SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
PROPOSAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
TAHUN ANGGARAN 20...
DI SUSUN OLEH
............
DESA ......
KECAMATAN .....
KABUPATEN.....
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT ( KSM )
“MAWAR SEJATI“
DESA ................ KEC. ................ KAB. ................
Sekretariat : Jln. ……….. Desa ………… Kec. …….. Telp. …………..
..nama desa, …………. 20………
Kepada :
Yth. BAPAK BUPATI ……………….
di.
…………………………………….
SURAT PENGANTAR
Nomor : ……../KSM.MAWAR SEJATI/……./……
NO URAIAN BANYAKNYA KETERANGAN
1 Proposal Kegiatan Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni Desa ……
Kecamatan …… Kabupaten ……..
Tahun Anggaran 20…
1 (satu) Berkas Disampaikan dengan
hormat untuk menjadi
periksa
Ketua KSM “MAWAR SEJATI”
………………………
PEMERINTAH KABUPATEN …………
KECAMATAN ………
DESA …………….
Jln ………………. No: ……….. Telp:………………. Kode Pos: ………..
..nama desa, …………. 20………
Kepada :
Yth. BAPAK BUPATI ……………….
di.
…………………………………….
SURAT PENGANTAR
Nomor : .............................................................
NO URAIAN BANYAKNYA KETERANGAN
1 Proposal Kegiatan Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni Desa …………
Kecamatan ………… Kabupaten
………… Tahun Anggaran 20…
1 (satu) Berkas Disampaikan dengan
hormat untuk menjadi
periksa
KEPALA DESA ………….
……………………….
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT ( KSM )
“MAWAR SEJATI“
DESA ................ KEC. ................ KAB. ................
Sekretariat : Jln. ……….. Desa ………… Kec. …….. Telp. …………..
..nama desa, …………. 20………
Nomor : 01/KSM.MAWAR SEJATI/III/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Kegiatan Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Tahun Anggaran 20……
..nama desa, …………. 20………
Kepada :
Yth. BAPAK BUPATI ................
Di
S I T U B O N D O
Sehubungan dengan masih banyaknya masyarakat yang memiliki Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) di Desa …….. Kecamatan ………., bersama ini kami mohon
bantuan untuk Program Rumah Tidak Layak Huni sebanyak …. unit (sebagaimana
data terlampir).
Demikian untuk menjadi periksa, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima
kasih.
Kelompok Swadaya Masyarakat “MAWAR SEJATI“
Desa ……. Kecamatan ……… Kabupaten ……..
KETUA
................
SEKRETARIS
............................
Mengetahui,
CAMAT ................
............................
Pembina Tingkat I
NIP. ………………………………
KEPALA DESA ................
............................
Tembusan Kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten ................
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten ................
3. Arsip
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT ( KSM )
“MAWAR SEJATI“
DESA ................ KEC. ................ KAB. ................
Sekretariat : Jln. ……….. Desa ………… Kec. …….. Telp. …………..
1. LATAR BELAKANG
Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang nyaris sama tuanya dengan usia peradaban
manusia. Kemiskinan dan kesejahteraan ibarat tidak dua sisi mata uang yang tidak terlepaskan
seberapapun baiknya Negara itu. Dalam pemahaman umum indicator kemiskinan disebabkan
minimnya kepemilikan harta namun pemahaman tersebut berkembang bahwa kemiskinan itu
disebabkan pada keterbatasan akses pelayanan publik, sulitnya pelayanan kesehatan, sulitnya
mendapatkan akses-akses informasi dan sebagainya. Dengan demikian keterlibatan pemerintah
menjadi penting karena persoalan kemiskinan adalah tanggung jawab Negara.
Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang harus ditangani secara lintas sektoral,
berkesinambungan dan sinergis, hal ini dikarenakan masalah kemiskinan merupakan sumber
dan berkembangnya permasalahan sosial, yang salah satunya adalah lanjut usia terlantar oleh
karena itu kemiskinan harus ditangani secara serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
Kemajuan perkembangan ekonomi tidak akan ada artinya jika kelompok rentan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak terlayani dengan baik, bahkan muncul
anggapan bahwa “Kemerdekaan adalah sekedar lepas dari penjajahan seharusnya juga lepas dari
kemiskinan” Untuk itu pembangunan bidang ekonomi harus dikembangkan bersama
pembangunan kesejahteraan sosial halini selaras dengan pernyataan “ bahwa pembangunan
ekonomi adalh juga pembangunan sosial, tidak ada yang utama diantara keduanya”
pembangunan ekonomi sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu Negara, pembangunan
ekonomi yang sepenuhnya diserahkan pada mikanisme pasar, tidak akan mampu menjamin
kesejahteraan sosial pada masyarakatnya. Pengalaman Negara maju dan berkembang yang
hanya memperioritaskan pada perkembangan ekonomi banyak yang gagal menciptakan
pemerataan dan menimbulkan kesenjangan sosial yang pada akhirnya menimbulkan masalah
kemiskinan.
Angka kemiskinan akan lebuh besar lagi jika dalam katagori kemiskinan dimaksudkan
adalah fakir miskin yang kini jumlahnya makin hari cenderung makin bertambah. Secara umum
kondisi fakir miskin lebih memperihatinkan ketimbang orang miskin. Selain memiliki
kekurangan pangan, sandang dan papan kelompok rentan (vulnerable group) ini mengalami pula
keterlantaran psikologis, sosial dan politik.
Pada hakekatnya kelompok fakir miskin ini tidak dapat mencapai kualitas hidup dan
kondisi yang memadai karena :
a. Terbatasnya sarana dan prasarana;
b. Sumber daya alam yang terbatas serta factor-faktor yang mendukung pengelolaannya;
c. Rendahnya tingkat pendidikan baik formal maupun informal yang dimiliki;
d. Rendahnya akses kesejahteraan sosial lainnya.
2. PERMASALAHAN
Permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten ................
