2. A. Latar Belakang Berdirinya
Nahdlatul Ulama ( NU )
• Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan
Kolonialisme, merespon kebangkitan nasional tersebut
dengan membentuk organisasi pergerakan,. Nahdatul
Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada 1916. Kemudian
pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga
dengan "Nahdlatul Fikri" (kebangkitan pemikiran), sebagai
wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan
kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatut Tujjar,
(pergerakan kaum saudagar). Serikat itu dijadikan basis
untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya
Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil
sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan
yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di
beberapa kota.
3. B. Pengertian Nahdlatul Ulama’
• Nahdhatul `Ulama secara etismologis
mempunyai arti “Kebangkitan Ulama” atau
“Bangkitnya Para Ulama” , sebuah organisasi
yang didirikan sebagai tempat berhimpun
seluruh Ulama dan umat Islam. Sedangkan
menurut istilah Nahdhatul `Ulama adalah
jam`iyah Diniyah yang berhaluan Ahlussunah
wal Jama`ah yang didirikan pada 16 Rajab
1344 H atau bertepatan pada tanggal 31
Januari 1926 M
4. C. STRUKTUR ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA
• STRUKTUR KEPENGURUSAN
1. Struktur Organisasi NU
- PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) untuk
tingkat pusat.
- PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) untuk
tingkat propinsi.
- PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) untuk
tingkat Kabupaten, dan PCI NU (Pengurus Cabang
Istimewa Nahdlatul Ulama) untuk luar negeri
- MWC NU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama)
untuk tingkat kecamatan.
- Ranting untuk tingkat kelurahan /desa.
5. Lanjutan …. Struktur Organisasi
• Struktur Kelembagaan NU
a. Musttasyar (Penasehat)
b. Syuriah (Pimpinan Tertinggi) terdiri dari :
• Rais Aam
• Wakil Rais Aam
• Katib Aam
• Beberapa Wakil Katib
• A’wam
c. Tanfidziyah (pelaksana) terdiri dari :
• Ketua Umum
• Beberapa Ketua
• Sekretarias Jenderal
• Beberapa Wakil Sekjen
• Bendahara
• Beberapa Wakil Bendahara
6. 3. Stuktur Organisasi Lajnah, Banon dan Lembaga
• PP (Pimpinan Pusat) untuk tingkat pusat.
• PW (Pimpinan Wilayah) untuk tingkat
propinsi.
• PC (Pimpinan Cabang) untuk tingkat
Kabupaten/kota.
• PAC (Pimpinan Anak Cabang) untuk tingkat
kecamatan.
• Ranting untuk tingkat kelurahan/desa dan
komisariat untuk kepengurusan disuatu
tempat tertentu.
7. Visi dan Misi NU
• Visi adalah cara pandang ke depan yang menunjukkan kehendak
dan cita-cita suatu organisasi, sekaligus pedoman untuk
mencapainya.
• Visi NU adalah “ Sebagai wadah tatanan masyarakat yang sejahtera,
berkeadilan, demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan
kesejateraan umat.
• Sedangkan misi merupakan pernyataan yang menetapkan sasaran
yang ingin dicapai
• Misi NU adalah sebagai berikut:
• Mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahiriyah dan batiniyah,
dengan mengupayakan sistem perudang-undangan dan
mempengaruhi kebijakan yang menjamin terwujud tata kehidupan
masyarakat yang sejahtera.
• Mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dengan melakukan
upaya pemberdayaan dan advokasi masyarakat
• Mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berakhlaqul
karimah.
8. D. Gerakan NU
• B. NU Sebagai Gerakan Tradisional Islam
1. Perkembangan NU
Posisi dan peranan NU memiliki kedudukan yang unik tidak saja di
Indonesia tetapi juga di dunia Islam. NU adalah organisasi yang
didukung oleh rakyat banyak bahkan kehadiran NU mengakar di
kalangan rakyat banyak terutama di pededesaan, pengaruhnya pun
berkembang di seluruh Indonesia. Dengan gerakan
tradisionalismenya itu timbul upaya-upaya untuk memperkuat
sistem kelembagaan yang dipimpin oleh ulama terutama mesjid
dan pesantren. Berbeda dengan Muhammadiyah yang mendirikan
sekolah-sekolah umum, panti asuhan, poliklinik, dan rumah sakit.
