SlideShare a Scribd company logo
PROSES KOLABORASI KOMUNITAS BANGUN PERKOTAAN 
Sonny H Kusuma –sept-2014
AKAR PERSOALAN PERMUKIMAN KUMUH : 
• 
Permukiman kumuh wujud dari kegagalan kebijakan, tata-pemerintahan yg buruk, korupsi, peraturan yg tidak tepat, alokasi lahan yg dikendalikan pasar, sistem pembiayaan yg tidak responsif dan kurang kemauan politik.
• 
Tantangan : Bagaimana dapat mengembangkan program yang secara efektif dapat mendidik warga kotanya ? 
• 
Cita-cita Pembangunan Kota : Membagun warga kotanya yang sehat, mandiri, disiplin, taat azas serta berbudaya maju beradab.
Mem-BERDAYAKAN ….. Keberadaan kawasan permukiman kumuh merupakan ancaman yang serius bagi kesehatan dan kesejahteraan warga kota, bahkan menghambat potensi produktivitas dan kewirausahaan penduduk yang tinggal dilingkungan tersebut. Agenda 21 dan Deklarasi Habitat II juga telah dinyatakan perlunya pembangunan yang mengedepankan strategi pemberdayaan (enabling strategy)
 
Tantangan : Mengakui realita habitat “kampung kota” dan menatanya, bukan menolak dan meniadakan 
 
Karena Kampung Kota sifatnya “UNIK”; Penataan permukiman perkotaan dalam rangka meningkatkan kualitas permukiman yang ada perlu dilakukan dengan pola yang tepat sesuai dengan karakter permasalahan di lapangan.
 
Menyelesaikan permasalahan perumahan di kota-kota kita bukanlah sesuatu yang mustahil. 
 
Untuk melakukannya, semua pemangku kepentingan pemerintah loka dan nasional, lembaga bantuan, LSM pendukung, para ahli serta masyarakat itu sendiri — perlu dilibatkan dan diberikan ruang untuk bekerja sama dan membangun berbagai solusi yang inovatif. –Kolaborasi -
Apa itu Kolaborasi ? 
• 
proses yang mendasar dari bentuk kerjasama yang melahirkan kepercayaan, integritas dan terobosan melalui pencapaian konsensus, kepemilikan dan keterpaduan pada semua aspek organisasi
kolaborasi = strategi negosiasi 
• 
untuk mencapai kesepakatan bersama dari adanya kepentingan yang berbeda- beda dari pihak-pihak yang sesungguhnya mempunyai kepentingan yang sama atas suatu tujuan. "Jalan terbaik manakah yang akan kita tempuh untuk mencapai tujuan bersama".
• 
Sukses Kolaborasi didasarkan pada prinsip-prinsip : 
1. 
meningkatkan hubungan kerja yang stabil, 
2. 
membantu menetapkan ketentuan-ketentuan baru, dan 
3. 
memampukan para manajer menggunakan nilai-nilai kebersamaan dalam pengambilan keputusan.
Nilai-nilai Dasar (Values) kolaborasi: 
1. 
saling menghormati 
2. 
penghargaan dan integritas 
3. 
rasa memiliki dan bersatu 
4. 
kesepakatan 
5. 
hubungan saling percaya 
6. 
tanggung jawab penuh dan tanggung gugat 
7. 
pengakuan dan perkembangan.
Tahapan Proses kolaborasi : Tahap I; Problem Setting; 
• 
menentukan permasalahan, 
• 
mengidentifikasikan sumber-sumber, dan 
• 
Membangun kesepakatan untuk kolaborasi Tahap II: Direction Setting: 
• 
menentukan aturan dasar, 
• 
menyusun agenda dan 
• 
mengorganisasikan sub-sub kelompok. 
• 
Menyatukan informasi yang ada, meneliti pilihan, dan 
• 
memperbanyak persetujuan yang diinginkan.
Tahapan Proses kolaborasi : Tahap III; Implementation: 
• 
Membangun ketentuan yang disepakati dan didorong melalui pihak luar. 
• 
pelaksanaan persetujuan harus selalu dimonitor. Dibutuhkan orang-orang yang berani mengambil peluang dan resiko, serta ”open minded”.
Jejaring penting untuk Kolaborasi 
• 
Jejaring (networking) adalah proses aktif membangun dan mengelola hubungan2-yang produktif, jejaring hubungan yang luas, kokoh, baik personal maupun organisasi. 
• 
Nerworking dalam kolaborasi adalah proses pemeliharaan, penumbuhan serta pengintegrasian kemampuan2 terpilih, bakat- bakat, hubungan dan partner dengan mengembangkan kemitraan yang kreatif dan strategis bagi peningkatan kinerja organisasi

