Lembaga pengawasan yang baik, harus mampu melakukan perencanaan pengawasan, penerbitan surat tugas dan pelaksanaan penugasan, monitoring penerbitan laporan, monitoring tindak lanjut hasil pengawasan dan membuat ikhtisar hasil pengawasansesuai dengan Permenpan 42 tahun 2011.
2. LEVEL 5
Optimizing
LEVEL 4
Managed
LEVEL 3
Integrated
LEVEL 2
Infrastructure
LEVEL 1
Initial
APIP menjadi agen perubahan
APIP mampu memberikan assurance secara
keseluruhan atas tata kelola, manajemen
risiko dan pengendalian intern
APIP mampu menilai efisiensi,efektivitas
ekonomis suatu kegiatan dan mampu
memberikan konsultasi atas tata kelola,
manajemen risiko dan pengendalian intern
APIP mampu memberikan
keyakinan bahwa proses yang
dilakukan sesuai dengan peraturan, dan
mampu mendeteksi terjadinya korupsi
APIP belum dapat
memberikan jaminan
atas proses tata kelola
sesuai peraturan dan
mencegah korupsi
TINGKATAN OUTCOME LEVEL APIP
APIP yang
efektif (Ps.
11 PP 60)
4. PENGELOLAAN/PENGENDALIAN
PENGAWASAN/AUDIT
Dalam rangka mendukung percepatan terwujudnya tingkat Kapabilitas Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP/Inspektorat Daerah) menuju Level
3/Integrated secara sistemic, Aplikasi berbasis komputerisasi sudah semestinya
diterapkan.
PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah, mewajibkan pemantauan hasil pengawasan secara systemic,
komprehensif, cepat, akurat dan sesuai ketentuan mulai dari perencanaan,
pelaksanaan penugasan, pelaporan dan tindak lanjut temuan.
5. CAKUPAN PENGENDALIAN PENGAWASAN:
1) Pembuatan Surat Tugas (langsung dari Aplikasi)
2) Pembuatan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
3) Daftar Surat Tugas Terbit, Daftar penerbitan laporan hasil audit
4) Daftar Laporan temuan intern per sub kelompok
5) Pembuatan Usulan Biaya (Cost Sheet) yang dikaitkan dengan ketersediaan anggaran PKPT
6) Monitoring surat tugas yang terbit dan penyelesaian laporan hasil auditnya
7) Pencatatan dan monitoring Temuan, rekomendasi dan TL hasil audit intern se-Pemda maupun Per
Auditan
8) Pencatatan dan monitoring Temuan, rekomendasi dan tindak lanjutnya hasil audit eskternal (BPK,
BPKP, Itjen dll)
9) Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Periodik/sewaktu-waktu
10) Monitoring rincian dan Rekapitulasi penggunaan HP per pegawai/auditor
11) Histori penugasan per pegawai/auditor, dll