SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
BENTUK DAN WUJUD PENGHARGAAN KEPADA PNS
Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai manusia tidak terlepas dari karakteristik manusia
pada umumnya, yakni :
1. Ingin dimengerti;
2. Merasa diperhatikan, atau tak mau di “cuekin”;
3. Tak ingin disalahkan;
4. Dilayani dengan baik;
5. Ingin dihargai;
6. Dianggap penting;
7. Merasa nyaman;
8. Ingin selalu harapannya terpenuhi.
Salah satu wujud perhatian Pemerintah terhadap harapan dan keinginan PNS yang telah
menunjukan kesetiaan atau berjasa terhadap Negara atau yang telah menunjukan prestasi kerja
yang luar biasa baiknya dapat diberikan penghargaan, demikian bunyi Pasal 33 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Penghargaan kepada PNS ini dapat
berupa tanda jasa atau bentuk penghargaan lainnya.
Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda
Jasa, dan Tanda Kehormatan, bahwa seorang PNS dapat memperoleh Tanda Kehormatan. Tanda
Kehormatan adalah penghargaan Negara yang diberikan presiden kepada seseorang, kesatuan,
institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap
bangsa dan Negara. Adapun tujuan pemberian Tanda Kehormatan adalah untuk : menghargai
jasa setiap orang yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang
kehidupan berbangsa dan bernegara, menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang
dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan Negara. Tanda
Kehormatan yang bisa diterima oleh seorang PNS adalah Tanda Kehormatan Satyalancana
Karya Satya.
Syarat umum untuk dapat memperoleh Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
adalah : PNS, memiliki integritas motal dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan Negara,
berkelakuan baik, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan Negara, tidak pernah dipidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, mengatur
Syarat khusus bagi seorang PNS untuk memperoleh Tanda Kehormatan Satyalancana Karya
Satya adalah PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD RI 1945,
Negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin
secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga
puluh) tahun, dengan ketentuan :
a. Dalam masa bekerja secara terus menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi
hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau
yang tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
b. Penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau
berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau
kembali bekerja di instansi;
c. Penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS.
Setiap penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya memiliki kewajiban :
a. Menjaga nama baik diri dan jasa yang telah diberikan kepada bangsa dan Negara;
b. Menjaga dan memelihara symbol dan/atau lencana Tanda Kehormatan;
c. Memberikan keteladanan dan menumbuhkan semangat masyarakat untuk berjuang dan
berbakti kepada bangsa dan Negara.
Manfaat Penghargaan (Reward)
Memberikan Informasi
Penghargaan dapat menarik perhatian personil dan memberi informasi atau mengingatkan
mereka tentang pentingnya sesuatu yang diberi penghargaan dibandingkan dengan hal yang lain.

