Disiplin PNS

DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
KANREG II BKN SURABAYA

INSTRUMEN KENDALI DISIPLIN PNS
1. Peraturan Perundang-undangan :
a. PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS
b. PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS
c. PP Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian
Sementara Pegawai Negeri
d. PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian PNS
e. PP 37 Tahun 2004 PNS dilarang menjadi Parpol
f. Kep Menpan 8A/2005 PNS yang akan menjadi Cabup dan Wabup
2. Buku Biru
Berdasarkan SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/80 tanggal 11 Pebruari 1980,
maka bagi setiap PNS menurut ketentuan tersebut diatas disediakan buku
catatan penilaian yang lazim disebut buku biru, dimana atasan langsung
PNS yang bersangkutan wajib mengisi dan mencatat segala temuan dari
bawahannya baik yang positif maupun yang negatif dan menyimpannya.
Buku Biru ini dijadikan dasar didalam mengisi DP-3
3. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
Berdasarkan PP Nomor 10 tahun 1979 setiap atasan langsung PNS sebagai
pejabat yang berwenang dan berkewajiban untuk melakukan penilaian
terhadap pelaksanaan pekerjaan PNS dilingkungan yang dibawahinya.

4. Daftar Hadir (Kep Pres 58/1964 dan Kep Pres 17/1984).
Sebagai konsekwensi ketentuan jam kantor, maka kehadiran
PNS dapat diketahui melalui daftar hadir yang harus diisi
secara tertip, jujur dan terawasi serta terkelola dengan baik
5. Laporan Kegiatan
Untuk mengetahui produktivitas kerja suatu unit kerja setiap
hari, minggu, bulan dan setiap tahunnya akan sangat mudah
diketahui apabila setiap atasan dapat menerima laporan
kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat unit kerja ditingkat
bawahnya
6. Suasana kerja kantor dan Kebersihan kantor, Ruang kerja,
Toilet dsb
Indikator lain yang dapat menunjukkan bahwa instansi telah
menerapkan disiplin dengan baik dapat dilihat dari suasana
kerja kantor dan kebersihan kantornya, terutama kamar
mandi dan toilet.

Pola-pola pembinaan disiplin
• Pengembangan Kepribadian
• Penghargaan atas usaha pegawai
• Saling percaya antar unit/ bagian
• Penghargaan atas harga diri tiap pegawai
• Mengurangi kecemasan dalam bekerja
• Peningkatan karier pegawai
• Menciptakan lingkungan kerja yang
menyenangkan
• Saling menghormati sesama pegawai

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
1. Materi :
Peraturan Pemerintah ini mengatur kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin
bagi yang melanggarnya.
2. Kewajiban PNS
Pegawai Negeri Sipil Wajib :
a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
1945, Negara dan Pemerintah
b. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan golongan atau
diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak
kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak
lain.
c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan
PNS.
d. Mengangkat dan mentaati sumpah/j anji PNS dan sumpah/ janji jabatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan sebaik-baiknya.
f. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik
yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku
secara umum.
g. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya & penuh
pengabdian.
h. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan
Negara.

i. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Korps
Pegawai Negeri Sipil.
j. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yg dapat
membahaya kan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama dibidang keamanan,
keuangan & materiil.
k. Mentaati ketentuan jam kerja (Kep Pres 58/1964 dan Kep Pres 17/1984).
l. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik baiknya.
n. Memberikan pelayanan dengan sebaik baiknya kepada masyarakat menurut bidang
tugasnya masing-masing.
o. Bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
p. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.
q. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya.
r. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
s. Memberikan kesempatan kepada bawahannya mengembangkan kariernya.
t. Mentaati ketentuan peraturan perundang undangan tentang perpajakan.
u. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan satun terhadap
masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil dan terhadap atasan.
v. Hormat menghormati antara sesama warganegara yang memeluk Agama/Kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan.
w. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
x. Mentaati segala peraturan perundang–undangan & peraturan kedinasan yang berlaku.
y. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
z. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang
diterima mengenai pelanggaran disiplin

