HUBUNGAAN INTERNASIONAL                RUANG LINGKUP:          1.    KERJASAMA INTERNAS.          2.    PERJANJIAN INTERNA...
Materi pokok Pengertian, pentingnya dan sarana2 hub  internasional bagi suatu neg Menjelaskan tahap-tahap PI Fungsi per...
Ips smp Memahami    perubahan pemernitahan dan  kerjasama internasional:7.2.menguraikan perkembangan lembaga2  internasio...
lanjutan7.4. mendeskripsikan kerjasama  antarnegara di bidang ekonomi.7.5. mengidentifikasi dampak kerjasama  antarnegara ...
PKn SMP Memahami     dampak globalisasi dlm  kehidupan bermasyarakat, ber bs dan  berneg.3.1.menjelaskan pengertian dan p...
Lanjutan PKn SMP3.3.mendiskripsikan dampak globalisasi thd  kehidupan ber masy, berbs dan berneg.3.4.menentukan sikap thd ...
KERJASAMA        INTERNASIONALTUJUAN :1. MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI DARI MASING- MASING NEGARA.2. MENCIPTAKAN KEADILAN DA...
LANJUTAN KERJASAMA       INTERNASIONAL MACAM-MACAM   KERJASAMA INTERNAS:1. KERJASAMA BILATERAL.2. KERJASAMA MULTILATERAL.
Kerjasama bilateral Hubungan    konsuler Hubungan diplomatik Perjanjian internasional ( bilateral )Kerjasama multilater...
Lembaga/Organisasi internas PENGERTIAN SEJARAH   PERTUMBUNAN: 1. Konsul 2. Ambassador 3. Konperensi 4. Uni Internasional...
Organisasi internasional. . . and no generally accepted definition of the public international union has ever been reache...
Leonard Aninternational organization is an organization established by a treaty to wich three or more state are parties.
Boer Mauna Organisasi           internasional : suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka berdaulat yang bertujuan unt...
J. Pareira Mandalangi O.I: organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian tertulis, yang dilakukan oleh sekurang-k...
Sejarah Pertumbuhan OI Ada  dua penyebab :1. Adanya kebutuhan untuk mengadakan   hubungan internasional. Ini karena   ada...
konsul Sejarah perkembangan:Awal : seseorang yg mengurusi kepentingan  sekelompok orang (w.n) dari negaranya  yang ada di...
Lanjutan konsul Klasifikasi Klasifikasi : a. Dilihat dari siapa yang  diangkat menjadi konsul; b. Dilihat dari  tingkat-t...
Lanjutan konsul UURI  No 37 tahun 1999 tentang  Hubungan Luar Negeri menyebutnya  Surat Tauliah. Ps 37.1: Presiden menan...
Konsul Fungsi:1. proteksi2. memajukan pembangunan hub. Dagang, ekonomi, kebudy, dan ilmiah.3. observasi butir 2.4. mengel...
Lanjutan fungsi konsul5.Memberikan pertolongan dan bantuan kpd  wn, individu dan badan2 hk neg pengirim.
Lanjutan konsuler Inviolabilitas gedung2 konsuler Inviolabilitas arsip2 dan dokumen2  konsuler Kebebasan bergerak Kebe...
Berakhirnya fungsi Konsul Atas pemberitahuan oleh Negara pengirim  kpd neg penerima bahwa fungsi-fungsinya  telah berakhi...
Klasifikasi LI/OI Menurut   D. W Bowett1. Kompetensinya2. Frungsinya3. Luas lingkup tebanya4. Pihak-pihak yang mengadakan...
Lanjutan klasifikasi Couloumbis:1. Tujuannya:   a. Menyelesaikan sengketa secara damai   b. Memperkecil/mengontrol konfli...
Lanjutan Couloumbis2. Lembaganya: a. IGO’s    * global tujuan umum umum    * global tujuan terbatas    * regional tujuan u...
W.D. Coplin NGO’s IGO’s1. skop keanggotaan    * global    * regional2. Tujuan :    * kesejahteraan ekonomi    * keamanan...
Liga Bangsa-Bangsa Sejarah  Kelahiran :1. Viscount Bryce (Inggris Peb 1915):  Proposal for the Avoidance of War.2. Willia...
Lanjutan LBB Tujuan: 1. memajukan k.s. Internasional.  2. memelihara perdamaian dan keamanan  internasional. Kewajiban a...
keanggotaan Anggota  asli: neg penandatangan   covenant. Anggota tidak asli:1. Negara merdeka2. Dominion3. Koloni
Syarat keanggotaan Disetujui 2/3 suaramajelis Dapat memberikan jaminan yg efektif di  dalam menjalankan kewajiban  inter...
Menarik diri dr keanggotaan Telah memberitahukan maksud tersebut  dua th sebelumnya. Waktu pengunduran diri semua kewaji...
Majelis Susunan   keanggotaan Pemungutan suara Kekuasaan:1. Mengambil keputusan mengenai anggota   baru.2. Memutuskan k...
Lanjutan Majelis4. memutuskan besarnya anggaran LBB  dan besarnya beban biaya tiap2 anggota5. Membuat resolusi dan rekomen...
Dewan Keranggotaan    : 1. anggota tetap. 2.   anggota tidak tetap. Sidang: min. Sekali satu th. Wewenang:1. Perdamaian...
Lanjutan wewenang Dewan4. Memberi nasehat/ anjuran5. Tidak boleh mengambil keputusan yg  mengikat pihak-pihak ( kecuali at...
Lanjutan Dewan8. pihak-pihak tidak blh mengambil langkah   memulai perang.9. Negara pelanggar, diberi sanksi Dewan,   baik...
Sekretariat Tetap Kedudukan:    di tempat kedudukan Liga. Dipimpin Sekjen. Tugas: mengatur seluruh kegiatan Liga. Kewa...
Lanjutan Sekretariat Sekjen melakukan penelitian secara saksama di dalam mengumpulkan bahan- bahan dan data yg lengkap me...
USA TIDAK MENJADI        ANGGOTA LIGA Pasal 10 Covenant LBB: para anggota liga mewajibkan diri untuk menghormati dan memp...
Tafsir W. Wilson Territorial            integrity: immunity not from  armed invasion, but from forcible  annexation. (art...
Usaha unt menanggulangi Usul Kanada: berlakunya ps 10  ditangguhkan, ttp tdk disetujui (dlm rapat  Majelis pertama 1920)....
lanjutan Diterimaresolusi berupa penafsiran : Jika Dewan LBB mempertimbangkan tindakan brrsenjata thd suatu sgresor, maka...
Keberhasilan Liga Menyelenggarakan   berbagai konperensi  internasional Pembinaan hk internasional Mengumpulkan, menyus...
Kegagalan Pemelioharaan perdamaian dan  keamanan internasional Pembatasan persenjataan.
Kelemahan Liga Kelemahan   konstitusional Kelemahan   struktural Kelemahan   politis
Kelemahan Konstitusional Covenant  LBB tidak menganggap perang sebagai melawan hukum ( dalami pasal / kaji pasal 12 s/d p...
Kelemahan struktural Adanya perbedaan distribusi kekuasaan di dalamnya dan distribusi kekuasaan di luarnya. Struktur utam...
Kelemahan Politik Satuasumsi berdirinya LBB adalah bahwa LBB mampu bertindak sebagai satu unit dlm menghadapi ancaman per...
Hub Diplomatik Hak  perwakilan suatu negara: 1. Hak perwakilan aktif (active right of  legation, jus activum) 2. Hak perw...
Pembukaan hub Diplomatik Adanya  mutual consent Persetujuan negara menerima  ( agreement : persona grata ) Penyiapaan s...
Mulai menjalankan Tugas? Pada  saat telah menyampaikan surat  kepercayaan, atau Telah memberitahukan kedatangannya  dan ...