Memberikan Motivasi
Penghargaan juga meningkatkan motivasi personil terhadap ukuran kinerja, sehingga membantu
personil dalam memutuskan bagaimana mereka mengalokasikan waktu dan usaha mereka.
Jenis-jenis Penghargaan (Reward)
a. Intrinstic Reward
Adalah penghargaan yang bersifat internal atau dirasakan secara individu yang biasanya
diperoleh dan dilibatkannya individu tersebut pada suatu aktivitas atau tugas tertentu, misalnya
perasaan puas.
b. Extrinsic Reward
Adalah reward yang dikontrol dan didistribusikan secara langsung oleh organisasi dan
merupakan reward yang berwujud.misalnya kompensasi.
c.Penghargaan Intrinsik.
Penghargaan intrinsik berupa rasa puas diri yang diperoleh seseorang yang telah berhasil
menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan telah mencapai sasaran tertentu. Untuk
meningkatkan penghargaan intrinsik manajemen dapat menggunakan berbagai tehnik seperti
penambahan tanggungjawab, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan usaha lain yang
meningkatkan harga diri seseorang dan yang mendorong orang untuk menjadi yang terbaik.
d.Penghargaan Ekstrinsik .
Penghargaan ekstrinsik terdiri dari kompensasi yang diberikan kepada personel, baik yang
berupa kompensasi langsung, tidak langsung, maupun berupa kompensasi non moneter.
Kompensasi langsung adalah pembayaran langsung berupa gaji atau upah pokok, honorarium
lembur atau hari libur, pembagian laba, pembagian saham, dan berbagai bonus lain yang
didasarkan atas kinerja personil. Penghargaan tidak langsung adalah semua pembayaran untuk
kesejahteraan personil seperti asuransi kecelakaan, asuransi hari tua, honorarium liburan,
tunjangan masa sakit. Penghargaan non moneter dapat berupa sesuatu yang secara ekstra
diberikan oleh perusahaan kepada personilnya, seperti ruang kerja yang memiliki lokasi dan
fasilitas istimewa, tempat parkir khusus, gelar istimewa dan sekretaris pribadi.
e.Penghargaan finansial
Penghasilan atau gaji merupakan hasil yang diperoleh sebagai kontraprestasi dari pekerjaan yang
telah diyakini secara mendasar bagi sebagian besar perusahaan sebagai daya tarik utama untuk
memberikan kepuasan kepada karyawannya. (Byars dan Rue, 2000).
jenis Kenaikan Pangkat yaitu :
1. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN
Adalah sebuah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi yang
tinggi. Kenaikan pangkat pilihan dibagi menjadi:
PNS yang menduduki jabatan struktural
PNS yang menduduki jabatan fungsional
PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya
PNS yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara
PNS yang diangkat menjadi pejabat Negara
PNS yang memperoleh STTB/Ijazah
PNS yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau
jabatan fungsional tertentu
PNS yang telah selesai dan lulus tugas belajar
PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang diangkat
dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional
tertentu
2. KENAKAN PANGKAT REGULER
adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memnuhi syarat yang ditentukan
(Durasi, Prestasi kerja, dll) tanpa terikat pada jabatan.
o bagi PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional
o bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar
o bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induk
3. KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA
PNS yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi. Yang
dimaksud tewas adalah :
1. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
2. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga
kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas
kewajibannya.
3. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani
yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
4. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai
akibat tindakan terhadap anasir itu
5.
4. KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN
Kenaikan pangkat pengabdian diberikan bagi PNS yang meninggal dunia atau akan
diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat
diberikan kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi, apabila :
a. Memiliki masa bekerja sebagai PNS selama :
Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya telah 1
(satu) bulan dalam pangkat terakhir.
Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dan sekurang kurangnya telah 1
(satu) tahun dalam pangkat terakhir.
Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus-menerus dan sekurang kurangnya telah 2
(dua) tahun dalam pangkat terakhir.
b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun
terakhir.
5. KENAIKAN PANGKAT PRAJURIT WAJIB
PNS yang menjalankan dinas prajurit wajib dibebaskan dari jabatan organiknya dan tetap
memiliki status sebagai PNS. Setelah selesai menjalani dinas prajurit wajib dan diberhentikan
dengan hormat dari dinas prajurit wajib, yang bersangkutan diangkat kembali pada instansi
semula dan diangkat dalam pangkat yang sekurang-kurangnya sama dengan pangkat terakhir
yang dimilikinya sebelum menjalankan dinas prajurit wajib.
PNS selama menjalani dinas prajurit wajib tidak diberikan kenaikan pangkat. Pemberian
pangkatnya dapat dipertimbangkan pada saat pengangkatan kembali pada instansi induknya
setelah ia selesai menjalankan dinas prajurit wajib dengan memperhitungkan penuh masa kerja
selama menjalankan dinas prajurit wajib dan dengan memperhatikan pangkat yang dimilikinya
sebagai prajurit wajib.
PERATURAN TENTANG KENAIKAN PANGKAT
o Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2002
o Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP 99 Tahun 2000 yang diubah dengan PP 12 Tahun 2002
o Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 jo PP 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan
PNS dalam Jabatan Struktural.
o Permendiknas nomor 28 tahun 2005 jo. Permendiknas nomor 6 tahun 2000 tentang Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
o Peraturan Presiden nomor 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar.
o Dan lain-lain
Untuk peraturan kenaikan pangkat PNS setiap kementrian / lembaga masing-masing mempunyai
peraturan turunan yang berbeda-beda.

