Paragraf pertama membahas latar belakang pentingnya keterlibatan dan representasi perempuan dalam dunia politik karena mereka lebih memahami kebutuhan dan kepentingan perempuan. Paragraf kedua membahas peran penting partai politik dalam memperluas representasi politik perempuan, terutama dalam membantu perempuan terpilih di lembaga-lembaga politik. Paragraf ketiga menyatakan bahwa representasi perempuan di parlemen Indonesia masih rendah, hanya 11,09
Hubungan dan Birokrasi dalam Pemerintahan Indonesia
12 bab i pendahuluan 11111111
1. 12 BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Masalah Memasuki abad ke XXI, keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam
kancah dunia politik adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari lagi. Akses dan partisipasi
politik perempuan di setiap tingkatan pada lembaga pembuat atau pengambil kebijakan adalah
merupakan hak asasi bagi setiap perempuan yang paling mendasar. Berdasarkan hak asasi
tersebutlah, sesungguhnya sangat banyak alasan mengapa begitu pentingnya melibatkan perempuan
dalam dunia politik. Baik itu perempuan sebagai pelaku yang terjun langsung dan menduduki posisi/
jabatan di partai politik, parlemen dan birokrasi atau hanya sekedar melibatkan kepentingan
perempuan dalam ideologi dan program kerja partai politik saja, hal ini karena perempuan pada
dasarnya adalah pelaku yang lebih memahami kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri dengan
lebih baik. Selama ini umumnya segala keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu
ataupun persoalan perempuan selalu menjadi agenda politik kaum laki-laki. Jadi, keterwakilan
perempuan dalam dunia politik bukanlah suatu kemewahan atau gagah-gagahan saja tetapi sudah
selayaknyalah menjadi sebuah kebutuhan. Karena pada saat ini banyak sekali kebutuhan perempuan
yang hanya memadai jika dibicarakan dan dipahami oleh perempuan itu sendiri. Sebut saja isu
tentang kesehatan reproduksi perempuan seperti program keluarga berencana (KB) atau alat
kontrasepsi yang aman, pendidikan anak, pekerja perempuan, penanganan kasus kekerasan terhadap
perempuan, pemerkosaan, trafficking,pelecehan dan lain sebagainya.
2. Sedangkan jika kita melihat sisi lain dari peta perpolitikan yang ada di Indonesia, partai politik
mempunyai peran yang sangat penting dalam memperluas tingkat keterwakilan politik perempuan di
pemerintahan. Dalam hal ini partai politik dapat membantu dan mendorong perempuan mencapai
kepentingan-kepentingannya demi memenuhi dan memberikan solusi terbaik bagi permasalahan dan
persoalan perempuan yang selama ini terabaikan. Terlebih lagi partai politik dapat membantu
perempuan yang akan dicalonkan untuk masuk dalam lembaga-lembaga politik formal. Yang
nantinya perempuan tersebut juga dapat ikut terlibat dalam hal pembuat atau pengambil kebijakan
terbaik bagi setiap persoalan yang menyangkut perempuan di Indonesia. Jika melihat hasil pemilu
legislatif 2004, keterwakilan perempuan dalam parlemen memang masih jauh dari bayangan,
perempuan hanya memperoleh 61 kursi dari 550 kursi yang ada (yaitu 11,09 % kursi untuk
perempuan di legislatif). Dari data persentasi Caleg (calon legislatif) perempuan yang terpilih dan
memperoleh kursi dari partai politik dimana mereka berasal menggambarkan wakil perempuan dalam
legislatif (parlemen) masih belum sesuai dengan yang diharapkan.
Dampak dari rendahnya representasi perempuan dalam struktur politik formal dan arena pembuat
serta pengambil kebijakan ini adalah langkanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam segala level
yang berpihak pada perempuan sehingga kepentingan-kepentingan perempuan tidak dapat
diartikulasikan. Kebijakan-kebijakan yang ada selain diskriminatif terhadap perempuan juga tidak
merepresentasikan kepentingan perempuan sebagai warga negara. Kebijakan negara yang bersifat
bias jender selalu menyebabkan kepentingan perempuan terabaikan.