HUKUM HAM
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•841 views
Dokumen tersebut membahas tentang hukum dan perkembangannya dalam masyarakat. Secara garis besar dibahas tentang bagaimana hukum dibentuk untuk mengatur hubungan antar manusia dan masyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan. Dokumen juga membahas perkembangan hukum dari yang bersifat statis menjadi dinamis seiring perubahan zaman.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to HUKUM HAM
Similar to HUKUM HAM (20)
More from Operator Warnet Vast Raha
More from Operator Warnet Vast Raha (20)
HUKUM HAM
- 1. HUKUM BLM DIKENAL & MANUSIA BERBUAT SEKEHENDAK HATINYA SATU SISTEM; HUKUM RIMBA. KEHIDUPAN TDK DPT BERTAHAN LAMA KEPUNAHAN
- 2. BENTUK FISIK SEMPURNA AKAL & BUDI MENGEMBAKAN DIRI & BERINTERAKSI * PERTENTANGAN PENDAPAT * PERTIKAIAN * KETIDAKSERASIAN
- 3. MEMBENTUK MASYARAKAT HARMONIS PERATURAN NORMA PERILAKU ; KESUSILAAN, SOPAN SANTUN, ADAT & PERATURAN HUKUM (Van Dijk, 1982)
- 4. Suatu rangkaian ugeran (norma) yang mengatur perhubungan masyarakat Rudolf Von Lhering “ Der Kampfums Recht” Suatu tindakan, suatu karya yg tidak ada hentihentinya artinya selalu diperbaharui dari hari ke hari. Pelaksanannya selalu diperbaharui dan pelaksanaan itu tdk hanya oleh alat kekuasaan negara saja, tetapi dilaksanakan oleh seluruh rakyat (Prof Djoyodigoeno, 1986).
- 5. PROF. DJOYODIGOENO, HUKUM ADALAH SUATU KARYA DARIPADA SELURUH RAKYAT YG BERSIFAT PENYEGARAN THD TINGKAH LAKU DAN PERBUATAN PARA ANGGOTANYA DLM PERHUBUNGAN PAMRIH & YG BERTUJUAN PADA TATA, KEADILAN, KESEJAHTERAAN MASY YG LEBIH PENDUKUNGNYA. HUKUM : HASIL DARI KEBUDAYAAN, SHG HUKUM HARUS MEMPUNYAI SIFAT SPT KEBUDAYAAN.
- 6. MELINDUNGI & MENGATUR MASYARAKAT AGAR TERTIB & DISIPLIN SEHINGGA KEAMANAN NEGARA TERJAMIN DAN RAKYAT HIDUP SEJAHTERA.
- 9. DINAMIK PLASTIK DISESUAIKAN DGN KEADAAN YG SEDANG TERJADI & DISELARASKAN DGN KEADAAN MASY. YG SELALU BERUBAH.
- 10. DINAMIK PLASTIK DISESUAIKAN DGN KEADAAN YG SEDANG TERJADI & DISELARASKAN DGN KEADAAN MASY. YG SELALU BERUBAH.
- 11. PENGAKUAN & PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA PERADILAN YG BEBAS & TDK MEMIHAK, TDK DIPENGARUHI OLEH SESUATU KEKUASAAN/KEKUATAN LAIN APAPUN LEGALITAS DARI TINDAKAN NEGARA/PEMERINTAH DLM ARTI TINDAKAN APARATUR NEGARA YG DPT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM.
- 13. Arti formil/arti sempit Setiap aturan atau ketetapan yg dibentuk oleh alat perlengkapan negara yg diberi kekuasaan m’bentuk UU, dan diundangkan sebagaimana mestinya Arti materiil/arti luas Setiap aturan atau ketetapan yg isinya berlaku mengikat kepada umum/semua orang dlm suatu daerah atau golongan tertentu (Prof Buys, lihat pada Mudjiono, 1991)
- 14. . UUD 1945 Tap MPR UU/Peraturan Pengganti UU Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden Peraturan Menteri /Instruksi Menteri Peraturan Pelaksana lainnya
- 15. Untuk Keperluan Perundangan; UU Kekuatan mengikat Diundangkan; a. Lembaran Negara b. Sekretaris Negara
- 16. “Bahasa Inggris” – Yurisprudence Ilmu pengetahuan yg mewejang bagaimana orang harus berbuat baik ( baik anggota masy atau bukan, hakim, polisi )dengan tujuan tertentu. Djojodigoeno Teori Ilmu Hukum “Algemene Rechsleer” * Generale Theory Of Law*
- 17. Mengandung arti keputusan hakim atau keputusan pengadilan terhadap suatu masalah tertentu (case law judge )
- 18. Hakim mempunyai kewajiban memeriksa & memutuskan setiap perkara yang diajukan Keputusan hakim Dibuat terhadap suatu perkara yang belum ada dasar hukumnya Keputusan bila dianggap sudah memadai dapat dipakai sebagai sumber hukum bagi perkara yang serupa
- 19. TRAKTAT Perjanjian antar negara baik bilateral (Perjanjian antara dua negara ), atau multilateral (Perjanjian antara lebih dari dua negara) Agar dapat berlaku maka berbagai persyaratan tertentu harus dipenuhi baik yang menyangkut hukum internasional maupun hukum nasional masing – masing negara yang mengadakan perjanjian.