TUGAS / FUNGSI Negosiasi. Observasi. Proteksi.   ( Wiryono Projodikoro ) Reportasi. Proteksi   ( Couloumbis ).
Menurut Konvensi Wina Representasi Proteksi Negosiasi Observasi Reportasi Memajukan  hub.bersahabat antara  negara p...
Keppres RI No.51 Th 1976 Tugas   Pokok Perwakilan Diplomatik:1. Mewakili negara RI dalam melaksanakan   hub diplomatik dg...
Fungsi menurut Keppres No.51 Mewakili negara RI di negara penerima/  pada organisasi internasiol. Melindungi kepentingan...
Lanjutan fungsi Melaksanakan   pengamatan, penilaian dan  pelaporan Mengadakan bimbingan dan pengawasan  thd WNRI di neg...
Hubungan Diplomatik Kongres   Wina 18151. Duta Besar2. Menteri Berkuasa Penuh dan Duta Luar   Biasa3. Kuasa Usaha ( Charg...
Lanjutan Hub. Dipl. Kongres  Aix- la Chapelle : 1818 1. Duta Besar ( Ambassador ). 2. Menteri Berkuasa Penuh dan Duta Lua...
Lanjutan hub dipl. Konvensi  Wina 1961: 1. Ambassador (Duta Besar) dan  Nuncious, dan Kepala missi yang  tingkatannya sam...
Hak imunitas Kekebalan pribadi. Kekebalan perdata. Kekebalan di bidang pajak. Kekebalan transportasi. Kekebalan surat...
Teori tt Hak kekebalan (menurut                 Connel)   Teori eksteritorial (Exterritorial Theory): diplomat dan    kan...
Fungsi Diplomat Fungsi negosiasi. Fungsi representasi. Fungsi observasi. Fungsi reportasi. Fungsi proteksi
Mulai dan berakhirnya fungsi             diplomatik Mulainya fungsi diplomatik. Berakhirnya fungsi diplomatik.
KONPERENSI Pertemuan antara banyak negara yang  masing-masing membawa masalah  negaranya sendiri-sendiri yang kemudian  m...
Consert System Lembaga  yang mengarah terbentuknya  suatu lembaga antar negara, namun  masih lemah. Antara negara dapat ...
Kerugian sistem ad hoc Konperensi hanya diselenggarakan jika  muncul problem. Tergantung pada negara yg mengundang Hany...
Klasifikasi LI/OI D.W  Bowett:1.Kompetensinya:  - kompetensi umum.  - kompetensi terbatas.2.Fungsinya:  - bidang politik....
Lanjutan klasifikasi3.Luas lingkupnya: - global -regional4.pihak-pihak yg mengadakan traktat: - traktat antar negara -trak...
Couloumbis Tujuannya. Lembaganya.(  NGO’s dan IGO’s ) Proses terbentuknya.   William D. Coplin ?   . NGO’s   . IGO’s
PERSERIKATAN BANGSA-         BANGSA SEJARAH KELAHIRAN PBB TUJUAN PBB ASAS-ASAS PBB ORGAN-ORGAN POKOK PBB FUNGSI DAN P...
SEJARAH KELAHIRAN PBB Penandatanganan   Piagam Atlantik Maklumat Washington. Perundingan Moskow. Perundingan Teheran....
TUJUAN PBB   MEMPERTAHANKAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN    INTERNASIONAL.   MEMPERERAT HUBUNGAN PERSAHABATAN ANTAR BANGSA   ...
ASAS-ASAS PBB   MASING-MASING ANGGOTA MEMPUNYAI KEDAULATAN YANG SAMA.   TIAP-TIAP ANGGOTA HARUS MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJ...
Lanjutan penerimaan anggota             baru Com  memeriksa dan melaporkan hasil  pemeriksaannya DK mengadakan pemunguta...
ORGAN-ORGAN POKOK PBB MAJELISUMUM. DEWAN KEAMANAN. DEWAN EKONOMI DAN SOSIAL. DEWAN PERWALIAN. MAHKAMAH INTERNASIONAL....
MAJELIS UMUM KEANGGOTAAN:   (1)PENERIMAAN  ANGGOTA BARU; (2)PROSEDUR  KEANGGOTAAN; (3)PENARIKAN DIRI  DARI KEANGGOTAAN. ...
Penerimaan anggota baru Negara  ybs cinta akan damai Menerima kewajiban2 yg termaktub dlm  piagam Oleh PBB neg ybs dini...
Prosedur keanggotaan Permohonan   tertulis dr neg. ybs kepada  Sekjen. Permohonan disertai instrumen resmi yg  memuat pe...
Lanjutan penerimaan anggota             baru Com  memeriksa dan melaporkan hasil  pemeriksaannya DK mengadakan pemunguta...
Penarikan diri dr keanggotaan Dibicarakan   di dalam Komite I/2, dan   disepakati tdk perlu masuk dlm piagam,   dg alasan...
LANJUTAN MU    PEMUNGUTAN SUARA: HAL-HAL PENTING HARUS mendpt     PERSETUJUAN SEKURANG-KURANGNYA 2/3 SUARA DARI     ANGGO...
LANJUTAN MU.KEKUASAAN : 1. BERDISKUSI DAN REKOMENDASI BERKENAAN DENGAN    PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN    INTERNAS...
Badan Pembantu MU Komite Utama ( Main Committee ).1. Komite Pertama :   Perlucutan senjata dan Keamanan Internasional.2. ...
PROSEDURAL COMMITTEE1.   General Committee2.   Credentials Committee
DEWAN KEAMANAN SUSUNAN KEANGGOTAAN. PROSEDUR PEMUNGUTAN SUARA. PERSIDANGAN. KEDUDUKAN. KEWAJIBAN :  - MENYELESAIKAN S...
Fungsi dan Wewenang DK   Mempertahankan perdamaian dan keamanan    internasional.   Menginvestigasi setiap pertikaian ....
Lanjutan fungsi dan wewenang DK   Menyerukan negara-negara anggota untuk    melaksanakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindak...
DEWAN EKONOMI DAN SOSIAL1.SUSUNAN KEANGGOTAAN.2.SIDANG:   ATAS ANJURAN :   - ANGGOTA DG JUMLAH YG TER     BANYAK.   - MAJE...
Badan dan Lembaga Tambahan                DES   Komisi Fungsional:Badan permusyawaratan yang perannya membahas dan membua...
Lanjutan badan dan lembaga            tambahan DES    Komisi regional:1.   Komisi ekonomi untuk Afrika.2.   Komisi ekonom...
Lanjutan Badan dan lembaga          tambahan DES Komite Tetap :1. komite untuk program dan koordinasi.2. komisi mengenai ...
DEWAN PERWALIAN TUJUAN SISTEM PERWALIAN. DAERAH-DAERAH DI BAWAH SISTEM  PERWALIAN. SUSUNAN KEANGGOTAAN. PERSIDANGAN. ...
MAHKAMAH INTERNASIONAL   SUSUNAN KEANGGOTAAN.   PROSEDUR PEMILIHAN.   MASA JABATAN.   WEWENANG: (1)WEWENANG RATIONE PE...
SEKRETARIS JENDERAL PROSEDUR  PEMILIHAN. FUNGSI DAN KEKUASAAN: (1)  ADMINISTRASI; (2) POLITIK. TUGAS : - ADMINSTRASI DA...
FUNGSI DAN PERAN PBBFUNGSI UTAMA PBB PADA KEGIATAN-KEGIATAN PROMOSIONAL,   YAITU MEMBERIKAN INSPIRASI KERJASAMA ANTARA   N...
KAA PERTEMUAN   KOLOMBO ( PARA PM:  BURMA, SRI LANKA, INDIA,  INDONESIA, PAKISTAN) 28-30 APRIL  1954 PERTEMUAN BOGOR, 28...
LANJUTAN KAA :DASASILA           BANDUNG1.   MENGHORMATI HAK-HAK DASAR     MANUSIA DAN TUJUAN-TUJUAN     SERTA ASAS-ASAS Y...
