Dokumen tersebut merangkum presentasi kelompok tentang tokoh Prof. Dr. Soepomo yang mengusulkan lima dasar negara Indonesia yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir-batin, musyawarah, dan keadilan rakyat dalam sidang BPUPKI tahun 1945. Dokumen ini juga menguraikan tanggapan peserta sidang dan kelompok terhadap usulan tersebut.
7. 1
2
3
4
Agama : Islam
Tempat Lahir : Sukoharjo, Jawa Tengah
Nama Lengkap: Prof. Mr. Dr. Soepomo
Tanggal Lahir : Kamis, 22 Januari 1903
8. 5
6
7
8
Makam : Pemakaman keluarga di kampung Yosoroto, Solo
Warga Negara : Indonesia
Meninggal : Jakarta, 12 September 1958 (umur 55)
Pekerjaan : Pengacara, politikus, diplomat
10. Prof. Mr. Dr. Soepomo merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia
yang juga dikenal sebagai arsitek UUD 1945. Sebagai seorang ahli hukum
generasi pertama yang ada di Indonesia, Soepomo turut pula berperan
dalam pembentukan sistem hukum nasional hingga akhir hayatnya.
Soepomo berasal dari keluarga aristokrat Jawa. Kakeknya dari pihak ayah
adalah Raden Tumenggung Reksowardono, Bupati Anom Sukoharjo kala itu.
Sedangkan kakek dari pihak ibu adalah Raden Tumenggung Wirjodiprodjo,
Bupati Nayak Sragen. Ayahnya bernama Raden Rumenggung Wignyodipuro
dan ibunya bernama R.A. Renak Wignyodipuro.
11. Karena berasal dari keluarga priyayi, Soepomo beruntung memiliki kesempatan
mengenyam pendidikan di ELS (Europeesche Lagere School), setingkat dengan
sekolah dasar, di Boyolali pada tahun 1917. Di tahun 1920, Soepomo lalu
meneruskan pendidikannya di MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs) yang
terletak di kota Solo. Ia kemudian menyelesaikan pendidikan hukum di
Bataviasche Rechtsschool di Batavia dan lulus di tahun 1923. Setelah lulus, ia
menjadi pegawai yang diperbantukan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.
Menteri Kehakiman pertama di Indonesia ini kemudian berkesempatan
melanjutkan pendidikan ke Rijksuniversiteit Leiden/Leiden University di Belanda
tahun 1924 di bawah bimbingan Cornelis van Vollenhoven, profesor hukum asal
Belanda yang terkenal sebagai perancang ilmu hukum adat Indonesia.
12. Di tahun 1927, Soepomo resmi menyandang gelar Doktor dengan disertasinya
yang berjudul Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta
(Reorganisasi sistem agraria di wilayah Surakarta). Dalam disertasi tersebut,
Soepomo mengupas sistem agraria tradisional di Surakarta dan menganalisis
hukum-hukum kolonial yang berkaitan dengan pertanahan di wilayah Surakarta
secara tajam, namun dengan bahasa yang halus dan tidak langsung.
Soepomo menikahi seorang gadis keturunan ningrat Keraton Surakarta bernama
Raden Ajeng Kushartati pada 20 Januari 1929. Dari pernikahan tersebut, mereka
dikaruniai 6 orang anak, 3 perempuan dan tiga laki-laki.
13. Pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Soepomo mengajukan Dasar Negara
Indonesia Merdeka yang terdiri dari:
(1) Persatuan
(2) Kekeluargaan
(3) Keseimbangan lahir-batin
(4) Musyawarah
(5) Keadilan rakyat
Soepomo kemudian menjadi ketua panitia kecil perancang UUD yang bertugas
merancang dan menyempurnakan naskah UUD yang merupakan hasil rancangan dasar
negara Indonesia yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang dirumuskan pada
tanggal 22 Juni 1945.
15. PERSATUAN
Persatuan yang dimaksud oleh Soepomo adalah persatuan hidup.
Artinya, dunia luar dan dunia batin harus bersatu. Selain itu,
Soepomo juga sangat menekankan adanya persatuan pemimpin
negara dengan seluruh rakyatnya. Menurut Soepomo, siapapun
yang menjadi pejabat negara harus jadi pemimpin yang bersatu
jiwa dengan rakyatnya. Selain itu, pejabat negara itu senantiasa
memegang teguh persatuan dan keseimbangan dalam
masyarakatnya.