- 20. KEBIASAAAN Dapat menjadi sumber hukum walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah. Kebiasaan yang dimaksud adalah Yang ditaati oleh seluruh rakyat karena mereka yakin bahwa kebiasaan/peraturan itu berlaku sebagai hukum (Mr. J.H.P. Bellefroid, lihat pada Mudjiono, 1998)
- 21. PEMBAGIAN HUKUM Hukum berdasarkan azas 1. Sumber 2. Bentuk 3. Tempat 4. Waktu berlakunya 5. Sifat 6. Wujud 7. Cara Mempertahankan 8. Isi
- 23. Mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya yang menitikberatkan pada kepentingan perseorangan
- 24. 1. Dalam arti luas a. Hukum Perdata b. Hukum Dagang 2. Dalam arti sempit Hanya meliputi hukum perdata
- 25. Hukum Perdata diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Sipil atau KHUS Meliputi: a. Hukum Perseorangan b. Hukum Keluarga c. Hukum Kekayaan d. Hukum Warisan
- 26. Mengatur Tentang bagaimana caranya a. Mengajukan tuntutan hak b. Memeriksa c. Memutuskan d. Melaksanakan putusan
- 27. 1. 2. 3. Tahap pendahuluan Tahap penentuan Tahap pelaksanaan
- 28. Mengatur hubungan antara negara dengan alat – alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara)
- 29. HUKUM PUBLIK a. b. c. d. HukumTata negara Hukum administrasi negara Hukum pidana Hukum Internasional
- 30. Mempunyai objek pada aturan – aturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan pidana HUKUM PIDANA Diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHPid)
- 31. Hukum pidana umum 2. Hukum pidana militer 3. Hukum pidana fiskal 1.
- 32. Mengatur tentang bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materiil. Hukum Pidana Meliputi 3 Tingkatan : 1. Pemeriksaan pendahuluan (vooronderzoek) 2. Pemeriksaan dalam sidang pengadilan (eindonderzoek) 3. Pelaksanaan hukuman (strafexecutie)
- 33. PENGADILAN
- 34. Pengadilan Merupakan bentuk pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman yang ketentuannya di atur dalam * UU 14/1970 * UU No 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum * UU No 14tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- 35. UU No. 14 Tahun 1970 Merupakan induk dan kerangka umum yang meletakan dasar serta azas –azas peradilan serta pedoman bagi: - Peradilan umum - peradilan agama - Peradilan militer - Peradilan Tata usaha negara yg masing-masing peradilan masih diatur dlm UU tersendiri. (Mertokusumo, 1988)
- 36. Dalam pasal 10 ayat (1) UU no 14 tahun 1970, peradilan; Peradilan Umum Peradilan Khusus
- 37. Peradilan umum; peradilan untuk rakyat pada umumnya Peradilan khusus untuk mengadili perkara golongan rakyat tertentu. Peradilan khusus: a. Peradilan Agama b. Militer c. Tata usaha negara Dimasa mendatang tidak menutup kemungkinan dikembangkan spesialisasi pada masing-masing lingkungan pengadilan, misalnya pengadilan ekonomi, dan mungkin pula diselenggarakan “peradilan khusus” tentang kesehatan (dalam hal ini termasuk keperawatan)
- 38. SUSUNAN PENGADILAN Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung
- 39. Pengadilan Negeri Merupakan pengadilan tingkat pertama yang menangani masalah hukum semua penduduk seharihari Pengadilan negeri ada disetiap daerah kabupaten & mempunyai wilayah hukum tertentu.
- 40. Pengadilan Tinggi Pengadilan tingkat kedua atau tingkatan ulangan/bandingan Tugas pengadilan tinggi; a. Memeriksa ulang perkara perdata & pidana b. Prerogatie perkara perdata (mengadukan perkara dengan melampaui setingkat/tidak melalui pengadilan negeri dahulu. c. Menyelesaikan sengketa jurisdictie (sengketa ttg mengadili diantara hakim-hakim di dlm daerah hukumnya.