More Related Content

What's hot

Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanAsas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanMuhammad Fahri
 
Telaahan staf 2019 sppd
Telaahan staf 2019 sppdTelaahan staf 2019 sppd
Telaahan staf 2019 sppdIrwanTiro
 
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015Dani Setiawan
 
Laporan monitoring
Laporan monitoringLaporan monitoring
Laporan monitoringYustus Rona
 
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaBuku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaKutsiyatinMSi
 
Organisasi Dan Perangkat Daerah
Organisasi Dan Perangkat DaerahOrganisasi Dan Perangkat Daerah
Organisasi Dan Perangkat DaerahSiti Sahati
 
Pengertian sumber hukum kepegawaian
Pengertian sumber hukum kepegawaianPengertian sumber hukum kepegawaian
Pengertian sumber hukum kepegawaianHendri Tovan
 
Pengaruh pendidikan dan pelatihan, motivasi, serta budaya organisasi terhadap...
Pengaruh pendidikan dan pelatihan, motivasi, serta budaya organisasi terhadap...Pengaruh pendidikan dan pelatihan, motivasi, serta budaya organisasi terhadap...
Pengaruh pendidikan dan pelatihan, motivasi, serta budaya organisasi terhadap...Aries Veronica
 
Protokoler dan Teknik Penyusunan Acara, Tempat, dll _Training Effective PR &...
Protokoler dan Teknik Penyusunan Acara, Tempat, dll  _Training Effective PR &...Protokoler dan Teknik Penyusunan Acara, Tempat, dll  _Training Effective PR &...
Protokoler dan Teknik Penyusunan Acara, Tempat, dll _Training Effective PR &...Kanaidi ken
 
5.sistem penggajian pns
5.sistem penggajian pns5.sistem penggajian pns
5.sistem penggajian pnsAmir Uddin
 
Anggaran dasar perseroan terbatas
Anggaran dasar perseroan terbatasAnggaran dasar perseroan terbatas
Anggaran dasar perseroan terbatasDua Dunia
 
3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf
3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf
3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdfHadi Purwa
 
Makalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraMakalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraHarles Janang
 

What's hot (20)

Sk bendahara
Sk bendaharaSk bendahara
Sk bendahara
 
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanAsas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
 
Telaahan staf 2019 sppd
Telaahan staf 2019 sppdTelaahan staf 2019 sppd
Telaahan staf 2019 sppd
 
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
 
Laporan monitoring
Laporan monitoringLaporan monitoring
Laporan monitoring
 
CONTOH SOP GA Terbaru 2015
CONTOH SOP GA Terbaru 2015CONTOH SOP GA Terbaru 2015
CONTOH SOP GA Terbaru 2015
 
TATA NASKAH DINAS 2014
TATA NASKAH DINAS 2014TATA NASKAH DINAS 2014
TATA NASKAH DINAS 2014
 
Job Description Office Boy
Job Description Office BoyJob Description Office Boy
Job Description Office Boy
 
Pola karier pns (uu 43 vs uu 5)
Pola karier pns (uu 43 vs uu 5)Pola karier pns (uu 43 vs uu 5)
Pola karier pns (uu 43 vs uu 5)
 
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaBuku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
 
Organisasi Dan Perangkat Daerah
Organisasi Dan Perangkat DaerahOrganisasi Dan Perangkat Daerah
Organisasi Dan Perangkat Daerah
 
Pengertian sumber hukum kepegawaian
Pengertian sumber hukum kepegawaianPengertian sumber hukum kepegawaian
Pengertian sumber hukum kepegawaian
 
Pengaruh pendidikan dan pelatihan, motivasi, serta budaya organisasi terhadap...
Pengaruh pendidikan dan pelatihan, motivasi, serta budaya organisasi terhadap...Pengaruh pendidikan dan pelatihan, motivasi, serta budaya organisasi terhadap...
Pengaruh pendidikan dan pelatihan, motivasi, serta budaya organisasi terhadap...
 
Protokoler dan Teknik Penyusunan Acara, Tempat, dll _Training Effective PR &...
Protokoler dan Teknik Penyusunan Acara, Tempat, dll  _Training Effective PR &...Protokoler dan Teknik Penyusunan Acara, Tempat, dll  _Training Effective PR &...
Protokoler dan Teknik Penyusunan Acara, Tempat, dll _Training Effective PR &...
 