dari tahun ke tahun cenderung meningkat dan komplek, yang paling dominan adalah keluarga
miskin yang terbagi :
a. Rumah tangga sangat miskin
b. Rumah tangga miskin
3. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Proposal ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kebijakan perencanaan
program, strategi dan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan fakir miskin khususnya
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) karena apada dasarnya pembangunan dan pemberdayaan
sosial dengan menghargai inisiatif dan kreatifitas mereka terhadap kebutuhan dan
permasalahan yang dihadapi, sehingga secara mandiri dapat mengaktualisasikan dirinya
dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mampu memecahkan permasalahannya.
b. Adapun tujuan adalah memperdayakan para lanjut usia yang ada di wilayah Desa ................
Kecamatan ................ Kabupaten ................ dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan
agar mereka dapat hidup wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial sehingga dapat
berperan akltif dalam pembangunan.
4. HASIL YANG DIHARAPKAN
Dengan memperhatiakn kondisi dan permasalahan yang dialami warga masyarakat yang
bermasalah dengan kesejahteraan sosialnya khususnya lanjut usia terlantar, maka merupakan
salah satu bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses
pembangunan pada mereka yang masih belum tersentuh proses pembangunan nasional pada
umumnya. Oleh karena itu mereka harus diperdayakan.
Pola pemberdayaan adalah suatu upaya pengembangan kemandirian mereka, guna
memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai aspek sehingga dapat berhasil secara optimal.;
dengan meningkatkan fungsi sosial, maka aksebilitas terhadap pelayanan sosial, maka
aksebilitas terhadap pelayanan sosial dapat terjangkau, sehingga yang diharapkan adalah
kualitas hidup dan taraf kesejahteraannya dapat meningkat, antara lain :
a. Meningkatnya peran serta fakir miskin sehingga mereka tidak selalu menjadi objek
perubahan akan tetapi sekaligus mampu menjadi subjek perubahan;
b. Meningkatkan kemandirian fakir miskin sehingga mampu berusaha dan mampu
meningkatkan kegiatan – kegiatan dalam rangka mencukupi kebutuhan pokok mereka;
c. Berkembangnya pola fikir dan pola tanggap sehingga akan berpengaruh pada system
kehidupan dan penghidupan fakir miskin;
d. Meningkatnya sumber daya manusia, sehingga terdampak pada kesejahteraan sosial
dilingkungannya.
5. PENUTUP
Demikian proposal permohonan bantuan rumah tidak layak huni di Desa ................
kecamatan ................ kabupaten ................ ini dibuat agar dapatnya dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam menentukan kebijakan program kegiatan dan strategi yang akan
dilaksanakan.
.....nama desa...., ……………… 20…
Kelompok Swadaya Masyarakat “MAWAR SEJATI“
Desa ……. Kecamatan ……… Kabupaten ……..
KETUA
................
SEKRETARIS
............................
Mengetahui,
CAMAT ................
............................
Pembina Tingkat I
NIP. ………………………………
KEPALA DESA ................
............................
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT ( KSM )
“MAWAR SEJATI“
DESA ................ KEC. ................ KAB. ................
Sekretariat : Jln. ……….. Desa ………… Kec. …….. Telp. …………..
SUSUNAN PENGURUS
Pelindung : KEPALA DESA
Penasehat : KETUA BPD
Ketua : .........................................
Sekretaris : .........................................
Bendahara : .........................................
Seksi-seksi terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan : 1. .........................................
2. .........................................
3. Seksi Pelaksanaan : 1. .........................................
2. .........................................
4. Seksi Pengawasan : 1. .........................................
2. .........................................
5. Seksi Pengadaan : 1. .........................................
2. .........................................
.....nama desa...., ……………… 20…
Kelompok Swadaya Masyarakat “MAWAR SEJATI“
Desa ……. Kecamatan ……… Kabupaten ……..
KETUA
................
SEKRETARIS
............................
Mengetahui,
CAMAT ................
............................
Pembina Tingkat I
NIP. ………………………………
KEPALA DESA ................
............................
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT ( KSM )
“MAWAR SEJATI“
DESA ................ KEC. ................ KAB. ................
Sekretariat : Jln. ……….. Desa ………… Kec. …….. Telp. …………..
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PENGGUNAAN DANA
NO. NAMA KEGIATAN VOLUME ANGGARAN
1. Rehabilitasi atap 1 Unit Rp. 4.000.000,-
2. Rehabilitasi lantai 1 Unit Rp. 4.000.000,-
3. Rehabilitasi dinding 1 Unit Rp. 4.500.000,-
4. Pembangunan Jamban 1 Unit Rp. 2.500.000,-
J U M L A H Rp. 15.000.000,-
NO NAMA KEGIATAN VOLUME TOTAL ANGGARAN
1 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 20 Unit Rp. 15.000.000,-
JUMLAH TOTAL Rp. 300.000.000,-
.....nama desa...., ……………… 20…
Kelompok Swadaya Masyarakat “MAWAR SEJATI“
Desa ……. Kecamatan ……… Kabupaten ……..
KETUA
................
BENDAHARA
…………………..
KABUPATEN SITUBONDO
KEPUTUSAN KEPALA DESA ..................
188/……../kode desa/20xx
TENTANG
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
KSM “MAWAR SEJATI”
DESA ................ KECAMATAN ................ KABUPATEN ................
TAHUN 20..
KEPALA DESA ................
Menimbang : a. Bahwa di Desa ................ masih banyak Rumah
Tingggal warga yang masih tergolong Rumah Tidak
