SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
1
Hak Memperoleh
Informasi
2
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN
PENGGUNA INFORMASI
1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi
Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
2. Setiap orang berhak :
a) Melihat dan mengetahui informasi publik;
b) Menghadiri pertemuan publik yang terbuka
untuk umum untuk memperoleh informasi
publik;
c) Mendapatkan salinan informasi publik melalui
permohonan sesuai dengan Undang-Undang;
Hak Pemohon Informasi Publik :
3
d) Menyebarlusakan informasi publik sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak
mengajukan permintaan Informasi Publik disertai
alasan permintaan tersebut;
4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak
mengajukan gugatan ke pengadilan apabila
dalam memperoleh Informasi Publik mendapat
hambatan atau kegagalan sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang No. 14/2008.
Hak Pemohon Informasi Publik :
4
Kewajiban Pengguna Informasi Publik :
1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan
Informasi Publik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan
sumber dari mana ia memperoleh informasi
publik, baik yang digunakan untuk kepentingan
sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
5
HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
Hak Badan Publik :
1. Badan Publik berhak menolak memberikan
informasi yang dikecualikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Badan Publik berhak menolak memberikan
informasi publik apabila tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh
Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada
angka (1) adalah:
6
a) Informasi yang dapat membahayakan negara;
b) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan usaha
tidak sehat;
c) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak
pribadi;
d) Informasi yang berkaitan dengan rahasia
jabatan dan/atau
e) Informasi publik yang diminta belum dikuasai
atau didokumentasikan.
77
Kewajiban Badan Publik :
1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan
dan/atau menerbitkan informasi publik yang
berada dibawah kewenangannya kepada
pemohon informasi publik, selain informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. Badan Publik wajib menyediakan informasi publik
yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
8
3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus
membangun dan mengembangkan sistem
informasi dan dokumentasi publik secara baik dan
efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan
secara tertulis setiap kebijakan yang diambil
untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi
publik;
9
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), antara lain memuat pertimbangan politik,
ekonomi, sosial, budaya,dan/atau pertahanan dan
keamanan negara;
6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4)
Badan Publik dapat memanfaatkan sarana
dan/atau media elektronik dan nonelektronik;
10
Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan
kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan
11
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Uu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasiUu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasiHeriyanto Amd
 
Rancangan uu pdp final (setneg 061219)
Rancangan uu pdp final (setneg 061219)Rancangan uu pdp final (setneg 061219)
Rancangan uu pdp final (setneg 061219)Basuki Suhardiman
 
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik
Pengelolaan dan pelayanan informasi publikPengelolaan dan pelayanan informasi publik
Pengelolaan dan pelayanan informasi publikRimba Raya
 
Ali R-Politik Hukum Peradilan Khusus Pilkada
Ali R-Politik Hukum Peradilan Khusus PilkadaAli R-Politik Hukum Peradilan Khusus Pilkada
Ali R-Politik Hukum Peradilan Khusus PilkadaUniversitas Trisakti
 
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...infomagetan
 
Mayor jenderal tni. (purn) supiadin aries saputra
Mayor jenderal tni. (purn) supiadin aries saputraMayor jenderal tni. (purn) supiadin aries saputra
Mayor jenderal tni. (purn) supiadin aries saputrafraksi balkon
 
UU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi PublikUU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi PublikAri Juliano Gema
 

What's hot (8)

Uu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasiUu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasi
 
Rancangan uu pdp final (setneg 061219)
Rancangan uu pdp final (setneg 061219)Rancangan uu pdp final (setneg 061219)
Rancangan uu pdp final (setneg 061219)
 
Presentasi uu kip
Presentasi uu kipPresentasi uu kip
Presentasi uu kip
 
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik
Pengelolaan dan pelayanan informasi publikPengelolaan dan pelayanan informasi publik
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik
 
Ali R-Politik Hukum Peradilan Khusus Pilkada
Ali R-Politik Hukum Peradilan Khusus PilkadaAli R-Politik Hukum Peradilan Khusus Pilkada
Ali R-Politik Hukum Peradilan Khusus Pilkada
 
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...
 
