Contoh Slide Presentasi Key Performance Indicators (KPI) untuk pemerintahan tingkat satuan kerja non vertikal (SNVT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Laporan Audit KAP Mizan Amanah Tahun 2014Mizan Amanah
alhamdulillah tahun 2014 Mizan Amanah AUDIT WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
Terima kasih atas doa dan dukungan dari anda. Semoga Mizan Amanah semakin amanah dan istiqomah. Aamiin
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Contoh Slide Presentasi Key Performance Indicators (KPI) untuk pemerintahan tingkat satuan kerja non vertikal (SNVT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Laporan Audit KAP Mizan Amanah Tahun 2014Mizan Amanah
alhamdulillah tahun 2014 Mizan Amanah AUDIT WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
Terima kasih atas doa dan dukungan dari anda. Semoga Mizan Amanah semakin amanah dan istiqomah. Aamiin
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Moderasi agama memegang peranan vital dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama, menjaga stabilitas sosial, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta kerjasama lintas agama. Dalam konteks Indonesia, negara dengan beragam kepercayaan dan keyakinan, moderasi agama menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Moderasi agama merupakan konsep yang mengajarkan pendekatan yang seimbang dalam praktik keagamaan, dengan menekankan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi. Di Indonesia, moderasi agama tidak hanya menjadi prinsip panduan dalam praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas nasional yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kehadiran Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter moderasi agama. Sejak masuknya Islam pada abad ke-13, agama ini telah meresap ke dalam budaya dan masyarakat Indonesia dengan pendekatan yang toleran dan inklusif. Selain itu, keberadaan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen juga turut membentuk lanskap keberagaman agama di Indonesia. Moderasi agama membantu masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dialog antar agama, kegiatan lintas agama, dan kerjasama sosial, moderasi agama memfasilitasi pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih dalam antar penganut agama. Hal ini mengurangi potensi konflik antar kelompok agama dan mendorong terbentuknya hubungan yang harmonis di antara mereka. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi agama melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Salah satu contohnya adalah Pancasila, yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan Indonesia dalam keberagaman. Selain itu, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) merupakan upaya konkret untuk mendorong dialog antaragama dan pencegahan ekstremisme agama. Meskipun moderasi agama memiliki dampak positif yang besar dalam masyarakat Indonesia, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkannya sepenuhnya. Salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan ideologi ekstremisme agama. Kelompok-kelompok ini seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan antar umat beragama, serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Selain itu, ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap umat beragama juga menjadi masalah serius dalam konteks moderasi agama. Diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama masih terjadi di beberapa daerah, memperumit upaya untuk mencapai kerukunan antar umat beragama secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi agama melalui pendidikan agama yang inklusif dan holistik.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
Materi acara TL WISMP Sentul bogor.pptx
1. TINDAK LANJUT
TEMUAN HASIL AUDIT
WATER RESOURCES & IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM
(WISMP)
Disampaikan Pada
Acara Workshop Pemutahiran Tindak Lanjut Laporan Audit BPKP
Bogor , 24 Mei 2018
2. Penyelesaian Tindak Lanjut (TL) atas
Temuan Audit
Lender meminta pelaksanaan TL secepatnya (diberi waktu
kira-kira 2 bulan setelah laporan audit)
Satker hendaknya segera melakukan tindak lanjut (Berita
Acara TL), tanpa menunggu sampai audit tahun
berikutnya.
Satker dapat berhubungan langsung dengan BPKP
Perwakilan setempat.