Layak Huni. Pemerintah Kabupaten dan
Instansi/Dinas terkait untuk mengatasinya.
b. Bahwa dalam rangka pemenuhan hak atas rumah
warga Desa ................ tidak layak huni yang tergolong
sangat miskin dan atau miskin di Desa ................
maka dipandang perlu membentuk Kelompok Swadaya
Masyarakat di Desa .................
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf “a” dan huruf “b” maka
dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
tentang pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat
(KSM);
d. Bahwa nama-nama yang tercantum sebagai pengurus
sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini
dipandang cukup dan mampu menjalakan tugas
sesuai dengan tujuan dibentuknya Kelompok Swadaya
Masyarakat.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
keuangan Negara (lembaga Negara Republik Indonesia
nomor 47) tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4286.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2005 tentang
perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 204 Nomor 5, tambahan Negara
Republik Indonesia nomor 4355).
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 569) ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Mebentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang
diberi nama KSM “MAWAR SEJATI”.
KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana Lampiran sebagai
Pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “MAWAR
SEJATI”.
KETIGA : Memberikan tugas dan wewenang kepada Kelompok
Swadaya Masyarakat (KSM) “MAWAR SEJATI” untuk
mengkoordinasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) di Desa ................ mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian monitoring dan evaluasi
penanggulangan rumah tidak layak huni (RTLH).
KEEMPAT : Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “MAWAR SEJATI”
dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab atas
seluruh kegiatan kelompok kepada Kepala Desa
................ Kecamatan ................ Kabupaten .................
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.
Di tetapkan : Desa ..................
Tanggal : …………………….
KEPALA DESA .....................
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
LAMPIRANKeputusan Kepala Desa ..................
Nomor : 188/……../kode desa/20xx
Tanggal : ………………………………….
Tentang : Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
Mawar Sejati
SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
“ MAWAR SEJATI”
DESA ................ KECAMATAN ................ KABUPATEN ................
No NAMA JABATAN
DALAM TIM
ALAMAT
1. ............................ Pelindung Desa ................
2. ............................ Penasehat Desa ................
3. ............................ Ketua Desa ................
4. ............................ Sekretaris Desa ................
5. ............................ Bendahara Desa ................
6. ............................ Seksi Perencanaan Desa ................
7. ............................ Seksi Perencanaan Desa ................
8. ............................ Seksi Pelaksanaan Desa ................
9. ............................ Seksi Pelaksanaan Desa ................
10. ............................ Seksi Pengawasan Desa ................
11 ............................ Seksi Pengawasan Desa ................
12. ............................ Seksi Pengadaan Desa ................
13 ............................ Seksi Pengadaan Desa ................
KEPALA DESA .....................
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
Hari : …………………………
Tanggal : …………………………
Tempat : …………………………
Acara : …………………………
NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1. 1. ..................
2. 2. ..................
3. 3. ..................
4. 4. ..................
5. 5. ..................
6. 6. ..................
7. 7. ..................
8. 8. ..................
9. 9. ..................
10. 10. ..................
11. 11. ..................
12. 12. ..................
13. 13. ..................
14. 14. ..................
15. 15. ..................
16. 16. ..................
17. 17. ..................
18. 18. ..................
19. 19. ..................
20. 20. ..................
21. 21. ..................
22. 22. ..................
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT ( KSM )
“MAWAR SEJATI“
DESA ................ KEC. ................ KAB. ................
Sekretariat : Jln. ……….. Desa ………… Kec. …….. Telp. …………..
DATA CALON PENERIMA BANTUAN
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
TAHUN ANGGARAN 2021
NO NAMA ALAMAT KETERANGAN
1. ……………………… ……………………… MISKIN
2. ……………………… ……………………… MISKIN
3. ……………………… ……………………… MISKIN
4. ……………………… ……………………… MISKIN
5. ……………………… ……………………… MISKIN
6. ……………………… ……………………… MISKIN
7. ……………………… ……………………… MISKIN
8. ……………………… ……………………… MISKIN
9. ……………………… ……………………… MISKIN
10. ……………………… ……………………… MISKIN
11. ……………………… ……………………… MISKIN
12. ……………………… ……………………… MISKIN
13. ……………………… ……………………… MISKIN
14. ……………………… ……………………… MISKIN
15. ……………………… ……………………… MISKIN
16. ……………………… ……………………… MISKIN
17 ……………………… ……………………… MISKIN
18. ……………………… ……………………… MISKIN
19. ……………………… ……………………… MISKIN
20 ……………………… ……………………… MISKIN
KETUA
................
SEKRETARIS
............................
PEMERINTAH KABUPATEN ................
KECAMATAN ................
DESA ................
LAPORAN HASIL ANALISIS RUMAH TANGGA
NO
NO. RUMAH
TANGGA
NIK KEPALA RUMAH TANGGA L/P DUSUN RW RT NILAI KLASIFIKASI
LAMPIRAN - LAMPIRAN
1.Nama Calon Penerima
2.Fotocopy KTP
3.Foto rumah (Tampak depan, samping dan
belakang)