3. Larangan
a. Melakukan hal hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat
Negara, Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil
b. Menyalahgunakan wewenangnya
c. Tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing.
d. Menyalahgunakan barang barang uang atau surat surat berharga milik
Negara.
e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan menyewakan atau meminjamkan
barang barang, dokumen atau surat surat berharga milik Negara secara
tidak sah.
f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau
orang lain didalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau
tidak langsung merugikan Negara.
g. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas
dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun diluar
lingkungan kerjanya.
h. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun
juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu
bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
i. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau
martabat Pegawai Negeri Sipil kecuali untuk kepentingan jabatan.

j. Bertindak sewenang wenang terhadap bawahannya.
k. Melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan
yang dapat berakibat mengahalangi atau mempersulit salah satu pihak
yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang
dilayani.
l. Mengahalangi berjalannya tugas kedinasan.
m. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui
karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak
lain.
n. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk
mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah.
o. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada
dalam ruang lingkup kekuasaannya.
p. Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada
dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu
sedemikian rupa sehingga melalui pemilik saham tersebut dapat langsung
atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya
perusahaan.
q. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun sambilan
menjadi direksi pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang
berpangkat Pembina golongan ruang IV/a keatas atau yang memangku
jabatan eselon I.
r. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam
melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi golongan atau pihak
lain
s. Menjadi Anggota Partai Politik

4. TINGKATAN DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN
Tingkatan jenis hukuman disiplin adalah sebagai berikut :
1. Hukuman disiplin ringan yang terdiri dari :
a. Tegoran lisan
b. Tegoran tertulis
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Hukuman disiplin sedang yang terdiri dari
a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun
b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama
1 (satu) tahun
c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
3. Hukuman disiplin berat yang terdiri dari :
a. Penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1
(satu) tahun
b. Pembebasan dari jabatan
c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
PNS
d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin
N0 P E J A B A T JENIS HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PNS
1 2 3 4
1 Presiden 1. Pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri dan Pemberhen tian
tidak dengan hormat sebagai PNS
1. Yang berpangkat Pembina
Utama Muda golongan
ruang IV/c keatas.
2. Pembebasan dari jabatan 2. Yang memangku jabatan
struktural eselon I dan
jabatan fungsional jenjang
utama, kecuali jabatan
struktural eselon I di
Pemda Propinsi
2 Pejabat Pem-
bina Kepega-
waian Pusat
1. Semua jenis hukuman disiplin ringan
2. Semua jenis hukuman disiplin sedang
3. Penurunan pangkat yang setingkat lebih
rendah untuk paling lama 1 (sa tu) tahun
4. Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang
menduduki jabatan struktural ese-lon II
kebawah atau jabatan fungsional yang
jenjang Madya ke bawah
5. Pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri dan pemberhen tian
tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS
yang berpangkat Pem-bina Tingkat I golongan
ruang IV/b kebawah
Semua PNS Pusat dalam
lingkungannya.

1 2 3 4
3 Pejabat Pem-
bina Kepega-
waian Daerah
Propinsi
1. Semua jenis hukuman disiplin ringan
3. Penurunan pangkat yang setingkat le-bih
rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun
menduduki jabatan struktural ese-lon II
kebawah atau jabatan fung sional Jenjang
Madya ke bawah
permintaan sendiri dan pember-hentian
tidak dengan hormat sebagai PNS bagi
PNS yang berpangkat Pem-bina Tingkat I
golongan ruang IV/b kebawah
PNS Daerah Propinsi
dalam lingkungannya
4 Gubernur se
laku wakil
Pemerintah
Pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri dan pemberhen tian tidak
dengan hormat sebagai PNS yang berpangkat
Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina
Tingkat I golongan ruang IV/b.
PNS Daerah Kabupa-
ten/Kota dalam ling-
kungannya

