakni persiapan, pemeriksaan formulir, pendaftaran nama PT, pembuatan AD, surat keterangan domisili, NPWP, pengesahan Menteri Hukum, izin usaha, SIUP, TDP, dan pengumuman di Berita Negara.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang kualifikasi perusahaan berdasarkan besaran modalnya menjadi perusahaan besar, menengah dan kecil, tahapan pendirian PT mulai dari pemesanan nama, pembuatan akta, perizinan hingga pendaftaran, biaya pendirian PT untuk paket regular, standar dan express serta persyaratan pembayarannya.
SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan adalah izin wajib yang dibutuhkan setiap pengusaha untuk melakukan usaha perdagangan. SIUP dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan pengakuan dan pengesahan terhadap suatu usaha, dan memiliki 3 kategori berdasarkan besaran modal usaha.
Dokumen tersebut berisi tabel biaya pembuatan sertifikasi pengadaan barang dan jasa serta tabel uang pangkal dan iuran anggota untuk keanggotaan di Kadin Kota Depok. Biaya sertifikasi dan keanggotaan berbeda untuk setiap golongan dan sub bidang usaha beserta persyaratannya.
Surat izin gangguan (HO) adalah izin yang dikeluarkan oleh dinas terkait untuk menyatakan tidak adanya keberatan atas suatu usaha. Izin ini harus dimiliki pengusaha untuk mendapatkan izin usaha lainnya. Prosedurnya meliputi pengumpulan berkas seperti KTP, IMB, dan persetujuan tetangga, serta membayar retribusi berdasarkan luas bangunan dan tingkat gangguan.
Borang permohonan pinjaman TEKUN Nasional untuk usahawan kecil dan menengah. Borang ini meminta maklumat peribadi pemohon, pasangan, perniagaan, dan jumlah pinjaman yang diperlukan beserta tempoh pembayaran. Pemohon perlu mengesahkan maklumat yang diberikan adalah benar dan bersetuju untuk mengikuti program latihan usahawanan.
Dokumen menjelaskan tentang perizinan usaha di Indonesia, termasuk definisi perizinan usaha, jenis-jenis perizinan seperti SITU, SIUP, dan persyaratan untuk mendapatkan perizinan tersebut seperti NPWP, NRB, dan dokumen pendirian perusahaan.
Dokumen tersebut membahas tentang prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha di Indonesia, termasuk izin tempat usaha, nomor pokok wajib pajak, dan dokumen pendukung lain seperti akta pendirian perusahaan, KTP, neraca perusahaan, dan surat keterangan lokasi usaha.
• 1. Jl. Multi karya III No. 16 Kel. Utan kayu utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur Telp. 0813 – 8577-2333, 0838-0687-3021, 081280884244 021-2536-0121,
ALKUDUS M GORAT / ASEP
Dokumen tersebut membahas tentang perizinan usaha dan administrasi perusahaan. Beberapa poin penting yang dijelaskan adalah persyaratan untuk mendapatkan izin usaha seperti SIUP, IMB, dan NPWP serta fungsi-fungsi administrasi perusahaan seperti mencatat alat-alat perlengkapan dan memelihara buku-buku administrasi.
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan pengurusan perijinan seperti PMA, pendirian perusahaan, API, NIK, dan sertifikasi tanah. Layanan konsultasi perijinan lainnya tersedia untuk memudahkan pengusaha dalam berinvestasi di Indonesia.
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha di Indonesia. Mereka menyediakan berbagai layanan pengurusan perijinan seperti PMA, API, NIK, SIUP, dan lainnya. Perusahaan ini memiliki tenaga profesional berpengalaman untuk membantu pengusaha dan investor dalam mengurus perijinan usaha.
Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)legalservice
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan pengurusan perijinan seperti PMA, pendirian perusahaan, API, NIK, izin impor, dan sertifikasi tanah. Perusahaan ini berjanji dapat menyelesaikan pengurusan perijinan dengan cepat dan harga terjangkau.
Urus SIUJPT (Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi) legalservice
Jl. Gading Raya II No. 20
Kel. Pisangan Timur, Kec. Pulogadung Jakarta Timur 13220
Telp. 021 – 4759206 , 08121942042, 081288419332. Fax. 021-33092820
email:jeklindo@gmail.com
www.izinusahaindonesia.com
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan pengurusan perijinan seperti PMA, pendirian perusahaan, API, NIK, izin impor, dan sertifikasi tanah. Perusahaan ini berjanji dapat menyelesaikan pengurusan perijinan dengan cepat dan harga terjangkau.
SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan adalah izin wajib yang dibutuhkan setiap pengusaha untuk melakukan usaha perdagangan. SIUP dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan pengakuan dan pengesahan terhadap suatu usaha, dan memiliki 3 kategori berdasarkan besaran modal usaha.
Dokumen tersebut berisi tabel biaya pembuatan sertifikasi pengadaan barang dan jasa serta tabel uang pangkal dan iuran anggota untuk keanggotaan di Kadin Kota Depok. Biaya sertifikasi dan keanggotaan berbeda untuk setiap golongan dan sub bidang usaha beserta persyaratannya.
Surat izin gangguan (HO) adalah izin yang dikeluarkan oleh dinas terkait untuk menyatakan tidak adanya keberatan atas suatu usaha. Izin ini harus dimiliki pengusaha untuk mendapatkan izin usaha lainnya. Prosedurnya meliputi pengumpulan berkas seperti KTP, IMB, dan persetujuan tetangga, serta membayar retribusi berdasarkan luas bangunan dan tingkat gangguan.
Borang permohonan pinjaman TEKUN Nasional untuk usahawan kecil dan menengah. Borang ini meminta maklumat peribadi pemohon, pasangan, perniagaan, dan jumlah pinjaman yang diperlukan beserta tempoh pembayaran. Pemohon perlu mengesahkan maklumat yang diberikan adalah benar dan bersetuju untuk mengikuti program latihan usahawanan.
Dokumen menjelaskan tentang perizinan usaha di Indonesia, termasuk definisi perizinan usaha, jenis-jenis perizinan seperti SITU, SIUP, dan persyaratan untuk mendapatkan perizinan tersebut seperti NPWP, NRB, dan dokumen pendirian perusahaan.
Dokumen tersebut membahas tentang prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha di Indonesia, termasuk izin tempat usaha, nomor pokok wajib pajak, dan dokumen pendukung lain seperti akta pendirian perusahaan, KTP, neraca perusahaan, dan surat keterangan lokasi usaha.
• 1. Jl. Multi karya III No. 16 Kel. Utan kayu utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur Telp. 0813 – 8577-2333, 0838-0687-3021, 081280884244 021-2536-0121,
ALKUDUS M GORAT / ASEP
Dokumen tersebut membahas tentang perizinan usaha dan administrasi perusahaan. Beberapa poin penting yang dijelaskan adalah persyaratan untuk mendapatkan izin usaha seperti SIUP, IMB, dan NPWP serta fungsi-fungsi administrasi perusahaan seperti mencatat alat-alat perlengkapan dan memelihara buku-buku administrasi.
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan pengurusan perijinan seperti PMA, pendirian perusahaan, API, NIK, dan sertifikasi tanah. Layanan konsultasi perijinan lainnya tersedia untuk memudahkan pengusaha dalam berinvestasi di Indonesia.
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha di Indonesia. Mereka menyediakan berbagai layanan pengurusan perijinan seperti PMA, API, NIK, SIUP, dan lainnya. Perusahaan ini memiliki tenaga profesional berpengalaman untuk membantu pengusaha dan investor dalam mengurus perijinan usaha.
Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)legalservice
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan pengurusan perijinan seperti PMA, pendirian perusahaan, API, NIK, izin impor, dan sertifikasi tanah. Perusahaan ini berjanji dapat menyelesaikan pengurusan perijinan dengan cepat dan harga terjangkau.
Urus SIUJPT (Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi) legalservice
Jl. Gading Raya II No. 20
Kel. Pisangan Timur, Kec. Pulogadung Jakarta Timur 13220
Telp. 021 – 4759206 , 08121942042, 081288419332. Fax. 021-33092820
email:jeklindo@gmail.com
www.izinusahaindonesia.com
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan pengurusan perijinan seperti PMA, pendirian perusahaan, API, NIK, izin impor, dan sertifikasi tanah. Perusahaan ini berjanji dapat menyelesaikan pengurusan perijinan dengan cepat dan harga terjangkau.
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan pengurusan perijinan seperti PMA, pendirian perusahaan, API, NIK, izin impor, dan sertifikasi tanah. Perusahaan ini berjanji dapat menyelesaikan pengurusan perijinan dengan cepat dan harga terjangkau.