More Related Content

What's hot

proposal bedah rumah
proposal bedah rumahproposal bedah rumah
proposal bedah rumahhasanbasri194
 
Surat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianSurat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianpemdessinga
 
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN PilkadesContoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN PilkadesYudhi Aldriand
 
Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Kang Margino
 
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDContoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDYudhi Aldriand
 
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
 
Modul format buku register
Modul format buku registerModul format buku register
Modul format buku registerDede Subhan
 
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024Strobillus Found
 
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfPERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfStrobillus Found
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
 
Peraturan bpd
Peraturan bpdPeraturan bpd
Peraturan bpdKang Cece
 
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013Aji Sahdi Sutisna
 
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desaPerdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desaari saridjo
 
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfSuwondo Chan
 

What's hot (20)

proposal bedah rumah
proposal bedah rumahproposal bedah rumah
proposal bedah rumah
 
Surat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianSurat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentian
 
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN PilkadesContoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
 
Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016
 
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDContoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
 
Permendagri 114 2014 format
Permendagri 114 2014 formatPermendagri 114 2014 format
Permendagri 114 2014 format
 
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
 
Undangan penyaluran blt dd,
Undangan penyaluran blt dd,Undangan penyaluran blt dd,
Undangan penyaluran blt dd,
 
Contoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camatContoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camat
 
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
 
Modul format buku register
Modul format buku registerModul format buku register
Modul format buku register
 
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
 
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfPERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
 
Peraturan bpd
Peraturan bpdPeraturan bpd
Peraturan bpd
 
Proposal kelompok kencono agung
Proposal kelompok kencono agungProposal kelompok kencono agung
Proposal kelompok kencono agung
 
Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017
 
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
 
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desaPerdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
 
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
 

Similar to PROPOSAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.docx

Rencana Kerja BPD.docx
Rencana Kerja BPD.docxRencana Kerja BPD.docx
Rencana Kerja BPD.docxCHAIRUDIN2
 
SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptx
SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptxSPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptx
SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptxSRIKURNIATI6
 
3.2. konsep pendampingan masy.
3.2. konsep pendampingan masy.3.2. konsep pendampingan masy.
3.2. konsep pendampingan masy.BPPMDDTT Makassar
 
pedoman bundes.pdf
pedoman bundes.pdfpedoman bundes.pdf
pedoman bundes.pdfDhalBoet1
 
Seri Buku 3 Demokratisasi desa
Seri Buku 3 Demokratisasi desaSeri Buku 3 Demokratisasi desa
Seri Buku 3 Demokratisasi desaAgus hariyanto
 
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desaSeri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desaAgus hariyanto
 
Makalah dasar pancasila
Makalah dasar pancasilaMakalah dasar pancasila
Makalah dasar pancasilajoylanda
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Operator Warnet Vast Raha
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaOperator Warnet Vast Raha
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaOperator Warnet Vast Raha
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaOperator Warnet Vast Raha
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaOperator Warnet Vast Raha
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Operator Warnet Vast Raha
 
