SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
12 BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Masalah Memasuki abad ke XXI, keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam
kancah dunia politik adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari lagi. Akses dan partisipasi
politik perempuan di setiap tingkatan pada lembaga pembuat atau pengambil kebijakan adalah
merupakan hak asasi bagi setiap perempuan yang paling mendasar. Berdasarkan hak asasi
tersebutlah, sesungguhnya sangat banyak alasan mengapa begitu pentingnya melibatkan perempuan
dalam dunia politik. Baik itu perempuan sebagai pelaku yang terjun langsung dan menduduki posisi/
jabatan di partai politik, parlemen dan birokrasi atau hanya sekedar melibatkan kepentingan
perempuan dalam ideologi dan program kerja partai politik saja, hal ini karena perempuan pada
dasarnya adalah pelaku yang lebih memahami kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri dengan
lebih baik. Selama ini umumnya segala keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu
ataupun persoalan perempuan selalu menjadi agenda politik kaum laki-laki. Jadi, keterwakilan
perempuan dalam dunia politik bukanlah suatu kemewahan atau gagah-gagahan saja tetapi sudah
selayaknyalah menjadi sebuah kebutuhan. Karena pada saat ini banyak sekali kebutuhan perempuan
yang hanya memadai jika dibicarakan dan dipahami oleh perempuan itu sendiri. Sebut saja isu
tentang kesehatan reproduksi perempuan seperti program keluarga berencana (KB) atau alat
kontrasepsi yang aman, pendidikan anak, pekerja perempuan, penanganan kasus kekerasan terhadap
perempuan, pemerkosaan, trafficking,pelecehan dan lain sebagainya.
Sedangkan jika kita melihat sisi lain dari peta perpolitikan yang ada di Indonesia, partai politik
mempunyai peran yang sangat penting dalam memperluas tingkat keterwakilan politik perempuan di
pemerintahan. Dalam hal ini partai politik dapat membantu dan mendorong perempuan mencapai
kepentingan-kepentingannya demi memenuhi dan memberikan solusi terbaik bagi permasalahan dan
persoalan perempuan yang selama ini terabaikan. Terlebih lagi partai politik dapat membantu
perempuan yang akan dicalonkan untuk masuk dalam lembaga-lembaga politik formal. Yang
nantinya perempuan tersebut juga dapat ikut terlibat dalam hal pembuat atau pengambil kebijakan
terbaik bagi setiap persoalan yang menyangkut perempuan di Indonesia. Jika melihat hasil pemilu
legislatif 2004, keterwakilan perempuan dalam parlemen memang masih jauh dari bayangan,
perempuan hanya memperoleh 61 kursi dari 550 kursi yang ada (yaitu 11,09 % kursi untuk
perempuan di legislatif). Dari data persentasi Caleg (calon legislatif) perempuan yang terpilih dan
memperoleh kursi dari partai politik dimana mereka berasal menggambarkan wakil perempuan dalam
legislatif (parlemen) masih belum sesuai dengan yang diharapkan.
Dampak dari rendahnya representasi perempuan dalam struktur politik formal dan arena pembuat
serta pengambil kebijakan ini adalah langkanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam segala level
yang berpihak pada perempuan sehingga kepentingan-kepentingan perempuan tidak dapat
diartikulasikan. Kebijakan-kebijakan yang ada selain diskriminatif terhadap perempuan juga tidak
merepresentasikan kepentingan perempuan sebagai warga negara. Kebijakan negara yang bersifat
bias jender selalu menyebabkan kepentingan perempuan terabaikan.

More Related Content

What's hot

Masalah Sosial
Masalah SosialMasalah Sosial
Masalah SosialThomas Mon
 
Peran politik perempuan
Peran politik perempuanPeran politik perempuan
Peran politik perempuanGuslaeni Hafid
 
Gejala sosial
Gejala sosialGejala sosial
Gejala sosialsfuzaa
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfAhsanul Minan
 
Persfektif dan orientasi pemilih pemula pemilu 2014
Persfektif dan orientasi pemilih pemula pemilu 2014Persfektif dan orientasi pemilih pemula pemilu 2014
Persfektif dan orientasi pemilih pemula pemilu 2014Muktar Eneste
 
Multimedia project
Multimedia projectMultimedia project
Multimedia projectkaero91
 
Gejala sosial
Gejala sosialGejala sosial
Gejala sosialZRxhman
 
Semester 2 - Gejala Sosial Remaja
Semester 2 - Gejala Sosial Remaja Semester 2 - Gejala Sosial Remaja
Semester 2 - Gejala Sosial Remaja Nur Aisyah Khor
 