More Related Content

Similar to 11. proses kolaborasi kbp

Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
konsepsintb
 
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan PengawasanFungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Dadang Solihin
 
pengemas
pengemaspengemas
pengemas
Wiwik Agustina
 
Administrasi Pembangunan di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan PengawasanAdministrasi Pembangunan  di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan
Administrasi Pembangunan di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan
Dadang Solihin
 
Merumuskan Rencana Strategis Pemberdayaan Konsumen dalam menghadapi Perdagang...
Merumuskan Rencana Strategis Pemberdayaan Konsumen dalam menghadapi Perdagang...Merumuskan Rencana Strategis Pemberdayaan Konsumen dalam menghadapi Perdagang...
Merumuskan Rencana Strategis Pemberdayaan Konsumen dalam menghadapi Perdagang...
Dadang Solihin
 
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss wPpt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w
Salma Van Licht
 
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah DaerahPenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Dadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi MasyarakatPerencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Dadang Solihin
 
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Salma Van Licht
 
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD
Dadang Solihin
 
Mata kuliah perencanaan pembangunan daerah
Mata kuliah perencanaan pembangunan daerahMata kuliah perencanaan pembangunan daerah
Mata kuliah perencanaan pembangunan daerah
AbdulHakim337
 
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
Dadang Solihin
 
Pembekalan KKN Oensoed
Pembekalan KKN OensoedPembekalan KKN Oensoed
Pembekalan KKN Oensoed
Edwar Fitri
 
Csr & comdev program 2012
Csr & comdev program 2012Csr & comdev program 2012
Csr & comdev program 2012
Felix Lamury
 
1467091226$1$qevl0 w$
1467091226$1$qevl0 w$1467091226$1$qevl0 w$
1467091226$1$qevl0 w$
rajapusbar
 
Konsep Pengorganisasian Pengembangan Masyarakat
Konsep Pengorganisasian Pengembangan MasyarakatKonsep Pengorganisasian Pengembangan Masyarakat
Konsep Pengorganisasian Pengembangan Masyarakat
Safira Sahida
 
Modul Training Pengorganisiran Masyarakat.pdf
Modul Training Pengorganisiran Masyarakat.pdfModul Training Pengorganisiran Masyarakat.pdf
Modul Training Pengorganisiran Masyarakat.pdf
DinaSoro2
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan DaerahPerencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahMonitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Dadang Solihin
 

Similar to 11. proses kolaborasi kbp (20)

Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
 
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan PengawasanFungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
 
pengemas
pengemaspengemas
pengemas
 
Administrasi Pembangunan di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan PengawasanAdministrasi Pembangunan  di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan
Administrasi Pembangunan di Indonesia Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan
 
Merumuskan Rencana Strategis Pemberdayaan Konsumen dalam menghadapi Perdagang...
Merumuskan Rencana Strategis Pemberdayaan Konsumen dalam menghadapi Perdagang...Merumuskan Rencana Strategis Pemberdayaan Konsumen dalam menghadapi Perdagang...
Merumuskan Rencana Strategis Pemberdayaan Konsumen dalam menghadapi Perdagang...
 
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss wPpt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w
 
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah DaerahPenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
 
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi MasyarakatPerencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat
 
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
 
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD
 
Mata kuliah perencanaan pembangunan daerah
Mata kuliah perencanaan pembangunan daerahMata kuliah perencanaan pembangunan daerah
Mata kuliah perencanaan pembangunan daerah
 
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
 
Pembekalan KKN Oensoed
Pembekalan KKN OensoedPembekalan KKN Oensoed
Pembekalan KKN Oensoed
 
Csr & comdev program 2012
Csr & comdev program 2012Csr & comdev program 2012
Csr & comdev program 2012
 
1467091226$1$qevl0 w$
1467091226$1$qevl0 w$1467091226$1$qevl0 w$
1467091226$1$qevl0 w$
 
Konsep Pengorganisasian Pengembangan Masyarakat
Konsep Pengorganisasian Pengembangan MasyarakatKonsep Pengorganisasian Pengembangan Masyarakat
Konsep Pengorganisasian Pengembangan Masyarakat
 
Modul Training Pengorganisiran Masyarakat.pdf
Modul Training Pengorganisiran Masyarakat.pdfModul Training Pengorganisiran Masyarakat.pdf
Modul Training Pengorganisiran Masyarakat.pdf
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan DaerahPerencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahMonitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD bagi Percepatan Pembangunan D...
 