Mayor jenderal tni. (purn) supiadin aries saputra
Mayor jenderal tni. (purn) supiadin aries saputraMayor jenderal tni. (purn) supiadin aries saputra
Mayor jenderal tni. (purn) supiadin aries saputra
 
UU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi PublikUU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi Publik
 

Similar to Hak Akses Informasi

UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikSupri yanto
 
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdfUU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdfandrerizaldy1
 
Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008CIkumparan
 
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kipUu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kiptrianita hermawati
 
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi PublikMuhammad Sirajuddin
 
Uu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasiUu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasiSudadi Kom
 
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikRifky Indrawan
 
UU No 14 Tahun 2008
UU No 14 Tahun 2008UU No 14 Tahun 2008
UU No 14 Tahun 2008Isal Kadal
 
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008dedemit lampung
 
UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 14 Tahun 2008UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 14 Tahun 2008ahmadefendi19
 
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kipUu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kipMitha Rusady
 
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfCapaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfpikipardede1
 
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015Laporan bagian ppi 2014 sept 2015
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015Fakhri Nurullah
 
Kia tupoksi dan evaluasi 2013
Kia tupoksi dan evaluasi 2013Kia tupoksi dan evaluasi 2013
Kia tupoksi dan evaluasi 2013Liza Dayani
 
Per kip 1-final-2021-bn-741-tbn37-3-final
Per kip 1-final-2021-bn-741-tbn37-3-finalPer kip 1-final-2021-bn-741-tbn37-3-final
Per kip 1-final-2021-bn-741-tbn37-3-finalmrisnain
 
UU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi PublikUU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi PublikIndrayadi Hatta
 
Diskusi 7 Hukum Administrasi Negara Informasi Publik Informasi Privat Penyele...
Diskusi 7 Hukum Administrasi Negara Informasi Publik Informasi Privat Penyele...Diskusi 7 Hukum Administrasi Negara Informasi Publik Informasi Privat Penyele...
Diskusi 7 Hukum Administrasi Negara Informasi Publik Informasi Privat Penyele...Indra Sofian
 
ppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptx
ppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptxppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptx
ppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptxAlexandermochammad
 

Similar to Hak Akses Informasi (20)

UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdfUU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
 
Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008
 
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kipUu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
 
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
Uu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasiUu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasi
 
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
UU No 14 Tahun 2008
UU No 14 Tahun 2008UU No 14 Tahun 2008
UU No 14 Tahun 2008
 
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
Undang-Undang Nomor 1 4 Tahn 2008
 
UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 14 Tahun 2008UU No. 14 Tahun 2008
UU No. 14 Tahun 2008
 
Uu 2008 14..
Uu 2008 14..Uu 2008 14..
Uu 2008 14..
 
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kipUu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
 
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdfCapaian Positif dalam UU KIP.pdf
Capaian Positif dalam UU KIP.pdf
 
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015Laporan bagian ppi 2014 sept 2015
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015
 
Kia tupoksi dan evaluasi 2013
Kia tupoksi dan evaluasi 2013Kia tupoksi dan evaluasi 2013
Kia tupoksi dan evaluasi 2013
 
Per kip 1-final-2021-bn-741-tbn37-3-final
Per kip 1-final-2021-bn-741-tbn37-3-finalPer kip 1-final-2021-bn-741-tbn37-3-final
Per kip 1-final-2021-bn-741-tbn37-3-final
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
UU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi PublikUU Keterbukaan Informasi Publik
UU Keterbukaan Informasi Publik
 
Diskusi 7 Hukum Administrasi Negara Informasi Publik Informasi Privat Penyele...
Diskusi 7 Hukum Administrasi Negara Informasi Publik Informasi Privat Penyele...Diskusi 7 Hukum Administrasi Negara Informasi Publik Informasi Privat Penyele...
Diskusi 7 Hukum Administrasi Negara Informasi Publik Informasi Privat Penyele...
 
ppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptx
ppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptxppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptx
ppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptx
 

Recently uploaded

alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxRioNahak1
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau tripletMelianaJayasaputra
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxErikaPuspita10
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptGirl38
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxc9fhbm7gzj
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasHardaminOde2
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxalalfardilah
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisNazla aulia
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfChrodtianTian
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023DodiSetiawan46
 
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024budimoko2
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 

Recently uploaded (20)

alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
 
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 

Hak Akses Informasi

  • 2. 2 HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI 1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang; 2. Setiap orang berhak : a) Melihat dan mengetahui informasi publik; b) Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik; c) Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang; Hak Pemohon Informasi Publik :
  • 3. 3 d) Menyebarlusakan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut; 4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 14/2008. Hak Pemohon Informasi Publik :
  • 4. 4 Kewajiban Pengguna Informasi Publik : 1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  • 5. 5 HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK Hak Badan Publik : 1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah:
  • 6. 6 a) Informasi yang dapat membahayakan negara; b) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan/atau e) Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
  • 7. 77 Kewajiban Badan Publik : 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; 2. Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
  • 8. 8 3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; 4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
  • 9. 9 5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya,dan/atau pertahanan dan keamanan negara; 6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik;
  • 10. 10 Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang- undangan