ANALISIS SENGKETA PPN

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
Doni Arizona Wijayanto (PPCP#70) 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari
partisipasi masyarakat. Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr.
Rochmat Soemitro, SH: pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat
jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukkan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2003).Pada
prinsipnya pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem Self
Assessment, yaitumemberikan kepercayaan penuh dan tanggungjawab kepada
Wajib Pajak untuk berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang tertutang sendiri
sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku di
Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 12 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU
KUP), yang menyatakan bahwa Wajib Pajak wajib membayar pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perpajakan tanpa bergantung pada surat ketetapan
pajak. Salah satu implikasi dari sistem self assessment untuk memastikan
Wajib Pajak melaksanakan kewajiban dengan baik adalah fiskus berhak untuk

memeriksa apakah Wajib Pajak telah menjalankan kewajiban perpajakannya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya sistem self
assessment, sering timbul perbedaan di antara fiskus dan Wajib Pajak yang
dapat mengakibatkan adanya potensi sengketa pajak.
Dalam kaitannya dengan sistem self assessment,Undang-undang
Perpajakan memberikan beberapa hak kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP)
dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya yang secara
garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat hak utama, yaitu:
1. Hak untuk menerima NPWP
2. Hak untuk melakukan kompensasi atau restitusi
3. Hak untuk mengajukan keberatan dan banding
4. Hak untuk membetulkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)
Pelaksaan mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan perlu
dilakukan perhitungan maupun pencatatan akuntansi. Akuntasi pajak bukan
hanya proses penghitungan antara PPN Masukan dan PPN Keluaran tapi
meliputi proses pencatatan, pelaporan keuangan atas transaksi pemungutan
dan penyetorannya sampai pada proses pelaporannya. Dalam akuntansi Pajak
Pertambahan Nilai sering terjadi perbedaan saat penyerahan Barang Kena
Pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Mekanisme pengenaan PPN terhadap
suatu barang kena pajak dilakukan dalam transaksi pembelian dan penjualan
barang kena pajak. Sedangkan untuk perhitungan PPN terutang dilakukan
dengan memperhitungkan besarnya PPN yang dipungut pada saat pembelian
dan penjualan barang. Hal tersebut adalah tanggungjawab wajib pajak

terhadap pada proses ketepatan dan ketaatan dari penghitungan pajak.
Tanggungjawab selanjutnya adalah wajib menyetorkan pajak yang sudah
dihitung ke bank atau badan usaha yang ditunjuk untuk penyetoran ke kas
negara. Tahap berikutnya adalah pelaporan pajak sesuai dengan peraturan dan
batas waktu yang sudah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan.
Terjadinya kesalahan administrasi dalam proses penghitungan, penyetoran,
dan pelaporan yang dilakukan wajib pajak akan menimbulkan denda
administrasi yang menjadi beban dan tanggungjawab wajib pajak sepenuhya.
Sehubungan dengan denda administrasi terhadap wajib pajak bisa juga
terjadi karena perbedaan persepsi dan sudut pandang antara wajib pajak
dengan fiskus dalam menginterpretasikan undang-undang perpajakan.
Persengketaan akibat perbedaan sudut pandang tersebut dalam undang-undang
difasilitasi dan diatur untuk mengajukan banding ataupun gugatan.
Perselisihan antara wajib pajak dan fiskus akan difasilitasi oleh pengadilan
pajak.
PT. Wijaya Karya (Wika) merupakan perusahaan yang menjalankan usaha
salah satunya adalah di bidang penyedia jasa konstruksi yang tersebar di
seluruh Indonesia dan luar negeri. Sedangkan JO Wika – Scientek adalah
perusahaan konsorsium yang dibentuk oleh Wika yang bekerjasama dengan
perusahaan lain untuk mengerjakan salah satu pekerjaan di Kota Bali.
Transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak dan jasa kena pajak
perusahaan konsosium tersebut merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai.
Perusahaan tertib dan taat dalam kewajiban perjakanannya mulai dari

penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Namun pada saat mengajukan
restitusi Masa Pajak April 2014 dan dilakukan pemeriksaan pajak. Pada Masa
Pajak September dan Oktober 2013 ditemukan oleh pemeriksa bahwa terjadi
kesalahan administrasi pelaporan SPT Masa PPN pada periode tersebut.
Sehingga diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan
Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) pada Majak Pajak September dan
Okotber 2013 oleh fiskus. Dengan adanya keputusan tersebut JO Wika –
Scientek memutuskan untuk mengajukan Keberatan dan selanjutnya
mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak.
Banding maupun Gugatan atas surat ketetapan pajak memiliki proses yang
panjang dalam penyelesaiannya, sehingga cukup menguras waktu, tenaga, dan
pikiran. Seminimal mungkin wajib pajak menghindari masuk ke tahap ini
dengan mempersipakan sistem administrasi yang baik dan tertib dalam
perpajakan serta pemahaman wajib pajak terhadap alur proses perselisihan
pajak. Dalam kasus JO Wika – Scientek ini ada satu proses yang tidak
ditempuh karena faktor kekurangpahaman wajib pajak terhadap alur proses
perselisihan pajak. Jika hal tersebut dilakukan tidak meutup kemungkinan
perselisihan selesai pada proses itu, sehingga tidak menyita waktu bahkan
timbulnya kerugian keuangan yang lebih besar. Dengan adanya hal tersebut
maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Penyelesaian
Sengketa Pajak atas Kasus Pajak Pertambahan Nilai di Pengadilan Pajak
(Studi Kasus di JO Wika – Scientek)”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka rumusan
masalah adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa mulai dari permasalahan awal
sampai dengan putusan pengadilan?
2. Bagaimana peluang keberhasilan sengketa dan dampak putusan
pengadilan?
1.3 Batasan Makalah
Pembahasan pada makalah ini dibatasi hanya pada tahapan sampai dengan
persidangandan Banding dengaAcara Biasa.
1.4 Tujuan Makalah
1. Membuat sebuah tulisan untuk dijadikan pemahaman dan acuan kepada
pengguna di WIKA khususnya Dept. Bangunan Gedung / WG apabila
dikemudian hari akan menghadapi sengketa perpajakan.
2. Memahami alur proses sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak mulai
dari tahap awal sampai dengan putusan pengadilan.
3. Memberikan penambahan wawasan untuk lebih berhati-hati dalam
laporan terkait perpajakan.
1.5 Manfaat Makalah
1. Bagi WIKA khususnya Departemen Bangunan Gedung/ WIKA Gedung
(WG), makalah ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan jika
dikemudian hari menghadapi sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak.
2. Bagi akademisi, makalah ini diharapkan mampu memberikan kontribusi

dalam pengembangan penulisan berikutnya baik dengan masalah yang
sama maupun berbeda.
3. Bagi penulis, makalah ini diharapkan dapat meningkatkan dan
pengembangan pemahaman penulis dalam hal sengketa perpajakan.
1.6 Sistematika Penulisan Makalah
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab pertama ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah
dan dasar alasan pengambilan topik makalah, rumusan masalah, batasan
masalah, tujuan makalah, dan manfaat makalah.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini berisi tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran berupa berbagai
definisi, teori-teori untuk permasalahan yang dibahas.
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini akan menjelaskan tentang metode kerja, jenis dan sumber data serta
metode dan teknik pengumpula data.
BAB 4 PEMBAHASAN
Bab ini akan menjelaskan mengenai prosedur dan langkah pemecahan
masalah yang dilakukan penulis.
BAB 6 MANAJEMEN RISIKO
Bab ini membahas tentang pengidentifikasian kemungkinan risiko yang
terjadi dan mitigasi resiko yang dapat dilakukan.
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Dasar Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di
dalam daerah pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN pasal 4 ayat 1 secara terperinci
mengemukakan pengertian PPN adalah pajak yang dikenakan atas:
1. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan
oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan
oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM pasal 1
ayat 27 disebutkan bahwa pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah
pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang
oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau
penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau
instansi pemerintah tersebut.
2.3 Dasar Pengenaan PPN
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian
atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan
keputusan Menteri Keuangan.
2.4 Saat dan Tempat Terutangnya PPN
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat
penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran
atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima
atau pada saat impor Barang Kena Pajak.
2.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM pasal 7
mengatur tentang tarif PPN sebagai berikut :
1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan diatas :