5.sistem penggajian pns
5.sistem penggajian pns5.sistem penggajian pns
5.sistem penggajian pns
 
Anggaran dasar perseroan terbatas
Anggaran dasar perseroan terbatasAnggaran dasar perseroan terbatas
Anggaran dasar perseroan terbatas
 
3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf
3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf
3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf
 
LHP BPK
LHP BPKLHP BPK
LHP BPK
 
Makalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraMakalah administrasi negara
Makalah administrasi negara
 
Kode administrasi surat
Kode administrasi suratKode administrasi surat
Kode administrasi surat
 

Similar to tugas penghargaan pns

Sosialisasi Sistem Kerja.pptx
Sosialisasi Sistem Kerja.pptxSosialisasi Sistem Kerja.pptx
Sosialisasi Sistem Kerja.pptxAbulHasanAsyari2
 
Pengangkatan dalam jabatan struktural
Pengangkatan dalam jabatan strukturalPengangkatan dalam jabatan struktural
Pengangkatan dalam jabatan strukturalYudhi Aldriand
 
Pokokpokok kepegawaian (uu_8_thn_1974)_8
Pokokpokok kepegawaian (uu_8_thn_1974)_8Pokokpokok kepegawaian (uu_8_thn_1974)_8
Pokokpokok kepegawaian (uu_8_thn_1974)_8Ilham Mustafa
 
UU No 8 ttg pokok pokok kepegawaian
UU No 8 ttg pokok pokok kepegawaianUU No 8 ttg pokok pokok kepegawaian
UU No 8 ttg pokok pokok kepegawaianNorma Irmawati
 
Lita apriyana dp3 pp 10 1979
Lita apriyana   dp3 pp 10 1979Lita apriyana   dp3 pp 10 1979
Lita apriyana dp3 pp 10 1979Ayah Raihaana
 
Utoyo pokok – pokok kepegawaian
Utoyo   pokok – pokok kepegawaianUtoyo   pokok – pokok kepegawaian
Utoyo pokok – pokok kepegawaianAyah Raihaana
 
Kompensasi PEMBAYARAN TUNJANGAN JABFUNG.pdf
Kompensasi PEMBAYARAN TUNJANGAN JABFUNG.pdfKompensasi PEMBAYARAN TUNJANGAN JABFUNG.pdf
Kompensasi PEMBAYARAN TUNJANGAN JABFUNG.pdfsijafungbanjar
 
MSDM SP - Perbandingan UU Kepegawaian & skema michigan rekrutmen pegawai
MSDM SP - Perbandingan UU Kepegawaian & skema michigan rekrutmen pegawaiMSDM SP - Perbandingan UU Kepegawaian & skema michigan rekrutmen pegawai
MSDM SP - Perbandingan UU Kepegawaian & skema michigan rekrutmen pegawaiHerlambang Bagus
 
Lita apriyana pembinaan karir jfk
Lita apriyana   pembinaan karir jfkLita apriyana   pembinaan karir jfk
Lita apriyana pembinaan karir jfkAyah Raihaana
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...iswantosapoetra
 
Permen tahun2013 nomor107 tunj kinerja dikbud
Permen tahun2013 nomor107 tunj kinerja dikbudPermen tahun2013 nomor107 tunj kinerja dikbud
Permen tahun2013 nomor107 tunj kinerja dikbudWinarto Winartoap
 
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)Septian Muna Barakati
 
3. pp nomor 53 tahun 2010
3. pp nomor 53 tahun 20103. pp nomor 53 tahun 2010
3. pp nomor 53 tahun 2010Sofyan Saputra
 
Pemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawaiPemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawaiOvienMardiana
 
Disiplin pns
Disiplin pnsDisiplin pns
Disiplin pnswidi25
 
1-SOSIALISASI PP-53 BKD.pptx
1-SOSIALISASI PP-53 BKD.pptx1-SOSIALISASI PP-53 BKD.pptx
1-SOSIALISASI PP-53 BKD.pptxMuhammadSaka1
 

Similar to tugas penghargaan pns (20)

Sosialisasi Sistem Kerja.pptx
Sosialisasi Sistem Kerja.pptxSosialisasi Sistem Kerja.pptx
Sosialisasi Sistem Kerja.pptx
 