- 41. Pengadilan tertinggi adalah Mahkamah Agung. Mahkamah agung mempunyai tugas baik dlm lingkup peradilan seperti : a. sebagai pengawas pengadilan tertinggi b. Memutuskan semua perselisihan tingkat pertama dan terakhir c. Memutuskan tingkat kedua d. Melakukan kasasi Tugas diluar pengadilan: a. Mengawasi para notaris, pengacara b. Mengawasi penjara c. Memberikan laporan pada pemerintah d. Penasehat presiden sebelum memberikan grasi, amnesti dan abolisi
- 42. KONTRAK Pengertian; Ikatan persetujuan atau perjanjian resmi antara dua atau lebih partai untuk mengerjakan atau tidak sesuatu.
- 43. Kontrak : * Lisan * Tertulis Kontrak secara hukum tidak berlaku apabila tidak dapat dipahami. Pada umumnya kontrak ditandatangani oleh dua pihak yang mengadakan perjanjian.
- 44. KONTRAK PERIKATAN /PERJANJIAN BAHASA BELANDA ; “ VERBINTENIS”
- 45. Perikatan Mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain Hal yang mengikat; - Bentuk perbuatan; jual beli barang - Bentuk peristiwa; lahirnya seorang bayi, matinya orang - Keadaan; letak pekarangan yang bergandengan atau bersusun . (Muhamad, 1990)
- 46. Hukum perikatan diatur dlm kitab undangundang Hukum perdata (KUH Perdata) Pd Pasal 1319. “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak mempunyai nama tertentu, tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”
- 47. Ketentuan pasal 1234 KUHPdt perikatan; Perikatan adalah untuk memberikan, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perikatan disebut “Prestasi” Kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan tidak dapat dipenuhi disebut “Wan Prestasi”
- 48. Perikatan / Perjanjian Syah: Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (consensus) Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity) Ada suatu hal tertentu (a certain subject matter) dan ada suatu sebab yang halal (legal cause) (Muhamad, 1990)
- 49. KONTRAK GAJI JAM KERJA LIBURAN ASURANSI KESEHATAN IJIN CUTI
- 50. KONTRAK Dilakukan sebelum asuhan keperawatan diberikan Perawat seringkali tidak melakukan hal ini sehingga dlm pelaksanaan asuhan kep seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
- 51. KONTRAK Dapat dipakai untuk melindungi hak-hak antara kedua belah pihak yang bekerja sama Secara hukum antara kedua belah pihak dapat menggugat apabila rekanan kerjanya melanggar kntrak yang disepakati bersama
- 52. HAK DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT DALAM PRAKTEK
- 53. Menurut Sifatnya Hak Asasi manusia terdiri dari Personal rights (hak asasi pribadi), meliputi kemerdekaan menyatakan pendapat, memeluk agama, kebebasan bergerak Property Rights (hak untuk memiliki sesuatu); hak untuk membeli, menjual barang miliknya tanpa dicampuri secara berlebihan oleh pemerintah termasuk hak utk mengadakan suatu perjanjian dengan bebas. Rights of legal equality hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan sederajat dlm hukum dan pemerintahan Political Rights (hak politik); hak untuk ikut serta dalam pemerintahan dgn ikut memilih & dipilih, mendirikan partai politik, mengadakan petisi Social & Cultural (hak sosial & kebudayaan)diantaranya hak untuk memilih pendidikan serta mengembangkan kebudayaan yang disukai Procedural Rigts, yaitu hak untuk memperoleh tata car peradilan dan jamina perlindungan misalnya hal penggeledahan dan peradilan.