a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
c. Ekspor Jasa Kena Pajak
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi
paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)
yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2.6 Pajak Masukan
Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah
dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak
dan/ atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/ atau pemanfaatan Barang Kena
Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/ atau pemanfaatan Jasa
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/ atau impor Barang Kena Pajak.
2.7 Pajak Keluaran
Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib
dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak
Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/ atau ekspor Jasa
Kena Pajak.
2.8 Pengadilan Pajak
Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan
terhadap Sengketa Pajak.
2.9 Keputusan

Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
2.10 Sengketa Pajak
Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan
antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau
Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan
berdasarkan Undangundang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
2.11 Banding
Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau
penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding,
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakaan yang berlaku.
2.12 Surat Uraian Banding
Surat Uraian Banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak
yang berisi jawaban atas alasan Banding yang diajukan oleh pemohon
Banding.
2.13 Surat Tanggapan
Surat Tanggapan adalah surat dari tergugat kepada Pengadilan Pajak yang
berisi jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh penggugat.

2.14 Surat Bantahan
Surat Bantahan adalah surat dari pemohon Banding atau penggugat kepada
Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian Banding atau Surat
Tanggapan.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Kerja
Metode kerja yang digunakan dalam perumusan makalah ini adalah sesuai
dengan diagram alir berikut:
Gambar 3.1 Diagram Metode Kerja Penelitian

3.2 Desain Penelitian
Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif.Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian
yang berpola investigasi dimana data-data dan pernyataan di peroleh dari
hasil interaksi langsung antara peneliti, objek yang diteliti dan orang-orang
yang ada di tempat penelitian.
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data yang
diinginkan untuk penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah
riset lapangan dan riset kepustakaan, sebagai berikut:
1. Wawancara: suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengajukan
pertanyaan mengenai pokok masalah terjadinya sengketa pajak.
Narasumber adalah pihak yang berhubungan langsung dengan proses
sengketa pajak tersebut.
2. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan
untuk menelusuri data historis. Peneliti akan memeriksa, mengecek, serta
menganalisis apa yang menjadi kebutuhan yang mendesak untuk segera
dilakukan tindakan lebih lanjut.
3. Observasi: suatu proses tersusun dari berbagai proses biologis dan
psikologis yang sangat komplek. Dua diantara yang terpenting adalah
proses – proses pengamatan dan ingatan. Penelitian secara observasi
dilakukan dengan melihat kondisi sebenarnya yang terdapat di lapangan.

3.4 Teknik Pengolahan Data
Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling.
Pengambilan sampel ditentukan sesuai dengan kebutuhan untuk penelitian ini
disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Pertimbangan tertentu ini,
misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita
harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan
peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.

BAB IV
ANALISA DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Wika– Scientek KSO
Wika – Scientek KSO adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa
Konstruksi (kontraktor) dengan pola kerjasama operasi terpadu antara PT. Wijaya
Karya (Persero) Tbk dan PT. Scientek Computindo.
4.2 Kronologis Kasus Sebelum Tahap Banding
4.2.1 Mengajukan Restitusi
Wika – Scientek KSO melaporkan SPT PPN Masa PajakApril 2014 pada
tanggal 20Mei 2014 dengan status lebih bayar dan mengajukan restitusi.
Dirjen Pajak kemudian melakukan Pemeriksaan Pajak berdasarkan
SuratPerintah Pemeriksaan Pajak Nomor Prin-
00054/WPJ.17/KP.0505/RIK.SIS/2014tanggal 13 Agustus 2014.
4.2.2 Pemeriksaan Pajak
Berdasarkan penerimaan pelaporan SPT PPN Masa Pajak April 2014
oleh Wika – Scientek KSO dengan mengisikan checklist pada restitusi.
Sesuai dengan perundangan perpajakan dalam waktu 12 (dua belas)
bulan dari tanggal pelaporan SPT Masa yang di restitusi maka Direktorat
Jendral Pajak (DJP) dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana
Wajib Pajak (WP) terdaftar harus memberikan keputusan atas hasil
pemeriksaan. Jika dalam waktu yang telah diatur pemeriksa belum

memberikan hasil pemeriksaan, maka permohonan restitusi dianggap
diterima sepenuhnya.
Berikut alur pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP adalah
sebagai berikut:
1. Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan pemberitahuan ke
WP. Sebelum melakukan pemeriksaan pajak, KPP harus menerbitkan
SP2 serta berisikan susunan anggota yang ditugaskan melakukan
pemeriksaan pajak dengan menyampaikan dan memberitahukan
terlebih dahulu ke WP.
2. Peminjaman dokumen.Untuk kebutuhan pemeriksaan atas restitusi
PPN, maka pemeriksa mengajukan permohonan dan memberikan
daftar dokumen yang akan dipinjam kepada WP.
3. Pelaksanaan pengujian. Dilakukan pengujian atas dokumen yang
dipinjam dari WP dengan metode dan teknik yang yang dimiliki oleh
pemeriksa.
4. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Setelah tahapan
pemeriksaan selesai, pemeriksa wajib menyampaikan terlebih dahulu
hasil pemeriksaan kepada WP sebelum dibuat Laporan Hasil
Pemeriksaan.
5. Pembahasan akhir dengan WP (Closing Conference). Membahas dan
menyamakan persepsi tentang hasil pemeriksaan antara pemeriksa
dan WP.

6. Pembahasan dengan Tim QA. Apabila dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan WP merasa ada keputusan pemeriksa yang tidak
memuaskan, maka WP bisa mengajukan terlebih dahulu pembahasan
dengan Tim QA ke Kantor Wilayah (Kanwil) tempat KPP bernaung
sebelum dikeluarkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH). Tahapan
QA ini tidak wajib dilakukan, WP boleh melakukannya maupun tidak
melakukannya.
7. Berita Acara Pembahasan Akhir. Berita Acara ini bisa diterbitkan
baik setelah pembahasan akhir dengan WP maupun Pembahasan
dengan Tim QA, tergantung tahapan mana yang dilalui paling akhir.
8. Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH). LPH adalah tahapan akhir dari
proses pemeriksaan pajak. Jika ada temuan kesalahan dalam
administrasi perpajakan yang memiliki dampak kerugian bagi negara
maka akan terbit Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada WP.
Dalam kasus yang terjadi di Wika – Scientek KSO Laporan Hasil
Pemeriksaan tersebut menghasilkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
PPN untuk Masa Pajak September 2013 Nomor 00052/507/13/904/15
dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN untuk Masa
Pajak Oktober 2013 Nomor00032/207/13/904/15 tanggal 6 April 2015.