Pengangkatan dalam jabatan struktural
Pengangkatan dalam jabatan strukturalPengangkatan dalam jabatan struktural
Pengangkatan dalam jabatan struktural
 
Pokokpokok kepegawaian (uu_8_thn_1974)_8
Pokokpokok kepegawaian (uu_8_thn_1974)_8Pokokpokok kepegawaian (uu_8_thn_1974)_8
Pokokpokok kepegawaian (uu_8_thn_1974)_8
 
UU No 8 ttg pokok pokok kepegawaian
UU No 8 ttg pokok pokok kepegawaianUU No 8 ttg pokok pokok kepegawaian
UU No 8 ttg pokok pokok kepegawaian
 
Lita apriyana dp3 pp 10 1979
Lita apriyana   dp3 pp 10 1979Lita apriyana   dp3 pp 10 1979
Lita apriyana dp3 pp 10 1979
 
Utoyo pokok – pokok kepegawaian
Utoyo   pokok – pokok kepegawaianUtoyo   pokok – pokok kepegawaian
Utoyo pokok – pokok kepegawaian
 
Kompensasi PEMBAYARAN TUNJANGAN JABFUNG.pdf
Kompensasi PEMBAYARAN TUNJANGAN JABFUNG.pdfKompensasi PEMBAYARAN TUNJANGAN JABFUNG.pdf
Kompensasi PEMBAYARAN TUNJANGAN JABFUNG.pdf
 
MSDM SP - Perbandingan UU Kepegawaian & skema michigan rekrutmen pegawai
MSDM SP - Perbandingan UU Kepegawaian & skema michigan rekrutmen pegawaiMSDM SP - Perbandingan UU Kepegawaian & skema michigan rekrutmen pegawai
MSDM SP - Perbandingan UU Kepegawaian & skema michigan rekrutmen pegawai
 
Disiplin PNS
Disiplin PNSDisiplin PNS
Disiplin PNS
 
Lita apriyana pembinaan karir jfk
Lita apriyana   pembinaan karir jfkLita apriyana   pembinaan karir jfk
Lita apriyana pembinaan karir jfk
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
 
Permen tahun2013 nomor107 tunj kinerja dikbud
Permen tahun2013 nomor107 tunj kinerja dikbudPermen tahun2013 nomor107 tunj kinerja dikbud
Permen tahun2013 nomor107 tunj kinerja dikbud
 
DISIPLIN PNS.pptx
DISIPLIN PNS.pptxDISIPLIN PNS.pptx
DISIPLIN PNS.pptx
 
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)
Makalah hukum kepegawaian (disiplin pegawai negeri umk cabang raha)
 
3. pp nomor 53 tahun 2010
3. pp nomor 53 tahun 20103. pp nomor 53 tahun 2010
3. pp nomor 53 tahun 2010
 
Pemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawaiPemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawai
 
Disiplin pns
Disiplin pnsDisiplin pns
Disiplin pns
 
Pemberhentian Administrasi Kepegawaian
Pemberhentian Administrasi KepegawaianPemberhentian Administrasi Kepegawaian
Pemberhentian Administrasi Kepegawaian
 
DISIPLIN_PNS.ppt
DISIPLIN_PNS.pptDISIPLIN_PNS.ppt
DISIPLIN_PNS.ppt
 
1-SOSIALISASI PP-53 BKD.pptx
1-SOSIALISASI PP-53 BKD.pptx1-SOSIALISASI PP-53 BKD.pptx
1-SOSIALISASI PP-53 BKD.pptx
 

Recently uploaded

resiko, pengembalian dan kebijakan dividen
resiko, pengembalian dan kebijakan dividenresiko, pengembalian dan kebijakan dividen
resiko, pengembalian dan kebijakan dividenIndrianiSuhardin
 
Jual Obat Cytotec Di Makassar #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Makassar #082122229359 Apotik Jual Cytotec OriginalJual Obat Cytotec Di Makassar #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Makassar #082122229359 Apotik Jual Cytotec Originalmiftamifta7899
 
Couching Agenda 123 LATSAR 2022 Widi.pptx
Couching Agenda 123 LATSAR 2022 Widi.pptxCouching Agenda 123 LATSAR 2022 Widi.pptx
Couching Agenda 123 LATSAR 2022 Widi.pptxReza120164
 