LANJUTAN DASASILA4. TIDAK MELAKUKAN INTERVENSI ATAU  CAMPUR TANGAN DALAM MASALAH-  MASALAH DALAM NEGERI NEGARA  LAIN.5. ME...
LANJUTAN DASASILA6.a.TDK MENGGUNAKAN PERATURAN2  DR PERTAHANAN KOLEKTIF UNT  BERTINDAK BAGI KEPENTINGAN  KHUSUS DARI SALAH...
LANJUTAN DASASILA7. TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN2 ATAU  ANCAMAN AGRESI ATAUPUN  PENGGUNAAN KEKERASAN THD  INTEGRITAS NASIONAL ...
LANJUTAN DASASILA9. ,EMYELESAIKAN SEGALA PERSE  LISIHAN INTERNASIONAL DENGAN  JALAN DAMAI SEPERTI PERUNDING  AN, PERSETUJU...
TOKOH KAA INDONESIA:    PM ALI SASTROAMIJOYO INDIA : P.J. NEHRU PAKISTAN: MOH. ALI BURMA : U NU SRI LANKA ; SIR JOHN ...
PERJANJIAN INTERNASIONAL   TRAKTAT.   PAKTA.   KONVENSI.   PIAGAM.   STATUTA.   DEKLARASI.   PROTOKOL.   ARRANGEME...
PENGERTIAN   PERSETUJUAN ANTARA SUBJEK-SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL YANG MENIMBULKAN    KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG MENGIKAT D...
KLASIFIKASI PERJANJIAN         INTERNASIONAL1.DILIHAT DARI PIHAK YANG MENJADI PESERTANYA:  - PERJANJIAN BILATERAL.  - PERJ...
LANJUTAN KLASIFIKASI PI4.DILIHAT DARI SEGI BAHASANYA: -PI YG DIRUMUSKAN DALAM SATU BAHASA. -PI YG DIRUMUSKAN DALAM DUA BAH...
LANJUTAN KLASIFIKASI PI6.DILIHAT DARI SEGI PEMRAKARSANYA: -PI YANG DIPRAKARSAI OLEH NEGARA. -PI YANG DIPRAKARSAI OLEH OI.7...
TAHAP-TAHAP PERJANJIAN           INTERNASIONAL1.     TAHAP PERUNDINGAN.2.     TAHAP PENANDATANGANAN.3.     TAHAP RATIFIKAS...
BERAKHIRNYA PI   HAPUSNYA SELURUH MATERI POKOK DARI SUATU    TRAKTAT.   TERJADINYA PECAH PERANG ANTARA PIHAK.   PELANGG...
POLITIK LUAR NEGERI           INDONESIA POLITIKLN: KUMPULAN KEBIJAKAN  NASIONAL NEGARA YBS. KEBIJAKAN, SIKAP, DAN LANGKA...
LANJUTAN POL LN1.      CITA-CITA NASIONAL:     * MERDEKA.     * BERSATU.     * BERDAULAT.     * ADIL.     * MAKMUR.2. TUJU...
PERKEMBANGAN POL LN   PERANG DINGIN.   KETERANGAN PM HATTA DI DEPAN BPKNIP 2 SEPTEMBER    1948 (MENDAYUNG DI ANTARA DUA ...
LANDASAN POLITIK LUAR          NEGERI1.LANDASAN IDIIL: PANCASILA.2.LANDASAN KONSTITUSIONAL :  * PEMBUKAAN UUD 1945 ALINEA ...
WUJUD PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF SPONSOR  BERDIRINYA ASEAN. PENGIRIMAN KONTINGEN GARUDA . SPONSOR BERD...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hubungaan Internasional

6,214 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hubungaan Internasional

  1. 1. HUBUNGAAN INTERNASIONAL RUANG LINGKUP: 1. KERJASAMA INTERNAS. 2. PERJANJIAN INTERNAS. 3. Hubungan / perwakilan diplomatik. 4. TUJUAN, FUNGSI DAN PERANAN PBB.5. SIKAP POSITIF THD KERJASAMA DAN PI.
  2. 2. Materi pokok Pengertian, pentingnya dan sarana2 hub internasional bagi suatu neg Menjelaskan tahap-tahap PI Fungsi perwakilan diplomatik Mengkaji peranan OI (ASEAN, KAA, PBB) Menghargai kerjasama dan PI yg bermanfaat bagi Indonesia
  3. 3. Ips smp Memahami perubahan pemernitahan dan kerjasama internasional:7.2.menguraikan perkembangan lembaga2 internasional dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional.7.2. menguraikan perilaku masyarakat dalam perubahan sosial budaya di era global.
  4. 4. lanjutan7.4. mendeskripsikan kerjasama antarnegara di bidang ekonomi.7.5. mengidentifikasi dampak kerjasama antarnegara thd perekonomian Indonesia.
  5. 5. PKn SMP Memahami dampak globalisasi dlm kehidupan bermasyarakat, ber bs dan berneg.3.1.menjelaskan pengertian dan pentingnya globalisasi bagi Indonesia.3.2.mendeskripsikan politik luar negeri dlm hub internasional di era global.
  6. 6. Lanjutan PKn SMP3.3.mendiskripsikan dampak globalisasi thd kehidupan ber masy, berbs dan berneg.3.4.menentukan sikap thd dampak globalisasi.
  7. 7. KERJASAMA INTERNASIONALTUJUAN :1. MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI DARI MASING- MASING NEGARA.2. MENCIPTAKAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYATNYA.3. MENCIPTAKAN SALING PENGERTIAN ANTAR BANGSA/ NEGARA.4. MEMPERERAT HUBUNGAN PERSAHABATAN ANTAR BANGSA.5. MEMBINA DAN MENEGAKKAN PERDAMAIAN DUNIA.
  8. 8. LANJUTAN KERJASAMA INTERNASIONAL MACAM-MACAM KERJASAMA INTERNAS:1. KERJASAMA BILATERAL.2. KERJASAMA MULTILATERAL.
  9. 9. Kerjasama bilateral Hubungan konsuler Hubungan diplomatik Perjanjian internasional ( bilateral )Kerjasama multilateral@ Perjanjian internasional (multilateraj)@ Organisasi internasional
  10. 10. Lembaga/Organisasi internas PENGERTIAN SEJARAH PERTUMBUNAN: 1. Konsul 2. Ambassador 3. Konperensi 4. Uni Internasional Privat 5. Uni Internasional Publik
  11. 11. Organisasi internasional. . . and no generally accepted definition of the public international union has ever been reached. In general, however, they were permanent associations ( i.e postal or railway administrations), based upon a treaty of a multilateral rather than a bilateral type and with some definite criterion of purpose). D.W ..Bowett
  12. 12. Leonard Aninternational organization is an organization established by a treaty to wich three or more state are parties.
  13. 13. Boer Mauna Organisasi internasional : suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri.
  14. 14. J. Pareira Mandalangi O.I: organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian tertulis, yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga negara/ pemerintah, termasuk organisasi- organisasi internasional yang telah ada.
  15. 15. Sejarah Pertumbuhan OI Ada dua penyebab :1. Adanya kebutuhan untuk mengadakan hubungan internasional. Ini karena adanya keterpaksaan.1. Adanya tuntutan dari ilmu pengetahuan
  16. 16. konsul Sejarah perkembangan:Awal : seseorang yg mengurusi kepentingan sekelompok orang (w.n) dari negaranya yang ada di negara asing.Bidang tugasnya: masalah privat. Dalam bidang perdagangan. Dlm perkembangan nya: juga melayani wn nya yg berada di negara asing tempat tugasnya.