Gambar 4.1 Alur Pelaksanaan Pemeriksaan
4.2.3 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan
yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai
dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Memuat simpulan Pemeriksa
Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya
penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan
memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan
Pemeriksaan. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan menjadi dasar pembuatan nota penghitungan dalam rangka
Penerbitan SP2
dan
Pemberitahuan
ke WP
Peminjaman
Dokumen
Pembahasan
Hasil dengan
WP
Restitusi
Pelaksaan
Pengujian
Bahan
Pembahasan
dengan Tim QA
Berita Acara
Pembahasan
Akhir
Pemberitahuan
Hasil
Pemeriksaan
(SPHP)
Laporan Hasil
Pemeriksaan
(LHP)

penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak. Berikut
adalah jenis-jenis Surat Ketetapan Pajak:
1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus
dibayar.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas
jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak
yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok
pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.
5. Surat Tagihan Pajak (STP) Adalah surat ketetapan pajak yang
diterbitkan dalam hal :
a) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
b) Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak
akibat salah tulis danatau salah hitung.

c) WP dikenakan sanksi administrasi denda dan/atau bunga.
d) Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN,
tetapi tidakmelaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak.
e) Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
tetapi membuat FakturPajak.
Pada kasus di Wika – Scientek KSO, pemeriksaan pajak menghasilkan Surat
Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
(SKPKB). Berikut adalah kronologis penjelasan mengenai SKPN dan
SKPKB yang yang terjadi di Wika – Scientek KSO.
1. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
a) Dalam SPT PPN Masa September 2013 (Normal) yang dilaporkan
tercantum Pajak Masukan yang dikreditkan senilai Rp
1.090.757.671,- dengan melampirkan 32 (Tiga Puluh Dua) transaksi
Faktur Pajak, Kompensasi Kelebihan PPN Masa Sebelumnya senilai
Rp 8.263.942.336,-, sehingga PPN yang Lebih Bayar senilai Rp
9.354.700.007,-.
b) Kemudian dilakukan Pembetulan 1 (Pertama) pada pelaporan SPT
Masa September 2013. Dasar dilakukan pembetulan karena ada
tertinggal 1 (satu) transaski Faktur Pajak pada Masa September 2013
yang belum dilaporkan. Wika – Scientek KSO dalam SPT
Pembetulan 1 hanya mencantumkan 1 (satu) transaksi Faktur Pajak
yang belum dilaporkan senilai Rp 124.457.400,- yang masuk dalam

kolom Pajak Masukan yang Dikreditkan, Kompensasi Kelebihan
PPN Masa Sebelumnya senilai Rp 8.263.942.336,-, sehingga PPN
yang Lebih Bayar senilai Rp 8.388.399.736,-. Dalam hal pelaporan
Pembetulan 1 ini terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Wika –
Scientek KSO, karena dalam SPT Pembetulan seharusnya
mencantumkan semua transaksi yang terjadi pada Masa itu termasuk
tambahan 1 Faktur Pajak susulan, sehingga seharusnya total yang
dilaporkan adalah sebanyak 33 transaksi Faktur Pajak.
c) Karena dalam pelaporan SPT Pembetulan 1 terjadi kesalahan, maka
Wika – Scientek KSO melakukan Pembetulan 2 (Kedua) dengan
mencantumkan semua 33 transaksi Faktur Pajak yang menjadi Pajak
Masukan yang Dikreditkan senilai Rp. 1.215.215.071,-, Kompensasi
Kelebihan PPN Masa Sebelumnya Rp 8.263.942.336,-, sehingga
PPN yang Lebih Bayar senilai Rp 9.479.157.407,-. Dalam SPT
Pembetulan 2 tersebut data yang disampaikan sudah sesuai, namun
kesalahannya adalah sampai dengan dilakukan pemeriksaan pajak
SPT tersebut belum dilaporkan sehingga berpotensi untuk tidak
diakui oleh pemeriksa. Jadi pemeriksa hanya akan mengacu pada
Pembetulan 1 yang dijadikan dasar transaksi pada Masa Pajak
September 2013.
Berdasarkan kronologis penjelasan di atas, pemeriksa hanya menguji
SPT Masa PPN yang telah dilaporkan Wajib Pajak. SPT Pembetulan
pada dasarnya berfungsi membetulkan secara keseluruhan bagian SPT

yang telah masuk sebelumnya dan bukan hanya menambahkan entry
belum dimasukkan dalam SPT yang dibetulkan. Dalam hal ini,
Pemeriksa hanya menguji SPT Masa September Pembetulan yang
terakhir yaitu SPT Masa September Pembelian 1. Pajak Masukan yang
diuji hanya sebatas pada yang disampaikan Wajib Pajak pada SPT Masa
Pembetulan yang terakhir karena PM yang diketemukan saat
pemeriksaan tidak dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 8).Dengan demikian,
atas dasar itulah pemeriksa menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil
(SKPN) atas SPT Masa September 2013 dengan Nomor.
00052/507/13/904/15 tanggal 6 April 2015.
Tabel 4.1 PPN Terutang Menurut SPT PPN Masa September 2013
Tabel 4.2 PPN Terutang Dalam SKPN PPN Masa September 2013
SPT Normal SPT Pembetulan 1 SPT Pembetulan 2
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Jumlah (Rp)
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
* Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 1.090.757.671 124.457.400 1.215.215.071
* Kompensasi Kelebihan PPN Masa sebelumnya 8.263.942.336 8.263.942.336 8.263.942.336
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar (9.354.700.007) (8.388.399.736) (9.479.157.407)
Dikompensasikan 9.354.700.007 8.388.399.736 9.479.157.407
PPN Kurang (Lebih) Bayar - - -
Uraian
Jumlah
(Rp)
* Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 124.457.400
* Kompensasi Kelebihan PPN Masa sebelumnya 8.263.942.336
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar (8.388.399.736)
Dikompensasikan 8.388.399.736
PPN Kurang (Lebih) Bayar -
Sankisi Administrasi : Pasal 13 ayat (3) UU KUP -
PPN yang Masih Harus Dibayar -
Uraian

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Kronologis diterbitkannya SKPKB PPN Masa Oktober 2013 Nomor
00032/207/13/904/15 tanggal 6 April 2015 adalah dikarenakan adanya
perubahan jumlah PPN lebih bayar yang dikompensasikan pada
Pembetulan 2 (kedua) SPT PPN Masa September 2013, maka dilakukan
penyesuaian juga dengan Pembetulan SPT PPN Masa Oktober 2013.
Dalam SPT Pembetulan 1 (satu) tertulis menjadi Pajak Masukan yang
dapat dikreditkan senilai Rp 6.213.950,-, Kompensasi kelebihan PPN
Masa sebelumnya senilai Rp 9.479.157.407,-, sehingga PPN yang lebih
bayar senilai Rp 9.485.371.357,-. Berdasarkan hasil pemeriksaan
diketahui bahwa jumlah yang dikompensasi ke Masa Pajak selanjutnya
pada SPT Masa PPN Pembetulan 1 (satu) September 2013 adalah senilai
Rp 8.388.399.736,-, sedangkan pada SPT Masa Pembetulan 1 (satu)
Oktober 2013 diketahui bahwa jumlah kompensasi kelebihan PPN Masa
sebelumnya diakui senilai Rp 9.479.157.407,-. Berdasarkan hal tersebut
diterbitkan sanksi kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP atas PPN yang
seharusnya tidak dikompensasikan pada Masa Oktober 2013 sebesar Rp
1.090.757.671,-.Dalam UU KUP menjelaskan bahwa Surat Tagihan
Pajak, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan
harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal
diterbitkannya.