Modul 5 & 6 - Konsep Dasar IPS - Kelompok 3.pdf
Modul 5 & 6 - Konsep Dasar IPS - Kelompok 3.pdfModul 5 & 6 - Konsep Dasar IPS - Kelompok 3.pdf
Modul 5 & 6 - Konsep Dasar IPS - Kelompok 3.pdfNoviNurazizah3
 
580114469-Materi-Dokumentasi-Dan-Administrasi-Kredit.pptx
580114469-Materi-Dokumentasi-Dan-Administrasi-Kredit.pptx580114469-Materi-Dokumentasi-Dan-Administrasi-Kredit.pptx
580114469-Materi-Dokumentasi-Dan-Administrasi-Kredit.pptxYuniPanjaitan4
 
PEDOMAN PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024 OKE.pdf
PEDOMAN PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024 OKE.pdfPEDOMAN PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024 OKE.pdf
PEDOMAN PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024 OKE.pdfMisbahAlMunir1
 
DRAFT PROGRAM KERJA UMUM SEKSI BIDANG.pdf
DRAFT PROGRAM KERJA UMUM SEKSI BIDANG.pdfDRAFT PROGRAM KERJA UMUM SEKSI BIDANG.pdf
DRAFT PROGRAM KERJA UMUM SEKSI BIDANG.pdfosisstekmensi2425
 
Soal PAS kls XII 2023-2024 ppt.pptx@kevin
Soal PAS kls XII 2023-2024 ppt.pptx@kevinSoal PAS kls XII 2023-2024 ppt.pptx@kevin
Soal PAS kls XII 2023-2024 ppt.pptx@kevinKevinYehezkielHutaso
 
Jual Obat Cytotec Di Padang #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Padang #082122229359 Apotik Jual Cytotec OriginalJual Obat Cytotec Di Padang #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Padang #082122229359 Apotik Jual Cytotec Originalmiftamifta7899
 

Recently uploaded (12)

resiko, pengembalian dan kebijakan dividen
resiko, pengembalian dan kebijakan dividenresiko, pengembalian dan kebijakan dividen
resiko, pengembalian dan kebijakan dividen
 
Obat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di Surabaya
Obat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di SurabayaObat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di Surabaya
Obat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di Surabaya
 
Jual Obat Cytotec Di Makassar #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Makassar #082122229359 Apotik Jual Cytotec OriginalJual Obat Cytotec Di Makassar #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Makassar #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
 
Couching Agenda 123 LATSAR 2022 Widi.pptx
Couching Agenda 123 LATSAR 2022 Widi.pptxCouching Agenda 123 LATSAR 2022 Widi.pptx
Couching Agenda 123 LATSAR 2022 Widi.pptx
 
Modul 5 & 6 - Konsep Dasar IPS - Kelompok 3.pdf
Modul 5 & 6 - Konsep Dasar IPS - Kelompok 3.pdfModul 5 & 6 - Konsep Dasar IPS - Kelompok 3.pdf
Modul 5 & 6 - Konsep Dasar IPS - Kelompok 3.pdf
 
580114469-Materi-Dokumentasi-Dan-Administrasi-Kredit.pptx
580114469-Materi-Dokumentasi-Dan-Administrasi-Kredit.pptx580114469-Materi-Dokumentasi-Dan-Administrasi-Kredit.pptx
580114469-Materi-Dokumentasi-Dan-Administrasi-Kredit.pptx
 
PEDOMAN PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024 OKE.pdf
PEDOMAN PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024 OKE.pdfPEDOMAN PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024 OKE.pdf
PEDOMAN PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024 OKE.pdf
 
Obat Cytotec Asli Pfizer 082220077622 Jual Obat Cytotec Asli
Obat Cytotec Asli Pfizer 082220077622 Jual Obat Cytotec AsliObat Cytotec Asli Pfizer 082220077622 Jual Obat Cytotec Asli
Obat Cytotec Asli Pfizer 082220077622 Jual Obat Cytotec Asli
 
DRAFT PROGRAM KERJA UMUM SEKSI BIDANG.pdf
DRAFT PROGRAM KERJA UMUM SEKSI BIDANG.pdfDRAFT PROGRAM KERJA UMUM SEKSI BIDANG.pdf
DRAFT PROGRAM KERJA UMUM SEKSI BIDANG.pdf
 