Namun NU melakukan beberapa kegiatan utama lainnya yaitu:
pertama, melakukan aktualisasi ajaran-ajaran Islam dengan
kegiatan yang kini terkenal dengan Bahtsul Masail. Sebenarnya
dengan membahas masalah-masalah keagamaan yang aktual di
masyarakat itu para ulama juga melakukan penggalian dan
konsolidasi ajaran tradisional. Kedua, NU melakukan kegiatan yang
sangat penting dalam memelihara tradisi Islam yakni mencetak
kader-kader ulama, dengan cara ini NU sebenarnya juga melakukan
suatu pewarisan nilai dari generasi ke generasi.
9. Lanjutan Gerakan NU….
• NU disebut sebagai organisasi massa Islam tradisional
dengan ciri-ciri; pertama, NU menganut dan
mengembangkan ajaran empat mazhab (Imam Syafi'i,
Hambali, Malik, dan Hanafi). Kedua, metode
pendidikan Islam yang diterapkan melalui pesantren-
pesantren dinilai kurang mampu mengakomodasikan
perkembangan dunia modern. Ketiga, pola hubungan
struktural (interbal komunitas NU bersifat
superordinasi) yang menunjukkan peran kyai pada
strata atas dengan berbagai legitimasinya. Ciri inilah
yang sering diperhadapkan dengan organisasi
Muhammadiyah yang sering disebut berciri
pembaharu, yakni purifikasi (pemurnian) ajaran Islam
dari berbagai bentuk pengaruh tradisional.
10. Lanjutan Gerakan NU….
• Hingga saat ini perjalanan NU telah menunjukkan perkembangan dalam tiga fase
dengan ciri-ciri yang berbeda. Pertama, sebelum kemerdekaan dengan ciri
utamanya adalah kiprahnya lebih ditekankan pada pengembangan ajaran Ahlu al-
Sunnah wa al-Jama'ah melalui pendidikan pesantren. Kedua, NU melibatkan
dirinya dalam politik praktis. Ini tampaknya juga berkaitan dengan situasi politik
pada awal kemerdekaan atau sebagai dampak dari diakomodasinya kekuatan-
kekuatan politik yang tumbuh dalam masyarakat untuk mewujudkan diri mereka
menjadi parta politik dengan bergabung di Masyumi yang merupakan salah satu
representasi dari unsur islamisme yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Ketiga,
kembali ke khittah 1926, ini memiliki alasan yang kuat sehingga terus mendorong
upaya mengembalikan NU pada semangat awalnya. Salah satu alasan yang cukup
mendasar adalah selama NU berkiprah di politik praktis, ada kecenderungan yang
menunjukkan gejala terlantarnya lembaga-lembaga pesantren sebagai basis
pengembangan gerakan NU. Dalam perkembangan selanjutnya NU sekarang ini
merupakan organisasi sosial keagamaan. Namun sebagian dari tokoh-tokohnya
masih merupakan orang-orang yang aktif dalam kegiatan politik secara tersebar.
Demikianlah perkembangan NU sebagai gerakan tradisonalis Islam yang pada
awalnya memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga pesantren dan
kemudian pada politik praktis dan yang terakhir telah kembali ke khittah
(semangat) 1926.
11. Sejarah Perkembangan NU
• Peran Nahdlatul Ulama Pada Masa Penjajahan Belanda
• Nahdlatul Ulama dalam setiap langkahnya selalu mengutamakan kepentingan
bangsa dan negara. Selain dilandasi oleh nilai-nilai ke-Islam-an, juga didasari nilai-
nilai ke-Indonesia-an dan semangat nasionalisme yang tinggi.
• Peranan Nahdlatul Ulama pada masa penjajahan Belanda dapat dilihat pada
Muktamar Nahdlatul Ulama ke-II di Banjarmasin pada tahun 1936. Pada saat itu
ditetapkan kedudukan Hindia Belanda (Indonesia) sebagai Dar al-Salam, yang
menegaskan keterikatan Nahdlatul Ulama dengan nusa-bangsa. Meskipun disadari
peraturan yang berlaku tidak menggunakan Islam sebagai dasarnya, akan tetapi
Nahdlatul Ulama tidak mempersoalkan, karena yang terpenting adalah umat Islam
dapat melaksanakan syariat agamanya dengan bebas.