Tabel 4.3 PPN Terutang Menurut SPT PPN Masa Oktober 2013
Tabel 4.4 PPN Terutang dalam SKPKB PPN Masa Oktober 2013
4.2.4 Mengajukan Keberatan
Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas
atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/
pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini WP dapat mengajukan
keberatan.Wika – Scientek KSO mengajukan keberatan tertanggal 5 Juli
2015. Sebagaimana diatur dalam UU KUP No. 6 Tahun 1983 yang terakhir
telah diubah dalam UU KUP No. 16 Tahun 2009 pasal 25. Untuk antisipasi
menghidari denda administrasi atas proses sengketa selanjutnya, maka
SPT Pembetulan 1
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
(Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar 1.090.757.671
Sankisi Administrasi : Pasal 13 ayat (3) UU KUP 1.090.757.671
PPN yang Masih Harus Dibayar 2.181.515.342
Uraian

diputuskan untuk melakukan pembayaran penuh PPN yang Masih Harus
Dibayar senilai Rp 2.181.515.342,- sebelumnya mengajukan Surat
Keberatan.
1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak
atas suatu :
a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),
b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),
c) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB),
d) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN),
e) Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
menyatakan alasan-alasansecara jelas.
3. Keberatan harus diajukan, dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal
surat, tanggalpemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud
dalam nomor (1), kecuali apabila WajibPajak dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya.
4. Satu Surat Keberatan diajukan hanya untuk satu Surat Ketetapan Pajak.
5. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
Dalam kasus di Wika – Scientek KSO mengajukan Surat Keberatan
terhadap SKPN atas SPT Masa September 2013 dengan Nomor
00052/507/13/904/15 tanggal 6 April 2015 dan SKPKB atas SPT Masa
Oktober 2013 dengan Nomor 00032/207/13/904/15 tanggal 6 April 2015.

1.Surat Keberatan atas SKPN
Dikarenakan Wika – Scientek KSO tidak dengan kesengajaan dan tidak
merugikan negara maka diajukan keberatan atas data yang dijadikan dasar
DJP menerbitkan SKPN atas SPT Masa September 2013 yang memiliki
hubungan atas diterbitkannya SKPKB atas SPT Masa Oktober 2013.
Berikut data yang tertuang dalam SKPN dan Surat Keberatan yang
diajukan Wika – Scientek KSO.
Tabel 4.5 PPN Terutang Dalam SKPN PPN Masa September 2013
Tabel 4.6 PPN Terutang Dalam Permohonan Keberatan SKPN
Jumlah
(Rp)
Uraian
Jumlah
(Rp)
* Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 1.215.215.071
Uraian

2.Surat Keberatan atas SKPKB
Dikarenakan berdasarkan pada Pembetulan 2 atas SPT Masa September
2013 sehingga juga harus ada pembetulan atas SPT Masa Oktober 2013
yang disesuaikan dengan data Masa Sebelumnya. Hal tersebutlah yang
dijadikan dasar pemeriksa dalam menerbitkan SKPKB atas SPT Masa
Oktober 2013. Berikut data isi SKPKB dan Surat Keberatan atas SKPKB.
Tabel 4.7 PPN Terutang dalam SKPKB PPN Masa Oktober 2013
Tabel 4.8 PPN Terutang Dalam Permohonan Keberatan
Jumlah
(Rp)
Uraian
Jumlah
(Rp)
Uraian

4.2.5 Keputusan Keberatan
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. Sebagaimana diatur dalam
UU KUP No. 6 Tahun 1983 telah diubah terakhir dalam UU KUP No. 16
Tahun 2009 pasal 26.
1. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan
sejak tanggal SuratKeberatan diterima, harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan.
2. Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan
alasan tambahan ataupenjelasan tertulis.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atausebagian, menolak atau menambah besarnya
jumlah pajak yang terhutang.
4. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan, Wajib
Pajak yang bersangkutan harus dapatmembuktikan ketidakbenaran
ketetapan pajak tersebut.
5. Apabila jangka waktu yang sudah diatur telah lewat dan DirekturJenderal
Pajak tidak memberi suatu keputusan maka keberatan yang diajukan
tersebutdianggap diterima.
Dalam kasus di Wika – Scientek KSO ada beberapa proses yang ditempuh
setelah menyerahkan Surat Keberatan ke DJP yaitu sebagau berikut:

1. Surat Tugas Penelitian Keberatan
Surat Tugas Penelitian Keberatan masing-masing dengan Nomor ST-
928/WPJ.17/BD.06/2015 dan ST-929/WPJ.17/BD.06/2015 tertanggal 28
Juli 2015. Surat Tugas Penelitian Keberatan berisikan tentang nama-
nama yang ditugaskan oleh DJP untuk melakukan penelitian atas Surat
Keberatan yang diajukan oleh WP.
2. Surat Pemberitahuan Untuk Hadir
Surat Pemberitahuan Penelitian Keberatan masing-masing dengan
Nomor SPUH-36/WPJ.17/2016 dan SPUH-37/WPJ.17/2016 tertanggal
10 Juni 2016. Surat Pemberitahuan Untuk Hadil beirisan tentang jadwal
pertemuan, lokasi pertemuan, nama-nama yang akan ditemui, serta
menyampaikan pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan.
3. Keputusan DJP tentang Keberatan
Keputusan DJP tentang Keberatan WP atas SKPKB dengan Nomor KEP-
00017/KEB/WPJ.17/2016 tertanggal 28 Juni 2016 dan Keputusan DJP
tentang Keberatan WP atas SKPN dengan Nomor KEP-
00018/KEB/WPJ.17/2016 tertanggal 28 Juni 2016. Berikut adalah data
keputusan keberatan atas SKPN dan SKPKB.

Tabel 4.9 PPN Terutang Dalam Permohonan Keberatan SKPN
Tabel 4.10 PPN Terutang Dalam Keputusan Keberatan SKPN
Gambar 4.12 PPN Terutang Dalam Permohonan Keberatan SKPKB
Jumlah
(Rp)
* Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 1.215.215.071
Uraian
Jumlah
(Rp)
Uraian
Jumlah
(Rp)
Uraian

Gambar 4.13 PPN Terutang Dalam Keputusan Keberatan SKPKB
4.3 Kronologis Pada Tahap Banding
Pengertian banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau
penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding,
berdasarkan peraturan perundangan pajak yang berlaku. Hal-hal yang
mendapat perhatian dalam pengajuan banding sebagai berikut:
1. Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada
Pengadilan Pajak.
2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal
diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan.
3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (2) tidak mengikat
apabila jangka waktu dimaksudtidak dapat dipenuhi karena keadaan di
luar kekuasaan pemohon Banding.
4. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.
5. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan
dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.
Jumlah
(Rp)
Uraian

6. Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.
7. Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding
hanya dapatdiajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar
sebesar 50% (lima puluh persen).
8. Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang
pengurus, atau kuasa hukumnya.
9. Apabila selama proses Banding pemohon Banding melakukan
penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi,
permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yangmenerima
pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan,
pemecahan/pemekaran usaha, ataulikuidasi dimaksud.
10. Pemohon Banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk memenuhi
ketentuan yang berlaku sepanjangmasih dalam jangka waktu yang sudah
diatur dalam undang-undang.
Dalam kasus di Wika – Scientek KSO terdapat beberapa proses yang
dilakukan pada saat melakukan proses Banding. Berikut adalah alur proses
Banding yang terjadi di kasus Wika – Scientek KSO.
4.3.1 Surat Permohonan Banding
a) Wika – Scientek KSO (selanjutnya Pemohon Banding) mengajukan
Surat Permohonan Banding ke Pengadilan Pajak atas nomor
KU.02.02/KSO.BHS/031/IX/2016 atas Surat Keputusan Keberatan
nomor Kep-00018/KEB/WPJ.17/2016 tentang SKPN dan
KU.02.02/KSO.BHS/032/IX/2016 atas Surat Keputusan Keberatan