💊💊 OBAT PENGGUGUR KANDUNGAN BANDUNG 082223109953 ATAU CARA GUGURKAN JANIN KLI...
💊💊 OBAT PENGGUGUR KANDUNGAN BANDUNG 082223109953 ATAU CARA GUGURKAN JANIN KLI...💊💊 OBAT PENGGUGUR KANDUNGAN BANDUNG 082223109953 ATAU CARA GUGURKAN JANIN KLI...
💊💊 OBAT PENGGUGUR KANDUNGAN BANDUNG 082223109953 ATAU CARA GUGURKAN JANIN KLI...
 
Soal PAS kls XII 2023-2024 ppt.pptx@kevin
Soal PAS kls XII 2023-2024 ppt.pptx@kevinSoal PAS kls XII 2023-2024 ppt.pptx@kevin
Soal PAS kls XII 2023-2024 ppt.pptx@kevin
 
Jual Obat Cytotec Di Padang #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Padang #082122229359 Apotik Jual Cytotec OriginalJual Obat Cytotec Di Padang #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Padang #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
 

tugas penghargaan pns

  • 1. BENTUK DAN WUJUD PENGHARGAAN KEPADA PNS Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai manusia tidak terlepas dari karakteristik manusia pada umumnya, yakni : 1. Ingin dimengerti; 2. Merasa diperhatikan, atau tak mau di “cuekin”; 3. Tak ingin disalahkan; 4. Dilayani dengan baik; 5. Ingin dihargai; 6. Dianggap penting; 7. Merasa nyaman; 8. Ingin selalu harapannya terpenuhi. Salah satu wujud perhatian Pemerintah terhadap harapan dan keinginan PNS yang telah menunjukan kesetiaan atau berjasa terhadap Negara atau yang telah menunjukan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dapat diberikan penghargaan, demikian bunyi Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Penghargaan kepada PNS ini dapat berupa tanda jasa atau bentuk penghargaan lainnya. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, bahwa seorang PNS dapat memperoleh Tanda Kehormatan. Tanda Kehormatan adalah penghargaan Negara yang diberikan presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan Negara. Adapun tujuan pemberian Tanda Kehormatan adalah untuk : menghargai jasa setiap orang yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang
  • 2. kehidupan berbangsa dan bernegara, menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan Negara. Tanda Kehormatan yang bisa diterima oleh seorang PNS adalah Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya. Syarat umum untuk dapat memperoleh Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah : PNS, memiliki integritas motal dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan Negara, berkelakuan baik, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan Negara, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, mengatur Syarat khusus bagi seorang PNS untuk memperoleh Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD RI 1945, Negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, dengan ketentuan : a. Dalam masa bekerja secara terus menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan Negara; b. Penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi; c. Penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS. Setiap penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya memiliki kewajiban : a. Menjaga nama baik diri dan jasa yang telah diberikan kepada bangsa dan Negara; b. Menjaga dan memelihara symbol dan/atau lencana Tanda Kehormatan; c. Memberikan keteladanan dan menumbuhkan semangat masyarakat untuk berjuang dan berbakti kepada bangsa dan Negara.
  • 3. Manfaat Penghargaan (Reward) Memberikan Informasi Penghargaan dapat menarik perhatian personil dan memberi informasi atau mengingatkan mereka tentang pentingnya sesuatu yang diberi penghargaan dibandingkan dengan hal yang lain. Memberikan Motivasi Penghargaan juga meningkatkan motivasi personil terhadap ukuran kinerja, sehingga membantu personil dalam memutuskan bagaimana mereka mengalokasikan waktu dan usaha mereka. Jenis-jenis Penghargaan (Reward) a. Intrinstic Reward Adalah penghargaan yang bersifat internal atau dirasakan secara individu yang biasanya diperoleh dan dilibatkannya individu tersebut pada suatu aktivitas atau tugas tertentu, misalnya perasaan puas. b. Extrinsic Reward Adalah reward yang dikontrol dan didistribusikan secara langsung oleh organisasi dan merupakan reward yang berwujud.misalnya kompensasi. c.Penghargaan Intrinsik. Penghargaan intrinsik berupa rasa puas diri yang diperoleh seseorang yang telah berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan telah mencapai sasaran tertentu. Untuk meningkatkan penghargaan intrinsik manajemen dapat menggunakan berbagai tehnik seperti penambahan tanggungjawab, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan usaha lain yang meningkatkan harga diri seseorang dan yang mendorong orang untuk menjadi yang terbaik. d.Penghargaan Ekstrinsik .