16. Seperti kita tahu, Indonesia merupakan negara yang beragam. Oleh karena
itu, diperlukan rasa kekeluargaan. Prinsip kekeluargaan ini dikemukakan oleh
Soepomo karena ia juga mengkritik kebudayaan barat yang individual.
Individualisme ini bisa menyebabkan masyarakat menjadi terpecah belah dan
jadi saling bersaing satu sama lain. Sementara itu, orang Timur tidak
mengenal individualisme, tetapi semua orang dianggap sebagai anggota
keluarga. Sikap kekeluargaan ini membuat semua pekerjaan bisa dijalankan
secara bersama-sama sehingga bisa lebih cepat selesai. Untuk menciptakan
pembangunan nasional yang baik, maka harus menerapkan prinsip
kekeluargaan dan gotong royong.
KEKELUARGAAN
17. Menurut Soepomo, semua manusia memiliki kewajiban hidup sendiri
dalam setiap pergaulan sosial yang dimilikinya. Batin di sini
berkaitan dengan keyakinan, agama, maupun kepercayaan yang
dimiliki dan dianut oleh masyarakat. Hal seperti inilah yang dapat
dijadikan sebagai petunjuk jalan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara masyarakat. Sementara itu, lahir adalah hal-hal yang
tampak, fisikal, dan ragawi. Unsur lahir dan batin ini tidak bisa
dipisahkan.
KESEIMBANGAN
LAHIR DAN BATIN
18. Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud
mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Menurut
Soepomo, masyarakat Indonesia sudah terbiasa melakukan
kegiatan diskusi dan musyawarah sejak zaman dahulu. Hal ini
membuat Soepomo kemudian mengutarakan bahwa pemimpin
Indonesia hndaknya bermusyawarah dengan rakyatnya. Selain itu,
pemimpin Indonesia juga harus bermusyawarah kepada kepala-
kepala keluarga dalam desa agar terwujud ikatan.
MUSYAWARAH
19. Apabila semua pemimpin melaksanakan hal itu, maka keadilan bisa
tercipta bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Jika keadilan
terus ditegakkan di Indonesia, maka masyarakat akan merasa
aman dan nyaman tinggal di Indonesia.
KEADILAN RAKYAT
21. Menyambut positif dan
setuju dengan rumusan
dasar negara
Soepomo, karena
dinilai mencerminkan
semangat persatuan
dan kesatuan bangsa
Indonesia.
Menganggap rumusan
dasar negara Soepomo
masih terlalu umum dan
perlu dijabarkan secara
lebih konkret untuk
menghindari ambiguitas
dan penafsiran yang
beragam di kemudian
hari.
Menyoroti perlunya
pendidikan patriotisme
dan kesadaran nasional
yang lebih kuat dalam
masyarakat, agar
rumusan dasar negara
Soepomo dapat
diterima dan dihayati
oleh seluruh rakyat
Indonesia.
1 2 3
22. Menyoroti kurangnya
perspektif agama
dalam rumusan dasar
negara Soepomo.
Beberapa peserta
sidang berpendapat
bahwa harus ada
pengakuan dan
perlindungan terhadap
kebebasan beragama
dan keragaman agama
di Indonesia.
Menekankan
pentingnya adanya
prinsip demokrasi
dalam rumusan dasar
negara, sehingga
memberikan kebebasan
dan partisipasi yang
lebih luas kepada
rakyat dalam
pembangunan dan
pengambilan
keputusan.
Mendukung
penggunaan bahasa
Indonesia sebagai
bahasa resmi bangsa
dan bahasa pengantar
dalam semua aspek
kehidupan nasional,
sejalan dengan
semangat nasionalisme
dan persatuan bangsa.
4
5 6
24. Dapat mengajarkan
sikap kekeluargaan
dan saling menghargai
pendapat orang lain
serta melakukan
musyawarah untuk
mencari jalan masalah.
1 2
Dapat menekankan
adanya persatuan
pemimpin negara dengan
seluruh rakyat supaya
kehidupan rakyat adil
dan makmur serta
membuat Indonesia
menjadi negara yang
maju.
25. Rumusan yang disampaikan tersebut baik dan dapat
memberikan dampak positif di kehidupan bermasyarakat.
Namun dengan tidak memihak kepada peserta sidang, kami
turut berasumsi bahwa rumusan yang dikemukakan masih perlu
dikembangkan dan ditelaah lebih lanjut agar menyesuaikan
dengan keadaan negara yang sesungguhnya.