  17. 17. Lanjutan konsul Klasifikasi Klasifikasi : a. Dilihat dari siapa yang diangkat menjadi konsul; b. Dilihat dari tingkat-tingkat jabatannya. Pengangkatan a. Mutual consent b. Penerimaan ( Exequatur ) c. Surat Pengangk. (Lettre de provision)
  18. 18. Lanjutan konsul UURI No 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menyebutnya Surat Tauliah. Ps 37.1: Presiden menandatangani Surat Tauliyah bagi seorang Konjen atau Konsul RI yang diangkat guna melaksanakan tugas konsuler untuk suatu wilayah tertentu pada suatu negara asing.
  19. 19. Konsul Fungsi:1. proteksi2. memajukan pembangunan hub. Dagang, ekonomi, kebudy, dan ilmiah.3. observasi butir 2.4. mengeluarkan paspor dan dokumen perjalanan kpd wn nya, dan visa unt or2 yg ingin pergi ke neg pengirim.
  20. 20. Lanjutan fungsi konsul5.Memberikan pertolongan dan bantuan kpd wn, individu dan badan2 hk neg pengirim.
  21. 21. Lanjutan konsuler Inviolabilitas gedung2 konsuler Inviolabilitas arsip2 dan dokumen2 konsuler Kebebasan bergerak Kebebasan berkomunikasi Perlindungan atas pejabat2 konsuler Inviolabilitas badan dan pejabat konsuler
  22. 22. Berakhirnya fungsi Konsul Atas pemberitahuan oleh Negara pengirim kpd neg penerima bahwa fungsi-fungsinya telah berakhir. Atas penarikan exequatur. Atas pemberitahuan oleh Neg Penerima kepada Neg Pengirim bahwa Neg penerima telah mengakhiri unt menganggapnya sbg anggota kantor konsuler.(ps.25 Konvensi Wina 1963).
  23. 23. Klasifikasi LI/OI Menurut D. W Bowett1. Kompetensinya2. Frungsinya3. Luas lingkup tebanya4. Pihak-pihak yang mengadakan traktat
  24. 24. Lanjutan klasifikasi Couloumbis:1. Tujuannya: a. Menyelesaikan sengketa secara damai b. Memperkecil/mengontrol konflik internasional c. Meningkatkan kerjasama d. Pertahanan kolektif.
  25. 25. Lanjutan Couloumbis2. Lembaganya: a. IGO’s * global tujuan umum umum * global tujuan terbatas * regional tujuan umum * regional tujuan terbatas b. NGO’s3. Proses terbentuknya
  26. 26. W.D. Coplin NGO’s IGO’s1. skop keanggotaan * global * regional2. Tujuan : * kesejahteraan ekonomi * keamanan militer * multi tujuan
  27. 27. Liga Bangsa-Bangsa Sejarah Kelahiran :1. Viscount Bryce (Inggris Peb 1915): Proposal for the Avoidance of War.2. William H. Taft (USA;Juni 1915): The League to Enforce Peace3. Perjanjian Perdamaian Versailles (28 Juni 1919) : League of Nations
  28. 28. Lanjutan LBB Tujuan: 1. memajukan k.s. Internasional. 2. memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Kewajiban anggota: 1. tidak mengadakan perang. 2. mengadakan hub terhormat dan adil secara teratur. 3. menegakkan pengertian2 tt hk internasional. 4. pengurangan persenjataan bagi setiap negara sampai seminimal mungkin.
  29. 29. keanggotaan Anggota asli: neg penandatangan covenant. Anggota tidak asli:1. Negara merdeka2. Dominion3. Koloni
  30. 30. Syarat keanggotaan Disetujui 2/3 suaramajelis Dapat memberikan jaminan yg efektif di dalam menjalankan kewajiban internasionalnya.
  31. 31. Menarik diri dr keanggotaan Telah memberitahukan maksud tersebut dua th sebelumnya. Waktu pengunduran diri semua kewajiban internasionalnya dan kewajiban di bawah Covenant telah dipenuhi.
  32. 32. Majelis Susunan keanggotaan Pemungutan suara Kekuasaan:1. Mengambil keputusan mengenai anggota baru.2. Memutuskan keanggotaan anggota tidak tetap Dewan3. Memutuskan pengangkatan Sekjen.
  33. 33. Lanjutan Majelis4. memutuskan besarnya anggaran LBB dan besarnya beban biaya tiap2 anggota5. Membuat resolusi dan rekomendasi yg dpt mengikat negara bukan anggofa
  34. 34. Dewan Keranggotaan : 1. anggota tetap. 2. anggota tidak tetap. Sidang: min. Sekali satu th. Wewenang:1. Perdamaian dunia.2. Perang/ bahaya perang: mengusahakan perdamaian.3. Menengahi pihak2 yg bersengketa.
  35. 35. Lanjutan wewenang Dewan4. Memberi nasehat/ anjuran5. Tidak boleh mengambil keputusan yg mengikat pihak-pihak ( kecuali atas permintaan pihak2 unt menjadi wasit).6. Sengketa antar negara anggota: berusaha mencapai penyelesaian dg memajukan saran2.7. Meminta para pihak menahan diri.
  36. 36. Lanjutan Dewan8. pihak-pihak tidak blh mengambil langkah memulai perang.9. Negara pelanggar, diberi sanksi Dewan, baik pilitik, ekonomi, keuangan.10. Bisa memberi bantuan militer.Bgmn praktiknya? Tdk jalan. Bukti?-perang Italia-abessinia ( 1934-1935 )-Invasi Uni Soviet ke Finlandia 1939.-invasi Jerman atas Polandia 1939.
  37. 37. Sekretariat Tetap Kedudukan: di tempat kedudukan Liga. Dipimpin Sekjen. Tugas: mengatur seluruh kegiatan Liga. Kewajiban: memanggil para anggota untuk mengadakan sidang darurat:- atas permintaan sekurang-kurangnya satu anggota.- jika terjadi pecah perang/ terdpt bahaya perang di bagian manapun di dunia.
  38. 38. Lanjutan Sekretariat Sekjen melakukan penelitian secara saksama di dalam mengumpulkan bahan- bahan dan data yg lengkap mengenai masalah2 yg akan dibawa di dalam sidang.
  39. 39. USA TIDAK MENJADI ANGGOTA LIGA Pasal 10 Covenant LBB: para anggota liga mewajibkan diri untuk menghormati dan mempertahankan keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik dari tiap-tiap anggota liga thd agresi dari luar. Dalam hal ada serangan atau dlm hal ada ancaman se rangan atau bahaya semacam itu, Dewan akan memberi nasehat mengenai cara2 memenuhi kewajiban itu.
  40. 40. Tafsir W. Wilson Territorial integrity: immunity not from armed invasion, but from forcible annexation. (artinya yg dijamin pencegahannya bukan jika hanya terjadi penyerbuan neg asing dlm wil suatu negara, ttp yg hrs dicegah adalah jika ada suatu aneksasi dr suatu negara atas wilayah negara lain).
  41. 41. Usaha unt menanggulangi Usul Kanada: berlakunya ps 10 ditangguhkan, ttp tdk disetujui (dlm rapat Majelis pertama 1920). Usul penundaan rapat Majelis 1921:gagal. Usul mengubah ps 10 juga gagal. Sidang keempat 1923: kembali gagal.
  42. 42. lanjutan Diterimaresolusi berupa penafsiran : Jika Dewan LBB mempertimbangkan tindakan brrsenjata thd suatu sgresor, maka harus diperhatikan keadaan geografi khusus dr tiap negara, dan bahwa akhirnya setiap negara harus menentukan sendiri , sampai di mana negara itu berkewajiban untuk menyediakan tentaranya untuk tindakan bersenjata tersebut.
  43. 43. Keberhasilan Liga Menyelenggarakan berbagai konperensi internasional Pembinaan hk internasional Mengumpulkan, menyusun, mendaftar dan mengumumkan berbagai perjanjian internasional. Memberi bantuan para korban perang, me nanggulangi perdagangan wanita,anak2.
  44. 44. Kegagalan Pemelioharaan perdamaian dan keamanan internasional Pembatasan persenjataan.