nomorKep-00017/KEB/WPJ.17/2016 tentang SKPKB masing-
masing tertanggal 13 September 2016 dilampiri dengan Surat
Keputusan Keberatan (diserahkan dan diterima Pengadilan Pajak
tanggal 19 September 2016) dan Softcopy Surat Permohonan
Banding format word dalam bentuk CD (diserahkan menyusul
tanggal 23 September 2016). Menurut peraturan perundangan Surat
Banding harus sudah diserahkan maksimal 3 (tiga) bulan dari tanggal
diterimanya Surat Keputusan Keberatan tanggal 4 Juli 2016. Jadi
dalam kasus ini penyerahan Surat Banding hanya dalam jangka
waktu 2 bulan 19 hari.
b) Selanjutnya sesuai dengan UU No. 14 tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak pasal 44 dalam jangka waktu 14 hari dari
diterimanya Surat Banding, Pengadilan Pajak meminta Surat Uraian
Banding kepada Terbanding, berarti batas maksimal adalah tanggal 7
Oktober 2016 harus sudah diterima oleh Terbanding.
Dasar dalam mengajukan Surat Banding adalah sebagai berikut:
a) Alasan Pemeriksa (Terkait SKPN)
Pemeriksa hanya menguji SPT Masa PPN yang telah dilaporkan
Wajib Pajak. SPT Pembetulan pada dasarnya berfungsi membetulkan
secara keseluruhan bagian SPT yang telah masuk sebelumnya dan
bukan hanya menambahkan entry belum dimasukkan dalam SPT
yang dibetulkan. Dalam hal ini, Pemeriksa hanya menguji SPT Masa
September Pembetulan yang terakhir yaitu SPT Masa September

Pembelian 1. Pajak Masukan yang diuji hanya sebatas pada yang
disampaikan Wajib Pajak pada SPT Masa Pembetulan yang terakhir
karena PM yang diketemukan saat pemeriksaan tidak dapat
dikreditkan (Pasal 9 ayat 8). Berdasarkan konsep SPT Masa
September Pembetulan 2 yang ditemukan pada berkas Wajib Pajak
yang dipinjamkan pada saat pemeriksaan dan tidak dilaporkan Wajib
Pajak ke KPP. Pemeriksa berpendapat bahwa Wajib Pajak telah
menyadari terdapat kekeliruan dalam pengisian SPT Masa September
Pembetulan 1 namun alpa melaporkan SPT Masa September
Pembetulan 2 tetap mengakui kompensasinya pada SPT Masa
Oktober Pembetulan 1.
b) Alasan Pemohon Banding (Terkait SKPN)
 Bahwa sudah selayaknya pemeriksa tidak hanya melakukan
pengujian formal pelaporan SPT Masa PPN saja, tetapi juga
melakukan pengujian secara subtansial/materian berap
sebenarnya PPN atas pengeluaran WP untuk menghasilkan
penyerahan yang terutang PPN.
 Alasan pemeriksa PM tidak dapat dikreditkan yang menggunakan
pasal 9 ayat (8) huruf i yang berbumyi “Perolehan Barang Kena
Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan
pemeriksaan”. Frase yang idketik tebal tidak dijadikan dasar

pendapat pemeriksa. Pemohon Banding kenyataanya melaporkan
seluruh Pajak Masukan (33 Faktur Pajak) meskipun dalam SPT
Masa PPN Normal dan Pembetulan.
 Pemeriksa hanya menguji pelaporan Pajak Masukan dalam SPT
terakhir yakni SPT Masa PPN Pembetulan , tanpa menguji secara
subtansial/material berapa sebenarnya PM yang berasal dari
pengeluaran yang dibayarkan oleh Pemohon Banding.
 Pemohon Banding berpendapat dengan terbuktinya secara
subtansi PM yang dikeluarkan, seharusnya pemeriksa melakukan
koreksi dengan menambah PM dari SPT Masa PPn Normal
dengan PM dari SPT Masa PPN Pembetulan.
 Pemohon Banding tidak menemukan dasar alasan koreksi tersebut
dalam pasal 9 ayat (8) UU PPN, namun karena hanya alasan
formal kesalahan pelaporan PM Masa September 2013.
c) Alasan Pemeriksa (Terkait SKPKB)
Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa jumlah yang
dikompensasikan ke Masa Pajak selanjutnya pada SPT Masa PPN
Pembetulan I September 2013 adalah sebesar Rp 8.388.399.736,
sedangkan pada SPT Masa PPN Pembetulan I Oktober 2013
dikompensasi kelebihan PPN Masa sebelumnya sebesar Rp
9.479.157.007,-. Berdasarkan hal tersebut diterbitkan sanksi kenaikan
Pasal 13 ayat (3) UU KUP atas PPN yang seharusnya tidak
dikompensasikan pada Masa Oktober 2013 sebesar Rp

1.090.757.671,- serta denda kenaikan 100% yaitu sebesar Rp
1.090.757.671,-, sehinggal PPN yang masih harus dibayar senilai Rp
2.181.515.342,-.
d) Alasan Pemohon Banding (Terkait SKPKB)
 Bahwa atas tidak diakuinya seluruh PM SPT Masa PPN
September 2013 yang berakibat pada koreksi nilai kompensasi
kelebihan PPN masa sebelumnya di Masa Oktober 2013.
 Pemohon Banding tidak menemukan landasan hukum yang kuat
sehubungan koreksi pemeriksa terutama dikaitkan dengan Pasal 9
ayat (8) UU PPN.
 Berdasarkan prinsip yang dianut dalam kompensasi PPN yang
dikaitkan pemeriksa dengan Pasal 9 ayat (4) UU PPN,
kompensasi kelebihan PPN Masa Ssebelumnya adalah juga
merupakan bagian dari PM yang dapat diperhitungkan dan sudah
seharusnya pemeriksa menguji secara subtansi/material atas
kebenaran kompensasi melalui pengujian PM yang dilaporkan
pada masa sebelumnya (September 2013).
4.3.2 Surat Uraian Banding (SUB)
Berdasarkan pada UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal 45 menyatakan:
a) Terbanding atau tergugat menyerahkan Surat Uraian Banding atau
Surat Tanggapan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal
dikirim permintaan Surat Uraian Banding.

b) Salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan oleh Pengadilan
Pajak dikirim kepada pemohon Banding dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari sejak tanggal diterima.
Dalam kasus di Wika – Scientek KSO berikut adalah krologis yang
terjadi dalam proses Surat Uraian Banding.
a) Terbanding menerbitkan Surat Uraian Banding nomor SUB-
10/WPJ.17/2016 atas SKPN Masa Pajak September 2013 dan nomor
SUB-09/WPJ.17/2016 atas SKPKB Masa Pajak Oktober 2013
masing tertanggal 6 Desember 2016. Sesuai dengan dokumen tanda
teriama SUB dikirimkan Termohon tanggal 8 Desember 2016 dan
diterima oleh Pengadilan Pajak tanggal 13 Desember 2016. Dengan
batas maksimal 3 (tiga) bulan harus diterima oleh Pengadilan Pajak
yaitu tanggal 6 Januari 2017, maka SUB belum melewati batas
tanggal yaitu selama 2 bulan 7 hari.
Dalam SUB yang yang diterima oleh Pemohon Banding dapat
diketahui Termohon masih tetap pada bertahan pada pendapat
pemeriksa bahwa penerbitan SKPN dan SKPKB sudah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
b) Pengadilan Pajak mengirikan Salinan SUB dan Permintaan Surat
Bantahan kepada Pemohon Banding dengan nomor
B.2882/PAN.Wk/BG.2/2016 atas SKPN SPT Masa PPN September
2013 dan B.2880/PAN.Wk/BG.2/2016 atas SKPB SPT Masa PPN
Oktober 2013 masing-masing tertanggal 16 Desember 2016 dan 14