• Pada pekembangan selanjutnya, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama mulai terlibat
secara aktif dalam dunia politik. Hal ini terlihat pada saat tokoh-tokoh Nahdlatul
Ulama ikut memprakarsai lahirnya Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) pada tahun
1937, yang kemudian dipimpin oleh KH. Abdul Wachid Hasyim. Ide mendirikan
MIAI tidak bisa lepas dari kerangka usaha pengembangan Nahdlatul Ulama dalam
perjuangan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan. Sebab baik dilihat dari sudut
historis maupun semangat yang membentuk diri MIAI menjadi besar, tidak pernah
lepas dari peranan Nahdlatul Ulama.
12. • MIAI pada dasarnya bergerak di bidang keagamaan, namun dalam
setiap aktivitasnya sarat dengan muatan politik. MIAI berusaha
mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik, melalui pengajuan
tuntutan kepada penguasa, baik mengenai hal-hal yang secara
langsung terkait dengan masalah keagamaan maupun tidak, bahkan
masalah internasional. Tuntutan tersebut antara lain : Indonesia
berparlemen, persoalan Palestina dan mencabut Guru Ordonantie
tahun 1925.
• Pada masa penjajahan Belanda sikap Nahdlatul Ulama jelas, yaitu
menerapkan politik non cooperation (tidak mau kerja sama) dengan
Belanda. Untuk menanamkan rasa benci kepada penjajah, para
ulama mengharamkan segala sesuatu yang berbau Belanda,
sehingga semakin menumbuhkan rasa kebangsaan dan anti
penjajah.Hal ini terlihat ketika Nahdlatul Ulama menolak
mendudukkan wakilnya dalam Volksraad (DPR masa Belanda).
13. Lanjutan Masa Belanda ….
• Di samping itu para ulama Nahdlatul Ulama juga memberikan fatwa kepada umat
Islam untuk tidak meniru pakaian model Belanda, seperti celana panjang atau
pakaian berdasi, dengan sebuah landasan (qaul) Artinya : Barang siapa
menyerupai suatu kaum, maka ia menjadi bagian dari mereka.
• Fatwa para ulama tersebut sangat ditaati oleh para santri, sehingga mereka lebih
suka memakai sarung daripada celana panjang, meskipun sebenarnya tidak ada
larangan dalam Islam untuk memakai celana panjang.
• Di saat Belanda datang lagi dengan membonceng tentara sekutu sambil
mengultimatum agar Indonesia menyerah, Nahdlatul Ulama mengeluarkan
mengeluarkan pernyataan yang dikenal dengan Resolusi Jihad pada tanggal 22
Oktober 1945 untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun
isi Resolusi Jihad tersebut adalah :
1) Kemerdekaan RI yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 wajib
dipertahankan.
2) Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintah wajib dibela dan
dipertahankan.
3) Umat Islam Indonesia terutama warga Nahdlatul Ulama wajib mengangkat
senjata melawan penjajah Belanda dan kawan-kawannya yang hendak menjajah
Indonesia kembali.
4) Kewajiban itu adalah suatu jihad yang menjadi kewajiban umat Islam yang
berada pada radius 94 km (jarak diperbolehkannya menjama’ shalat). Adapun
yang berada di luar radius itu berkewajiban membantu saudara-saudaranya yang
berada dalam radius km tersebut.
14. • Resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Nahdlatul
Ulama berdampak besar di Jawa Timur. Pada
tanggal 10 Nopember 1945 di Surabaya, terjadi
sebuah pemberontakan massal, yang di dalamnya
terdapat banyak pengikut Nahdlatul Ulama ikut
terlibat aktif, di bawah pimpinan Bung Tomo.
Peristiwa inilah yang kemudian dikenal dengan
Hari Pahlawan.
• Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan
tersebut, terbentuklah organisasi-organisasi
perlawanan terhadap Belanda, antara lain
Hizbullah di bawah pimpinan KH. Zainul Arifin
dan Sabilillah di bawah pimpinan KH. Masjkur.
15. Peran Nahdlatul Ulama Pada Masa
Pendudukan Jepang
• Sejarah bangsa Indonesia mencatat perkembangan baru setelah Maret 1942
Jepang menggantikan kedudukan Belanda. Pada mulanya kedatangan Jepang
disambut dengan baik oleh bangsa Indonesia, tetapi berubah menjadi kebencian
setelah diketahui bahwa Jepang tidak lebih baik dari Belanda.