1 2 3 4
5. Pejabat Pem-
bina Kepega-
waian Dae-rah
Kabupa-
ten/Kota
1 Semua jenis hukuman disiplin ringan
3. Penurunan pangkat yang seting kat lebih rendah
untuk paling lama 1 (satu) tahun
menduduki jabatan struktural eselon II keba-wah
atau jabatan fungsional yang Jenjang Madya.
permintaan sendiri dan pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang
berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d
kebawah
PNS Daerah Kabupaten/ Kota
dalam lingkungan-nya

Pendelegasian penjatuhan hukuman disiplin
NO
PEJABAT YANG
DIDELEGASIKAN
JENIS HUKUMAN YANG DIDELEGASIKAN
1 Pejabat Struktural
eselon IV atau yang
setingkat
Semua tingkat hukuman disiplin ringan
eselon III atau
yang setingkat
1. Semua tingkat hukuman disiplin ringan
2. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) thn
eselon II atau yang
setingkat
2. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) th
3. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling
lama 1(satu) tahun
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
eselon I atau yang
setingkat
2. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun
3. Penurunan gaji sebasar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling
lama 1 (satu) tahun
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
5. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk
paling lama 1 (satu) tahun
6. Pembebasan dari jabatan

1. Sebelum penjatuhan hukuman disiplin pejabat yang berwenang menghukum wajib
memeriksa terlebih dahulu PNS yg disangka melakukan pelanggaran hukuman
disiplin,
2. Pemeriksaan dilakukan secara lisan untuk jenis hukuman ringan dan pemeriksaan
dilakukan secara tertulis untuk jenis hukuman disiplin sedang dan berat;
3. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup
4. Pada dasarnya pemeriksaan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang
menghukum, namun untuk memepercepat pemeriksaan dapat memerintahkan
pejabat lain untuk memeriksa dengan ketentuan pejabat yang diperintahkan untuk
melakukan pemeriksaan tersebut tidak boleh berpangkat atau memengku jabatan
yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa
5. Apabila PNS yang melakukan pelanggaran tidak memenuhi panggilan untuk
diperiksa tanpa alasan yang syah, maka dibuat panggilan kedua secara tertulis dan
apabila PNS itu tidak juga memenuhi panggilan kedua, maka pejabat yang
berwenang dapat menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bahan-bahan yang
ada padanya.
6. Dalam melakukan pemeriksaan pejabat yang berwenang dapat meminta keterangan
dari orang lain yang dipandang perlu
Tata cara Pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian hukuman
disiplin

7. Berdasarkan hasil pemeriksaan pejabat yang berwenang memutuskan jenis
hukuman disiplin yang dijatuhkan dan harus disebutkan pelanggaran disiplin
yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
8. Kepada PNS yang melakukan beberapa pelanggaran displin terhadapnya
hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin
9. PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin dan kemudian melakukan pelang-
garan disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin
yang lebih berat
10. Untuk jenis hukuman disiplin berupa teguran lisan disampaikan secara lisan,
dan untuk jenis hukuman tegoran tertulis dan pernyataan tidak puas secara
tertulis dinyatakan secara tertulis. Sedangkan untuk jenis hukuman sedang
dan berat ditetapkan dengan surat keputusan.
11. Penyampaian hukuman disiplin dilakukan secara tertutup.