More from Panembahan Senopati Sudarmanto

160624 mendorong-inovasi-pengelolaan-sumberdaya-alam-di-akar-rumput-fin
160624 mendorong-inovasi-pengelolaan-sumberdaya-alam-di-akar-rumput-fin160624 mendorong-inovasi-pengelolaan-sumberdaya-alam-di-akar-rumput-fin
160624 mendorong-inovasi-pengelolaan-sumberdaya-alam-di-akar-rumput-fin
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Contoh MoU Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kab. Merangin-Provinsi Jambi
Contoh MoU Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kab. Merangin-Provinsi JambiContoh MoU Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kab. Merangin-Provinsi Jambi
Contoh MoU Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kab. Merangin-Provinsi Jambi
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Permendagri 27 2006 lampiran
Permendagri 27 2006 lampiranPermendagri 27 2006 lampiran
Permendagri 27 2006 lampiran
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Permendagri 27 2006
Permendagri 27 2006Permendagri 27 2006
Permendagri 27 2006
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Msf 4 printed version
Msf 4 printed versionMsf 4 printed version
Msf 4 printed version
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Ppt rakortek jambi 10 mei 2016
Ppt rakortek jambi 10 mei 2016Ppt rakortek jambi 10 mei 2016
Ppt rakortek jambi 10 mei 2016
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Coordination meeting hibah pengetahuan hijau lpem
Coordination meeting hibah pengetahuan hijau lpemCoordination meeting hibah pengetahuan hijau lpem
Coordination meeting hibah pengetahuan hijau lpem
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Paparan Usulan Bupati Tanjung Jabung timur pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Tanjung Jabung timur pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Tanjung Jabung timur pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Tanjung Jabung timur pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Kapolri Republik Indonesia   pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Kapolri Republik Indonesia   pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenkeu  pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemenkeu  pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi
Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi
Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Samb menko perekenomian musrenbang jambi 2016
Samb menko perekenomian musrenbang jambi 2016Samb menko perekenomian musrenbang jambi 2016
Samb menko perekenomian musrenbang jambi 2016
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Teks samgub. musrenbang rkpd 2017-1
Teks samgub.  musrenbang rkpd 2017-1Teks samgub.  musrenbang rkpd 2017-1
Teks samgub. musrenbang rkpd 2017-1
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Co e place visit jambi jan 2016
Co e place visit jambi jan 2016Co e place visit jambi jan 2016
Co e place visit jambi jan 2016
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Format wawancara mendalam tokoh profil
Format wawancara mendalam tokoh profilFormat wawancara mendalam tokoh profil
Format wawancara mendalam tokoh profil
Panembahan Senopati Sudarmanto
 

More from Panembahan Senopati Sudarmanto (20)

160624 mendorong-inovasi-pengelolaan-sumberdaya-alam-di-akar-rumput-fin
160624 mendorong-inovasi-pengelolaan-sumberdaya-alam-di-akar-rumput-fin160624 mendorong-inovasi-pengelolaan-sumberdaya-alam-di-akar-rumput-fin
160624 mendorong-inovasi-pengelolaan-sumberdaya-alam-di-akar-rumput-fin
 
Contoh MoU Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kab. Merangin-Provinsi Jambi
Contoh MoU Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kab. Merangin-Provinsi JambiContoh MoU Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kab. Merangin-Provinsi Jambi
Contoh MoU Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kab. Merangin-Provinsi Jambi
 
Permendagri 27 2006 lampiran
Permendagri 27 2006 lampiranPermendagri 27 2006 lampiran
Permendagri 27 2006 lampiran
 
Permendagri 27 2006
Permendagri 27 2006Permendagri 27 2006
Permendagri 27 2006
 
Msf 4 printed version
Msf 4 printed versionMsf 4 printed version
Msf 4 printed version
 
Ppt rakortek jambi 10 mei 2016
Ppt rakortek jambi 10 mei 2016Ppt rakortek jambi 10 mei 2016
Ppt rakortek jambi 10 mei 2016
 
Coordination meeting hibah pengetahuan hijau lpem
Coordination meeting hibah pengetahuan hijau lpemCoordination meeting hibah pengetahuan hijau lpem
Coordination meeting hibah pengetahuan hijau lpem
 
Paparan Usulan Bupati Tanjung Jabung timur pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Tanjung Jabung timur pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Tanjung Jabung timur pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Tanjung Jabung timur pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Muaro Jambi pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Merangin pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Kapolri Republik Indonesia   pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Kapolri Republik Indonesia   pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Kapolri Republik Indonesia pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenkeu  pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemenkeu  pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenhub pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi
Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi
Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi
 
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Samb menko perekenomian musrenbang jambi 2016
Samb menko perekenomian musrenbang jambi 2016Samb menko perekenomian musrenbang jambi 2016
Samb menko perekenomian musrenbang jambi 2016
 
Teks samgub. musrenbang rkpd 2017-1
Teks samgub.  musrenbang rkpd 2017-1Teks samgub.  musrenbang rkpd 2017-1
Teks samgub. musrenbang rkpd 2017-1
 
Co e place visit jambi jan 2016
Co e place visit jambi jan 2016Co e place visit jambi jan 2016
Co e place visit jambi jan 2016
 