• Rezim baru ini segera tampak lebih represif (menekan). Jendral Imamura (Panglima
Jepang pertama di Jawa) mengeluarkan dekrit yang membekukan aktivitas
organisasi politik dan organisasi sosial kemasyarakatan. Larangan ini sama artinya
dengan membunuh aktivitas organisasi politik dan organisasi sosial
kemasyarakatan, termasuk Nahdlatul Ulama dan MIAI. Bahkan KH. Hasyim Asy’ari
dan KH. Mahfudz Shiddiq ditahan oleh Jepang.
• Ketika aktivitas organisasi sosial kemasyarakatan dibekukan, perjuangan ulama
Nahdlatul Ulama difokuskan melalui jalur diplomasi. KH. Abdul Wahid Hasyim dan
beberapa ulama lain masuk sebagai anggota Chuo Sangi-In (parlemen buatan
Jepang). Melalui parlemen ini KH. Abdul Wahid Hasyim meminta Jepang
mengizinkan Nahdlatul Ulama diaktifkan kembali dan pada bulan September 1943
permintaan tersebut dikabulkan.
• Pada akhir Oktober 1943 perjuangan diplomasi terus ditingkatkan melalui
berdirinya wadah perjuangan baru bagi umat Islam Indonesia yang bernama
Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). KH. Hasyim Asy’ari diangkat sebagai
pemimpin tertinggi dan KH. Abdul Wahid Hasyim duduk sebagai wakilnya.
Masyumi adalah kelanjutan dari MIAI yang dibubarkan Jepang.
16. Lanjutan Masa Jepang
• Melalui Masyumi KH. Abdul Wahid Hasyim meminta Jepang melatih kemiliteran
para santri di pesantren secara khusus dan terpisah. Pada 14 Oktober 1944
permintaan itu dikabulkan dengan dibentuknya Hizbullah dan Sabilillah.
Permintaan ini merupakan akal cerdik KH. Abdul Wahid Hasyim, sebab pada
akhirnya nanti, justru akan mengadili Jepang dengan pucuk senjata.
• Sementara di bidang politik, selain aktif dalam Masyumi KH. Abdul Wahid Hasyim
juga duduk sebagai pimpinan tertinggi Shumubu (Kantor Urusan Agama)
menggantikan KH. Hasyim Asy’ari. Shumubu pada awalnya dipimpin oleh Kolonel
Horrie yang bertugas mengawasi secara ketat organisasi-organisasi Islam, terutama
terhadap pendidikan Islam.
• Sikap menentang keras Nahdlatul Ulama terhadap Jepang terlihat ketika ada
perintah untuk melakukan seikere(ritual penghormatan kepada Tenno Heika
dengan posisi siap membungkukkan badan 90 derajat semacam ruku’ dalam
shalat). Perintah ini diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali,
setiap pagi sebelum melakukan aktivitas. KH. Hasyim Asy’ari menyerukan kepada
seluruh umat Islam khususnya warga Nahdlatul Ulama untuk tidak melakukan
seikere karena hukumnya haram.
• Semasa pendudukan Jepang aktivitas Nahdlatul Ulama terpusat pada perjuangan
membela tanah air baik secara fisik maupun politik. Nahdlatul Ulama sudah tidak
lagi mengkhususkan diri pada urusan sosial kemasyarakatan dan keagamaan saja,
melainkan juga melibatkan diri pada urusan politik.
17. Peran Nahdlatul Ulama Pada Masa Reformasi
• Masa reformasi yang menjadi tanda berakhirnya kekuasaan pemerintahan orde baru merupakan
sebuah momentum bagi Nahdlatul Ulama untuk melakukan pembenahan diri. Selama rezim orde
baru berkuasa, Nahdlatul Ulama cenderung dipinggirkan oleh penguasa saat itu. Ruang gerak
Nahdlatul Ulama pada masa orde baru juga dibatasi, terutama dalam hal aktivitas politiknya.
• Pada masa reformasi inilah peluang Nahdlatul Ulama untuk memainkan peran pentingnya di
Indonesia kembali terbuka. Nahdlatul Ulama yang merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia,
pada awalnya lebih memilih sikap netral menjelang mundurnya Soeharto. Namun sikap ini
kemudian berubah, setelah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan sebuah
pandangan untuk merespon proses reformasi yang berlangsung di Indonesia, yang dikenal dengan
Refleksi Reformasi.