SOSIALISASI PROSES USULAN, VERIFIKASI KELAYAKAN, DAN PEMUTAKHIRAN DTKS.pptx
SOSIALISASI PROSES USULAN, VERIFIKASI KELAYAKAN, DAN PEMUTAKHIRAN DTKS.pptxSOSIALISASI PROSES USULAN, VERIFIKASI KELAYAKAN, DAN PEMUTAKHIRAN DTKS.pptx
SOSIALISASI PROSES USULAN, VERIFIKASI KELAYAKAN, DAN PEMUTAKHIRAN DTKS.pptxDinsosBidPFMJS
 
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESARPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESAgunawankusumo
 

Similar to PROPOSAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.docx (20)

95532571 makalah
95532571 makalah95532571 makalah
95532571 makalah
 
Rencana Kerja BPD.docx
Rencana Kerja BPD.docxRencana Kerja BPD.docx
Rencana Kerja BPD.docx
 
SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptx
SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptxSPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptx
SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptx
 
Sosiologi pedesaan
Sosiologi pedesaanSosiologi pedesaan
Sosiologi pedesaan
 
SOSIOLOGI PEDESAAN.pdf
SOSIOLOGI PEDESAAN.pdfSOSIOLOGI PEDESAAN.pdf
SOSIOLOGI PEDESAAN.pdf
 
Proposal rw
Proposal rwProposal rw
Proposal rw
 
3.2. konsep pendampingan masy.
3.2. konsep pendampingan masy.3.2. konsep pendampingan masy.
3.2. konsep pendampingan masy.
 
pedoman bundes.pdf
pedoman bundes.pdfpedoman bundes.pdf
pedoman bundes.pdf
 
Seri Buku 3 Demokratisasi desa
Seri Buku 3 Demokratisasi desaSeri Buku 3 Demokratisasi desa
Seri Buku 3 Demokratisasi desa
 
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desaSeri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
 
Makalah dasar pancasila
Makalah dasar pancasilaMakalah dasar pancasila
Makalah dasar pancasila
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
 
SOSIALISASI PROSES USULAN, VERIFIKASI KELAYAKAN, DAN PEMUTAKHIRAN DTKS.pptx
SOSIALISASI PROSES USULAN, VERIFIKASI KELAYAKAN, DAN PEMUTAKHIRAN DTKS.pptxSOSIALISASI PROSES USULAN, VERIFIKASI KELAYAKAN, DAN PEMUTAKHIRAN DTKS.pptx
SOSIALISASI PROSES USULAN, VERIFIKASI KELAYAKAN, DAN PEMUTAKHIRAN DTKS.pptx
 
Laporan akhir kkn
Laporan akhir kkn Laporan akhir kkn
Laporan akhir kkn
 
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESARPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
 

Recently uploaded

UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxzidanlbs25
 
PENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptx
PENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptxPENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptx
PENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptxheru687292
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxrikosyahputra0173
 
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Shary Armonitha
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxmariaboisala21
 
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxMenggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxImahMagwa
 
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfGeologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfAuliaAulia63
 

Recently uploaded (7)

UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
 
PENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptx
PENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptxPENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptx
PENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptx
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
 
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
 
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxMenggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
 
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfGeologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
 

PROPOSAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.docx

  • 1. PROPOSAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN ANGGARAN 20... DI SUSUN OLEH ............ DESA ...... KECAMATAN ..... KABUPATEN.....
  • 2. KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT ( KSM ) “MAWAR SEJATI“ DESA ................ KEC. ................ KAB. ................ Sekretariat : Jln. ……….. Desa ………… Kec. …….. Telp. ………….. ..nama desa, …………. 20……… Kepada : Yth. BAPAK BUPATI ………………. di. ……………………………………. SURAT PENGANTAR Nomor : ……../KSM.MAWAR SEJATI/……./…… NO URAIAN BANYAKNYA KETERANGAN 1 Proposal Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa …… Kecamatan …… Kabupaten …….. Tahun Anggaran 20… 1 (satu) Berkas Disampaikan dengan hormat untuk menjadi periksa Ketua KSM “MAWAR SEJATI” ………………………
  • 3. PEMERINTAH KABUPATEN ………… KECAMATAN ……… DESA ……………. Jln ………………. No: ……….. Telp:………………. Kode Pos: ……….. ..nama desa, …………. 20……… Kepada : Yth. BAPAK BUPATI ………………. di. ……………………………………. SURAT PENGANTAR Nomor : ............................................................. NO URAIAN BANYAKNYA KETERANGAN 1 Proposal Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa ………… Kecamatan ………… Kabupaten ………… Tahun Anggaran 20… 1 (satu) Berkas Disampaikan dengan hormat untuk menjadi periksa KEPALA DESA …………. ……………………….
  • 4. KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT ( KSM ) “MAWAR SEJATI“ DESA ................ KEC. ................ KAB. ................ Sekretariat : Jln. ……….. Desa ………… Kec. …….. Telp. ………….. ..nama desa, …………. 20……… Nomor : 01/KSM.MAWAR SEJATI/III/2020 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun Anggaran 20…… ..nama desa, …………. 20……… Kepada : Yth. BAPAK BUPATI ................ Di S I T U B O N D O Sehubungan dengan masih banyaknya masyarakat yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa …….. Kecamatan ………., bersama ini kami mohon bantuan untuk Program Rumah Tidak Layak Huni sebanyak …. unit (sebagaimana data terlampir). Demikian untuk menjadi periksa, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Kelompok Swadaya Masyarakat “MAWAR SEJATI“ Desa ……. Kecamatan ……… Kabupaten …….. KETUA ................ SEKRETARIS ............................ Mengetahui, CAMAT ................ ............................ Pembina Tingkat I NIP. ……………………………… KEPALA DESA ................ ............................ Tembusan Kepada Yth. : 1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten ................ 2. Kepala BAPPEDA Kabupaten ................ 3. Arsip
  • 5. KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT ( KSM ) “MAWAR SEJATI“ DESA ................ KEC. ................ KAB. ................ Sekretariat : Jln. ……….. Desa ………… Kec. …….. Telp. ………….. 1. LATAR BELAKANG Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang nyaris sama tuanya dengan usia peradaban manusia. Kemiskinan dan kesejahteraan ibarat tidak dua sisi mata uang yang tidak terlepaskan seberapapun baiknya Negara itu. Dalam pemahaman umum indicator kemiskinan disebabkan minimnya kepemilikan harta namun pemahaman tersebut berkembang bahwa kemiskinan itu disebabkan pada keterbatasan akses pelayanan publik, sulitnya pelayanan kesehatan, sulitnya mendapatkan akses-akses informasi dan sebagainya. Dengan demikian keterlibatan pemerintah menjadi penting karena persoalan kemiskinan adalah tanggung jawab Negara. Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang harus ditangani secara lintas sektoral, berkesinambungan dan sinergis, hal ini dikarenakan masalah kemiskinan merupakan sumber dan berkembangnya permasalahan sosial, yang salah satunya adalah lanjut usia terlantar oleh karena itu kemiskinan harus ditangani secara serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Kemajuan perkembangan ekonomi tidak akan ada artinya jika kelompok rentan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak terlayani dengan baik, bahkan muncul anggapan bahwa “Kemerdekaan adalah sekedar lepas dari penjajahan seharusnya juga lepas dari kemiskinan” Untuk itu pembangunan bidang ekonomi harus dikembangkan bersama pembangunan kesejahteraan sosial halini selaras dengan pernyataan “ bahwa pembangunan ekonomi adalh juga pembangunan sosial, tidak ada yang utama diantara keduanya” pembangunan ekonomi sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu Negara, pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan pada mikanisme pasar, tidak akan mampu menjamin kesejahteraan sosial pada masyarakatnya. Pengalaman Negara maju dan berkembang yang hanya memperioritaskan pada perkembangan ekonomi banyak yang gagal menciptakan pemerataan dan menimbulkan kesenjangan sosial yang pada akhirnya menimbulkan masalah kemiskinan. Angka kemiskinan akan lebuh besar lagi jika dalam katagori kemiskinan dimaksudkan adalah fakir miskin yang kini jumlahnya makin hari cenderung makin bertambah. Secara umum kondisi fakir miskin lebih memperihatinkan ketimbang orang miskin. Selain memiliki kekurangan pangan, sandang dan papan kelompok rentan (vulnerable group) ini mengalami pula keterlantaran psikologis, sosial dan politik. Pada hakekatnya kelompok fakir miskin ini tidak dapat mencapai kualitas hidup dan kondisi yang memadai karena : a. Terbatasnya sarana dan prasarana; b. Sumber daya alam yang terbatas serta factor-faktor yang mendukung pengelolaannya;