Desember 2016. Sesuai dengan tanda terima surat, Permintaan Surat
Bantahan dan Salinan SUB dikirim Pengadilan Pajak tanggal 19
Desember 2016 dan diterima Pemohon Banding tanggal 20 Desember
2016. Dengan batas maksimal 14 (empat belas) hari harus diterima
oleh Pemohon Banding yaitu tanggal 20 Desember 2016, maka
belum melewati batas tanggal yaitu hanya selama 7 (tujuh) hari.
4.3.3 Surat Bantahan
Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 45
menyatakan:
a) Pemohon Banding atau penggugat dapat menyerahkan Surat
Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal diterima salinan Surat Uraian Banding atau
Surat Tanggapan. Penyerahan Surat Bantahan dilampiri Surat Uraian
Banding dan Softcopy Surat Bantahan format word dalam bentuk
CD.
b) Salinan Surat Bantahan dikirimkan kepada terbanding atau tergugat,
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima
Surat Bantahan.
Dalam kasus di Wika – Scientek KSO menerbitkan Surat Bantahan
dengan nomor KU.02.02/KSO.BHS/038/I/2017 atas SKPN SPT Masa
PPN September 2013 dan nomor KU.02.02/KSO.BHS/037/I/2017 atas
SKPKB SPT Masa PPN Oktober 2013 masing-masing tertanggal 16
Januari 2017. Sesuai dengan tanda terima dokumen, Surat Bantahan

beserta lampiran dikirim Pemohon Banding dan diterima Pengadilan
Pajak tanggal 17 Januari 2017. Dengan batas maksimal 30 (tiga puluh)
hari harus diterima oleh Termohon Banding yaitu tanggal 19 Januari
2017, maka belum melewati batas tanggal yaitu hanya selama 28 (dua
puluh delapan) hari. Dalam Surat Bantahan Pemohon Banding tetap
pada pendapat dalam Surat Keberatan dan Surat Banding, bahwa tidak
sependat dengan Termohon tentang koreksi PM sehingga terbit SKPN
dan SKPKB.
Usulan Pemohon Banding adalah berdasarkan uraian yang telah
dijelaskan dalam Surat Keberatan dan Surat Banding, maka demi
keadilan dan guna menghindarkan adanya pengenaan PPN yang tidak
semestinya, maka dimohonkan kehadapan Majelis Hakim agar
berkenan mengabulkan permohonan Banding ini. Untuk kelancaran
proses banding, Pemohon Banding bersedia menghadiri persidangan
atau menunjuk kuasa hukum untuk menghadiri persidangan serta
menyampaikan data-data, dokumen lain serta keterangan yang
diperlukan agar Permohonan Banding diajukan dapat diterima.
4.3.4 Persiapan Persidangan
Berikut beberapa dokumen yg perlu disiapkan sebelumnya untuk masuk
ke tahap persidangan:
1. Asli dan fotokopi akte notaris pendirian JO atau dokumen lain yang
telah dimateraikan kemudian untuk menunjukkan kewenangan
sebagai penandatangan Surat Banding.

2. Asli dan fotokopi Surat Setoran Pajak yang telah dimateraikan
kemudian.
3. Fotokopi Surat Keputusan Keberatan yang dibanding dan fotokopi
Surat Keberatannya (2 sengketa banding September & Oktober
2013).
4. Surat Kuasa Khusus apabila Pemohon Banding memberikan kuasa
kepada Kuasa Hukum dengan syarat Kuasa Hukum yang
bersangkutan telah memiliki Ijin Kuasa Hukum dari Ketua
Pengadilan Pajak (2 surat kuasa khusus masing-masing sengketa).
5. Surat Tugas/Surat Kuasa Khusus dari Pengurus JO dan fotokopi
SPT 1721 A1 yang bersangkutan apabila diwakili oleh pegawai (2
surat kuasa khusus masing-masing sengketa).
6. Asli dan fotokopi KTP/SIM.
4.3.5 Persidangan
Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 47
dan 48 bahwa:
1. Ketua menunjuk Majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim atau
Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
2. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Ketua menunjuk
salah seorang Hakim sebagai Hakim Ketua yang memimpin
pemeriksaan Sengketa Pajak.

3. Majelis atau Hakim Tunggal bersidang pada hari yang ditentukan
dan memberitahukan hari sidang dimaksud kepada pihak yang
bersengketa.
4. Majelis/Hakim Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
sudah mulai bersidang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak
tanggal diterimanya Surat Banding.
4.3.6 Putusan Sidang
Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal
77, 78, 79, 80, dan 81 bahwa:
1. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan
mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan
kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.
3. Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian
pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan
Hakim.
4. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan
Pajak diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim
Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai
kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak.
5. Apabila Majelis di dalam mengambil putusan dengan cara
musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan sehingga putusan

diambil dengan suara terbanyak, pendapat Hakim Anggota yang
tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan
Pengadilan Pajak.
6. Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:
a. Menolak,
b. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya,
c. Menambah Pajak yang harus dibayar,
d. Tidak dapat diterima,
e. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung,
dan/atau
f. Membatalkan.
7. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding
diterima.
8. Dalam hal-hal khusus, jangka waktu putusan pemeriksaan dapat
diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
4.4 Peluang Kemenangan Banding
Berdasarkan penjelasan yang terurai dalam Surat Keberatan, Surat Banding,
dan Surat Bantahan dijelaskan tentang pendapat dan argument dari Pemohon
Banding dan Terbanding. Kedua belah pihak yang bersengketa memiliki dasar
argument masing-masing yang mengacu pada peraturan perundangan
perpajakan yang berlaku di Indonesia. Semua ketentuan formal sudah
dilakukan dengan lengkap sesuai undang-undang yang berlaku.

Sengketa pajak bermula dari tidak diakuinya kompensasi PM dalam SPT
Masa PPN September 2013 Pembetulan 2, disebabkan dokumen SPT
Pembetulan 2 ditemukan oleh Pemeriksa tapi alpa tidak dilaporkan ke KPP
oleh Pemohon Banding. Berdasarkan hal tersebut Pemeriksa menggunakan
UU No. 42 tahun 2009 tentang PPN Pasal 9 ayat (8) i sebagai dasar untuk
tidak mengakui sepenuhnya PM yang dikreditkan oleh Pemohon Banding.
Pemohon Banding bukan tidak melaporkan sama sekali total PM yang
dikreditkan tersebut, Pemohon Banding sudah melaporkan PM yang dikoreksi
oleh Terbanding dalam SPT Masa PPN September 2013 Normal sebanyak 32
Faktur Pajak. Ternyata masih 1 Faktur Pajak yang terlewat belum dilaporkan
sehingga dilakukan Pembetulan 1 atas SPT Masa PPN September 2013, akan
tetap terjadi kesalahan karena hanya melaporkan 1 Faktur Pajak yang
tertinggal saja. Kemudian dilakukan Pembetulan 2 dengan mencantumkan
semua 33 Faktur Pajak yang terjadi dalam Masa September 2013, tetapi tanpa
unsur kesengajaan Pemohon Banding lupa belum melaporkan SPT
Pembetulan 2 tersebut. Hal itulah yang menjadi dasar argument Terbanding
tidak mengakui kompensasi dalam SPT Pembetulan 2 dan hanya mengakui
SPT Pembetulan 1. Jika dari faktor formal Pemohon Banding mengakui
terjadi kesalahan dalam proses Pelaporan SPT Masa September 2013 tanpa
adanya unsur kesengajaan, sedangkan jika dari faktor substansi/material tidak
ada kerugian yang dialami oleh Negara karena Pemohon Banding sudah
menyetorkan dan melaporkan serta didukung dengan bukti yang kuat PM yang
dikreditkan pada Masa Septermber 2013.