  45. 45. Kelemahan Liga Kelemahan konstitusional Kelemahan struktural Kelemahan politis
  46. 46. Kelemahan Konstitusional Covenant LBB tidak menganggap perang sebagai melawan hukum ( dalami pasal / kaji pasal 12 s/d ps 15).
  47. 47. Kelemahan struktural Adanya perbedaan distribusi kekuasaan di dalamnya dan distribusi kekuasaan di luarnya. Struktur utama LBB adalah Eropa, sementara faktor2 utama politik internasional tidak lagi menonjol di Eropa. Satu-satunya negara besar bukan Eropa yang menjadi anggota adalah Jepang.
  48. 48. Kelemahan Politik Satuasumsi berdirinya LBB adalah bahwa LBB mampu bertindak sebagai satu unit dlm menghadapi ancaman perang dlm proporsi lebih besar. Asumsi ini tidak pernah terwujud.
  49. 49. Hub Diplomatik Hak perwakilan suatu negara: 1. Hak perwakilan aktif (active right of legation, jus activum) 2. Hak perwakilan pasif ( passive right of legation , jus passivum)
  50. 50. Pembukaan hub Diplomatik Adanya mutual consent Persetujuan negara menerima ( agreement : persona grata ) Penyiapaan surat kepercayaan ( Letter of credence )
  51. 51. Mulai menjalankan Tugas? Pada saat telah menyampaikan surat kepercayaan, atau Telah memberitahukan kedatangannya dan menyampaikan salinan surat kepercayaan sesuai aslinya kepada Menlu negara penerima/ kementerian lainnya yang disetujui, sesuai dg praktik yg berlaku di negara penerima.
  52. 52. TUGAS / FUNGSI Negosiasi. Observasi. Proteksi. ( Wiryono Projodikoro ) Reportasi. Proteksi ( Couloumbis ).
  53. 53. Menurut Konvensi Wina Representasi Proteksi Negosiasi Observasi Reportasi Memajukan hub.bersahabat antara negara pengirim dg negara penerima Membangun hub ek, kebudy, ilmiah.
  54. 54. Keppres RI No.51 Th 1976 Tugas Pokok Perwakilan Diplomatik:1. Mewakili negara RI dalam melaksanakan hub diplomatik dg negara penerima/ atau organisasi internasional.2. Melindungi kepentingan negara dan WNRI di negara penerima.
  55. 55. Fungsi menurut Keppres No.51 Mewakili negara RI di negara penerima/ pada organisasi internasiol. Melindungi kepentingan nas negara dan WNRI di neg penerima. Melaksanakan usaha peningkatan hub persahabatan dan melaksanakan perundingan dengan negara penerima/ organisasi internasional.
  56. 56. Lanjutan fungsi Melaksanakan pengamatan, penilaian dan pelaporan Mengadakan bimbingan dan pengawasan thd WNRI di negara penerima Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsultasi, protokol, komunikasi, persandian. Melaksanakan urusan t.u, kepeg, dsb.
  57. 57. Hubungan Diplomatik Kongres Wina 18151. Duta Besar2. Menteri Berkuasa Penuh dan Duta Luar Biasa3. Kuasa Usaha ( Charge d’affaires )
  58. 58. Lanjutan Hub. Dipl. Kongres Aix- la Chapelle : 1818 1. Duta Besar ( Ambassador ). 2. Menteri Berkuasa Penuh dan Duta Luar Biasa ( Minister Plenipotentiary and Envoys Extraordinary). 3. Minister Residents. 4. Charge d’affaires.
  59. 59. Lanjutan hub dipl. Konvensi Wina 1961: 1. Ambassador (Duta Besar) dan Nuncious, dan Kepala missi yang tingkatannya sama. 2. Envoys, Minister, and internuncious. 3. Charges d’affaires.
  60. 60. Hak imunitas Kekebalan pribadi. Kekebalan perdata. Kekebalan di bidang pajak. Kekebalan transportasi. Kekebalan surat menyurat. Kekebalan bagi staf perwakilan.
  61. 61. Teori tt Hak kekebalan (menurut Connel) Teori eksteritorial (Exterritorial Theory): diplomat dan kantor perwakilan merupakan perpanjangan tanah airnya, sehingga tidak tunduk pada yurisdiksi hukum negara penerima. Teori perwakilan (representative character Theory): seorang diplomat merupakan lambang negara pengirim, yang hanya tunduk kepada negaranya. Untuk itu diperlukan hak-hak istimewa demi tercapai dan terlaksananya tugas-tugasnya. Teori fungsional (Functional Necessity Theory): sesuai dengan kedudukannya, diplomat membutuhkan kebebasan dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu di butuhkan hak-hak istimewa.
  62. 62. Fungsi Diplomat Fungsi negosiasi. Fungsi representasi. Fungsi observasi. Fungsi reportasi. Fungsi proteksi
  63. 63. Mulai dan berakhirnya fungsi diplomatik Mulainya fungsi diplomatik. Berakhirnya fungsi diplomatik.
  64. 64. KONPERENSI Pertemuan antara banyak negara yang masing-masing membawa masalah negaranya sendiri-sendiri yang kemudian mendapatkan penyelesaian.- Konperensi Westphalia 1648- Kongres Berlin 1815 mengakhiri Perang Napoleon.Kongres Berlin 1871 tt Laut Hitam
  65. 65. Consert System Lembaga yang mengarah terbentuknya suatu lembaga antar negara, namun masih lemah. Antara negara dapat mengadakan saling hubungan. Disponsori Rusia dan Perancis. Adanya pertemuan2 reguler. Masalah yg dibahas hanya ad hoc.
  66. 66. Kerugian sistem ad hoc Konperensi hanya diselenggarakan jika muncul problem. Tergantung pada negara yg mengundang Hanya merupakan forum negara untuk mengemukakan statemen politiknya Siapa yg hadir tergantung pada siapa yg mengundang. Dianut asas state equality, keputusan Unanimity principle.
  67. 67. Klasifikasi LI/OI D.W Bowett:1.Kompetensinya: - kompetensi umum. - kompetensi terbatas.2.Fungsinya: - bidang politik. - administratif -yudisiil.
  68. 68. Lanjutan klasifikasi3.Luas lingkupnya: - global -regional4.pihak-pihak yg mengadakan traktat: - traktat antar negara -traktat antar pemerintah. (klasifikasi no.4 ini merupakan pendpt Jenks).
  69. 69. Couloumbis Tujuannya. Lembaganya.( NGO’s dan IGO’s ) Proses terbentuknya. William D. Coplin ? . NGO’s . IGO’s
  70. 70. PERSERIKATAN BANGSA- BANGSA SEJARAH KELAHIRAN PBB TUJUAN PBB ASAS-ASAS PBB ORGAN-ORGAN POKOK PBB FUNGSI DAN PERAN PBB.
  71. 71. SEJARAH KELAHIRAN PBB Penandatanganan Piagam Atlantik Maklumat Washington. Perundingan Moskow. Perundingan Teheran. Perundingan Dumbarton Oaks. Perundingan Yalta. Konperensi San Francisco.
  72. 72. TUJUAN PBB MEMPERTAHANKAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL. MEMPERERAT HUBUNGAN PERSAHABATAN ANTAR BANGSA BERDASARKAN PENGHARGAAN ATAS PERSAMAAN HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI DARI TIAP-TIAP BANGSA. MENGADAKAN KERJASAMA INTERNASIONAL UNTUK MEMECAHKAN MASALAH DI LAPANGAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN PERIKEMANUSIAAN SERTA PENYEMPURNAAN PENGHARGAAN ATAS HAK-HAK MANUSIA DAN KEBEBASAN- KEBEBASAN DASAR TANPA MEMBEDAKAN RAS, JENIS KELAMIN, BANGSA ATAU AGAMA. MENJADIKAN PBB SEBAGAI SEBUAH PUSAT BAGI PENYESUAIAN TINDAKAN-TINDAKAN DALAM USAHA MENCAPAI TUJUAN BERSAMA ITU.