  • 6. c. Rendahnya tingkat pendidikan baik formal maupun informal yang dimiliki; d. Rendahnya akses kesejahteraan sosial lainnya. 2. PERMASALAHAN Permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten ................ dari tahun ke tahun cenderung meningkat dan komplek, yang paling dominan adalah keluarga miskin yang terbagi : a. Rumah tangga sangat miskin b. Rumah tangga miskin 3. MAKSUD DAN TUJUAN a. Proposal ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kebijakan perencanaan program, strategi dan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan fakir miskin khususnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) karena apada dasarnya pembangunan dan pemberdayaan sosial dengan menghargai inisiatif dan kreatifitas mereka terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi, sehingga secara mandiri dapat mengaktualisasikan dirinya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mampu memecahkan permasalahannya. b. Adapun tujuan adalah memperdayakan para lanjut usia yang ada di wilayah Desa ................ Kecamatan ................ Kabupaten ................ dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan agar mereka dapat hidup wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial sehingga dapat berperan akltif dalam pembangunan. 4. HASIL YANG DIHARAPKAN Dengan memperhatiakn kondisi dan permasalahan yang dialami warga masyarakat yang bermasalah dengan kesejahteraan sosialnya khususnya lanjut usia terlantar, maka merupakan salah satu bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan pada mereka yang masih belum tersentuh proses pembangunan nasional pada umumnya. Oleh karena itu mereka harus diperdayakan. Pola pemberdayaan adalah suatu upaya pengembangan kemandirian mereka, guna memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai aspek sehingga dapat berhasil secara optimal.; dengan meningkatkan fungsi sosial, maka aksebilitas terhadap pelayanan sosial, maka aksebilitas terhadap pelayanan sosial dapat terjangkau, sehingga yang diharapkan adalah kualitas hidup dan taraf kesejahteraannya dapat meningkat, antara lain : a. Meningkatnya peran serta fakir miskin sehingga mereka tidak selalu menjadi objek perubahan akan tetapi sekaligus mampu menjadi subjek perubahan; b. Meningkatkan kemandirian fakir miskin sehingga mampu berusaha dan mampu meningkatkan kegiatan – kegiatan dalam rangka mencukupi kebutuhan pokok mereka; c. Berkembangnya pola fikir dan pola tanggap sehingga akan berpengaruh pada system kehidupan dan penghidupan fakir miskin;
  • 7. d. Meningkatnya sumber daya manusia, sehingga terdampak pada kesejahteraan sosial dilingkungannya. 5. PENUTUP Demikian proposal permohonan bantuan rumah tidak layak huni di Desa ................ kecamatan ................ kabupaten ................ ini dibuat agar dapatnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan program kegiatan dan strategi yang akan dilaksanakan. .....nama desa...., ……………… 20… Kelompok Swadaya Masyarakat “MAWAR SEJATI“ Desa ……. Kecamatan ……… Kabupaten …….. KETUA ................ SEKRETARIS ............................ Mengetahui, CAMAT ................ ............................ Pembina Tingkat I NIP. ……………………………… KEPALA DESA ................ ............................
  • 8. KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT ( KSM ) “MAWAR SEJATI“ DESA ................ KEC. ................ KAB. ................ Sekretariat : Jln. ……….. Desa ………… Kec. …….. Telp. ………….. SUSUNAN PENGURUS Pelindung : KEPALA DESA Penasehat : KETUA BPD Ketua : ......................................... Sekretaris : ......................................... Bendahara : ......................................... Seksi-seksi terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan : 1. ......................................... 2. ......................................... 3. Seksi Pelaksanaan : 1. ......................................... 2. ......................................... 4. Seksi Pengawasan : 1. ......................................... 2. ......................................... 5. Seksi Pengadaan : 1. ......................................... 2. ......................................... .....nama desa...., ……………… 20… Kelompok Swadaya Masyarakat “MAWAR SEJATI“ Desa ……. Kecamatan ……… Kabupaten …….. KETUA ................ SEKRETARIS ............................ Mengetahui, CAMAT ................ ............................ Pembina Tingkat I NIP. ……………………………… KEPALA DESA ................ ............................
  • 9. KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT ( KSM ) “MAWAR SEJATI“ DESA ................ KEC. ................ KAB. ................ Sekretariat : Jln. ……….. Desa ………… Kec. …….. Telp. ………….. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PENGGUNAAN DANA NO. NAMA KEGIATAN VOLUME ANGGARAN 1. Rehabilitasi atap 1 Unit Rp. 4.000.000,- 2. Rehabilitasi lantai 1 Unit Rp. 4.000.000,- 3. Rehabilitasi dinding 1 Unit Rp. 4.500.000,- 4. Pembangunan Jamban 1 Unit Rp. 2.500.000,- J U M L A H Rp. 15.000.000,- NO NAMA KEGIATAN VOLUME TOTAL ANGGARAN 1 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 20 Unit Rp. 15.000.000,- JUMLAH TOTAL Rp. 300.000.000,- .....nama desa...., ……………… 20… Kelompok Swadaya Masyarakat “MAWAR SEJATI“ Desa ……. Kecamatan ……… Kabupaten …….. KETUA ................ BENDAHARA …………………..