KESIMPULAN (GEJALA SOSIAL)
KESIMPULAN (GEJALA SOSIAL)KESIMPULAN (GEJALA SOSIAL)
KESIMPULAN (GEJALA SOSIAL)Teacher Nasrah
 
Mslh sosial klngn remaja dan cara mengatasinya
Mslh sosial klngn remaja dan cara mengatasinyaMslh sosial klngn remaja dan cara mengatasinya
Mslh sosial klngn remaja dan cara mengatasinyaAL Imtiyaz
 
Kliping gejala sosial
Kliping gejala sosialKliping gejala sosial
Kliping gejala sosialAndi Uli
 
11 penelitian partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan pe...
11 penelitian partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan pe...11 penelitian partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan pe...
11 penelitian partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan pe...Farid Athar
 
Perempuan dan ruang publik
Perempuan dan ruang publikPerempuan dan ruang publik
Perempuan dan ruang publikAsih Kurniasih
 
Anak jalanan
Anak jalananAnak jalanan
Anak jalananArra Asri
 
Copy of proposalpenelitianpartisipasipolitik 121013000443-phpapp01
Copy of proposalpenelitianpartisipasipolitik 121013000443-phpapp01Copy of proposalpenelitianpartisipasipolitik 121013000443-phpapp01
Copy of proposalpenelitianpartisipasipolitik 121013000443-phpapp01Rahmad D
 

What's hot (15)

Masalah Sosial
Masalah SosialMasalah Sosial
Masalah Sosial
 
Peran politik perempuan
Peran politik perempuanPeran politik perempuan
Peran politik perempuan
 
Gejala sosial
Gejala sosialGejala sosial
Gejala sosial
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
 
Persfektif dan orientasi pemilih pemula pemilu 2014
Persfektif dan orientasi pemilih pemula pemilu 2014Persfektif dan orientasi pemilih pemula pemilu 2014
Persfektif dan orientasi pemilih pemula pemilu 2014
 
Multimedia project
Multimedia projectMultimedia project
Multimedia project
 
Gejala sosial
Gejala sosialGejala sosial
Gejala sosial
 
Semester 2 - Gejala Sosial Remaja
Semester 2 - Gejala Sosial Remaja Semester 2 - Gejala Sosial Remaja
Semester 2 - Gejala Sosial Remaja
 
KESIMPULAN (GEJALA SOSIAL)
KESIMPULAN (GEJALA SOSIAL)KESIMPULAN (GEJALA SOSIAL)
KESIMPULAN (GEJALA SOSIAL)
 
Mslh sosial klngn remaja dan cara mengatasinya
Mslh sosial klngn remaja dan cara mengatasinyaMslh sosial klngn remaja dan cara mengatasinya
Mslh sosial klngn remaja dan cara mengatasinya
 
Kliping gejala sosial
Kliping gejala sosialKliping gejala sosial
Kliping gejala sosial
 
11 penelitian partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan pe...
11 penelitian partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan pe...11 penelitian partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan pe...
11 penelitian partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan pe...
 
Perempuan dan ruang publik
Perempuan dan ruang publikPerempuan dan ruang publik
Perempuan dan ruang publik
 
Anak jalanan
Anak jalananAnak jalanan
Anak jalanan
 
Copy of proposalpenelitianpartisipasipolitik 121013000443-phpapp01
Copy of proposalpenelitianpartisipasipolitik 121013000443-phpapp01Copy of proposalpenelitianpartisipasipolitik 121013000443-phpapp01
Copy of proposalpenelitianpartisipasipolitik 121013000443-phpapp01
 

Viewers also liked

Sociedad de la Información
Sociedad de la InformaciónSociedad de la Información
Sociedad de la InformaciónYele Pérez
 
50 Perintah Dasar Linux
50 Perintah Dasar Linux50 Perintah Dasar Linux
50 Perintah Dasar Linuxcyberbebek
 
Sociedad de la Información, la Comunicación y el Conocimiento
Sociedad de la Información, la Comunicación y el ConocimientoSociedad de la Información, la Comunicación y el Conocimiento
Sociedad de la Información, la Comunicación y el ConocimientoYele Pérez
 
Ejercicios programacion1
Ejercicios programacion1Ejercicios programacion1
Ejercicios programacion1analydtromero20
 
Vol.9 environmental impact assessment and resettlement aspects - Dasu Dam
Vol.9 environmental impact assessment and resettlement aspects - Dasu DamVol.9 environmental impact assessment and resettlement aspects - Dasu Dam
Vol.9 environmental impact assessment and resettlement aspects - Dasu Damzubeditufail
 
Autobag FAS Sprint Revolution Side Pouch Bagger
Autobag FAS Sprint Revolution Side Pouch Bagger Autobag FAS Sprint Revolution Side Pouch Bagger
Autobag FAS Sprint Revolution Side Pouch Bagger Pyramid Packaging Inc.
 