Keberatan atas hukuman disiplin
1. PNS yang dijatuhi salah satu jenis hukuman ringan tidak dapat mengajukan kebe-
ratan.
2. PNS yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sedang atau berat dapat
mengajukan keberatan kepada atas pejabat yang berwenang menghukum dalam
jangka waktu 14 hari terhitung ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut.
3. Keberatan tersebut diajukan secara tertulis melalui saluran hirarkhi dan memuat
alasan keberatan itu.
4. Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan Presiden tidak dapat dilakukan keberatan
5. Setiap pejabat yang menerima surat keberatan wajib menyampaikan kepada atas
pejabat yang berwenang dalan jangka waktu 3 hari kerja terhitung mulai tanggal ia
menerima surat keberatan tersebut;
6. Pejabat yang berwenang menghukum wajib memberikan tanggapan atas keberatan
yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam waktu 3 hari kerja terhitung mulai
tanggal ia menerima surat keberatan tersebut;
7. Atas pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan
yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka 1 bulan terhitung mulai
tanggal, ia menerima surat keberatan;
8. Atasan pejabat berwenang dapat memperkuat atau mengubah hukuman disiplin yang
dijatuhkan.
9. Terhadap keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum, tidak dapat
diajukan keberatan. diajukan keberatan.

Berlakunya hukuman disiplin
1. Hukuman disiplin bagi jenis hukuman disiplin ringan berklaku sejak
tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang
bersangkutan.
2. Hukuman disiplin bagi jenis hukuman sedang dan berat diatur sebagai
berikut :
a. Apabia tidak ada keberatan mulai berlaku pada hari ke 15, terhitung
mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima hukuman disiplin,
kecuali hukuman disiplin pembebasan dari jabatan.
b. Apabila ada keberatan mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas
keberatan tersebut; kecuali jenis hukuman disiplin pembebasan dari
jabatan
c. Jenis hukuman disiplin pembebasan dari jabatan mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
3. Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu
penyampaian hukuman disiplin, maka hukuman disiplin itu berlaku pada
hari ke 30 terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian
keputusan hukuman disiplin tersebut.

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
1. PNS yang berpangkat Pembina Golru IV/b kebawah yang dijatuhi
salah satu jenis hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai PNS dapat mengajukan keberatan kepada Badan
Pertimbangan Kepegawaian
2. Keputusan yang diambil oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian wajib
dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan.
KETENTUAN LAIN
1. PNS yang meninggal dunia atau mencapai BUP pada waktu men-
jalani hukuman disiplin jenis hukuman disiplin penundaan kenaikan
gaji berkala paling lama 1 tahun, penurunan gaji sebesar 1 kali
kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun dan penurunan
pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun, dianggap
telah selesai menjalankan hukuman disipliln.
2. Calon PNS yang dijatuhi hukuman sedang atau berat dinyatakan tidak
memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS.

Hal-hal yang diatur :
1. PNS yang melakukan perkawinan pertama wajib melaporkan kepada pejabat melalui
saluran hirarkhi selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkan.
2. Ketentuan tersebut juga berlaku kepada PNS yang telah menjadi Janda/Duda yang
akan melangsungkan perkawinan lagi
3. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin terlebih dahulu dari
pejabat, yang diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang lengkap.
4. PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin dari pejabat
yang berwenang.
5. PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga dan keempat.
6. PNS dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri tanpa ikatan
perkawinan yang sah
7. Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan
sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, pembagiana
tersebut adalah 1/3 untuk PNS Pria 1/3 untuk bekas istri dan 1/3 utuk anak-anaknya
8. Apabila dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai anak maka istri memperoleh ½
dari gajinya.
9. Istri tidak diberikan gaji apabila alasan perceraian dikarenakan, istri berzina,
melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap
suami menjadi pemabuk atau penjudi berat, atau selama 2 tahun berturut-turut
meninggalkan suami tanpa izin, dan alasan yang sah.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 jo.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990