  73. 73. ASAS-ASAS PBB MASING-MASING ANGGOTA MEMPUNYAI KEDAULATAN YANG SAMA. TIAP-TIAP ANGGOTA HARUS MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA SEBAGAIMANA TER CANTUM DALAM PIAGAM. SEMUA ANGGOTA HARUS MENYELESAIKAN PERSELISIHAN INTERNASIONAL MEREKA SECARA DAMAI. DALAM PERHUBUNGAN INTERNASIONALSEMUA ANGGOTA HARUS MENCEGAH TINDAKAN-TINDAKAN YANG BERUPA ANCAMAN ATAU KEKERASAN THD SESUATU NEGARA YANG BERTENTANGAN DENGAN TUJUAN-TUJUAN PBB. SEMUA ANGGOTA AKAN MEMBERI BANTUAN APA SAJA YANG DIPERLUKAN DAN DIJALANKAN OLEH PBB SESUAI DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN YANG ADA DALAM PIAGAM,SERTA TIDAK AKAN MEMBERI BANTUAN KEPADA NEGARA MANAPUN, JIKA PB SEDANG MENJALANKAN TINDAKAN TERHADAP NEGARA ITU. PBB MENJAMIN BAHWA NEGARA-NEGARA YANG BUKAN ANGGOTA JUGA AKAN BERTINDAK SELARAS DENGAN ASAS-ASAS INI, SEKEDAR PERLU UNTUK MEMPERTAHANKAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL. PBB TIDAK DIBENARKAN UNTUK CAMPUR TANGAN DALAM HAL YANG POKOKNYA TERMASUK URUSAN RUMAH TANGGA DARI SESUATU NEGARA, ATAU AKAN MEMAKSAKAN ANGGOTA-ANGGOTANYA UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH TERSEBUT MENURUT PIAGAM INI.
  74. 74. Lanjutan penerimaan anggota baru Com memeriksa dan melaporkan hasil pemeriksaannya DK mengadakan pemungutan suara. DK setuju, menyampaikan rekomendasi kepada MU – paling lambat 25 hari sblm dimulai sidang berkala MU, atau sekurang-kurangnya 4 hari sblm diadakannya Sidang Khusus MU. Diperlukan dukungan min 2/3 suara.
  75. 75. ORGAN-ORGAN POKOK PBB MAJELISUMUM. DEWAN KEAMANAN. DEWAN EKONOMI DAN SOSIAL. DEWAN PERWALIAN. MAHKAMAH INTERNASIONAL. SEKRETARIAT.
  76. 76. MAJELIS UMUM KEANGGOTAAN: (1)PENERIMAAN ANGGOTA BARU; (2)PROSEDUR KEANGGOTAAN; (3)PENARIKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN. PERSIDANGAN : (1) SIDANG UMUM; (2)SIDANG KHUSUS/ISTIMEWA; (3)SIDANG KHUSUS DARURAT.
  77. 77. Penerimaan anggota baru Negara ybs cinta akan damai Menerima kewajiban2 yg termaktub dlm piagam Oleh PBB neg ybs dinilai dpt dan mau melaksanakan kewajibannya Diterima oleh MU setelah mendpt rekomendasi dari DK.
  78. 78. Prosedur keanggotaan Permohonan tertulis dr neg. ybs kepada Sekjen. Permohonan disertai instrumen resmi yg memuat pernyataan kesanggupan unt menjalankan kewajiban yg tercantum di dalam piagam. Permohonan diajukan ke DK. Presiden DK menyampaikan kpd Com. on the admission of new members
  79. 79. Lanjutan penerimaan anggota baru Com memeriksa dan melaporkan hasil pemeriksaannya DK mengadakan pemungutan suara. DK setuju, menyampaikan rekomendasi kepada MU – paling lambat 25 hari sblm dimulai sidang berkala MU, atau sekurang-kurangnya 4 hari sblm diadakannya Sidang Khusus MU. Diperlukan dukungan min 2/3 suara.
  80. 80. Penarikan diri dr keanggotaan Dibicarakan di dalam Komite I/2, dan disepakati tdk perlu masuk dlm piagam, dg alasan:1. Akan bertentangan dg pengertian universalitas.2. Akan memungkinkan para anggotanya bersikeras unt melindungi konsesi dr PBB dg mengancam akan ke luar dr PBB.3. Penarikan diri bisa mrpk sarana2 unt menghindari kewajiban-kewajiban.
  81. 81. LANJUTAN MU PEMUNGUTAN SUARA: HAL-HAL PENTING HARUS mendpt PERSETUJUAN SEKURANG-KURANGNYA 2/3 SUARA DARI ANGGOTA YANG HADIR : 1. USUL-USUL TENTANG PENJAGAAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL. 2. PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGOTA TIDAK TETAP DK. 3. PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGOTA DES. 4. PEMILIHAN ANGGOTA DP. 5. PENERIMAAN ANGGOTA BARU. 6. PENUNDAAN HAK-HAK KEANGGOTAAN TERHADAP SUATU NEGARA DAN PEMECATAN ANGGOTA. 7. HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DG SISTEM PERWALIAN. 8. ANGGARAN BELANJA.
  82. 82. LANJUTAN MU.KEKUASAAN : 1. BERDISKUSI DAN REKOMENDASI BERKENAAN DENGAN PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL. 2. PENGAWASAN KERJASAMA INTERNASIONAL DLM LAPANGAN EKONOMI DAN SOSIAL. 3. PENGAWASAN TERHADAP SISTEM PERWALIAN. 4. MEMBICARAKAN KETERANGAN-KETERANGAN TENTANG DAERAH-DAERAH YANG BELUM MEMPUNYAI PEMERINTAHAN SENDIRI. 5. URUSAN ANGGARAN BELANJA PBB. 6. PENETAPAN KEANGGOTAAN DAN PENERIMAAN ANGGOTA BARU. 7. MENGADAKAN AMANDEMEN TERHADAP PIAGAM. 8. PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGOTA ORGAN YANG LAIN.
  83. 83. Badan Pembantu MU Komite Utama ( Main Committee ).1. Komite Pertama : Perlucutan senjata dan Keamanan Internasional.2. Komite Kedua: Ekonomi dan Keuangan.3. Komite Ketiga: Sosial, Kemanusiaan dan Kebudayaan.4. Komite Keempat : Politik Khusus dan Dekolonisasi.5. Komite Kelima: Administratif dan Anggaran.6. Komite Keenam : Hukum.
  84. 84. PROSEDURAL COMMITTEE1. General Committee2. Credentials Committee
  85. 85. DEWAN KEAMANAN SUSUNAN KEANGGOTAAN. PROSEDUR PEMUNGUTAN SUARA. PERSIDANGAN. KEDUDUKAN. KEWAJIBAN : - MENYELESAIKAN SENGKETA SECARA DAMAI. - MENYELESAIKAN SENGKETA DENGAN KEKERASAN.
  86. 86. Fungsi dan Wewenang DK Mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Menginvestigasi setiap pertikaian . Merekomendasikan metode-metode penyelesaian pertikaian dan syarat-syarat penyelesaiannya. Memformulasikan rencara-rencana bagi pembentukan satu sistem yang mengatur persenjataan. Menetapkan adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi, dan merekomendasika n tindakan apa yang harus diambil.
  87. 87. Lanjutan fungsi dan wewenang DK Menyerukan negara-negara anggota untuk melaksanakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan- tindakan lain, yang tidak menggunakan tindakan kekerasan, untuk mencegah atau menghentikan agresi. Melaksanakan tindakan militer terhadap agresor. Merekomendasikan diterimanya anggota baru. Melaksanakan fungsi-fungsi perwalian dari PBB di wilayah-wilayah strategis. Menyampaikan rekomendasi kepada MU mengenai pengangkatan Sekjen , dan bersama-sama MU memilih hakim-hakim MPI.