Membuat Berita Acara Penyelesaian Tindak Lanjut (sudah
ada Form Baku dari BPKP)
(Sumber: Prosedur Baku Pengelolaan Database Hasil Pengawasan SK
No. KEP – 830/K/ IP/2004 Tanggal 16 Juli 2004)
3. Penyelesaian Tindak Lanjut (TL) atas
Temuan Audit
Temuan
Laporan Hasil Audit
TP III SIM HP Kementerian
Sejak 2017 digunakan SIMA
4. Upaya Percepatan Tindak Lanjut
Unit Pemeriksa yang menerbitkan LHP memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan TL nya
Pimpinan Unit Pemeriksa harus menegaskan kembali dengan
Surat Penegasan Kedua (SP II) tentang temuan yg di tindak
lanjuti, 3 bulan sejak SP 1 / LHP terbit
1 bulan sejak SP II belum ada tanggapan dari pejabat ybs,
diterbitkan SP III dengan tembusan kepada atasan pejabat
auditee
TPB yang sudah diterbitkan SP III tetap dilakukan pemantauan
secara reguler melalui surat, repeat audit, pemutakhiran data,
dan forum lainnya
5. Repeat Audit
1. Setiap penugasan, dilengkapi dengan TPB
tahun sebelumnya dari Auditee ybs
2. Pada setiap pemeriksaan, Tim wajib memantau
hasil pemeriksaan sebelumnya telah
ditindaklanjuti atau belum
3. Tim audit membahas secara tuntas dengan
auditee sebab-sebab belum adanya tindak
lanjut
6. Pemutakhiran Data TL
• Dapat diselesaikan perbedaan
antara Auditee dan Auditor
• Dapat diketahui
kendala/kesulitan yang
dihadapi Auditee dan rumusan
langkah-langkah mengatasinya
• Mendorong percepatan TL
Salah satu
upaya
meningkatkan
TL hasil audit,
harus tercapai
beberapa
Tujuan
7. Pemutakhiran data TL
(Lanjutan)
Dapat dibentuk forum pemutakhiran data TL hasil Pengawasan
Forum Pemutakhiran antara auditee dengan auditor adalah kegiatan utk
memperbaharui keterangan atau bahan nyata berupa data akhir mengenai
temuan audit yang sudah dan belum ditindaklanjuti yang dapat dijadikan
dasar kajian atau penyelesaian TL hasil pengawasan
Kegiatan pemutakhiran, dilaksanakan terutama dengan instansi yang
jumlah dan nilai TPB nya sudah relatif lama dan cukup besar
Hasil pemutakhiran dituangkan dalam BAP
8. Rekonsiliasi Temuan Audit
Rekonsiliasi adalah upaya pencocokan data antara Auditor dengan
Itjen/Unit Pengawasan Dept/LPND dengan tujuan pencocokan
posisi saldo TPB seluruh unit pemeriksa BPKP. Dalam rekonsiliasi,
Direktorat Rendal tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan
pemutakhiran TPB dari Perwakilan/Unit Pemeriksa Lain
Direktorat Rendal agar segera mengkonfirmasikan kepada unit
pemeriksa BPKP terkait, TPB Perwakilan BPKP yang sudah ada
TLnya sesuai BA Pemutakhiran
9. Lanjutan Rekonsiliasi
Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam BA yang
diketahui/ditandatangani oleh Dit. Rendal
dan Itjen/Unit Pengawasan Kement/LPND.
Dalam BA agar dijelaskan TPB dari masing-
masing LHP yang sudah ditindaklanjuti dan
rekapitulasinya.
10. PEMANTAUAN TLHP
• Kegiatan menagih TLHP dengan mendatangi langsung ke
auditan ybs
• Kegiatan harus dilaksanakan unit pengawasan dan di
rencanakan dalam PKPT
• Output jelas atas setiap LHP :
Tindak lanjut
Komitmen TL maks 2 bulan
Audit lanjutan
Pelimpahan temuan ke APH
Koreksi temuan
Penghapusan
11. MONITORING &
PEMUTAKHIRAN TPB
# Tindak lanjut atas temuan hasil
pemeriksaan (TPB) tahun 2016
dan sebelumnya masih
menggunakan aplikasi SIM-HP
MANAJEMEN
TEMUAN HASIL
PENGAWASAN
PENAGIHAN
PENERIMAAN,
VERIFIKASI,
ENTRY TL
PEMANTAUAN
TLHP
ANALISIS
TPB
PENGHAPUSAN
TPB
12. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Rekapitulasi Temuan dan Tindaklanjut
Periode Pelaporan sd.31/12/2017
UNIT KERJA
TEMUAN TINDAKLANJUT SALDO
#Kej Nilai Rp. #Kej Nilai Rp. #Kej Nilai Rp.
PERW. BPKP PROVINSI ACEH 497 18.242.893.127,52 408 14.924.598.990,26 89 3.318.294.137,26
PERW. BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA 1,946 31.189.797.657,04 1,679 28.263.916.381,29 267 2.925.881.275,75
PERW. BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT 1,351 18.917.295.071,82 1,324 18.551.163.709,82 27 366.131.362,00
PERW. BPKP PROVINSI RIAU 459 5.646.486.044,31 436 5.324.624.523,31 23 321.861.521,00
PERW. BPKP PROVINSI JAMBI 626 20.394.995.002,13 571 19.709.675.838,13 55 685.319.164,00
PERW. BPKP PROVINSI BENGKULU 753 5.712.283.676,83 677 5.381.350.178,10 76 330.933.498,73
PERW. BPKP PROVINSI SUMATERA SELATAN 663 17.233.919.604,09 628 16.789.640.573,09 35 444.279.031,00
PERW. BPKP PROVINSI BANGKA-BELITUNG 155 2.114.296.178,09 148 1.970.645.886,09 7 143.650.292,00
PERW. BPKP PROVINSI LAMPUNG 1,020 20.080.878.062,11 984 19.693.012.286,46 36 387.865.775,65
PERW. BPKP PROVINSI DKI JAKARTA 649 46.212.018.664,94 604 45.568.246.890,94 45 643.771.774,00
PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 524 33.915.313.546,58 513 33.910.597.459,58 11 4.716.087,00
PERW. BPKP PROVINSI GORONTALO 534 3.599.437.789,52 472 2.675.989.078,72 62 923.448.710,80
PERW. BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1,504 10.885.318.387,25 1,396 9.301.439.898,70 108 1.583.878.488,55
PERW. BPKP PROVINSI MALUKU UTARA 221 3.003.059.173,38 155 2.346.851.618,38 66 656.207.555,00
PERW. BPKP PROVINSI PAPUA BARAT 92 2.347.759.794,70 57 769.020.544,70 35 1.578.739.250,00
PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT 255 5.981.968.750,82 201 3.296.407.918,38 54 2.685.560.832,44
13. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Rekapitulasi Temuan dan Tindaklanjut
Periode Pelaporan sd.31/12/2017
UNIT KERJA
TEMUAN TINDAKLANJUT SALDO
#Kej Nilai Rp. #Kej Nilai Rp. #Kej Nilai Rp.