1, PNS yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban, sepertihalnya :
a. PNS lebih dari 1 tahun tidak memberitahukan secara tertulis mengenai
perkawinan pertama,
b. PNS yang telah menjadi duda/janda telah lebih dari 1 tahun tidak
memberitahukan secara tertulis perkawinannya lagi;
c. PNS yang melakukan perceraian tanpa izin terlebih dahulu dari pejabat yang
berwenang;
d. PNS yang tidak mendapat izin terlebih dahulu,dari pejabat yang berwenang
untuk beristri lebih dari satu(a,b,c,d) dijatuhi salah satu hukuman disiplin
berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
2. PNS wanita yang menjadi istri kedua, ketiga dan keempat dijautuhi hukuman disiplin
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
3. Atasan atau pejabat yang melanggar ketentuan yang diatur didalam Peraturan
Penerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
dijatuhi salah satu jenis hukuman berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
30 Tahun 1980
4. PNS yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji, dijatuhi salah satu
jenis hukuman berat berdasarkan Peraturan Pemerintah 30 tahun 1980
5. Tatacara penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah nomor 30 Tahun 1980
Sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Th
1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG
PEMBERHENTIAN PNS
Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan disiplin PNS :
1. PNS dapat diberhentiakan tidak dengan hormat dikarenakan :
a. Melanggar sumpah/janji PNS, sumpah/Janji jabatan atau peraturan disiplin
(pasal 8)
b. Dihukum penjara berdasar keputusan pengadilan yang sudah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan tindakan
pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya
4 tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat (pasal 8);
c. PNS yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan penga-
dilan yang ,mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan
tindakan pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan
jabatan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (pasal9);
d. Melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau kegiatan yang
menetang Negara dan atau Pemerintah;
e. PNS yang dalam waktu 6 bulan terus menerus meninggalkan tugasnya
secara tidak sah (pasal 12, ayat 3)
2. PNS yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 bulan terus
menerus, dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga;

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1966 TENTANG
PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA PNS
Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan disiplin PNS adalah :
1. Untuk kepentingan peradilan PNS yang didakwa telah melakukan
kejahatan/ pelanggaran jabatan oleh pihak berwajib dikenakan
tahanan sementara, maka mulai saat penahanannya harus
dikenakan pemberhentian sementara (pasal 2 ayat 1).
2. Ketentuan tersebut juga diberlakukan bagi PNS yang dikenakan
tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu
pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut jabatannya,
namun berakibat hilangnya penghargaan, martabat dan wibawa
pegawai tersebut (pasal 2 ayat 2)
3. PNS harus diberhentikan jika terbutkti melakukan penyelewengan
terhadap idiologi dan haluan negara serta merugikan kepentingan
dan keselamatan bangsa dan negara (pasal 3)

Sanksi terhadap pelanggaran :
1. PNS yang diberhentikan sementara dan terdapat petujuk yang cukup
meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas
dirinya, maka mulai bulan berikutnya ia diberhentikan dan diberikan bagian
gaji sebesar 50% dari gaji yang diterimanya terakhir (pasal 4 ayat 1 huruf a).
2. PNS yang diberhentikan sementara dan belum terdapat petujuk yang
cukup meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan
atas dirinya, maka mulai bulan berikutnya ia diberhentikan dan diberikan
bagian gaji sebesar 75% dari gaji yang diterimanya terakhir (pasal 4 ayat 1
huruf b).
3. PNS yang dikenakan pemberhentian sementara karena didakwa telah
melakukan suatu hukum pidana yang tidak menyangkut pada jabatannya,
namun berakibat hilangnya penghargaan, martabat dan wibawa pegawai
tersebut, maka mulai bulan berikutnya ia diberhentikan dan diberikan bagian
gaji sebesar 75% dari gaji yang diterimanya terakhir (pasal 4 ayat 2)
4. PNS yang menerima bagian gaji diatas, mendapat tunjangan keluarga,
tujangan kemahalan umum dan lain-lain kecuali tunjangan jabatan dan
fasilitas yang ada hubungannya dengan jabatannya (pasal 5)-

Lain-lain
1. Untuk menghindarkan kerugian keuangan negara, maka perkara
yang menyebabkan PNS dikenakan pemberhentian sementara
harus diperiksa dalam waktu yang secepatnya dan segera diambil
keputusan yang tepat terhadap diri pegawai tersebut
2. Jika menurut pemeriksaan pihak yang berwajib ternyata PNS
tersebut tidak bersalah, maka pegawai tersebut harus segera
diangkat dan dipekerjakan kembali dan PNS tersebut berhak
mendapat gaji penuh serta penghasilan yang lainnya.
3. Jika PNS tersebut bersalah maka harus diambil tindakan
pemberhentian sedangkan bagian gaji berikut tunjangan yang telah
dibayarkan tidak dipungut kembali.
4. Pemberhentian seorang PNS ditetapkan mulai akhir bulan
keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan
hukum yang pasti.