  88. 88. DEWAN EKONOMI DAN SOSIAL1.SUSUNAN KEANGGOTAAN.2.SIDANG: ATAS ANJURAN : - ANGGOTA DG JUMLAH YG TER BANYAK. - MAJELIS UMUM. - DEWAN KEAMANAN.3. FUNGSI DAN KEKUASAAN : - PENYELIDIKAN (STUDIES). - REKOMENDASI. - RANCANGAN KONVENSI. - MENGUNDANG KONPERENSI.
  89. 89. Badan dan Lembaga Tambahan DES Komisi Fungsional:Badan permusyawaratan yang perannya membahas dan membuat rekomendasi mengenai masalah-masalah di bawah tanggungjawab dan keahliannya:1. Komisi Statistik.2. Komisi kependudukan dan pembangunan.3. Komisi pembangunan sosial.4. Komisi mengenai HAM.5. Komisi mengenai status wanita.6. Komisi mengenai narkotika.7. Komisi mengenai pencegahan kejahatan dan peradilan Pidana.8. Komisi mengenai IPTEK untuk pembangunan.9. Komisi mengenai pembangunan berkelanjutan.
  90. 90. Lanjutan badan dan lembaga tambahan DES Komisi regional:1. Komisi ekonomi untuk Afrika.2. Komisi ekonomi dan sosial untuk Asia dan Pasifik.3. Komisi ekonomi untuk Amerika Latin dan Karibia.4. Komisi Ekonomi untuk Eropa.5. Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Barat.
  91. 91. Lanjutan Badan dan lembaga tambahan DES Komite Tetap :1. komite untuk program dan koordinasi.2. komisi mengenai pemukiman manusia.3. komite mengenai organisasi non pemerintah ( ORNOP ).4. Komite mengenai perundingan dengan Badan-badan antar Pemerintah.5. Komite mengenai energi dan sumber daya alam.
  92. 92. DEWAN PERWALIAN TUJUAN SISTEM PERWALIAN. DAERAH-DAERAH DI BAWAH SISTEM PERWALIAN. SUSUNAN KEANGGOTAAN. PERSIDANGAN. FUNGSI DAN KEKUASAAN.
  93. 93. MAHKAMAH INTERNASIONAL SUSUNAN KEANGGOTAAN. PROSEDUR PEMILIHAN. MASA JABATAN. WEWENANG: (1)WEWENANG RATIONE PERSONAE (SIAPA YANG DAPAT MENGAJUKAN PERKARA DI DEPAN MAHKAMAH); (2)WEWENANG RATIONE MATERIAE (SEMUA PERKARA YANG DIAJUKAN PIHAK-PIHAK YANG BERSENGKETA. SUMBER HUKUM YANG DIGUNAKAN. DAYA MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH.
  94. 94. SEKRETARIS JENDERAL PROSEDUR PEMILIHAN. FUNGSI DAN KEKUASAAN: (1) ADMINISTRASI; (2) POLITIK. TUGAS : - ADMINSTRASI DAN EKSEKUTIF UMUM. - TEKNIS. - KEUANGAN. - PENGORGANISASIAN DAN PENGADMINISTRASIAN SEKRETARIAT. - REPRESENTASI.
  95. 95. FUNGSI DAN PERAN PBBFUNGSI UTAMA PBB PADA KEGIATAN-KEGIATAN PROMOSIONAL, YAITU MEMBERIKAN INSPIRASI KERJASAMA ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA.PERANNYA MENCAKUP BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN : - BIDANG KESEHATAN. - PENGURANGAN KEMISKINAN. - BANTUAN UNTUK ANAK-ANAK. - DI BIDANG OBAT-OBATAN TERLARANG. - DI BIDANG PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT. - DI BIDANG HAM. - DI BIDANG PEMBERIAN HAK KEMERDEKAAN. - DI BIDANG PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL.
  96. 96. KAA PERTEMUAN KOLOMBO ( PARA PM: BURMA, SRI LANKA, INDIA, INDONESIA, PAKISTAN) 28-30 APRIL 1954 PERTEMUAN BOGOR, 28-29 DES 1954 1. KESEPAKATAN UNTUK MENGADAKAN KONPERENSI BANGSA- BANGSA ASIA-AFRIKA 2. KONPERENSI DIADAKAN DI INDONESIA , APRIL1955 ( 18-24 )
  97. 97. LANJUTAN KAA :DASASILA BANDUNG1. MENGHORMATI HAK-HAK DASAR MANUSIA DAN TUJUAN-TUJUAN SERTA ASAS-ASAS YANG TERMUAT DALAM PIAGAM PBB.2. MENGHORMATI KEDAULATAN DAN INTEGRITAS TERITORIAL SEMUA BANGSA.3. MENGAKUI PERSAMAAN SEMUA RAS DAN PERSAMAAN SEMUA BS.
  98. 98. LANJUTAN DASASILA4. TIDAK MELAKUKAN INTERVENSI ATAU CAMPUR TANGAN DALAM MASALAH- MASALAH DALAM NEGERI NEGARA LAIN.5. MENGHORMATI HAK SETIAP BANGSA UNTUK MEMPERTAHANKAN DIRI SECARA SENDIRI ATAU SECARA KOLEKTIF SESUAI DENGAN PIAGAM PBB.
  99. 99. LANJUTAN DASASILA6.a.TDK MENGGUNAKAN PERATURAN2 DR PERTAHANAN KOLEKTIF UNT BERTINDAK BAGI KEPENTINGAN KHUSUS DARI SALAH SATU DARI NEGARA-NEGARA BESAR. b. TIDAK MELAKUKAN TEKANAN TERHADAP NEGARA LAIN.
  100. 100. LANJUTAN DASASILA7. TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN2 ATAU ANCAMAN AGRESI ATAUPUN PENGGUNAAN KEKERASAN THD INTEGRITAS NASIONAL ATAU KEMERDEKAAN POLITIK SUATU NEG.8. MEMAJUKAN KEPENTINGAN BERSAMA DAN KERJASAMA.
  101. 101. LANJUTAN DASASILA9. ,EMYELESAIKAN SEGALA PERSE LISIHAN INTERNASIONAL DENGAN JALAN DAMAI SEPERTI PERUNDING AN, PERSETUJUAN, ARBITRASI, ATAU SECARA HUKUM, ATAU CARA DAMAI LAINNYA SESUAI PIAGAM PBB.10. MENGHORMATI HUKUM DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN INTERNAS.
  102. 102. TOKOH KAA INDONESIA: PM ALI SASTROAMIJOYO INDIA : P.J. NEHRU PAKISTAN: MOH. ALI BURMA : U NU SRI LANKA ; SIR JOHN KOTELAWALADIHADIRI 29 NEGARA
  103. 103. PERJANJIAN INTERNASIONAL TRAKTAT. PAKTA. KONVENSI. PIAGAM. STATUTA. DEKLARASI. PROTOKOL. ARRANGEMENT. COVENANT. MODUS VIVENDI. AGREEMENT. PROSES VERBAL.