Viewers also liked (9)

DERECHOS DE AUTOR.
DERECHOS DE AUTOR.DERECHOS DE AUTOR.
DERECHOS DE AUTOR.
 
Newsletter June
Newsletter JuneNewsletter June
Newsletter June
 
Sociedad de la Información
Sociedad de la InformaciónSociedad de la Información
Sociedad de la Información
 
50 Perintah Dasar Linux
50 Perintah Dasar Linux50 Perintah Dasar Linux
50 Perintah Dasar Linux
 
Sociedad de la Información, la Comunicación y el Conocimiento
Sociedad de la Información, la Comunicación y el ConocimientoSociedad de la Información, la Comunicación y el Conocimiento
Sociedad de la Información, la Comunicación y el Conocimiento
 
Grecia (1)
Grecia (1)Grecia (1)
Grecia (1)
 
Ejercicios programacion1
Ejercicios programacion1Ejercicios programacion1
Ejercicios programacion1
 
Vol.9 environmental impact assessment and resettlement aspects - Dasu Dam
Vol.9 environmental impact assessment and resettlement aspects - Dasu DamVol.9 environmental impact assessment and resettlement aspects - Dasu Dam
Vol.9 environmental impact assessment and resettlement aspects - Dasu Dam
 
Autobag FAS Sprint Revolution Side Pouch Bagger
Autobag FAS Sprint Revolution Side Pouch Bagger Autobag FAS Sprint Revolution Side Pouch Bagger
Autobag FAS Sprint Revolution Side Pouch Bagger
 

Similar to 12 bab i pendahuluan 11111111

PERAN WANITA PADA PARTAI DEMOKRAT LEMBAGA LEGISLATIF.pptx
PERAN WANITA PADA PARTAI DEMOKRAT LEMBAGA LEGISLATIF.pptxPERAN WANITA PADA PARTAI DEMOKRAT LEMBAGA LEGISLATIF.pptx
PERAN WANITA PADA PARTAI DEMOKRAT LEMBAGA LEGISLATIF.pptxKazukiNakamoto1
 
Bahan materi di kppi purwakarta (18 september 2019 )
Bahan materi di kppi purwakarta (18 september 2019 )Bahan materi di kppi purwakarta (18 september 2019 )
Bahan materi di kppi purwakarta (18 september 2019 )PerlindunganPerempua
 
Kesetaraan gender (26 feb 2008)
Kesetaraan gender (26 feb 2008)Kesetaraan gender (26 feb 2008)
Kesetaraan gender (26 feb 2008)apotek agam farma
 
Makalah ilmu politik 2015
Makalah ilmu politik 2015Makalah ilmu politik 2015
Makalah ilmu politik 2015Ikhwan Setiawan
 
Contoh makalah-latihan-word
Contoh makalah-latihan-wordContoh makalah-latihan-word
Contoh makalah-latihan-wordkurniawanbudi96
 
Contoh makalah-latihan-word
Contoh makalah-latihan-wordContoh makalah-latihan-word
Contoh makalah-latihan-wordpkrhoy harahap
 
STRATEGI PEREMPUAN DALAM BERPOLITIK DI KOTA TANGERANG.pptx
STRATEGI PEREMPUAN DALAM BERPOLITIK DI KOTA TANGERANG.pptxSTRATEGI PEREMPUAN DALAM BERPOLITIK DI KOTA TANGERANG.pptx
STRATEGI PEREMPUAN DALAM BERPOLITIK DI KOTA TANGERANG.pptxgudanggrocery
 
Tugas_Pkn_Pertemuan 1.pdf
Tugas_Pkn_Pertemuan 1.pdfTugas_Pkn_Pertemuan 1.pdf
Tugas_Pkn_Pertemuan 1.pdfDoniGorio
 
F1 d013027,riska fordiana, artikel jurnal representasi rieke dyah pitaloka
F1 d013027,riska fordiana, artikel jurnal representasi rieke dyah pitalokaF1 d013027,riska fordiana, artikel jurnal representasi rieke dyah pitaloka
F1 d013027,riska fordiana, artikel jurnal representasi rieke dyah pitalokaRiska Fordiana
 