LARANGAN P N S MENJADI ANGGOTA
PARTAI POLITIK
PP No. 37 Tahun 2004
• Larangan dan Kewajiban
– PNS yang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai
politik (parpol) diberhentikan sebagai PNS
– PNS dilarang menjadi anggota dan/ atau pengurus parpol
– PNS yang akan menjadi anggota dan/ atau pengurus
parpol wajib mengundurkan diri sebagai PNS
– PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud di
atas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, tmt akhir
bulan pengajuan pengunduran diri

• Pemberhentian PNS yang mengajukan pengunduran diri
ditangguhkan bila :
– Masih dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang karena
diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS yang dapat dijatuhi
hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai PNS
– Sedang mengajukan upaya banding administratif kepada BAPEK
karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai PNS
– Mempunyai tanggung jawab kedinasan yang dalam waktu
singkat tidak dapat dialihkan kepada PNS lainnya
• Penangguhan tersebut dilakukan sampai dengan adanya
keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang
tetap.
• Penangguhan tersebut dilakukan untuk paling lama 6
(enam) bulan.

• Pengunduran diri PNS diajukan secara tertulis kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian dan tembusannya
disampaikan kepada :
– Atasan langsung PNS yang bersangkutan serendah-
rendahnya Eselon IV
– Pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian
– Pejabat yang bertanggung jawab di bidang keuangan
• Atasan langsung wajib menyampaikan pertimbangan
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya
tembusan pengunduran diri
• Pejabat Pembina Kepegawaian wajib mengambil
keputusan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja
sejak diterimanya pertimbangan dari atasan langsung
PNS ybs.

• Apabila sampai dengan 10 hari kerja sejak atasan
langsung menerima surat pengunduran diri tidak
memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian, maka selambat-lambatnya 20 hari
kerja sejak diterimanya surat pengunduran diri,
keputusan pemberhentian dapat ditetapkan tanpa
pertimbangan atasan langsung PNS ybs.
• Apabila sampai tenggang waktu sebagaimana
dimaksud di atas Pejabat Pembina Kepegawaian tidak
mengambil keputusan, maka usul pengunduran diri
Pegawai Negeri Sipil tsb dianggap dikabulkan.
• Pejabat Pembina Kepegawaian sudah harus
menetapkan keputusan pemberhentian PNS ybs
selambat-lambatnya 30 hari sejak dikabulkan.

• Dalam hal PNS yang mengundurkan diri
ditangguhkan, maka Pejabat Pembina Kepe-
gawaian memberikan alasan tertulis.
• Pejabat Pembina Kepegawaian dapat men-
delegasikan wewenangnya atau memberi kuasa
kepada pejabat lain di lingkungannya serendah-
rendahnya pejabat struktural eselon II untuk
menangguhkan pemberhentian PNS
• Keputusan Pemberhentian atau penangguhan
pemberhentian PNS, disampaikan kepada PNS
ybs dan pejabat lain yang berkaitan

• PNS yang menjadi anggota dan/ atau pengurus
parpol tanpa mengundurkan diri sbg PNS ,
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS
terhitung mulai akhir bulan ybs menjadi anggota
dan/ atau pengurus parpol.
• PNS yang mengundurkan diri dan ditangguhkan
pemberhentiannya, tetapi tetap menjadi anggota
dan/ atau pengurus parpol, diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai PNS mulai akhir bulan
ybs menjadi anggota dan/ atau pengurus parpol.