  • 10. KABUPATEN SITUBONDO KEPUTUSAN KEPALA DESA .................. 188/……../kode desa/20xx TENTANG KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT KSM “MAWAR SEJATI” DESA ................ KECAMATAN ................ KABUPATEN ................ TAHUN 20.. KEPALA DESA ................ Menimbang : a. Bahwa di Desa ................ masih banyak Rumah Tingggal warga yang masih tergolong Rumah Tidak Layak Huni. Pemerintah Kabupaten dan Instansi/Dinas terkait untuk mengatasinya. b. Bahwa dalam rangka pemenuhan hak atas rumah warga Desa ................ tidak layak huni yang tergolong sangat miskin dan atau miskin di Desa ................ maka dipandang perlu membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat di Desa ................. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a” dan huruf “b” maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM); d. Bahwa nama-nama yang tercantum sebagai pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini dipandang cukup dan mampu menjalakan tugas sesuai dengan tujuan dibentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (lembaga Negara Republik Indonesia nomor 47) tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2005 tentang perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 5, tambahan Negara Republik Indonesia nomor 4355). 4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  • 11. 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569) ; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Mebentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang diberi nama KSM “MAWAR SEJATI”. KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana Lampiran sebagai Pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “MAWAR SEJATI”. KETIGA : Memberikan tugas dan wewenang kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “MAWAR SEJATI” untuk mengkoordinasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa ................ mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian monitoring dan evaluasi penanggulangan rumah tidak layak huni (RTLH). KEEMPAT : Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “MAWAR SEJATI” dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab atas seluruh kegiatan kelompok kepada Kepala Desa ................ Kecamatan ................ Kabupaten ................. KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Di tetapkan : Desa .................. Tanggal : ……………………. KEPALA DESA ..................... (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
  • 12. LAMPIRANKeputusan Kepala Desa .................. Nomor : 188/……../kode desa/20xx Tanggal : …………………………………. Tentang : Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Mawar Sejati SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) “ MAWAR SEJATI” DESA ................ KECAMATAN ................ KABUPATEN ................ No NAMA JABATAN DALAM TIM ALAMAT 1. ............................ Pelindung Desa ................ 2. ............................ Penasehat Desa ................ 3. ............................ Ketua Desa ................ 4. ............................ Sekretaris Desa ................ 5. ............................ Bendahara Desa ................ 6. ............................ Seksi Perencanaan Desa ................ 7. ............................ Seksi Perencanaan Desa ................ 8. ............................ Seksi Pelaksanaan Desa ................ 9. ............................ Seksi Pelaksanaan Desa ................ 10. ............................ Seksi Pengawasan Desa ................ 11 ............................ Seksi Pengawasan Desa ................ 12. ............................ Seksi Pengadaan Desa ................ 13 ............................ Seksi Pengadaan Desa ................ KEPALA DESA ..................... (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
  • 13. DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) Hari : ………………………… Tanggal : ………………………… Tempat : ………………………… Acara : ………………………… NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN 1. 1. .................. 2. 2. .................. 3. 3. .................. 4. 4. .................. 5. 5. .................. 6. 6. .................. 7. 7. .................. 8. 8. .................. 9. 9. .................. 10. 10. .................. 11. 11. .................. 12. 12. .................. 13. 13. .................. 14. 14. .................. 15. 15. .................. 16. 16. .................. 17. 17. .................. 18. 18. .................. 19. 19. .................. 20. 20. .................. 21. 21. .................. 22. 22. ..................
  • 14. KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT ( KSM ) “MAWAR SEJATI“ DESA ................ KEC. ................ KAB. ................ Sekretariat : Jln. ……….. Desa ………… Kec. …….. Telp. ………….. DATA CALON PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN ANGGARAN 2021 NO NAMA ALAMAT KETERANGAN 1. ……………………… ……………………… MISKIN 2. ……………………… ……………………… MISKIN 3. ……………………… ……………………… MISKIN 4. ……………………… ……………………… MISKIN 5. ……………………… ……………………… MISKIN 6. ……………………… ……………………… MISKIN 7. ……………………… ……………………… MISKIN 8. ……………………… ……………………… MISKIN 9. ……………………… ……………………… MISKIN 10. ……………………… ……………………… MISKIN 11. ……………………… ……………………… MISKIN 12. ……………………… ……………………… MISKIN 13. ……………………… ……………………… MISKIN 14. ……………………… ……………………… MISKIN 15. ……………………… ……………………… MISKIN 16. ……………………… ……………………… MISKIN 17 ……………………… ……………………… MISKIN 18. ……………………… ……………………… MISKIN 19. ……………………… ……………………… MISKIN 20 ……………………… ……………………… MISKIN KETUA ................ SEKRETARIS ............................
  • 15. PEMERINTAH KABUPATEN ................ KECAMATAN ................ DESA ................ LAPORAN HASIL ANALISIS RUMAH TANGGA NO NO. RUMAH TANGGA NIK KEPALA RUMAH TANGGA L/P DUSUN RW RT NILAI KLASIFIKASI
  • 16. LAMPIRAN - LAMPIRAN 1.Nama Calon Penerima 2.Fotocopy KTP 3.Foto rumah (Tampak depan, samping dan belakang)