Partisipasi Politik & Sosialisasi Politik
Partisipasi Politik & Sosialisasi PolitikPartisipasi Politik & Sosialisasi Politik
Partisipasi Politik & Sosialisasi PolitikUniversity of Andalas
 
Implementasi Pendidikan Politik dan Keterlibatan Mahasiswa dalam Aktivitas Po...
Implementasi Pendidikan Politik dan Keterlibatan Mahasiswa dalam Aktivitas Po...Implementasi Pendidikan Politik dan Keterlibatan Mahasiswa dalam Aktivitas Po...
Implementasi Pendidikan Politik dan Keterlibatan Mahasiswa dalam Aktivitas Po...AnjeliPurba
 
4 roqib-peran-politik-perempuan
4 roqib-peran-politik-perempuan4 roqib-peran-politik-perempuan
4 roqib-peran-politik-perempuanhayathamzahd1993
 
Hubungan dan Birokrasi dalam Pemerintahan Indonesia
Hubungan dan Birokrasi dalam Pemerintahan IndonesiaHubungan dan Birokrasi dalam Pemerintahan Indonesia
Hubungan dan Birokrasi dalam Pemerintahan IndonesiaWildanAhmil1
 

Similar to 12 bab i pendahuluan 11111111 (20)

Makna pemilu bagi perempuan
Makna pemilu bagi perempuanMakna pemilu bagi perempuan
Makna pemilu bagi perempuan
 
PERAN WANITA PADA PARTAI DEMOKRAT LEMBAGA LEGISLATIF.pptx
PERAN WANITA PADA PARTAI DEMOKRAT LEMBAGA LEGISLATIF.pptxPERAN WANITA PADA PARTAI DEMOKRAT LEMBAGA LEGISLATIF.pptx
PERAN WANITA PADA PARTAI DEMOKRAT LEMBAGA LEGISLATIF.pptx
 
001
001001
001
 
Rita Slide.pptx
Rita Slide.pptxRita Slide.pptx
Rita Slide.pptx
 
Bahan materi di kppi purwakarta (18 september 2019 )
Bahan materi di kppi purwakarta (18 september 2019 )Bahan materi di kppi purwakarta (18 september 2019 )
Bahan materi di kppi purwakarta (18 september 2019 )
 
Kesetaraan gender (26 feb 2008)
Kesetaraan gender (26 feb 2008)Kesetaraan gender (26 feb 2008)
Kesetaraan gender (26 feb 2008)
 
Golongan putih
Golongan putihGolongan putih
Golongan putih
 
Transfusi parpol
Transfusi parpolTransfusi parpol
Transfusi parpol
 
Pengaruh golput di indonesia
Pengaruh golput di indonesiaPengaruh golput di indonesia
Pengaruh golput di indonesia
 
Bab 1 daftar isi
Bab 1    daftar isiBab 1    daftar isi
Bab 1 daftar isi
 
Makalah ilmu politik 2015
Makalah ilmu politik 2015Makalah ilmu politik 2015
Makalah ilmu politik 2015
 
Contoh makalah-latihan-word
Contoh makalah-latihan-wordContoh makalah-latihan-word
Contoh makalah-latihan-word
 
Contoh makalah-latihan-word
Contoh makalah-latihan-wordContoh makalah-latihan-word
Contoh makalah-latihan-word
 
STRATEGI PEREMPUAN DALAM BERPOLITIK DI KOTA TANGERANG.pptx
STRATEGI PEREMPUAN DALAM BERPOLITIK DI KOTA TANGERANG.pptxSTRATEGI PEREMPUAN DALAM BERPOLITIK DI KOTA TANGERANG.pptx
STRATEGI PEREMPUAN DALAM BERPOLITIK DI KOTA TANGERANG.pptx
 
Tugas_Pkn_Pertemuan 1.pdf
Tugas_Pkn_Pertemuan 1.pdfTugas_Pkn_Pertemuan 1.pdf
Tugas_Pkn_Pertemuan 1.pdf
 
F1 d013027,riska fordiana, artikel jurnal representasi rieke dyah pitaloka
F1 d013027,riska fordiana, artikel jurnal representasi rieke dyah pitalokaF1 d013027,riska fordiana, artikel jurnal representasi rieke dyah pitaloka
F1 d013027,riska fordiana, artikel jurnal representasi rieke dyah pitaloka
 
Partisipasi Politik & Sosialisasi Politik
Partisipasi Politik & Sosialisasi PolitikPartisipasi Politik & Sosialisasi Politik
Partisipasi Politik & Sosialisasi Politik
 
Implementasi Pendidikan Politik dan Keterlibatan Mahasiswa dalam Aktivitas Po...
Implementasi Pendidikan Politik dan Keterlibatan Mahasiswa dalam Aktivitas Po...Implementasi Pendidikan Politik dan Keterlibatan Mahasiswa dalam Aktivitas Po...
Implementasi Pendidikan Politik dan Keterlibatan Mahasiswa dalam Aktivitas Po...
 