- 54. Hak hak asasi manusia Pasal 27 (persamaan dlm hukum dan penghidupan yang layak) Pasal 28 (berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan) Pasal 29 (kebebasan beragama) Pasal 31 (mendapatkan pengajaran) Pasal 32 (perlindungan bersifat kultural) Pasal 33 (ekonomi) Pasal 34 (kesejahteraan sosial)
- 55. Hak dan tanggung jawab perawat UU Kesehatan No 23 Tahun 1992 pasal 53; “ Ketentuan mengenai standar profesi dan hak pasien ditetapkan dengan peraturan pemerintah”
- 56. Hak Pasien Pasal 25 The United Nation Universal Declaration of Human Rights 1984: pasal 1 The United Nation International Convention Civil and Political Right 1966 yaitu hak memperoleh kesehatan (the right to health care) dan hak menentukan nasib sendiri (the right to self determination) Deklarasi Helsinki, The 18th World Medical Assembly, Finland 1964 muncul hak untuk memperoleh informasi (the right to information). (Poernomo, 1992)
- 57. Hak dasar pasien; John F Kennedy (1962) Hak mendapatkan perlindungan keamanan Hak mendapatkan informasi Hak memilih Hak mendengar
- 58. 1. Hak memberikan persetujuan (consent) Mengandung arti suatu tindakan atau aksi beralasan yang diberikan tanpa paksaan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan cukup tentang keputusan yang ia berikan, dimana orang tersebut secara hukum mampu memberikan consent. Diterapkan pada prinsip bhw setiap manusia dewasa mempunyai hak utk menentukan apa yang harus dilakukan
- 59. Kriteria Consent yang Syah: Tertulis Ditanda tangani oleh pasien atau orang yang bertanggung jawab terhadapnya Hanya ada salah satu prosedur yang tepat dilakukan Memenuhi beberapa elemen penting: - Penjelasan kondisi - Prosedur & konsekuensinya - Penanganan atau prosedur alternatif - Manfaat yang diharapkan - Tawaran diberikan oleh pasien dewasa yg scr fisik dan mental mampu membuat keputusan. (Ellis, 1987)
- 60. 2. Hak Untuk memilih mati Keputusan tentang kematian dibuat berdasarkan standar medis oleh dokter Kriteria kematian adalah mati otak “brain death” Hak untuk memilih mati sering bertolak belakang dgn hak untuk tetap mempertahankan hidup Permasalahan muncul pada saat klien dlm keadaan kritis & tdk mampu membuat keputusan sendiri ttg hidup dan matinya misalnya dlm keadaan koma. Situasi ini klien hanya mampu mempertahankan hidup jika dibantu dgn pemasangan peralatan mekanik
- 61. 3. Hak perlindungan bagi orang yang tidak berdaya Orang dengan gangguan mental Anak di bawah umur serta remaja dimana secara hukum mereka tidak dpt membuat keputusan ttg nasibnya sendiri Lansia yg mengalami gangguan pola berpikir maupun kelemahan fisik Untuk membuat keputusan diperlukan wali baik keluarga, orang tua, atau wali ahli.
- 62. 4. Hak pasien dalam penelitian Sebelum pasien terlibat kepada mereka harus diberi informasi secara jelas ttg percobaan yang dilakukan, bahaya yg mungkin timbul, kebebasan klien untuk menolak atau menerima untuk berpartisipasi Hak pasien : - Membuat keputusan sendiri utk berpartisipasi - informasi lengkap - menghentikan partisipasi tanpa sanksi - privasi - bebas dari bahaya atau resiko cidera -percakapan tentang sumber pribadi dan hak terhindar dari pel-an org yg tdk berkompoten
- 63. 3. Hak mengendalikan praktik kep sesuai yg diatur oleh hukum Berkaitan dengan tugas & tanggung jawab utk menjalankan praktik kep Menentukan nasibnya sendiri Dalam setiap pembuatan keputusan yg berkaitan dgn perawat, maka perawat harus dilibatkan secara aktif sehingga pelanggaran hak tdk terjadi.
- 64. Hak perawat UU No 23 tahun 1992 terutama pasal 50 tentang pelaksanaan tugas tenaga kesehatan. Pasal 53 (ayat 1) tentang perlindungan hukum. Perawat sbg warga negara memiliki hak warga negara Perawat sbg tenaga kerja memilki hak sbg tenaga kerja Perawat sbg PNS memiliki hak sbg PNS
- 65. Hak perawat 1. Hak perlindungan wanita; hak yang menyangkut peran dan perlindungan wanita merupakan hak perawat 2. Hak berserikat & berkumpul; organisasi profesi, mengambil peran dalam aksi politik utk mewakili keperawatan atau masyarakat sbg penerima layanan kesehatan
- 66. 4. Hak mendapatkan upah yang layak 5. Hak bekerja dilingkungan yang baik; lingkungan yang cukup aman, tidak mengancam keselamatan dan kesehatan fisik maupun mental. Mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan askep yang berkualitas. Hak bekerja sesuai jam kerja yang tepat dan tidak bekerja secra terus – menerus tanpa memperhatikan istirahat atau melebihi jam kerja
- 67. 6. Hak terhadap pengembangan profesional Mengikuti pendidikan formal maupun kegiatan ilmiah seperti temu kerja, konferensi seminar, atau berbgai kursus singkat Pendidikan berkelanjutan
- 68. 7. Hak menyusun standar praktik dan pendidikan keperawatan Mempunyai hak untuk menyusun rancangan hukum yang diajukan untuk melindungi perawat dan penerima jasa keperawatan
- 69. TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT DALAM PRAKTIK
- 70. Tindakan Keperawatan Kolaborasi tdk dapat sepenuhnya scr hukum dibebankan kepada perawat. Mandiri sepenuhnya dapat dibebankan pada perawat
- 71. 1. Menjalankan instruksi dokter Sebelum menjalankan instruksi dokter misalnya memberikan obat, maka perawat harus yakin lebih dulu bhw instruksi yg diberikan benar-benar jelas dan dapat dilaksanakan Perawat harus mengikuti instruksi dari waktu ke waktu dlm arti perawat harus tahu kapan instruksi mulai diberikan, dihentikan atau diganti.