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan pengurusan perijinan seperti PMA, pendirian perusahaan, API, NIK, izin impor, dan sertifikasi tanah. Layanan ini ditujukan untuk memudahkan pengusaha dan investor dalam mengurus perijinan usaha di Indonesia.
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan pengurusan perijinan seperti PMA, pendirian perusahaan, API, NIK, izin impor, dan sertifikasi tanah. Layanan konsultasi perijinan disediakan oleh tenaga profesional berpengalaman.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
2. C. PROSEDUR PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA
PEMASARAN
1.SIUP(surat izin usaha perusahaan)
Jenis SIUP
SIUP MIKRO : SIUP yang dapat diberikan kepada Perusahaan Perdagangan
Mikro, dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya tidak lebih dari Rp. 50
Juta.
SIUP KECIL : wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan
kekayaan bersih (netto) seluruhnya sebesar Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 500
Juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
SIUP MENENGAH : wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal
dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sebesar Rp. 500 Juta sampai dengan Rp.
10 Milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
SIUP BESAR : wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan
kekayaan bersih (netto) seluruhnya lebih Rp. 10 Milyar, tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha
3. SIUP MENENGAH : wajib dimiliki oleh
Perusahaan Perdagangan dengan modal dan
kekayaan bersih (netto) seluruhnya sebesar Rp. 500
Juta sampai dengan Rp. 10 Milyar, tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha
SIUP BESAR : wajib dimiliki oleh Perusahaan
Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih
(netto) seluruhnya lebih Rp. 10 Milyar, tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
(sumber:wikipedia.com)
4. Tahapan dan Persyaratan
Pemilik atau pelaku usaha mengurus sendiri atau melalui kuasa yang
dikuasakan ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat
untuk mengurus perizinan.
Mengambil formulir pendaftaran, mengisi formulir SIUP / PDP
bermaterai Rp 6.000 yang ditandatangani oleh pemilik usaha.
Kemudian formulir yang sudah diisi kemudian di fotocopy sebanyak
dua rangkap, yang dilengkapi dengan syarat – syarat berikut :
· Fotocopy akte pendirian usaha atau badan hukum sebanyak 3
lembar
· Fotocopy KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) sebanyak 3 lembar
· Fotocopy NPWP ( No Pokok Wajib Pajak ) sebanyak 3 lembar
· Fotocopy ijin gangguan atau HO sebanyak 3 lembar
· Neraca perusahaan sebanyak 3 lembar
· Gambar denah lokasi tempat usaha
Untuk biaya pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan ditentukan oleh
masing masing daerah melalui peraturan daerah masing – masing.
Karena itu di tiap daerah tarif yang di tentukan berbeda – beda.
5. Dalam mendirikan usaha perusahaan harus
menaati syarat-syarat sbb:
1.Keamanan
2.Kesehatan
3.Ketertiban
4.Syarat-syraat lain (perusahaan mengutamakan
pekerja yang mempunyai KTP,dll).
6. Setiap pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun sekali
2. Surat izin tempat usaha / SITU
Secara umum, persyaratan untuk SITU adalah hal-hal berikut:
Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,- lengkap dengan stempel/cap
perusahaan
Fotocopi KTP Pemohon (Umumya Pemilik/Direktur/Penanggungjawab) atau
Surat Izin Sementara khusus bagi warna negara asing
Surat Kuasa dan fotocopi KTP Penerima Kuasa apabila pengurusan
dikuasakan kepada orang lain
Fotocopi IMBG yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usaha
Fotocopi Bukti Penguasaan Hak atas tanah, antara lain berupa sertifikat,
perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai atau perjanjian dalam
bentuk lain
Fotocopi akte pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya serta akta
pengesahannya
Fotocopi SPPT dan STTS PBB tahun terakhir
Persetujuan lingkungan/warga/tetangga radius 200 m dari lokasi tempat
usaha, yang diketahui oleh RT/ RW/Kepala Desa/Lurah
Surat Keterangan Domisili Usaha
(http://www.putra-putri-indonesia.com/izin-tempat-usaha.html)
7. 3. Pendaftaran NPWP
Dalam hal ini, dokumen-dokumen yang
disiapkan,antara lain:
a.Fotokopi akta pendirian atau akta perubahan yang
terakhir
b.Fotokopi SITU atau surat keterangan lainnya dari
instansi yang berwenang.