  • 4. Penghargaan ekstrinsik terdiri dari kompensasi yang diberikan kepada personel, baik yang berupa kompensasi langsung, tidak langsung, maupun berupa kompensasi non moneter. Kompensasi langsung adalah pembayaran langsung berupa gaji atau upah pokok, honorarium lembur atau hari libur, pembagian laba, pembagian saham, dan berbagai bonus lain yang didasarkan atas kinerja personil. Penghargaan tidak langsung adalah semua pembayaran untuk kesejahteraan personil seperti asuransi kecelakaan, asuransi hari tua, honorarium liburan, tunjangan masa sakit. Penghargaan non moneter dapat berupa sesuatu yang secara ekstra diberikan oleh perusahaan kepada personilnya, seperti ruang kerja yang memiliki lokasi dan fasilitas istimewa, tempat parkir khusus, gelar istimewa dan sekretaris pribadi. e.Penghargaan finansial Penghasilan atau gaji merupakan hasil yang diperoleh sebagai kontraprestasi dari pekerjaan yang telah diyakini secara mendasar bagi sebagian besar perusahaan sebagai daya tarik utama untuk memberikan kepuasan kepada karyawannya. (Byars dan Rue, 2000). jenis Kenaikan Pangkat yaitu : 1. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN Adalah sebuah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi yang tinggi. Kenaikan pangkat pilihan dibagi menjadi: PNS yang menduduki jabatan struktural PNS yang menduduki jabatan fungsional PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya PNS yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara PNS yang diangkat menjadi pejabat Negara PNS yang memperoleh STTB/Ijazah PNS yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu PNS yang telah selesai dan lulus tugas belajar
  • 5. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu 2. KENAKAN PANGKAT REGULER adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memnuhi syarat yang ditentukan (Durasi, Prestasi kerja, dll) tanpa terikat pada jabatan. o bagi PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional o bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar o bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induk 3. KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA PNS yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi. Yang dimaksud tewas adalah : 1. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya. 2. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya. 3. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya. 4. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu 5. 4. KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN Kenaikan pangkat pengabdian diberikan bagi PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, apabila : a. Memiliki masa bekerja sebagai PNS selama :
  • 6. Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir. Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dan sekurang kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir. Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus-menerus dan sekurang kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir. 5. KENAIKAN PANGKAT PRAJURIT WAJIB PNS yang menjalankan dinas prajurit wajib dibebaskan dari jabatan organiknya dan tetap memiliki status sebagai PNS. Setelah selesai menjalani dinas prajurit wajib dan diberhentikan dengan hormat dari dinas prajurit wajib, yang bersangkutan diangkat kembali pada instansi semula dan diangkat dalam pangkat yang sekurang-kurangnya sama dengan pangkat terakhir yang dimilikinya sebelum menjalankan dinas prajurit wajib. PNS selama menjalani dinas prajurit wajib tidak diberikan kenaikan pangkat. Pemberian pangkatnya dapat dipertimbangkan pada saat pengangkatan kembali pada instansi induknya setelah ia selesai menjalankan dinas prajurit wajib dengan memperhitungkan penuh masa kerja selama menjalankan dinas prajurit wajib dan dengan memperhatikan pangkat yang dimilikinya sebagai prajurit wajib. PERATURAN TENTANG KENAIKAN PANGKAT o Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2002 o Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 99 Tahun 2000 yang diubah dengan PP 12 Tahun 2002 o Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 jo PP 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural.
  • 7. o Permendiknas nomor 28 tahun 2005 jo. Permendiknas nomor 6 tahun 2000 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi o Peraturan Presiden nomor 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar. o Dan lain-lain Untuk peraturan kenaikan pangkat PNS setiap kementrian / lembaga masing-masing mempunyai peraturan turunan yang berbeda-beda.