- 72. Empat hal yg harus ditanyakan perawat utk melindungi diri scr hukum 1. Tanyakan setiap instruksi yang ditanyakan klien “ Contoh; jika seorang klien yang telah menerima injeksi intra muskular atau intra vena memberitahu perawat bahwa dokter telah mengganti instruksi dari obat injeksi ke oral, maka perawat harus memeriksa kembali instruksi sebelum memberikan obat”
- 73. 2. Tanyakan setiap instruksi bila kondisi klien berubah Perawat dianggap bertanggung jawab utk memberitahu dokter tentang setiap perubahan kondisi klien entah diminta atau tidak. “contoh; bila seorang klien yang menerima infus intra vena tiba-tiba mengalami peningkatan kecepatan denyut nadi, nyeri dada, batuk, dll. Perawat harus segera memberitahu dokter dan menanyakan kelanjutan pengaturan kecepatan tetesan infus.
- 74. 3. Tanyakan dan catat instruksi lisan (verbal) utk mencegah kesalahan komunikasi. Catat waktu/jam, tanggal, nama dokter, instruksi, keadaan yg harus di beritahukan dokter, baca kembali instruksi kepada dokter, dan catat bahwa dokter telah menyepakati instruksinya sewaktu diberikan.
- 75. 4. Tanyakan instruksi (standing order), terutama bila perawat tdk berpengalaman. Standing order memberikan tambahan tanggung jawab perawat dalam melatih diri membuat keputusan sewaktu melaksanakannya. Perawat diberi tugas membuat keputusan kapan obat dibutuhkan Bagi perawat yang merasa tidak berpengalaman harus minta petunjuk baik dari perawat senior maupun dokter
- 76. 2. Melaksanakan intervensi keperawatan mandiri atau yang didelegasi. a. Ketahui pembagian tugas (job description) mereka b. Ikuti kebijaksanaan & prosedur yang ditetapkan di tempat kerja c. Selalu identifikasi klien, terutama sebelum melakukan intervensi utama d. Pastikan bhw obat yang diberikan dengan dosis, rute, waktu dan klien yg benar e. Lakukan setiap prosedur secara tepat f. Catat semua pengkajian & perawatan yang diberikan dengan cepat dan akurat
- 77. g. Catat semua kecelakaan yang mengenai pasien h. Jalin dan pertahankan hubungan saling percaya yg baik dengan klien i. Pertahankan kompetisi praktik keperawatan j. Mengetahui kelemahan dan kekuatan perawat k. Sewaktu mendelegasikan tanggung jawab keperawatan pastikan bahwa orang yang diberikan delegasi tugas mengetahui apa yang harus dikerjakan dan orang tersebut memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan l. Selalu waspada saat melakukan intervensi keperawatan dan perhatikan secara penuh setiap tugas yang dilaksanakan.
- 78. TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA KEPERAWATAN
- 79. Tanggung jawab mhs Masa lalu mahasiswa yg menjalankan praktik diperlakukan sama seperti halnya perawat yang sudah bekerja, sering dimanfaatkan utk mengisi kekurangan tenaga perawat. Saat ini mhs tdk diperlakukan sebagai tenaga kerja, mencari pengalaman praktik Beban tugas yg diberikan pada mereka harus sesuai dgn tingkat pengetahuan dan ketrampilan atau kompetensi mereka
- 80. Untuk memenuhi tanggung jawab kepada klien dan mengurangi kemungkinan terjadi kelalaian maka mahasiswa perlu: Yakin bahwa mereka telah dipersiapkan utk merawat pasien yang ditugaskan padanya. Minta bantuan atau supervisi pada situasi dimana mereka kurang siap Menerima kebijaksanaan /aturan tempat dimana mereka menjalankan praktik Menerima kebijaksanaan/aturan dari institusi pendidikan