c.Fotokopi KTP/kartu keluarga/paspor pengurus
d.Fotokopi kartu NPWP kantor pusat(yang berstatus
cabang)
e.Surat kuasa (bagi pengurus yang diwakili
kuasanya)
8. 4. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN(TDP)
a. mengisi formulir pendaftaran
b. Melampirkan fotokopi: KTP,NPWP,SIUP,danakta
pendirian.
c. Membayar biaya administrasi ke bank bni 1946 stempat
yang besar nya sesuai dengan bentuk usaha yang dijalankan
d.Dengan meujukan bukti pembayaran dibank wira usaha
dapat mengambil tanda daftar perusahaan
5.Analisis mengenai dampak lingkungan atau (amdal )
Dokumen yang perlu dipersiapkan adalah :
a.Fot kopi KTP/SIM dari penanggung jawab atau pemilik
b.Foto kopi akte pendirian perusahaan
c.Foto kopi situ
d.Foto kopi npwp
e.Fotot kopi denah,gambar, lokasi perusahaan yang
menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
9. 5.Analisis mengenai dampak lingkungan atau
(amdal )
Dokumen yang perlu dipersiapkan adalah :
a.Fot kopi KTP/SIM dari penanggung jawab atau
pemilik
b.Foto kopi akte pendirian perusahaan
c.Foto kopi situ
d.Foto kopi npwp
e.Fotot kopi denah,gambar, lokasi perusahaan
yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
10. D. Jenis jenis dokumen izin usaha
1.SIUP (surat izin perdagangan)
Dokumen-dokumen yang dibutuhkan utnuk mengurus surat izin usaha
perdagangan(SIUP),berbeda-beda menurut jenis perusahaan nya ,sebagai
berikut.
a.SIUP untuk perseorangan
Dokumen-dokumen yang dibutuhkan antara lain:
1.Salinan KTP pemilik/penanggung jawab
2.Salinan SITU dari kabupaten sepanjang ketentuan-ketentuan undang-undang
gangguan(HO) dan diwajibkan,dan
3.Pas foto ukuran 3x4 sebanyak dua lembar
b. SIUP untuk perseroan komantinder(CV)
Persekutuan Comanditer (CV)
1.Fotocopy Akta pendirian perusahaan / akta Notaris yang telah didaftarkan
pada Pengadilan Negeri
2.Fotocopy KTP Pemilik / Penanggung jawab perusahaan
3.Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha
4.Fotocopy Izin Gangguan / HO
5.Fotocopy NPWP perusahaan
6.Neraca awal perusahaan
7.Pasfoto 4 x 6
11. 2. SITU (surat izin tempat usaha)
Kelengkapan persyaratan SITU berdasarkan perda nomor
22 tahun 2000 adalah sebagai berikut:
1.Permohonan yang telah disediakan
2.Fotokopi KTP
3.Fotokopi ertifikat/akta tanah/letter c
4.Fotokopi pembayaran pbb tahun akhir
5.Surat persetujuan dari masyarakat sekitar perusahaan
diketahui kades dan camat
6.Rekomendasi/surat keterangan dari camaat
7.Fotokopi IPPL dan dinas tata ruang
8.Ijin lokasi dari BPN
9.Fotokopi IMB,dll
12. 3. NPWP (nomor pokok wajib pajak)
Dokumen-dokumen yang dibutuh kan antara lain:
a. Salinan akta pendirian atas fakta peribahan akhir
b. Salinan SITU atau surat keterangan lain nya dari instasi yang
berwenang
c. Salinan KTP/KK/paspor pengurus
d.Salinan kartu NPWP kantor pusat(untuk yang berstatus cabang)
e. Surat kuasa (bagi pengurus yang diwakili kuasa nya)
4.NRP (nomor register perusahaan) atau
TDP(tanda daftar perusahaan
Dokumen-dokumen yang dibutuhkan antaralain:
a.Salinan KTP dari penanggung jawab atau pemilik
b.Salinan akta pendirian atau akta perusahaan yang terakhir dari
notaries bagi perusahaan yang berbadan hukum
c.Salianan SITU atau surat keterangan lainnya dari instasi yang
berwenang
d.Salina NPWP
13. 5.AMDAL (analisis mengenai
dampak lingkungan)
Dokumen-dokumen yang dibutuhkan antara lain:
1.Salinan KTP pengusaha
2.Salinan akta pendirian usaha
3.Salinan SITU
4.Salinan NPWP
5.Salinan NRD/TDP
6.Salinan denah,gambar, dan lokasi perusahaan yang
menimbulkan dampak.