• Refleksi reformasi ini berisi delapan butir pernyataan sikap dari PBNU, yaitu :
1) Nahdlatul Ulama memiliki tanggung jawab moral untuk turut menjaga agar reformasi berjalan
kea rah yang lebih tepat.
2) Rekonsiliasi nasional jika dilaksanakan harus ditujukan untuk merajut kembali ukhuwah
wathaniyah (persaudaraan kebangsaan) dan dirancang kea rah penataan sistem kebangsaan dan
kenegaraan yang lebih demokratis, jujur dan berkeadilan.
3) Reformasi jangan sampai berhenti di tengah jalan, sehingga dapat menjangkau terbentuknya
sebuah tatanan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4) Penyampaian berbagai gagasan yang dikemukakan hendaknya dilakukan dengan hati-hati, penuh
kearifan dan didasari komitmen bersama serta dihindari adanya pemaksaan kehendak.
5) Kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu harus disikapi secara arif dan bertanggung jawab.
6) TNI harus berdiri di atas semua golongan.
7) Pemberantasan KKN harus dilakukan secara serius dan tidak hanya dilakukan pada kelompok
tertentu.
8) Praktik monopoli yang ada di Indonesia harus segera dibasmi tuntas dalam setiap praktik ekonom
18. Lanjutan Reformasi….
• Pada perkembangan selanjutnya, PBNU kembali mengeluarkan
himbauan yang isinya menyerukan agar agenda reformasi diikuti
secara aktif oleh seluruh lapisan dan jajaran Nahdlatul Ulama.
Himbauan itu dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 1998 yang
ditandatangani oleh KH. M. Ilyas Ruhiyat, Prof. Dr. KH. Said Agil Siraj,
M.A., Ir. H. Musthafa Zuhad Mughni dan Drs. Ahmad Bagdja.
• Menjelang Nopember 1998, para mahasiswa yang merupakan
elemen paling penting dalam gerakan reformasi, makin menjadi
tidak sabar dengan tokoh-tokoh nasional yang enggan bergerak
cepat dalam gerakan reformasi ini. Pada tanggal 10 Nopember 1998
para mahasiswa merancang sebuah pertemuan dengan
mengundang KH. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri,
Prof.Dr. Amien Rais dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Tempat
pertemuan ini dipilih di Ciganjur (rumah KH. Abdurrahman Wahid),
karena kondisi kesehatan KH. Abdurrahman Wahid saat itu belum
sembuh total dari serangan stroke yang menimpanya.
19. • Keempat tokoh nasional pro reformasi tersebut membentuk sebuah kelompok yang sering disebut
Kelompok Ciganjur. Kelompok ini kemudian mengeluarkan sebuah deklarasi yang dikenal dengan
Deklarasi Ciganjur, yang berisi delapan tuntutan reformasi, yaitu :
1. Menghimbau kepada semua pihak agar tetap menjunjung tinggi kesatuan dan pesatuan bangsa.
2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan memberdayakan lembaga perwakilan sebagai
penjelmaan aspirasi rakyat.
3. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat sebagai asas perjuangan di dalam proses
pembangunan bangsa.
4. Pelaksanaan reformasi harus diletakkan dalam perspektif kepentingan yang akan datang.
5. Segera dilaksanakan pemilu oleh pelaksana independent.
6. Penghapusan dwi fungsi ABRI secara bertahap, paling lambat 6 tahun dari tanggal pernyataan ini
dibacakan.
7. Menghapus dan mengusut pelaku KKN, yang diawali dari kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya.
8. Mendesak untuk segera dibubarkannya PAM Swakarsa
• Gerakan reformasi harus dijalankan dengan cara-cara yang damai dan menolak segala bentuk
tindakan kekerasan atas nama reformasi. Di berbagai wilayah Indonesia digelar istighosah yang
bertujuan untuk memohon kepada Allah SWT agar bangsa Indonesia dapat segera terbebas dari
krisis yang sedang melanda. Istighosah terbesar yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama
diadakan di Jakarta pada bulan Juli 1999, yang dihadiri tokoh-tokoh nasional. Dengan
penyelengaraan istighosah, diharapkan dapat mempererat silaturahim dan mengurangi ketegangan
antar komponen bangsa..