  104. 104. PENGERTIAN PERSETUJUAN ANTARA SUBJEK-SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL YANG MENIMBULKAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG MENGIKAT DALAM HUKUM INTERNASIONAL, DAPAT BERBENTUK BILATERAL MAUPUN MULTILATERAL ( G. Schwarzenberger). SUATU PERSETUJUAN ANTAR NEGARA , YANG MENIMBULKAN HAK DAN KEWAJIBAN DI ANTARA PARA PIHAK (Oppenheim). SEMUA PERJANJIAN YANG DIBUAT OLEH NEGARA SEBAGAI SALAH SATU SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL, YANG DIATUR OLEH HUKUM INTERNASIONAL DAN BERISIKAN IKATAN-IKATAN YANG MEMPUNYAI AKIBAT-AKIBAT HUKUM (Boer mauna) SEMUA PERJANJIAN DALAM BENTUK TERTULIS APAKAH DIRUMUSKAN DALAM SUATU INSTRUMEN TUNGGAL ATAU DALAM BEBERAPA INSTRUMEN TAMBAHAN YANG DIBUAT OLEH DUA NEGARA ATAU BEBERAPA NEGARA ATAU SUBJEK-SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL LAINNYA, DAN DIATUR OLEH HUKUM INTERNASIONAL, ISTILAH APAPUN YANG DIPAKAI. (ILC) SUATU PERJANJIAN YANG DIBUAT DI ANTARA NEGARA-NEGARA DALAM BENTUK TERTULIS DAN DIATUR OLEH HUKUM INTERNASIONAL, APAKAH DIRUMUSKAN DALAM SATU, ATAU DUA ATAU LEBIH INSTRUMEN YANG BERKAITAN DAN APA SAJA NAMA YANG DIPAKAI UNTUK ITU (Konv. Wina) PERJANJIAN YANG DIADAKAN ANTARA ANGGOTA MASYARAKAT BANGSA-BANGSA DAN BERTUJUAN UNTUK MENGAKIBATKAN AKIBAT-AKIBAT HUKUM TERTENTU (Mochtar K).
  105. 105. KLASIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL1.DILIHAT DARI PIHAK YANG MENJADI PESERTANYA: - PERJANJIAN BILATERAL. - PERJANJIAN MULTILATERAL.2.DILIHAT DARI SEGI KESEMPATAN YANG DIBERIKAN KEPADA NEGARA- NEGARA UNTUK MENJADI PESERTA: -PERJANJIAN INTERNASIONAL TERTUTUP. -PERJANJIAN INTERNASIONAL TERBUKA.3.DILIHAT DARI KAIDAH HUKUM YANG DIKANDUNGNYA: -PI YANG MENGANDUNG KAIDAH HUKUM YANG KHUSUS BERLAKU BAGI PARA PIHAK. -PI YANG MENGANDUNG KAIDAH HUKUM BERLAKU TERBATAS PADA SUATU KAWASAN. -PI YANG MENGANDUNG KAIDAH HUKUM YANG BERLAKU UMUM.
  106. 106. LANJUTAN KLASIFIKASI PI4.DILIHAT DARI SEGI BAHASANYA: -PI YG DIRUMUSKAN DALAM SATU BAHASA. -PI YG DIRUMUSKAN DALAM DUA BAHASA ATAU LEBIH,TETAPI SATU BAHASA YANG MENGIKAT. -PI YANG DIRUMUSKAN DALAM DUA BAHASA ATAU LEBIH, DAN SEMUA MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT YANG SAMA.5.DILIHAT DARI SUBSTANSI HUKUM YANG DIRUMUSKANNYA: -PI YANG MERUPAKAN PERUMUSAN HUKUM KEBIASAAN. -PI YANG MERUPAKAN PERUMUSAN KAIDAH HUKUM INTERNASIONAL YANG SAMA SEKALI BARU. -PI YANG MERUPAKAN PERUMUSAN SECARA TERPADU DARI HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL YANG BARU.
  107. 107. LANJUTAN KLASIFIKASI PI6.DILIHAT DARI SEGI PEMRAKARSANYA: -PI YANG DIPRAKARSAI OLEH NEGARA. -PI YANG DIPRAKARSAI OLEH OI.7.DILIHAT DARI RUANG LINGKUP BERLAKUNYA: -PI KHUSUS. -PI REGIONAL. -PERJANJIAN INTERNASIONAL.8.DILIHAT DARI AKIBAT HUKUM YANG DICIPTAKAN: -TREATY CONTRACT. -LAW MAKING TREATIES.9.DILIHAT DARI TAHAP-TAHAP PENYUSUNANNYA: -PI YANG DIBUAT LEWAT DUA TAHAP. -PI YANG DIBUAT LEWAT TIGA TAHAP.
  108. 108. TAHAP-TAHAP PERJANJIAN INTERNASIONAL1. TAHAP PERUNDINGAN.2. TAHAP PENANDATANGANAN.3. TAHAP RATIFIKASI. * TUKAR MENUKAR NASKAH RATIFIKASI. * MULAI MENGIKATNYA PI. * PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN PI. * SAHNYA PI.DASAR INVALIDITAS PI: - KETIDAKMAMPUAN MEMBUAT TRAKTAT. - KESALAHAN. - PENIPUAN/TIPU MUSLIHAT. - KECURANGAN. - PAKSAAN. - BERTENTANGAN DENGAN NORMA IUS COGENS
  109. 109. BERAKHIRNYA PI HAPUSNYA SELURUH MATERI POKOK DARI SUATU TRAKTAT. TERJADINYA PECAH PERANG ANTARA PIHAK. PELANGGARAN TRAKTAT OLEH SALAH SATU PIHAK MEMBERIKAN HAK KEPADA PIHAK LAIN UNTUK MENGAKHIRINYA. KETIDAK MUNGKINAN MELAKSANAKAN TRAKTAT KARENA PENGHILANGAN ATAU PERUSAKAN TERUS MENERUS SUATU OBJEK (TUJUAN) YANG SANGAT DIPERLUKAN BAGI PELAKSANAAN TRAKTAT DOKTRIN REBUS SIC STANTIBUS.
  110. 110. POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA POLITIKLN: KUMPULAN KEBIJAKAN NASIONAL NEGARA YBS. KEBIJAKAN, SIKAP, DAN LANGKAH PEM RI YANG DIAMBIL DALAM MELAKUKAN HUBUNGAN DENGAN NEGARA LAIN, ORG INTERNASIONAL, DAN SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL LAINNYA GUNA MENCAPAI TUJUAN NASIONAL. BAGIAN DARI POLITIK NASIONAL YANG MERUPAKAN PENJABARAN DARI CITA-CITA NASIONAL DAN TUJUAN NASIONAL NEGARA INDONESIA.
  111. 111. LANJUTAN POL LN1. CITA-CITA NASIONAL: * MERDEKA. * BERSATU. * BERDAULAT. * ADIL. * MAKMUR.2. TUJUAN NASIONAL: * MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA. * MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM. * MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA. * IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL.
  112. 112. PERKEMBANGAN POL LN PERANG DINGIN. KETERANGAN PM HATTA DI DEPAN BPKNIP 2 SEPTEMBER 1948 (MENDAYUNG DI ANTARA DUA KARANG). KETERANGAN KAB. NATSIR KEPADA PARLEMEN (SEPTEMBER 1950): POL LN YANG BEBAS. KETERANGAN KAB. SUKIMAN KEPADA PARLEMEN (MEI 1951). KETERANGAN KAB. WILOPO KEPADA PARLEMEN (MEI 1952). PENYIMPANGAN PADA MASA ORDE LAMA. KOREKSI PADA MASA ORDE BARU (TAP MPRS NO.XII/MPRS/1966). PENEGASAN DALAM TAP MPR DALAM SIDANG UMUMNYA TAHUN 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998 9MASA ORBA) ERA REFORMASI : TAP MPR NO IV/MPR/1999; DAN RPJM 2004 – 2009.
  113. 113. LANDASAN POLITIK LUAR NEGERI1.LANDASAN IDIIL: PANCASILA.2.LANDASAN KONSTITUSIONAL : * PEMBUKAAN UUD 1945 ALINEA I + IV. * PASAL 11.1. * PASAL 13 AYAT 1, 2, 3.3.LANDASAN OPERASIONAL: UU NO.37 TAHUN 1999TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI.
  114. 114. WUJUD PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF SPONSOR BERDIRINYA ASEAN. PENGIRIMAN KONTINGEN GARUDA . SPONSOR BERDIRINYA GNB. PERAN DALAM GNB. PERAN DALAM OKI. PERAN DALAM PBB.

×