PERW. BPKP PROVINSI RIAU KEPULAUAN 186 1.493.406.230,02 186 1.493.406.230,02 - 0,00
PERW. BPKP PROVINSI BANTEN 378 5.336.417.541,72 341 4.824.371.625,80 37 512.045.915,92
PERW. BPKP PROVINSI JAWA BARAT 3,324 63.051.128.275,29 3,189 51.194.319.635,80 135 11.856.808.639,49
PERW. BPKP PROVINSI JAWA TENGAH 3,548 130.824.423.644,16 3,445 90.775.526.960,49 103 40.048.896.683,67
PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA 1,010 12.174.278.643,43 1,007 12.166.068.843,53 3 8.209.799,90
PERW. BPKP PROVINSI JAWA TIMUR 1,548 19.859.536.842,48 1,468 19.541.145.624,62 80 318.391.217,86
PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT 526 12.096.440.930,10 482 11.283.909.752,26 44 812.531.177,84
PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 720 17.180.737.369,36 707 17.168.802.369,36 13 11.935.000,00
PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 720 9.616.186.720,44 643 8.473.067.233,46 77 1.143.119.486,98
PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA 752 13.259.186.372,86 559 10.748.787.805,55 193 2.510.398.567,31
PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH 1,613 23.624.243.280,39 1,274 19.706.567.948,71 339 3.917.675.331,68
PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI TENGGARA 1,371 42.268.385.915,19 1,099 38.497.473.322,05 272 3.770.912.593,14
PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN 1,509 87.687.344.031,07 1,364 75.405.912.873,63 145 12.281.431.157,44
PERW. BPKP PROVINSI BALI 978 8.882.842.552,95 977 8.570.834.302,95 1 312.008.250,00
PERW. BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1,210 33.793.139.327,94 916 30.780.639.907,46 294 3.012.499.420,48
PERW. BPKP PROVINSI MALUKU 402 31.328.473.061,60 347 29.685.577.650,53 55 1.642.895.411,07
PERW. BPKP PROVINSI PAPUA 142 3.503.596.781,70 93 2.965.898.257,81 49 537.698.523,89
16. Temuan Pemeriksaan yang Tidak
Dapat di Tindak Lanjuti (TPTD)
Kewenangan untuk menetapkan
temuan yang tidak dapat
ditindaklanjuti (TPTD) adalah
unit pemeriksa BPKP yang
bersangkutan.
17. TPTD (lanjutan)
Kriteria untuk menetapkan TPTD adalah sebagai berikut :
• Rekomendasi bersifat himbauan
• Rekomendasi perbaikan atas tindakan masa lalu
• Rekomendasi kepada instansi di luar instansi yang
diperiksa
• Rekomendasi kepada instansi yg sudah tidak ada lagi
• Rekomendasi yang tidak sejalan dengan ketentuan
yang mengatur kegiatan yang bersangkutan
• Rekomendasi yang berada di luar kewenangan
pimpinan instansi yang diperiksa untuk
melaksanakannya.
• Rekomendasi yg TL nya berkaitan dg rekanan yg sudah
bubar atau alamatnya sudah tidak jelas lagi, dengan
pembuktian yang sah
Rekomendasi
yg Cacat :
17
18. TPTD (lanjutan)
• Dasar Pembuktian tidak cukup kuat,
antara lain karena kurang dan atau
tidak adanya data pendukung
(termasuk KKA)
• Sebelumnya tidak dibicarakan
dengan instansi yang diperiksa
• Tidak ada kesepakatan dengan
pihak instansi yang diperiksa
Temuan
Audit
Tidak
Memadai
19. TPTD (lanjutan)
• Penanggungjawabnya sudah tidak
aktif (Pensiun, meninggal, dan atau
tidak diketahui lagi alamatnya)
dengan pembuktian yang sah.
• Kurang material nilainya dan sudah
berlarut-larut.
• Pertimbangan lainnya yang dapat
dipertanggungjawabkan.
TPTD
lainnya