Format wawancara mendalam tokoh profil
Format wawancara mendalam tokoh profilFormat wawancara mendalam tokoh profil
Format wawancara mendalam tokoh profil
 

11. proses kolaborasi kbp

  • 1. PROSES KOLABORASI KOMUNITAS BANGUN PERKOTAAN Sonny H Kusuma –sept-2014
  • 2. AKAR PERSOALAN PERMUKIMAN KUMUH : • Permukiman kumuh wujud dari kegagalan kebijakan, tata-pemerintahan yg buruk, korupsi, peraturan yg tidak tepat, alokasi lahan yg dikendalikan pasar, sistem pembiayaan yg tidak responsif dan kurang kemauan politik.
  • 3. • Tantangan : Bagaimana dapat mengembangkan program yang secara efektif dapat mendidik warga kotanya ? • Cita-cita Pembangunan Kota : Membagun warga kotanya yang sehat, mandiri, disiplin, taat azas serta berbudaya maju beradab.
  • 4. Mem-BERDAYAKAN ….. Keberadaan kawasan permukiman kumuh merupakan ancaman yang serius bagi kesehatan dan kesejahteraan warga kota, bahkan menghambat potensi produktivitas dan kewirausahaan penduduk yang tinggal dilingkungan tersebut. Agenda 21 dan Deklarasi Habitat II juga telah dinyatakan perlunya pembangunan yang mengedepankan strategi pemberdayaan (enabling strategy)
  • 5.  Tantangan : Mengakui realita habitat “kampung kota” dan menatanya, bukan menolak dan meniadakan  Karena Kampung Kota sifatnya “UNIK”; Penataan permukiman perkotaan dalam rangka meningkatkan kualitas permukiman yang ada perlu dilakukan dengan pola yang tepat sesuai dengan karakter permasalahan di lapangan.
  • 6.  Menyelesaikan permasalahan perumahan di kota-kota kita bukanlah sesuatu yang mustahil.  Untuk melakukannya, semua pemangku kepentingan pemerintah loka dan nasional, lembaga bantuan, LSM pendukung, para ahli serta masyarakat itu sendiri — perlu dilibatkan dan diberikan ruang untuk bekerja sama dan membangun berbagai solusi yang inovatif. –Kolaborasi -
  • 7. Apa itu Kolaborasi ? • proses yang mendasar dari bentuk kerjasama yang melahirkan kepercayaan, integritas dan terobosan melalui pencapaian konsensus, kepemilikan dan keterpaduan pada semua aspek organisasi
  • 8. kolaborasi = strategi negosiasi • untuk mencapai kesepakatan bersama dari adanya kepentingan yang berbeda- beda dari pihak-pihak yang sesungguhnya mempunyai kepentingan yang sama atas suatu tujuan. "Jalan terbaik manakah yang akan kita tempuh untuk mencapai tujuan bersama".
  • 9. • Sukses Kolaborasi didasarkan pada prinsip-prinsip : 1. meningkatkan hubungan kerja yang stabil, 2. membantu menetapkan ketentuan-ketentuan baru, dan 3. memampukan para manajer menggunakan nilai-nilai kebersamaan dalam pengambilan keputusan.
  • 10. Nilai-nilai Dasar (Values) kolaborasi: 1. saling menghormati 2. penghargaan dan integritas 3. rasa memiliki dan bersatu 4. kesepakatan 5. hubungan saling percaya 6. tanggung jawab penuh dan tanggung gugat 7. pengakuan dan perkembangan.
  • 11. Tahapan Proses kolaborasi : Tahap I; Problem Setting; • menentukan permasalahan, • mengidentifikasikan sumber-sumber, dan • Membangun kesepakatan untuk kolaborasi Tahap II: Direction Setting: • menentukan aturan dasar, • menyusun agenda dan • mengorganisasikan sub-sub kelompok. • Menyatukan informasi yang ada, meneliti pilihan, dan • memperbanyak persetujuan yang diinginkan.
  • 12. Tahapan Proses kolaborasi : Tahap III; Implementation: • Membangun ketentuan yang disepakati dan didorong melalui pihak luar. • pelaksanaan persetujuan harus selalu dimonitor. Dibutuhkan orang-orang yang berani mengambil peluang dan resiko, serta ”open minded”.
  • 13. Jejaring penting untuk Kolaborasi • Jejaring (networking) adalah proses aktif membangun dan mengelola hubungan2-yang produktif, jejaring hubungan yang luas, kokoh, baik personal maupun organisasi. • Nerworking dalam kolaborasi adalah proses pemeliharaan, penumbuhan serta pengintegrasian kemampuan2 terpilih, bakat- bakat, hubungan dan partner dengan mengembangkan kemitraan yang kreatif dan strategis bagi peningkatan kinerja organisasi