Kasus pembuktian aspek substansi/material pernah dituliskan juga dalam
penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Sahid, Kertahadi, dan Otto Budihardjo
yang berjudul “Analisis Penyelesaian Sengketa Banding atas Kasus Pajak
Pertambahan Nilai Di Pengadilan Pajak (Studi Kasus PT. OP)”. Pemohon
Banding membahas argumentasi Terbanding atas koreksi positif dari hutang
lain-lain sebesar Rp 71.355.240.335,- sebagian menjadi penjualan lokal
sebesar Rp 65.409.696.357,- sehingga mengakibatkan terutang PPN yang
terbit SKPKB. Pemohon Banding mengakui memang terdapat kesalahan
administrasi dalam pencatatan penerimaan pinjaman. Namun, bila transaksi
yang substansinya nyata-nyata adalah hutang piutang namun tidak tercatat
dengan baik, maka Terbanding tidak dapat mengklasifikasikannya sebagai
penjualan domestik tanpa adanya bukti lebih lanjut.
Dalam fakta persidangan terkait aspek material pengajuan banding, Majelis
berpendapat bahwa terlepas apakah pelunasan pinjaman dilakukan tepat waktu
atau terlambat, apakah pelunasan pinjaman tersebut macet atau bahkan
menjadi gagal bayar, pelunasan pinjaman tidak dapat menjadi penentu suatu
transaksi pinjaman berubah menjadi transaksi non pinjaman. Majelis lebih
menekankan pada aspek substansi dari transaksi tersebut, apakah ada bukti
bahwa memang ada pinjaman dan apakah pinjaman tersebut diperlakukan
sebagai pinjaman dalam pembukuan Pemohon Banding. Dalam persidangan,
Pemohon Banding telah memberikan bukti perjanjian pinjam-meminjam, baik
pinjaman kepada pihak bank maupun perorangan non bank. Dengan demikian,
Majelis dapat meyakini bahwa arus uang sebesar Rp71.355.240.335,00 berasal

dari pinjaman dan kesalahan catat. Dengan demikian Majelis berkesimpulan
untuk mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon Banding.
Berdasarkan penjelasan di atas, kasus PT. OP sesuai dengan yang dialami
Wika – Scientek KSO dalam hal pembuktian secara substansi/ material.
Dengan menunjukkan bukti-bukti SPT Masa yang dilaporkan, 33 Faktur Pajak
Masa September 2013, laporan keuangan, serta bukti transaksi pendukung
Faktur Pajak tersebut, dan berani didatangkan saksi dari pihak penerbit Faktur
Pajak untuk pembuktian kebenaran transaksi benar terjadi PM seluruhnya.
Serta mengakui bahwa memang terjadi kesalahan catat dalam pelaporan SPT
Masa PPN September 2013 Pembetulan 1 dan kesalahan tidak melaporkan
SPT Masa PPN September 2013 Pembetulan 2. Hal diperkuat juga dengan
tidak adanya kerugian Negara yang terjadi dalam sengketa pajak Wika –
Scientek KSO. Dengan fakta di atas maka penulis berpendapat bahwa bahwa
Majelis akan mengabulkan sepenuhnya Permohonan Banding Wika – Scientek
KSO.
4.5 Dampak Putusan Pengadilan
1. Bagi Pemohon Banding
a) Berdasarkan penjelasan di atas, seharusnya dalam persidangan Majelis
dalam mengambil keputusan mempertimbangkan dari faktor substansi/
material, maka Banding dari Pemohon Banding dikabulkan
seluruhnya. Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya
permohonan banding berdampak pada adanya kelebihan pembayaran
pajak yang dibayar Wika – Scientek KSO selaku Pemohon Banding.

Imbalan bunga diberikan karena pembayaran pajak oleh Wika –
Scientek KSO untuk pemenuhan persyaratan formal pengajuan
banding menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak. Hal ini
diatur dalam Pasal 87 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak yang pada intinya berbunyi bahwa bila pengajuan keberatan
atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya dan
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan tersebut
dikembalikan dan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk
jangka waktu paling lama 24 bulan.
b) Apabila Majelis memutuskan Menolak Sepenuhnya atau sebagian,
maka Wika – Scientek KSO kehilangan dana yang sudah disetorkan ke
Negara sesuai dengan nilai yang ada di SKPKB yang digunakan
sebagai pemenuhan syarat formal dalam mengajukan Banding. Tidak
ada imbalan bunga tambahan karena Wika – Scientek KSO sudah
menyetorkan seluruhnya.
2. Bagi Terbanding
a) Apabila Majelis memutuskan mengabulkan sepenuhnya atau sebagian
atas Banding, maka DJP harus mengembalikan semua kelebihan bayar
yang disetorkan oleh Wika – Scientek KSO dan ditambah imbalan
bunga sebesar 2% per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
b) Apabila Majelis memutuskan menolak sepenuhnya atau sebagian atas
Banding, maka DJP akan mendapatkan hak penuh sesuai yang ada
dalam SKPKB. Tidak ada imbalan lainnya dikarenakan Wika –

Scientek KSO sudah sudah melaksanakan kewajibannya sesuai
peraturan perundangan dalam syarat formal mengajukan Banding.

BAB V
MANAJEMEN RESIKO
Manajemen resiko merupakan sebuah upaya yang dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris, Direksi, jajaran manajemen, dan karyawan perusahaan untuk
mengidentifikasi, menganalisis, mengelola, serta menangani risiko-risiko yang
dapat mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan. Manajemen Risiko juga
dapat diartikan sebagai “Proses manajemen, pengorganisasian dan budaya yang
diarahkan terhadap analisis risiko dan tanggapan serta perlakuan atas risiko”
(Prosedur SMR, 2014:13). Penerapan manajemen risiko adalah bagian dari
penerapan Good Corporate Governance (GCG). Berdasarkan Peraturan Menteri
Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate
Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, Direksi wajib menyusun
manajemen risiko manual dan membangun serta melaksanakan program
manajemen risiko perusahaan secara terpadu yang merupakan bagian dari
pelaksanaan program GCG, serta menyampaikan laporan profil manajemen risiko
dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan. PT Wijaya
Karya (Persero)Tbk sebagai salah satu perusahaan BUMN yang menerapkan
GCG terus mengembangkan Sistem Manjemen Resiko pada setiap unit kerja
perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk memitigasi resiko-resiko yang
sudah dianalisis sebelumnya yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan
perusahaan.

Dalam Sistem Manajemen WIKA, proses manajemen resiko dapat
diilustrasikan pada gambar di bawah ini.
Gambar 5.1 Proses Manajemen Risiko
Pada Gambar 5.1 alur proses dalam melakukan manajemen resiko dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. Menyusun Konteks, merupakan penentuan tujuan, strategi, sasaran atau
rencana hasil kegiatan yang telah spesifik, terukur, dapat diterima, terjangkau
dan memiliki batas yang jelas.