4 roqib-peran-politik-perempuan
4 roqib-peran-politik-perempuan4 roqib-peran-politik-perempuan
4 roqib-peran-politik-perempuan
 
Hubungan dan Birokrasi dalam Pemerintahan Indonesia
Hubungan dan Birokrasi dalam Pemerintahan IndonesiaHubungan dan Birokrasi dalam Pemerintahan Indonesia
Hubungan dan Birokrasi dalam Pemerintahan Indonesia
 

12 bab i pendahuluan 11111111

  • 1. 12 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Memasuki abad ke XXI, keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam kancah dunia politik adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari lagi. Akses dan partisipasi politik perempuan di setiap tingkatan pada lembaga pembuat atau pengambil kebijakan adalah merupakan hak asasi bagi setiap perempuan yang paling mendasar. Berdasarkan hak asasi tersebutlah, sesungguhnya sangat banyak alasan mengapa begitu pentingnya melibatkan perempuan dalam dunia politik. Baik itu perempuan sebagai pelaku yang terjun langsung dan menduduki posisi/ jabatan di partai politik, parlemen dan birokrasi atau hanya sekedar melibatkan kepentingan perempuan dalam ideologi dan program kerja partai politik saja, hal ini karena perempuan pada dasarnya adalah pelaku yang lebih memahami kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri dengan lebih baik. Selama ini umumnya segala keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu ataupun persoalan perempuan selalu menjadi agenda politik kaum laki-laki. Jadi, keterwakilan perempuan dalam dunia politik bukanlah suatu kemewahan atau gagah-gagahan saja tetapi sudah selayaknyalah menjadi sebuah kebutuhan. Karena pada saat ini banyak sekali kebutuhan perempuan yang hanya memadai jika dibicarakan dan dipahami oleh perempuan itu sendiri. Sebut saja isu tentang kesehatan reproduksi perempuan seperti program keluarga berencana (KB) atau alat kontrasepsi yang aman, pendidikan anak, pekerja perempuan, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, pemerkosaan, trafficking,pelecehan dan lain sebagainya.
  • 2. Sedangkan jika kita melihat sisi lain dari peta perpolitikan yang ada di Indonesia, partai politik mempunyai peran yang sangat penting dalam memperluas tingkat keterwakilan politik perempuan di pemerintahan. Dalam hal ini partai politik dapat membantu dan mendorong perempuan mencapai kepentingan-kepentingannya demi memenuhi dan memberikan solusi terbaik bagi permasalahan dan persoalan perempuan yang selama ini terabaikan. Terlebih lagi partai politik dapat membantu perempuan yang akan dicalonkan untuk masuk dalam lembaga-lembaga politik formal. Yang nantinya perempuan tersebut juga dapat ikut terlibat dalam hal pembuat atau pengambil kebijakan terbaik bagi setiap persoalan yang menyangkut perempuan di Indonesia. Jika melihat hasil pemilu legislatif 2004, keterwakilan perempuan dalam parlemen memang masih jauh dari bayangan, perempuan hanya memperoleh 61 kursi dari 550 kursi yang ada (yaitu 11,09 % kursi untuk perempuan di legislatif). Dari data persentasi Caleg (calon legislatif) perempuan yang terpilih dan memperoleh kursi dari partai politik dimana mereka berasal menggambarkan wakil perempuan dalam legislatif (parlemen) masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Dampak dari rendahnya representasi perempuan dalam struktur politik formal dan arena pembuat serta pengambil kebijakan ini adalah langkanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam segala level yang berpihak pada perempuan sehingga kepentingan-kepentingan perempuan tidak dapat diartikulasikan. Kebijakan-kebijakan yang ada selain diskriminatif terhadap perempuan juga tidak merepresentasikan kepentingan perempuan sebagai warga negara. Kebijakan negara yang bersifat bias jender selalu menyebabkan kepentingan perempuan terabaikan.