• Ketentuan dalam PP ini berlaku juga
bagi PNS yang akan menjadi Calon
Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
• PNS yang diberhentikan dengan hormat
atau tidak dengan hormat berdasar PP
ini, diberikan hak-haknya sesuai
ketentuan peraturan perundang-un-
dangan yang berlaku.

NETRALITAS P N S DALAM PILKADA
1. PNS yang menjadi Calon Kepala atau
Wakil Kepala Daerah (SE MENPAN 08A/2005).
 Wajib membuat Surat Pernyataan
mengundurkan diri dari jabatan negeri
 Dilarang menggunakan anggaran Pemerintah/
dan/ atau Pemerintah Daerah
 Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait
dengan jabatannya
 Dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil
lainnya untuk memberikan dukungan dalam
kampanye

2. Bagi PNS yang bukan calon Kepala Daerah atau
Wakil Kepala Daerah
 Dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk
mendukung calon Kepala atau Wakil Daerah
 Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan
jabatannya dalam kegiatan kampanye
 Dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
calon selama masa kampanye
 Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara
(PPS), Kelompok Pennyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS) dan Pengawasan Pemilihan dengan ijin dari
Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasan langsung.
 Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas
dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin PNS
sebagaimana diatur dalam PP 30/l980.

SANKSI ATAS PELANGGARAN
Hukuman disiplin tingkat berat berupa
penurunan pangkat setingkat lebih
rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun
bagi :
– PNS yang melibatkan PNS lainnya untuk
memberikan dukungan dalam kampanye
– PNS yang duduk sebagai panitia Penga-
wasan Pemilihan tanpa ijin dari Pejabat
Pembina Kepegawaian atau atasan
langsung

Hukuman disiplin tingkat berat
Pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai P N S bagi :
– PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye
untuk mendukung Kepala/Wakil Kepala Daerah
– PNS yang menggunakan fasilitas yang terkait
dengan jabatannya dalam kegiatan kampanye
– PNS yang menjadi anggota PPK, PPS, KPPS
tanpa ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian
atau Atasan Langsung

 Hukuman disiplin Tingkat Berat Pemberhentian
tidak dengan hormat sebagai PNS bagi :
– PNS yang menggunakan Anggaran Pemerintah
/Pemerintah Daerah dalam proses pemilihan
Kepala/Wakil Kepala Daerah
– PNS yang menggunakan fasilitas terkait dengan
jabatannya dalam proses pemilihan Kepala/Wakil
Kepala Daerah
– PNS yang membuat keputusan dan atau tindakan
yang menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon selama masa kampanye
 Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat ybw.
menghukum, dilakukan atas dasar BAP oleh
pemeriksa sesuai prosedur yang berlaku.

PENUTUP
1. Dalam upaya penegakan disiplin pada dasarnya telah diatur dalam
berbagai peraturan perundangan, namun dalam implementasinya
sangatlah tergantung pada kesadaran, motivasi yang ada pada diri
PNS itu sendiri, serta keberanian pejabat atasan untuk menegakkan
aturan yang ada tersebut.
2. Keseimbangan pemberian reward bagi pegawai yang berprestasi dan
punishment atau sanksi yang tegas bagi pegawai yang melanggar
peraturan adalah syarat mutlak yang sangat dibutuhkan bagi upaya
penegakan disiplin PNS.
3. Contoh dan keteladanan dari pimpinan merupakan faktor utama
yang sangat menentukan bagi keberhasilan dan tercapainya upaya
penegakan disiplin PNS dilingkungan unit kerja masing-masing.
4. Kesejahteraan PNS merupakan motivasi pendorong yang sangat
signifikan dalam upaya penegakan dan pelaksanaan dispiln PNS,
5. Disiplin yang tumbuh dari kesadaran hati masing-masing diri PNS jauh
lebih baik dari pada disiplin yang dipaksakan atau karena terpaksa.

Disiplin PNS

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Disiplin PNS

Similar to Disiplin PNS (20)

Disiplin PNS