2. Melakukan Identifikasi Risiko, merupakan langkah mengenali peristiwa yang
dapat terjadi, kemudian menganalisis besarnya akibat, dan besarnya
probabilitas terjadinya peristiwa tersebut.
3. Melakukan Analisa Risiko, merupakan penggolongan risiko dengan dasar
menentukan rating akibat, dan rating probabilitas. Disisi lain juga
menggolongkan akibat yang ditimbulkan. Penentuan penggolongan tersebut
didasarkan pada matriks analisis risiko.
4. Melakukan Evaluasi Risiko, merupakan langkah prioritas atas risiko yang ada.
5. Memberi Tanggapan & Perlakuan atas Risiko, merupakan tindak lanjut
terhadap risiko yang diusulkan kepada atasan atau unit kerja terkait.
Dalam pembahasan pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai
pembuatan manajemen resiko untuk menentukan resiko-resiko atas pembahasan
permasalahan dalam makalah ini sekaligus menganalisa upaya reaktif maupun
prefentif untuk memitigasi resiko tersebut.
Tabel 5.1 Konteks Risiko
Data
1 Nama WIKA – SCIENTEK KSO
2 Nilai -
3 General Manajer Novel Arsyad
4 Anggota Manajer Keuangan Operasi, Manajer Perencanaan
dan Pengendalian Proyek, Manajer Proyek, Kasie
Komersial, Kasie Keuangan dan Administrasi.
5 Pemilik PT Wijaya Karya (Persero), Tbk.
6 Deskripsi Panduan membantu Kasie Keuangan dan Administrasi
dalam menghadapi sengketa perpajakan. Kurangnya
pemahaman sebagian besar Kasie Keuangan dalam

sengketa perpajakan, membutukan sebuah panduan
dalam melaksanakan sengketa perpajakan.
7 Tujuan 1. Menjadikan panduan dan memberikan gambaran
tentang alur proses menghadapi sengketa
perpajakan.
2. Memberikan pemahaman untuk lebih berhati-hati
dalam pelaporan terkait perpajakan.
8 Lingkup
Pekerjaan
Perpajakan, Administrasi, Akuntansi,dan Keuangan.
9 Pekerjaan di luar
lingkup
Konsultan Pajak
10 Kriteria
Pekerjaan
Diterima
1. Memenuhi asersi manajemen dalam pembuatan
panduan
2. Menghindari dari kesalahan dan berhati-hati
dalam pelaporan perpajakan
11 Batasan Sampai Proses Persidangan dan Banding Acara Biasa
12 Asumsi Dasar Undang-undang Perpajakan
Sumber: Penulis, 2017
Tabel 5.2 Stakeholder Analisis
Stakeholder Peran/Fungsi Komunikasi yang Dipilih
Departemen
Operasi
Pengambil Keputusan Rapat Koordinasi
Manajer Proyek Pengambil Keputusan Rapat Koordinasi
Keuangan & Pajak Pelaksana Keputusan Koordinasi
Konsultan Pajak Pelaksana Keputusan Koordinasi
DJP Terbanding Formal
Pengadilan Pajak Fasilitator Formal
Sumber: Penulis, 2017

Menurut draft Prosedur Sistem Manajemen Risiko No. Dok :WIKA-SMR-PM-
01.01, No. Rev : 03, Tahun 2017, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tingkat risiko
di golongkan menjadi 4 (empat) tingkat sebagai berikut dari yang tertinggi.
1. Risiko Ekstrim
2. Risiko Tinggi
3. Risiko Moderat
4. Risiko Rendah
Untuk memutuskan ke dalam tingkat mana suatu risiko harus digolongkan maka
lebih dulu harus ditentukan.
1. Rating akibatnya (bila risiko itu terjadi)
2. Rating probabilitas terjadinya.
Akibat yang ditimbulkan bila suatu risiko terjadi dibagi dalam 4 (empat) rating
berikut dari yang tertinggi.
1. Malapetaka
2. Sangat berat
3. Berat
4. Tidak berat
Probabilitas terjadinya suatu risiko yang dapat menimbulkan akibat yang
diuraikan di atas dibagi dalam 4 (empat) rating berikut dari yang tertinggi.
1. Sangat besar
2. Besar
3. Sedang
4. Kecil

Penanganan Resiko dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) rating sebagai
berikut.
1. High Probability, high impact: risiko jenis ini umumnya dihindari atau
dipindahkan.
2. Low Probability, high impact: respon paling tepat untuk tipe risiko ini adalah
dihindari. Dan jika masih terjadi, maka lakukan mitigasirisiko serta
kembangkan contingency plan.
3. High Probability, low impact: mitigasi risiko dan kembangkancontingency
plan.
4. Low probability, low impact: efek dari risiko ini dapat dikurangi,namun
biayanya dapat saja melebihi dampak yang dihasilkan. Dalam kasus ini
mungkin lebih baik untuk menerima efek dari risikotersebut.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
Secara umum pelaksanaan proses sengketa pajak ini di tingkat banding
oleh Pengadilan Pajak sudah berjalan dengan baik. Semua pihak yang terkait
dengan sengketa pajak ini telah melaksanakan proses sengketa pajak ini
sudah memenuhi syarat formal sesuai dengan aturan yang ada dalam UU No.
14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik
sebuah kesimpulan:
1. Adanya kesalahan administrasi oleh Wika – Scientek KSO dalam
melaksanakan tanggungjawab pelaporan SPT bermula dari Masa
September 2013, sehingga memiliki dampak diterbitkannya SKPKB atas
Masa Oktober 2013.
2. Dalam pemeriksaan pajak Terbanding hanya menguji dari aspek formal.
Hal tersebut dirasakan tidak memenuhi unsur keadilan, karena Pemohon
Banding telah menyetorkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun hanya
terjadi kesalahan dalam administrasi pelaporan SPT Masa September
2013. Walaupun secara materiil tidak ada kerugian Negara yang terjadi
dalam kasus ini.
56

3. Terbanding tidak menguji secara substansi/ materiil dalam proses
pemeriksaan pajak, sehingga terbit SKPN dan SKPKB.
4. Alur proses Banding sudah dilakukan oleh semua pihak yang terkait
dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.
6.2 Saran
Berdasarkan pembahasan di atas, ada beberapa saran yang ingin penulis
sampaikan sebagai berikut.
1. Bagi Wajib Pajak
a) Tidak boleh ada kesalahan yang terkait dengan pelaporan perpajakan
untuk menghindari sengketa perpajakan.
b) Diharapkan adanya pelatihan dan atau sosialisasi tentang perpajakan
secara berkala kepada Kasie KA dan Staf Pajak.
c) Dilakukan audit atas laporan perpajakan secara berkala sebelum
dilakukan pemeriksaan pajak.
d) Harus ada pemeriksa tahap kedua terkait pelaporan perpajakan.
e) Project KSO atau JO wajib harus ada PIC khusus pajak.
2. Bagi DJP
a) Diharapkan dalam pemeriksaan tidak hanya menggunakan aspek
formal, melainkan juga menggunakan aspek materiil.
b) Diharapkan dalam setiap keputusan menggunakan pendekatan aspek
keadilan, selama tidak ada kerugian bagi Negara yang ditimbulkan
akibat kesalahan administrasi wajib pajak.
57

DAFTAR PURTAKA
Undang-undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan
PPNBM.
Undang-undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan
(Perubahan Terakhir Undang-undang No. 6 Tahun 1983).
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak
dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-23/PJ/2013 Tentang Standar
Pemeriksaan.
Iqbal Said, Kertahadi, Otto Budiharjo. 2015. “Analisis Penyelesaian Sengketa
Banding atas Kasus Pajak Pertambahan Nilai di Pengadilan Pajak (Studi
Kasus PT. OP)”. Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan.
WIKA-SMR-PM-01.01. Revisi 03. 2017. “Prosedur Sistem Manajemen Risiko”.
58

ANALISIS SENGKETA PPN

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to ANALISIS SENGKETA PPN

Similar to ANALISIS SENGKETA PPN (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (12)

ANALISIS SENGKETA PPN